Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini mengangkat analisis pada praktik tata kelola governance Gapoktanhut Jati Mustika dalam implementasi program pinjaman tunda tebang di Desa Tempuran, Kabupaten Blora menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui analisis tersebut ditemukan adanya kesenjangan antara rancangan program dan implementasi program di lapangan. Kesenjangan tersebut kemudian ditemukan sebagai hasil dari praktik ilegal aparat negara state illegality yang melibatkan pengurus gapoktanhut dan perangkat Desa Tempuran. Praktik ilegalitas ini diketahui dan diakui keberadaannya oleh masyarakat di Tempuran, namun tetap dibiarkan terjadi begitu saja. Tulisan ini menunjukkan bagaimana praktik ilegalitas dapat bertahan di masyarakat dengan mengamatinya dari sudut pandang komunitas.

---

ABSTRACTThis paper raise an analysis on Gapoktanhut Jati Mustika governance practice in the implementation of pinjaman tunda tebang program in Tempuran village, Blora Regency of Central Java using qualitative approach. Through this analysis it is found that there is a gap between the program rsquo s initial design, and its actual implementation in practice. That gap is later discovered to be a product of state illegality practice involving both the gapoktanhut and village officials. This practice of illegality is known and being acknowledge by the rest of the Tempuran community, yet they allow it to happen as it is. This paper tries to decipher how this practice of illegality can persist by observing it through the community point of view."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa, serta bagaimana pengaruh Dana Transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pembangunan desa di Kabupaten Blora selama periode tahun 2015-2018. Pembangunan desa dalam penelitian ini diukur melalui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dari sisi nilai IDM, dengan menggunakan metode statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dari sisi Status Desa, dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), Dana Transfer signifikan secara positif mempengaruhi nilai IDM, dan dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, Dana Transfer tidak signifikan dalam mempengaruhi Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018

---

ABSTRACTThis study aim to analyze the factors that led to changes in the value of the Village Development Index (IDM) and Village Status, also how Intergovernmental transfer funds consisting of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Tax and Retribution Revenue Sharing ( BHPR) affected the village development in the Blora District during 2015-2018. Village development in this study measured by the Village Development Index (IDM) and Village Status established by the Ministry of Village, Underdeveloped Area Development and Transmigration (DPDTT). In terms of IDM value, using descriptive statistical methods the results of this study indicate that the value of the Social Resilience Index (IKS) is the factor that most influences the value of IDM in the Blora District during 2015-2018. In terms of Village Status, using the Ordered Logit regression method, this study shows the Environmental Resilience index (IKL) value is the most related factor to changes in the Village Status in Blora Regency during 2015-2018. By using the Ordinary Least Square (OLS) regression method, Funds Transfer significantly influences the IDM value, but by using the Ordered Logit regression method, Funds Transfer did not impact the Village Status significantly in the Blora District during 2015-2018.

"

"Paper ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program zakat berbasis komunitas pada komunitas mustahik di Kabupaten Garut dan di Kabupaten Bandung Barat. Pengukuran ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program zakat berbasis komunitas terhadap peningkatan kesejahteraan komunitas dan anggota komunitas, Pengukuran efektifitas program ini masih jarang, walaupun ada hanya mengukur efektivitas program berbasis individu. Instrumen yang digunakan adalah Indeks Desa Zakat dan Indek Kesejahteraan BAZNAS. Indeks Desa Zakat IDZ digunakan untuk mengukur kesejahteraan komunitas mustahik, sedangkan Indeks Kesejahteraan BAZNAS IKB digunakan untuk mengukur kesejahteraan anggota individu komunitas. Metode pemilihan sampling yang digunakan adalah metode multistage cluster sampling. Hasil menunjukan bahwa program pendayagunaan zakat berbasis komunitas di Kabupaten Garut belum memberikan hasil yang baik terhadap kesejahteraan komunitas mustahik terutama dalam dimensi ekonomi dengan nilai IDZ 0,55. Sedangkan hasil IKB individu anggota komunitas menunjukan hasil yang baik dalam meningkatkan kesejahteraan individu mustahik dengan variabel kesejahteraan CIBEST 0,875, modifikasi IPM 0,616, dan Indeks Kemandirian 3,175 memperoleh nilai IKB 0,80, artinya program zakat berbasis komunitas berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota komunitas. Komunitas mustahik di Kabupaten Bandung Barat melalui perhitungan IDZ memperoleh nilai Indeks 0,59 artinya cukup berhasil kecuali pada peningkataan tingkat ekonomi komunitas mustahik. Sedangkan hasil IKB menunjukan bahwa pengaruh zakat berbasis komunitas pada anggota komunitas di Kabupaten Bandung Barat yang program zakat berbasis komunitas belum cukup berhasil meningkatkan kesejahteraan individu anggota mustahik dengan nilai IKB 0,60. Rendahnya nilai variabel modifikasi IPM dan indeks kemandirian yang dipengaruhi juga oleh karakteristik usia penerima, pendapatan dan pendidikan mustahik menjadi faktor rendahnya nilai IKB di Kabupaten Bandung Barat.

---

This paper is aimed to measure the effectiveness of the community based zakat programme in their mustahiq rsquo s community in Garut Regency and West Bandung Regency. This measurement is designed to understand how far is the effectiveness of the community based zakat programme for welfare improvement, both mustah iq rsquo s community welfare or individual welfare, which can be used as the evaluative materials for zakat utilisation programme. The measurement of programme effectiveness is infrequent, even though there have been several uses of individual based program effectiveness measurement. Zakat Village Index and BAZNAS Welfare Index are the instruments used for this research. IDZ is used to measure the mustah iq rsquo s community welfare, whereas IKB is used to measure individual member in the community. The sampling method used is multistage cluster sampling method. The results show that community based zakat empowerment program in Garut Regency has not give good result to prosperous community welfare especially in economic dimension with IDZ value 0.55. While IKB results of individual members of the community showed good results in improving the individual welfare mustahiq rsquo s with welfare variables CIBEST 0.875, modifications HDI 0.616, and Index Independence 3.175 get the value of IKB 0.80, means community based zakat programs successfully improve the welfare of community members. The mustahik community in West Bandung Regency through IDZ calculation obtaining Index 0.59 value means that it is quite successful except on the economic level of the mustahik community. While IKB results show that the effect of community based zakat on community members in West Bandung District community based zakat programs have not been successful enough to improve the welfare of individual mustahik members with the value of IKB 0.60. The low value of HDI modification variable and independence index that is also influenced must be a factor of low IKB value in West Bandung regency."

"ABSTRAKSaat ini belum diketahui dampak perubahan habitat bagi biota laut akibat adanya aktivitas pengerukan pasir yang terjadi di Perairan Pulau Tunda sejak tahun 2013. Oleh karena itu penelitian yang dilakukan pada bulan Oktober 2016 hingga April 2017 bertujuan untuk mengetahui Struktur Komunitas dan Pola Sebaran Asteroidea di perairan Pulau Tunda. Lokasi penelitian ditetapkan dengan metode purposive sampling, kemudian dibagi menjadi 4 stasiun dan setiap stasiun terdiri atas 3 line transect yang masing-masing transek terdiri atas 15 plot pengamatan. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukan dari keempat lokasi penelitian ditemukan sejumlah 8 spesies dari 5 suku Asteroidea. Indeks keanekaragaman Asteroidea di Pulau Tunda berada dalam kategori yang rendah H rsquo; le; 1,0 , yang berarti produktivitas sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat dan ekosistem yang tidak stabil. Indeks kemerataan pada stasiun 1 dan stasiun 2 tergolong rendah, sedangkan stasiun 3 dan stasiun 4 tergolong tinggi. Hal tersebut didukung dengan adanya spesies yang mendominasi yaitu Archaster typicus 33,3 , sedangkan kelimpahan Asteroidea di stasiun 4 lebih tinggi jika dibandingkan dengan 3 stasiun lainnya. Kecenderungan Asteroidea melimpah disebabkan adanya substrat pasir dan batu karang pada habitat tersebut. Secara umum pola sebaran Asteroidea di Perairan Pulau Tunda tergolong seragam.

---

ABSTRAKThe sand dredging activity in Tunda Island since 2013 result in the habitat changes for marine biota that have not been studied. Therefore, research conducted in October 2016 April 2017 aims to discover the structure community and distribution patterns of Asteroidea in Tunda Island. By using purposive sampling method, the research location divided into 4 stations with 3 transect lines and 15 observation plots per each. The analisys of data obtained by quantitative descriptive. The result showed 8 types of 5 tribes Asteroidea from 4 stations. The Asteroidea diversity index is in the low category H rsquo le 0,5 which signify low productivity as in indication of severe stress and unstable ecosystems. The evenness index values at stasion 1 and station 2 are low while, station 3 and station 4 are high. Those supported by the dominant species of Archaster typicus 33,3 , the abundane of Asteroidea at station 4 is highest compare to others. The abundance of Asteroidea due to the existence of sand substrate and reef corals. In general, the distribution pattern of Asteroidea in Tunda Island is evenly distributed."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi program penguatan keluarga atau Family Strengthening Program di Komunitas Cikareo dari SOS Children’s Village Jakarta yang secara umum bertujuan untuk memberdayakan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses implementasi program penguatan keluarga yang dilakukan oleh SOS Children’s Village Jakarta, serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dapat dijadikan dasar untuk pengembangan program tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam program penguatan keluarga di Komunitas Cikareo muncul berbagai permasalahan yang berasal dari keluarga dampingan selaku penerima manfaat program dan SOS Children’s Village Jakarta selaku pelaksana program. Adapun permasalahan yang muncul dari keluarga dampingan yaitu adanya ketergantungan. Sementara hambatan yang muncul dari lembaga ialah kurangnya sumber daya staf edukator dan pelaksanaan awal program yang tidak terarah. Di samping hambatan, terdapat faktor pendukung yang juga muncul di implementasi program penguatan keluarga. Di antaranya ialah keterbukaan keluarga dampingan terhadap lembaga, adanya kerja sama antar staf edukator, dan lain sebagainya yang mendorong pelaksanaan program.

---

This thesis discusses the evaluation of the Family Strengthening Program in the Cikareo Community of SOS Children's Village Jakarta which generally aims to empower poor families in meeting the needs of their children. This research is a formative evaluation study with a qualitative approach that focuses on describing the implementation process of the family strengthening program carried out by SOS Children's Village Jakarta, as well as identifying and analyzing the supporting and inhibiting factors that can be used as the basis for the development of the program. The results showed that in the family strengthening program in the Cikareo Community, various problems emerged from the assisted families as program beneficiaries and SOS Children's Village Jakarta as program implementers. The problems that arise from assisted families are a dependency. Meanwhile, the obstacles that arise from the institution are the lack of educator staff resources and the initial implementation of the program which is not directed. In addition to obstacles, there are supporting factors that also appear in the implementation of the family strengthening program. Among them are the openness of the assisted families to the institution, the cooperation between educator staff, and so on that encourage program implementation."

"Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 membawa dampak kerusakan yang luas di daerah Kabupaten Sleman, khususnya Desa Argomulyo, kecamatan Cangkringan. Tak ingin dampak tersebut terulang kembali, Pemerintah mengeluarkan program Desa Tangguh Bencana yang ditujukan agar masyarakat memiliki kapasitas dalam mengurangi resiko bencana diwilayahnya. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis implementasi pengurangan resiko bencana pemerintah berbasis masyarakat melalui Program Desa Tangguh bencana di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dengan stakeholders terkait di Desa Argomulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman dan studi pustaka. Hasil penelitian implementasi program Desa Tangguh Bencana di Desa Argomulyo menunjukkan adanya pola sinergitas multistakeholders baik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun masyarakat setempat yang tergabung dalam komunitas relawan Forum Pengurangan Resiko Bencana Desa Argomulyo. Dalam interaksi antar aktor tersebut, masyarakat Desa Argomulyo tidak lagi menjadi obyek, namun pelaku utama yang bergerak dari bawah ke atas (bottom up) dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayahnya dengan keaktifannya menangani sejumlah bencana serta meningkatkan kapasitasnya melalui berbagai pelatihan dan simulasi kebencanaan. Meskipun demikian, dalam implementasi program tersebut juga menemui kendala seperti minimnya pendanaan, terlebih dengan tidak adanya keterlibatan peran dari sektor swasta. Disamping itu, perlu juga menemukan pendekatan dalam menjaga antusiasme masyarakat terhadap kegiatan pelatihan simulasi.

---

The eruption of Mount Merapi in 2010 brought widespread damage to the Sleman Regency, especially Argomulyo Village. Government issued a program called Desa Tangguh Bencana to improve the ability or capacity of the local community to reduce the risk of disasters in their areas. The purpose of the study was to analyze the implementation of community-based disaster risk reduction through Desa Tangguh Bencana Program in Argomulyo Village. This research is a qualitative research with a case study approach, as well as data collection conducted through interviews with relevant stakeholders in Argomulyo Village. The results of this research show a pattern of multistakeholder interaction between Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman, Non-Governmental Organizations, and local communities. In the interaction between these actors, the people of Argomulyo Village are no longer the objects of the program, but the main actors in the program to reduce disaster risk in their area by actively handling a number of disasters and increasing their capacity through various training and disaster simulations. However, in the implementation of the program also encountered obstacles such as lack of funding and maintaining the enthusiasm of the local community."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang konsep museum komunitas sebagai salah satu jenis museum yang berlandaskan pada paradigma new museology. Lokasi penelitian di Blora, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi studi kasus dan tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan kesimpulan. Museum Mahameru Blora dalam prakteknya masih berorientasi benda dan belum berorientasi pada kenyataan yang ada dalam masyarakat. Diperlukan perubahan agar Museum Mahameru menjadi museum komunitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merumuskan konsep dan model museum komunitas yang dapat dikembangkan di Museum Mahameru Blora.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of the museum community as one of the museum which is based on the paradigm of new museology. Research sites in Blora, Central Java Province. This study is a qualitative research strategy case studies and research stages include data collection, data processing, and conclusions. Blora Mahameru Museum in practice is object-oriented and not oriented to the reality that exists in society. Necessary changes in order to Mahameru Museum become museum community. Results of this study are expected to formulate concepts and models that can be developed community museum in the Blora Mahameru Museum."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Pajak Atas Homestay Di Desa Wisata Batulayang Kabupaten Bogor ditinjau dari hukum pajak material dan hukum pajak formal. Penelitian ini juga bertujuan menganalisis implementasi pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian ini mengadopsi paradigma post-positivisme dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan memusatkan pada fenomena yang terjadi dilapangan yaitu kebijakan pajak atas homestay desa wisata yang berlaku saat ini di Kabupaten Bogor. Dari data tersebut, peneliti mencari pola-pola, hukum, prinsip-prinsip, dan akhirnya peneliti menarik simpulan dari analisnya tersebut. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang telah dipilih. Hasil penelitian ditinjau dari teori hukum pajak karena undang-undang merupakan bagian dari kebijakan. Dengan demikian, Tax Law dianggap sebagai bagian dari Tax Policy. Homestay desa wisata di Kabupaten Bogor masih dikategorikan sebagai objek pajak hotel dengan tarif 10. Pemerintah Daerah dan masyarakat penyedia homestay sampai saat ini belum mengetahui dan menerapkan pemungutan pajak atas homestay. Belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai pemungutan perpajakan atas homestay. Penghasilan atas homestay sampai saat ini memang masih tidak dipungut pajak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, selain tidak adanya pengaturan khusus hal ini juga dikarenakan kurangnya informasi dan pemahaman mengenai homestay desa wisata. Ketentuan perpajakan yang ada tidak memberikan penjelasan mengenai definisi atau pengertian homestay desa wisata. Tidak adanya pengertian mengenai homestay desa wisata ini sebenarnya dapat memberikan suatu ketidakpastian hukum, dimana tidak ada batasan atau ruang lingkup yang memberikan gambaran mengenai sejauh mana suatu tempat dapat dikatakan sebagai homestay desa wisata. Ketidakpastian hukum ini dapat memberikan potensi kurang bayar dan sanksi perpajakan atas penghasilan yang diperoleh homestay desa wisata yang mungkin akan ditanggung oleh Wajib Pajak homestay dikemudian hari. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor mempunyai beberapa kategori penginapan yang menjadi objek pajak hotel. Kategori objek pajak hotel dibedakan menjadi 4 (empat) jenis kategori yaitu hotel, villa, wisma dan rumah kos. Implementasi penyetoran dan pemungutan pajak di Kabupaten Bogor dilakukan melalui portal online system. Pajak Hotel di Kabupaten Bogor menganut self assessment system dimana Wajib Pajak yang menaksir dalam arti menghitung dan memperhitungkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

---

This study aims to analyze the Tax Policy on Homestay in the Tourism Village of Batulayang, Bogor Regency in terms of material tax law and formal tax law. This study also aims to analyze the implementation of hotel tax collection in Bogor Regency. The research adopts the post-positivism paradigm by using a Qualitative Research Method by focusing on the phenomenon occurring in the field, namely the tax policy on the tourism village homestay currently in force in Bogor Regency. From these data, researchers look for patterns, laws, principles, and finally researchers draw conclusions from the analyst. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with selected informants.The research results are reviewed from the theory of tax law because the law is part of the policy. Thus, Tax Law is considered as part of Tax Policy. Tourism village homestays in Bogor Regency are still categorized as hotel tax objects at a rate of 10. Local governments and homestay providers have not yet known and implemented a tax collection on homestays. There are no specific regulations governing the collection of taxation on homestays. Income to the homestay so far is still not taxed by the Bogor District Government, in addition to the absence of special arrangements this is also due to lack of information and understanding of tourist village homestays. Existing taxation provisions do not provide an explanation of the definition or understanding of a tourist village homestay. The lack of understanding of the tourist village homestay can actually provide a legal uncertainty, where there are no limits or scope that gives an idea of the extent to which a place can be said to be a tourist village homestay. This legal uncertainty can provide the potential for underpayment and taxation sanctions on income earned by a tourist village homestay that may be borne by the homestay taxpayer in the future. Hotel Taxes in Bogor Regency have several lodging categories which are subject to hotel taxes. The category of hotel tax objects can be divided into 4 (four) types of categories, namely hotels, villas, guesthouses and boarding houses. The implementation of depositing and collecting taxes in Bogor Regency is done through an online portal system. Hotel Taxes in Bogor Regency adhere to a self assessment system where the Taxpayer estimates in the sense of calculating and calculating the fulfillment of his tax obligations."