Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan perikanan terbuka open access yang ada di Indonesia, ditengarai menjadi sumber berbagai permaslaahan seperti penangkapan ikan yang merusak destructive fishing hingga penangkapan berlebih over fishing . Penulis akan membandingkan bagaimana pengelolaan perikanan terbuka di Indonesia dengan pengelolaan berbasis hak terutama yang menggunakan batasan terhadap tangkapan output control melalui system kuota. Bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak lain seperti hak pakai wilayah territorial use right fisheries/ TURFs juga akan dijabarkan sekilas. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan penulis akan menganalisa kemungkinan penerapan sistem kuota pada pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia beserta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi.

---

Open access fisheries could be the cause of several problems in Indonesia rsquo s fisheries management such as destructive fishing to oever fishing. this research would comparing fisheries manangement in Indonesia with other practices especially rights based fishing mechanism using output control by setting a quota. Other rights based fishing regime, namely Territorial Use Right Fisheries TURFs would be explained briefly. By using comparative approach method writer would analyze the possibilities of implementing a quota based system in Indonesia, including the aspects that could inhibit the process."

"Besarnya potensi perikanan Indonesia tidak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh negara akibat kegiatan IUU fisjing. IUU fishing memberikan dampak pada lingkungan, ekomini, maupun sosial. Pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dilakukan oleh Kementeria Kelautan dan Perikanan. Sistem pengawasan kegiatan IUU fishing di Indonesia dibagi menjadi empat yaitu pengawasan before fishing, while fishing, during landing, dan post landing. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang diakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan BAKAMLA, POLAIR, dan TNI AL. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem pengawasan kegiatan IUU fishing yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil skripsi ini menggambarkan bagaimana pengawasan yang dilakukan pada saat before fishing, while fishing, during landing, dan post landing.

---

Indonesia have great potential of fisheries, but Indonesia get low income from fisheries cause IUU fishing. Activities of illegal, unreported, and unregulated fishing give negative impact to environment, economy, and social. Controlling of IUU fishing in Indonesia is countered by Ministry of Maritime Affairs and Fisheries. Controlling system of IUU fishing in Indonesia devide into controlling of before fishing, while fishing, during landing, and post landing. Ministry of Maritime Affairs and Fisheries make cooperation with BAKAMLA, POLAIR, and TNI AL in controlling of IUU fishing in Indonesia. This research use qualitative research metode with descriptive analysis. The research result describe about controlling in before fishing, while fishing, during landing, dan post landing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh subsidi kapal perikanan terhadap produksi perikanan tangkap di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data nasional time series dengan periode tahun 1985 s.d. tahun 2017 dan diolah menggunakan metode Ordinary Least Square OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan anggaran subsidi kapal perikanan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah kapal perikanan. Hal ini berarti apabila pemerintah meningkatkan subsidi kapal perikanan sehingga jumlah kapal perikanan sebesar 1 , ceteris paribus, maka jumlah produksi perikanan tangkap akan meningkat sebesar 0,56. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah nelayan penuh dan biaya BBM masing-masing sebesar 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,14 dan 0,64 . Peningkatan jumlah alat penangkapan ikan jenis jaring lingkar, perangkap, pancing dan jaring angkat masing-masing 1 akan meningkatkan produksi perikanan tangkap di Indonesia masing-masing sebesar 0,66 , 0,60 , 0,87 dan -0,66.

---

This study aims to analyze the effect of fishing vessel subsidies on Indonesia's capture fishery production. This study uses the time series national data with time period from 1985 to 2017 and process using Ordinary Least Square OLS method.

The results showed that the increase in fishery vessel subsidy budget significantly influenced the increase of the number of fishing vessels. This means that if the government increases the subsidy of fishing vessels so that the number of fishing vessels by 1 , ceteris paribus, the number of capture fishery production will increase by 0.56.

The results also show that the increasing number of full fishermen and fuel cost of 1 each will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.14 and 0.64 , respectively. Increasing the number of fishing gears of fishing nets, traps, fishing rods and lift nets each 1 will increase the production of capture fisheries in Indonesia by 0.66 , 0.60 , 0.87 and 0, 66."

"Penerapan konsep good corporate governance berbasis hak asasi manusia dalam korporasi merupakan suatu cara untuk mencegah terjadinya kepailitan dan efek Domino pada saat korporasi bangkrut. Konsep good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi merupakan hubungan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dapat memberikan dampak yang positif bagi entitas bisnis korporasi dan pembangunan berkelanjutan termasuk upaya pencegahan dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia pada sektor bisnis.Tanpa adanya penerapan good corporate governance dan hak asasi manusia dalam korporasi mengakibatkan tidak adanya pertanggungjawaban korporasi terhadap atas seluruh tindakan-tindakan dan perbuatan pelanggaran hukum serta upaya mempailitkan sebuah korporasi merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian diperlukan model atau skema kepailitan yang bertanggung jawab guna mencegah dan sebagai upaya mitigasi terjadinya korporasi dalam kebangkrutan atau pailit dan dampak domino yang terjadi apabila korporasi pailit disertai dengan kasus senyatanya yang ada di Indonesia.

---

The application of the concept of good corporate governance based on human rights in corporations is a way to prevent bankruptcy and the Domino effect when corporations go bankrupt. The concept of good corporate governance and human rights in corporations is an interrelated and continuous relationship. The implementation of good corporate governance and human rights can have a positive impact on corporate business entities and sustainable development, including efforts to prevent and remedy human rights violations in the business sector. Without the implementation of good corporate governance and human rights in the corporation, it results in the absence of corporate responsibility for all acts and acts of violation of the law and attempts to bankrupt a corporation are the only way to avoid this responsibility. Thus a responsible bankruptcy model or scheme is needed to prevent and as an effort to mitigate the occurrence of corporations in bankruptcy or bankruptcy and the domino impact that occurs when a corporation goes bankrupt is accompanied by actual cases in Indonesia."

"Ekspor ikan tuna mengalami peningkatan pada periode lima tahun terakhir, sehingga proses penanganan ikan perlu mendapat perhatian serius. Dalam hal ini perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap Tuna (Thunnus spp.) di atas kapal dan tempat pendaratan ikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna, menganalisis mutu tuna di atas kapal sampai tempat pendaratan ikan, dan menentukan alternatif pelaksanaan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna di atas kapal dan tempat pendaratan ikan di PPN Palabuhanratu. Data diperoleh dari 19 kapal tonda dan dianalisis secara deskriptif dan dengan proses hierarki analisis (PHA). Dari penelitian ini diketahui bahwa penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap tuna di atas kapal dan tempat pendaratan ikan sudah cukup baik. Hal ini diketahui dari kondisi kelayakan dasar kapal tonda yang sudah cukup dekat dari standar namun masih perlu penyempurnaan (4≤ Y < 8) dan kelayakan dasar pada tempat pendaratan ikan menunjukkan kondisi yang cukup layak dengan nilai C (cukup). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ikan tuna hasil tangkapan menunjukkan mutu yang baik, dengan suhu rata-rata sebesar 1,52oC (dibawah 4,4oC) dan nilai organoleptik 8,67 (di atas 7). Process (AHP) from 19 Trolling Lines.

---

Based on this research, it is known that the application of quality assurance and safety of tuna fisheries on the boat and the landing sites has been good enough. It is known from the basic eligibility requirements of the trolling line have been fairly close to the standard but still need improvement (4 ≤ Y < 8) and the basic eligibility requirements of the landing sites indicate a fairly decent condition with a value of C (enough). The status of tuna caught indicated that good quality with average temperature of 1.52°C (4.4°C below) and the organoleptic value of 8.67 (above 7).

From the results of AHP, it is known that the priority to perform quality assurance and safety on tuna fisheries in the trolling line is availability of ice in the boat (20,1%), deck (15,7%), fish handling equipment in the boat (13,3%), availability of fuel (11%) and availability of fresh water in the boat (7,9%). The priority to perform quality assurance and safety on tuna fisheries in the port is fish handling equipment (32,4%), availability of ice (12,9%), floor (12,4), toilet (9,4%) and fishing port (8,1%)."

"Pelabuhan perikanan harus menyediakan infrastruktur berkelanjutan karena aktivitasnya menjadi salah satu penyebab menurunnya kualitas perairan. Indonesia telah menerapkan konsep eco fishing port pada beberapa pelabuhan perikanan tipe samudera. Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap adalah pelabuhan potensial namun belum menerapkan konsep ini. Masalah utama adalah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran. Tujuan penelitian adalah menganalisis kualitas lingkungan perairan dan daratan, pengelolaan lingkungan, karakteristik sosial ekonomi, serta merumuskan strategi pengembangan eco fishing port di PPS Cilacap. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, kuantitatif dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas lingkungan perairan memenuhi standar baku mutu dan lingkungan daratan sudah cukup bersih. Ketersediaan ruang terbuka hijau sudah memenuhi syarat eco fishing port. Pengelolaan lingkungan sudah cukup baik, didukung oleh kesadaran nelayan dalam praktik penanganan ikan berkelanjutan dan kebersihan lingkungan. Terdapat 10 strategi untuk pengembangan pelabuhan berkelanjutan dengan konsep eco fishing port. Kesimpulannya, PPS Cilacap memenuhi standar pelabuhan berwawasan lingkungan eco fishing port.

---

Fishing ports must provide sustainable infrastructure because their activities are one of the causes of declining water quality. Indonesia has implemented the eco-fishing port concept at several ocean-type fishing ports. The Cilacap Ocean Fishing Port has potential but has yet to implement this concept. The main problem is the decline in environmental quality due to pollution. The research aims to analyze the water and land environment quality, environmental management, and socio-economic characteristics and formulate a strategy for developing an eco-fishing port at PPS Cilacap. The method used is a qualitative, quantitative approach and SWOT analysis. The research results show that the quality of the aquatic environment meets quality standards, and the land environment is relatively clean. The availability of green open space meets the eco-fishing port requirements. Environmental management is quite good, supported by fishermen's awareness of sustainable fish handling practices and environmental cleanliness. There are ten strategies for sustainable port development with the eco-fishing port concept. In conclusion, PPS Cilacap meets the standards for an environmentally friendly port and an eco-fishing port."

"Pemulihan lingkungan merupakan tindakan yang harus dilakukan ketika suatu pencemaran atau kerusakan lingkungan terjadi. Namun, kerapkali hal ini terhambat karena masalah pendanaan, baik mengenai masalah pengelolaan, penyaluran dana, maupun sumber dananya. Peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengatur lebih lanjut mengenai pendanaan pemulihan lingkungan hidup, belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan yang ada. Maka dari itu, skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui penelitian yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan serta perbandingan dengan sistem pendanaan pemulihan lingkungan hidup di Amerika yang diatur dalam Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA membentuk suatu sistem pendanaan pemulihan lingkungan yang disebut Superfund Trust Fund yang dibiayai melalui pajak serta ganti rugi dari pencemar. Melalui sistem tersebut dan dengan berpegang pada asas pencemar membayar, diharapkan permasalahan pendanaan pemulihan lingkungan di Indonesia dapat diperbaiki, sehingga tindakan pemulihan atas lingkungan yang rusak dan tercemar bisa segera dilaksanakan.

---

Restoration is an action that need to be performed when environmental damage occurred. However, this action is frequently hampered by compensation problems, such as the issue of management, distributions, or the source itself. Many regulations in Indonesia, particularly Regulation Number 46 Year 2017 on Environmental Economic Instrument, which expected to be the answer of the compensation issue, failed to accomplish it. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations of compensation for environmental damage and provide a proper solution through normative juridical research, by conducting literature studies and comparison with compensation systems in America under Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980 CERCLA . CERCLA established a system of compensation for environmental damage called Superfund Trust Fund which is financed through taxes and damage from polluters. Using that compensation system and implemented the polluter pays principle, hopefully the compensation for environmental damage in Indonesia can be improved. "

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."