Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemilahan sampah di Kota. Penelitian ini dilakukan secara post-positivis dengan desain deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Implementasi kebijakan sampah di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada kekurangan dari faktor komunikasi dan sumber daya, yang dapat dilihat dari ketidakjelasan dan inkonsistensi pesan yang disampaikan, perbedaan perubahan yang diinginkan, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya kesadaran masyarakat.

---

This thesis discusses about the factors affecting the policy implementation of Waste separation in Depok.As a policy carried out by Depok City Government through Depok City Cleanliness. This research was conducted post positivist with descriptive design. Data collection techniques are by conducting in depth interviews, documentation studies, and observations. Implementation of waste separation in Depok city influenced factor factor that is comunicatins, resources, dispottion and bureaucracy. The results showed that the implementation of garbage policy in Depok City is influenced by the following factors include the factors of uncertainty and inconsistencies of messages conveyed, differences in desired changes, limited support facilities, lack of public awareness."

"Kebijakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Depok telah dilaksanakan sejak tahun 2001. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, salah satunya kepatuhan warga atau masyarakat setempat. Kota Depok memiliki tingkat kepatuhan cukup rendah dalam mengimplementasikan kebijakan IMB. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam implementasi kebijakan IMB. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan metode wawancara mendalam, dan studi kepustakaan.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa di Kecamatan Sawangan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat seperti kesadaran hukum yang rendah, motif ekonomi, kurangnya rasa takut akan peraturan, kejelasan informasi, kejelasan sanksi, dan pengetahuan. Sedangkan di Kecamatan Limo memiliki beberapa faktor, tingginya kesadaran hukum, ketidakjelasan informasi, ketidakjelasan sanksi, dan pengetahuan.

---

Building Development Permit (IMB) policy in Depok has been implemented since 2001. There are several factors that can influance on the successful of implementation, that include citizen?s compliance. Depok has lower compliance level for implementing building development permit policy. The purpose of the researchis to describe the factor that can influencing society compliance of citizen regarding building development permit policy. Researcher used qualitative method with in-depth interview and literature study for this research.The result of this study stated that in Sawangan sub-district has factors that can affect on the level of compliance in the implementation of the policy in Depok, such as lower awareness of legal, economic motives, lower of fears the rules, clarity information, clarity sanction, and knowledge. In Limo sub-district has several factors, such as higher awareness of legal, obscurity information, obscurity sanction, and knowledge."

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Depok Cyber City di Kota Depok. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan memberikan gambaran analisis faktor-faktor tersebut dengan menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data dan wawancara yang mendalam yang disertai pula oleh studi kepustakaan. Penelitian menemukan bahwa Program Depok Cyber City belum berjalan dengan baik karena, secara teoritis dan berdasarkan hasil wawancara tersebut, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya seperti komunikasi antar pihak yang terlibat dan dengan masyarakat, sumber daya manusia dan anggaran, dan dukungan publik terhadap program.

---

This thesis analyzes the factors which affect the implementation of Depok Cyber City program in the city which bears its name. The objective of the research within is to define an analytic image of those factors by using qualitative methode through data collection and in-depth interviews which also supported by literature study. In the end, the research found out that the Depok Cyber City implementation has not going well , theoritically and based upon those interviews, because several affecting factors such as communication between the involved parties and between government and the public, human and monetary resources, and society support for it."

"Perubahan psikososial dan psikologi yang terjadi pada masa remaja membuat remaja rentan mengalami masalah kesehatan. Resiliensi dianggap sangat menentukan bagaimana remaja menghadapi setiap stresor dan kesulitan hidup. Faktor-faktor yang berkontribusi pada tingkat resiliensi merupakan kunci dalam perkembangan dan kesejahteraan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kelekatan orang tua dan teman sebaya, stres, koping proaktif, regulasi emosi, dukungan sekolah, spiritualitas, dan kondisi ekonomi terhadap resiliensi remaja. Penelitian menggunakan desain cross sectional kepada 269 responden SMP dan SMA di Kota Depok yang diambil berdasarkan cluster random sampling. Penelitian menggunakan kuesioner Connor-Davidson Resilience Scale dalam mengukur resiliensi responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parent attachment (p=0,001;CI 95%), peer attachment (p=0,001;CI 95%), regulasi emosi (p=0,001; CI95%), spiritualitas (p=0,018;CI 95%), dukungan sekolah (p=0,001;CI 95%), koping proaktif (p=0,001;CI 95%), dan stres (p=0,001;CI 95%) mempengaruhi resiliensi remaja. Penelitian ini merekomendasikan sekolah untuk dapat memaksimalkan upaya membangun resiliensi dengan mengadakan 

---

Psychosocial and psychological changes during adolescence make adolescents vulnerable to health problems. Resilience is considered to determine how adolescents deal with each stressor and difficulties. Factors that contribute to resilience are considered as the key in the development dan well-being. This study is aimed to identify the effects of parent and peer attachment, stress, proactive coping, emotional regulation, school support, spirituality, and economic status on adolescent resilience. Research was conducted using cross sectional design to 269 junior and senior high school respondents in Depok approached with cluster random sampling. The study used the Connor-Davidson Resilience Scale questionnaire to measure resilience. The results showed parent attachment (p=0,000;CI 95%), peer attachment (p=0,000;CI 95%), emotion regulation (p=0,000;CI 95%), spirituality (p=0.018;CI 95%), school support (p=0,000;CI 95%), proactive coping (p=0,000;CI 95%), and stress (p=0,000;CI 95%) affect adolescent resilience. This study recommends that schools can maximize efforts to build resilience by holding regular counseling related to factors that increase resilience."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Implementasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Pemerintah Kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan publik. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi program PAUD di Kota Depok telah cukup baik, meskipun terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan ditemukan pada faktor komunikasi dan sumber daya. Pemerintah Kota Depok harus dapat memberikan komunikasi dan penjelasan mengenai alasan mengapa Dinas Pendidikan Kota Depok belum melaksanakan sepenuhnya pembinaan PAUD formal dan nonformal satu atap kepada pendidik dan tenaga kependidikan PAUD di Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga harus memperhatikan sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan program PAUD secara kualitas dan kuantitas.

---

The focus of this paper is Analysis on factors influencing the government of Depok City early childhood education program implementation. The study based on George Edward III’s theory related to factors influencing public policy implementation. The result of this study indicates that the government’s programs are well implemented although there are some obstacles related in communication and resources in the process. The government of Depok City should explain why District Education Office not entirely conducting the formal and informal Early Childhood Education guidance for teachers and educators in Depok City under one roof. The government of Depok City should also consider the number and quality of human resources available needed to the program implementation. "

"Latar belakang penelitian: Polisi lalu lintas merupakan profesi yang mempunyai risiko sangat besar untuk terpajan zat-zat polutan yang berasal dari asap kendaraan bermotor. Jenis polutan utama pada polusi udara di luar ruangan yaitu karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur oksida, nitrogen oksida, volatile organic compounds (VOC) seperti hidrokarbon, particulate matter dan ozon yang akan memberikan efek berupa penurunan fungsi paru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi faal paru polisi lalu lintas yang bekerja di wilayah Depok.Metode penelitian : Desain penelitian ini uji potong lintang dengan populasi polisi lalu lintas yang bekerja di Depok. Pengambilan sampel menggunakan total sampling melalui kuesioner Pneumobile Project Indonesia, pemeriksaan spirometri, uji provokasi bronkus dengan NaCl 4,5 %, foto toraks PA dan pengukuran kadar CO ekspirasi.Hasil : Sembilan puluh satu subjek ikut dalam penelitian ini, terbanyak umur 41 – 50 tahun yaitu 43 orang (47,3 %), berat badan lebih 55 orang (59,8 %) , perokok aktif 54 orang (59,3 %) dengan IB ringan 27 orang (29,7 %), bekerja selama >10 tahun sebanyak 51 orang (56 %). Pevalens gangguan faal paru sebanyak 16 orang (17,6 %) yaitu obstruksi ringan didapatkan pada 6 orang (6,6 %) dan restriksi ringan 10 orang (11 %). Terdapat korelasi sedang antara penurunan VEP1 pengukuran dengan prediksi (p = 0,000 r= 0,415) dan penurunan KVP pengukuran dengan prediksi (r = 0,322), namun secara statistik tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara umur, status gizi, masa tugas, lama tugas, kebiasaan merokok dan pemakaian APD masker terhadap faal paru polisi lalu lintas.Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara faal paru dengan seluruh faktor yang diteliti.

---

Background research : Traffic policy is a profession that has a very big risk to expose nutrient pollutants originating from motor vehicle fumes. Type of main pollutants in the outdoor air pollution is carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, volatile organic compounds (VOCs) such as hydrocarbons, particulate matter and ozone that will give effect purports lung function decline. This study aims to determine the factors that affect pulmonary function of Depok traffic police.

Methods: This research design is cross-sectional with the subjects are traffic police in Depok. Sample collection using a total sampling through questioner of Pneumobile Project Indonesia, spirometry examination, bronchial provocation test, thoracic PA photo and expiratory CO measurement.

Results: Ninety-one subjects participated in the study, most aged 41 to 50 years that is 43 people (47.3%), weight loss over 55 people (59.8%), 54 were active smokers (59.3%) with light Brinkman Index 27 people (29.7%), worked for > 10 years of 51 people (56%). Prevalence of lung function disorders by 16 people (17.6%) mild obstruction that is available in 6 (6.6%) and mild restriction of 10 people (11%). There is a correlation between the predicted drop VEP1 measurement (p = 0.000 r = 0.415) and a decrease KVP measurements with predictions (r = 0.322), but there was no significant association between age, nutritional status, length of employment, smoking status and the use of personal protective equipment mask with pulmonary function of traffic policy.

Conclusion: This study showed that there was no significant association between lung function with the rest of the factors examined."

"Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III (1980). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah post positivist sehingga penelitian akan disusun dengan data, bukti, dan pertimbangan ilmiah yang mempunyai dasar teori dan bersifat logis. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik pengumpulan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok berdasarkan empat faktor yang mempengaruhi implementasi program menurut George Edwards III belum diterapkan dengan baik oleh para pelaksana. Terdapat permasalahan pada indikator kejelasan komunikasi dan tidak adanya SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Saran yang dapat diberikan mengenai proses implementasi program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok adalah dengan memperbaiki beberapa kekurangan terkait dengan proses transmisi dalam mengkomunikasikan isi pesan kebijakan dan penerapan SOP pada pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni agar menciptakan keseragaman cara kerja antar pelaksana program.

---

This thesis discusses about the factors that affecting the implementation of the rehabilitation program for Uninhabitable Houses in Mekarsari Sub-District, Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department by using the concept of implementing public policies from George C. Edwards III (1980). The approach used in this research is post positivist so that the research will be arranged with data, evidence, and scientific considerations that have a theoretical basis and are logical. The data used in this study were obtained by qualitative collection techniques through in-depth interviews and library research. The results showed that the implementation of rehabilitation of uninhabitable houses in Mekarsari Subdistrict Cimanggis District by the Department of Housing and Settlements of the City of Depok based on four factors that influenced the implementation of the program according to George Edwards III had not been implemented well by the implementers. There are problems with communication clarity indicators and the absence of Standard Operating Procedures (SOP) on the implementation of an uninhabitable housing rehabilitation program. Suggestions that can be given regarding the implementation process of the Uninhabitable Housing Rehabilitation Program in the Mekarsari Sub-District Cimanggis District by the Depok City Housing and Settlements Department is to correct some of the deficiencies associated with the transmission process in communicating the contents of the policy message and the application of Standard Operating Procedures (SOP) in the implementation of the uninhabitable housing rehabilitation program in order to create a uniformity way of working between program implementers.

"

"Penyalahgunaan dan peradaran gelap narkoba menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menunjukkan perhatian yang besar terhadap upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan semata, tetapi bagaimana kebijakan itu dilaksanakan. Sedangkan kegagalan kebijakan bisa disebabkan tidak diimplementasikan, bisa pula karena implementasi yang tidak berhasil atau eksekusi yang salah serta kebijakan yang salah ( Hogwood dan Gunn : 1986 ). Penelitian terhadap implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta bertujuan untuk menjelaskan persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dan untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.Untuk mengetahui tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan mengunakan metode kuantitatif. Secara keseluruhan operasional variabel-variabel yang diteliti adalah persepsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta Dari variabel-variabel tersebut diturunkan menjadi beberapa indikator, kemudian dijabarkan Iebih jauh menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk kuesioner tertutup. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui teknik survai/penyebaran kuesioner kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Biro/Lembaga yang terpilih mewakili lembaga, setelah itu analisis data dilakukan dengan membuat tabulasi. Karena tingkat pengukuran skala dari Likert?s Summated Rating adalah ordinal, maka agar dapat diolah lebih lanjul harus diubah dahulu menjadi skala interval dengan menggunakan Method of Successive Interval (MSI).Berdasarkan hasil penelitian temyata menurut persepsi responden keberhasilan implemenlasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta 60,30 % dipengaruhi oleh variabel komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi, sedangkan 30,70% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Dari keempat variabel tersebut, variabel struktur birokrasi tidak berbengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta.Untuk lebih meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Universitas Nasional Jakarta dalam rangka mewujudkan kampus yang bebas dari pengaruh narkoba perlu adanya peraturan khusus dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Disamping itu, perlu adanya Iembaga khusus yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab dalam bidang pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pimpinan universitas hendaknya terbuka terhadap penyalahgunan narkoba yang terjadi di Iingkungan kampus dan bagi mereka yang terbukti terlibat kasus narkoba diberikan sanksi.

---

Drugs abuse and their illegal distribution have become a serious to the continuity of nation life and state of Indonesia. The government of Indonesia has shown much attention to the efforts of prevention and eradication of drugs abuse and their distribution.

Succeeding of a certain policy is not merely determined by quality of the policy, but also the implementation of it. Meanwhile, failure of the policy has not been completely implemented, un proper implementation an execution and the policy it?s self is significantly bad ( Hogwood and Gunn : 1986 ).

Research on the implementation of prevention and drugs abuse policy was carried out at Jakarta National University. The purpose of the research was to explain perception on some factors that influence to succeeding the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University and to know the degree of succeed of the implementation of that policy.

The research was carried out by using quantitative method. All of operational variables were studied, those consist of the perception on some factors that influence to succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University. Those variables were broken down in to a number of indicators that further developed in to some question in closed questioner. Collecting data was done by technical survey through distributing the questioner to the head of university, Department/Faculty, Bureau/Chosen Institution. Then, collected data were analysis by making tabulation. Because of measurement scale of Liken?s Summated Rating is ordinal, therefore collected data should be changed in to interval scale by using Method of Successive Interval ( MSI ).

The research result shown, according to the respondent perception, the succeeding of the policy 60,30 % were influenced by communication, resources, dispositions, bureaucratic structure and 30, 70% were influenced by other factors . From four variables mentioned above, bureaucratic structure was not significantly effect to the succeeding of the implementation of the policy.

To improve the succeeding of the implementation of prevention and drugs abuse policy at Jakarta National University, in order to clear off campus from drugs affect, need special regulation designed to the prevention of drugs abuse, in selecting and accepting new students, In addition, it is also needed a special institution has responsibility in preventing drugs abuse. Furthermore, all ofthe head of university should aware and transparent to the issues of drugs abuse take place in campus, and those who are proven involve in narcotic cases have to be given relevant sanction."

"Melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 107 Tahun 2014 Tentang Kesamaan Kesamaan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas diatur mengenai kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan dan instansi daerah untuk menyediakan kuota 1 bagi penyandang disabilitas. Meskipun sudah terdapat aturan tersebut, penyandang disabilitas masih kesulitan mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu communication, resource, dispositions, dan bureacratic structure. Dari keempat faktor tersebut, terdapat tiga faktor yang dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu faktor communication, resource, dan bureaucratic structure.

---

Through DKI Jakarta governor regulation number 107 of 2014 about Equality Of Employment Opportunities For Person With Disabilities, the local government regulated a policy about person with disabilities recruitment that oblige every company and local government agencies to provide a 1 quota of job for person with disabilities. Although the regulation exist, however many person with disabilities having a hard time to get a decent job.

Based on those problems, this research aim to analyze factors that influencing implementation of person with disabilities recruitment policy. This research uses post positivist approaches and data collection method are through in depth interview and literature study.

The result shows that there are four factor which is communication, resource, dispositions, and bureaucratic structure that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. Of the four factors, communication, resource, and bureaucratic structure are the most dominant factor that influencing the implementation of person with disabilities recruitment policy. "