Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis thesis analyzes the jurisdiction for the Otoritas Jasa Keuangan policytowards the Pandawa Group with the prevailing regulations for the fundsinstitutions. The research method conducted on this thesis is based on normativejuridical research, and it is found that that OJK had regulatory and supervisionpower over several funds institutions institusi penghimpun dana cooperatingwith several others financial supervision bodies, such as Bank of Indonesia,BAPEPAM LK, and Bappebti with regards to the macro financial activities. Otherthan that, OJK also had power to supervise and regulates a micro financialinstitutions where it activities focuses on funding the savings of the society and ormember of the institution itself, and it may be in form of limited liability companyor a micro financial which owned by a cooperative. Based on license issued by theMinistry of Cooperative and SMEs, Pandawa Group is in a form of Savings andLoan cooperative, in which they are regulated under the Ministry of Cooperativeand SMEs. After analyzing the form and the activity of the Pandawa Group itself,the action taken by the OJK was out of their jurisdiction, yet it was necessary toactively interfere the Pandawa Group activity. Based on these findings, this thesisrecommends to make every license of any funding activity in any form ofinstitution should be from one single institution to avoid the scamming based onlicense which permitted by one of the one of the authorized state institutions.

---

ABSTRAKTesis ini menganalisis yurisdiksi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan terhadap GrupPandawa dengan peraturan yang berlaku untuk institusi penghimpunan dana.Metode penelitian yang dilakukan pada tesis ini didasarkan pada penelitian yuridisnormatif, dan ditemukan bahwa OJK memiliki kewenangan pengatur danpengawasan terhadap beberapa lembaga penghimpun dana bekerjasama denganbeberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Indonesia, BAPEPAM - LK,dan Bappebti berkenaan dengan kegiatan keuangan makro. Selain itu, OJK jugamemiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan mikrodimana kegiatannya berfokus pada Simpan-Pinjam terhadap masyarakat dan / atauanggota institusi itu sendiri, yang dapat berbentuk perseroan terbatas atau lembagakeuangan mikro yang dimiliki oleh koperasi. Berdasarkan izin yang dikeluarkanoleh Kementrian Koperasi dan UKM, Pandawa Group berbentuk koperasi simpanpinjam, yang diatur di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Setelahmenganalisis bentuk dan aktivitas Kelompok Pandawa itu sendiri, tindakan yangdiambil oleh OJK berada di luar yurisdiksinya, namun tindakan tersebut dirasaperlu untuk secara aktif mengintervensi aktivitas Pandawa Grup yang melawanketentuan dari peraturan Koperasi Simpan Pinjam. Berdasarkan temuan tersebut,skiprsi ini merekomendasikan agar setiap lisensi dari setiap kegiatanpenghimpunan dana dalam bentuk badan apa pun harus berasal dari satu institusitunggal agar tidak melakukan penipuan berdasarkan lisensi yang diizinkan olehsalah satu lembaga negara yang berwenang."

"Financial technology (fintech) merupakan salah satu produk digitalisasi yang menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk bertransaksi. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkannya, fintech juga mengandung risiko yang dapat berdampak kepada konsumen maupun regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi regulatory sandbox dan pengawasan berbasis risiko fintech oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. Penerapan regulatory sandbox dan pengawasan berbasis risiko terhadap fintech terdaftar bertujuan untuk mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh fintech di masa mendatang. OJK melaksanakan pengawasan berbasis risiko dengan melakukan prioritisasi risiko yang terdiri dari: (1) risiko strategis; (2) risiko operasional sistemik; (3) risiko operasional individual; (4) risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme; (5) risiko perlindungan data konsumen; (6) risiko penggunaan jasa pihak ketiga; (7) risiko siber; dan (8) risiko likuiditas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan pengawasan berbasis risiko dan regulatory sandbox dapat mengurangi risiko yang dihadapi oleh fintech. Namun, OJK perlu mengembangkan aturan dan teknologi yang dimiliki untuk efisiensi dalam mengatur dan mengawasi kegiatan fintech dan untuk meminimalkan segala jenis risiko yang mungkin ditimbulkannya.

---

Financial technology (fintech) is one of the digitalization products that offers convenience for users to make transactions. However, in despite of the convenience it offers, fintech also contains risks that can be perceived by consumers and regulators. This study aims to evaluate the implementation of the regulatory sandbox and risk-based supervision of fintech by the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan-OJK) in Indonesia. The implementation of regulatory sandbox and risk-based supervision towards registered fintech is intended to reduce the risk that fintech may impose in the future. OJK carries out risk-based supervision by prioritizing risks consisting of: (1) strategy risk; (2) systemic operational risk; (3) individual operational risk; (4) money laundering and limitation of terrorism risk; (5) consumer data protection risk; (6) the risk of using third party services; (7) cyber risk; and (8) liquidity risk. This study concludes that the application of risk-based supervision and regulatory sandbox can reduce the risks faced by fintech. However, OJK needs to develop its own rules and technology to obtain efficiency in regulating and supervising fintech activities and to minimize all types of risks that may impose."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang tugas pengaturan dan pengawasan perbankan olehOtoritas Jasa Keuangan dan pungutan yang harus dibayar oleh lembagaperbankan serta lembaga keuangan lainnya. Setelah beralihnya tugas mengaturdan mengawasi lembaga perbankan oleh Bank Indonesia kepada Otoritas JasaKeuangan, penataan kembali fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebihterintegrasi diperlukan terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan fungsipengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan banksehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikiandapat tercapai stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini olehpemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas Jasa Keuangan. Pokok permasalahanyang dibahas dalamp enelitian ini perbandingan tugas pengaturan danpengawasan lembaga perbankan serta pungutan yang dilakukan oleh Otoritas JasaKeuangan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukanstudi dokumen dan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Untukmendukung isi dari penelitian ini dilakukan juga wawancara untuk melengkapipenulisan ini. Penelitian menunjukan bahwa didasarkan padaPasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Tentang Pungutan oleh OJK yang menyebutkan bahwaOJK mengenakan Pungutan kepada Pihak. Hal ini sebagai amanat dari pasal 37ayat (1) Undang-undang OJK.Pungutan yang diterapkan pada lembaga perbankanmempunyai manfaat seperti fungsi pengaturan dan pengawasan yang lebih baikserta perlindungan konsumen dan nasabah lebih diperhatikan dan potensipermasalahan berkaitandengan konsistensi perlakuan OJK dalam pemberian izindan atau pengenaan sanksi terhadap bank, Pengeluaran biaya operasional bankbertambah yang berdampak pada nasabah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the banking regulation and supervision byOtoritas JasaKeuangan and dues must be paid by the banks and other financial institutions.After the transfer of duties set up and oversee banking institution by BankIndonesia to Otoritas Jasa Keuangan, structuring back the function of regulationand supervision that more integrated institutions necessary against who runs thesupervisory function on banking industry and the financial industry is not bank sothat the mechanism can achieve an effective coordination and thus be achievedfinancial system stability. This integrated institutions by the government this manwas born in the form of financial services authority. The main issues discussed inthis research comparison duty regulations and supervision of banking institutionsas well as charges that carried out by OJK. The form of this research is juridicalnormative by conducting the study documents and using methods data analysisqualitatively. To support the content of this research is also an interview forcompleting the writing. Research shows that based on article 2 paragraph ( 1 )PP No. 11 / 2014 about The Dues by OJK mentioned that OJK wearing the duesto the party.It is the implementation of article from article 37 paragraph ( 1 ) ofthe UU OJK. Dues on banks have adopted the benefits of such regulation andsurveillance functions better and more customer and consumer protection andpotential problems with regard to be consistent handling ojk in granting licencesand the imposition of sanctions against a bank the operational costs of banksadding that affects the customers."

"[ABSTRAKPenelitian ini mengangkat permasalahan terkait lembaga yang baru dibentukberdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, yaitu Otoritas Jasa Keuangan yangpada awal pelaksanaan tugasnya menemui banyak permasalahan yang dihadapi,diantaranya terkait pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yaitu statuskewajiban perpajakan OJK. Disatu sisi sebagai WAPU, dan lainnya sebagai WP.Selanjutnya, Kementerian Keuangan melalui Keputusan Direktur JenderalPerbendaharaan No. KEP-322/PB/2014, OJK ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya(UBL) dalam konteks pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perlakuanpengenaan pajak kepada OJK berdasarkan surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-28/PJ/2015 tanggal 4 Februari 2015? 2. Bagaimana status dan kewajiban perpajakanyang tepat diterapkan kepada OJK?Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data yangdigunakan dalam tesis ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan suatu kegiatan studidokumen terhadap data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pungutan pajak kepada OJK, tidak akan efektifhingga ditetapkan dalam suatu produk perundang-undangan sebagaimana Pasal 23Aamandemen ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACTThis research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, This research raised issues related to the newly formed institutions under IndonesianLaw No. 21/2011, Otoritas Jasa Keuangan who is in the early exercise of their dutiesencountered many problems faced, which were related to financial managementaccountability, namely OJK status of tax obligations. On one hand as WAPU, andothers as WP. Furthermore, the Ministry of Finance through the Director General ofTreasury letter No. KEP-322 / NT / 2014, OJK sets as Other Board Unit (UBL) inthe context of financial management and accountability the state.Issues examined in this research are: 1. How does the tax to OJK based on the letterof the Directorate General of Taxation No. S-28 / PJ / 2015 dated February 4, 2015?2. What is the status and tax obligations are applied to OJK?The research using normative research method, it is law research conducted withresearching library materials or secondary materials. The materials using in thisresearch are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legalmaterials. The collection of materials conducted with the study of documents forsecondary materials.The results showed that the determination OJK as the subject of taxes and OJKincome as taxes objects, will not be effective until a law is defined as of Article 23Aof the third amendment to the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945]"

"Dalam rangka melakukan pengawasan dan pengaturan terintegrasi terhadap seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan tujuan penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia dapat tercapai dengan adanya satu institusi pengawas dan pengatur di sektor jasa keuangan. Sejak terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan telah disusun dan diterbitkan ratusan kebijakan di sektor jasa keuangan dan secara khusus terdapat beberapa ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal. Namun demikian, kebijakan dan pengaturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut belum memberikan dampak signifikan secara khusus kepada Perusahaan Efek, karena belum memperhatikan postur industri, inklusi Pasar Modal yang masih sangat kurang, dan beberapa kebijakan yang dirasa menjadi beban tambahan bagi Perusahaan Efek.

---

In order to do integrated supervision and regulation of financial services sector in Indonesia, the government and the House of Representatives of Indonesia established Otoritas Jasa Keuangan Indonesia Financial Services Authority based on Law Number 21 of 2011 concerning Otoritas Jasa Keuangan. Through Otoritas Jasa Keuangan, it is expected that the strengthening of financial services sector in Indonesia can be achieved under one supervisory and regulatory institution. Since its establishment, Otoritas Jasa Keuangan issued many regulations and policies in financial services sector, specifically in the Capital Market sector. However, the regulations and policies issued by Otoritas Jasa Keuangan have not had any significant impact to Securities Companies, because the policies and regulations have not taken into account the structure of Indonesia Capital Market industry, insufficient Capital Market inclusion, and many of that policies and regulations are deemed to be additional cost by the Securities Companies."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris Pasar Modal. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan. Terhadap pungutan ini pun sempat diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh para pemohon, yakni beberapa asosiasi profesi penunjang Pasar Modal seperti HKHPM dan INI yang menyatakan bahwa profesi penunjang bukanlah termasuk ke dalam pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, INI menyatakan keberatan terhadap pungutan tahunan yang dibebankan oleh OJK karena tidak ada pelayanan yang diberikan. Dalam penelitian ini, Penulis mengerucutkan ke dalam dua pokok permasalahan, di antaranya adalah bentuk pelayanan publik apa yang diselenggarakan oleh OJK dan juga bagaimana praktik pungutan terhadap Notaris Pasar Modal yang diselenggarakan oleh OJK dalam kerangka hukum pelayanan publik. Lebih lanjutnya, dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mengaitkan aturan terkait OJK dan pungutan terhadap Notaris Pasar Modal dengan teori dan aturan terkait pelayanan publik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa OJK menyelenggarakan pelayanan publik yang berbentuk pelayanan jasa dan administratif. Di sisi lain, pungutan tahunan tidak tepat untuk dilakukan karena tidak berdasar atas layanan yang diberikan. Saran dari Penulis adalah untuk mempertimbangkan untuk menghentikan praktik pungutan tahunan terhadap Notaris Pasar Modal dan untuk berkoodinasi lebih lanjut dengan INI dalam melakukan pembahasan mengenai pungutan terhadap Notaris Pasar Modal.

---

As a supervisor of the financial service sector, Otoritas Jasa Keuangan or OJK have the right to supervise Capital Market Notaries, in which the OJK could impose levies towards them. However, those levies were being challenged by Capital Market’s supporting profession association such as HKHPM and INI whom insisted that they could not be included as parties which carry out activities in the financial service sector. Moreover, INI also stated that annual levy which being imposed towards Capital Market Notary are done without any services whatsoever. In this thesis, the Writer is able to point out two main problems: what public services form are being held by OJK and how the imposition of levies against Capital Market Notary in the framework of public service law. Moreover, this thesis use normative juridical method by analyzing the regulations of the levies itself to the law of public service theories. The conclusion of this thesis is that OJK carry out public services in the form of services and administrative services. On the other hand, from the forms of levies being imposed against the Capital Market Notary, the annual levy does not fit the rules of public services because it does not held based on any services. The Writer think it will be wise to consider the annulment of said form of levy, and for OJK to coordinate with INI to discuss matter about the imposition of levies against Capital Market Notary.

"