Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian dilakukan atas arahan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK dan dilakukan di Kabupaten Badung, Kota Depok dan Kabupaten Lamongan yang dipilih berdasarkan kapasitas fiskal dan kemudahan akses mendapatkan informasi. Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus dengan metode wawancara pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan pengelolaan PBB P2 di daerah sudah sesuai dengan peraturan dan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala terkait sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan pada sistem prosedur pengelolaan PBB P2 di daerah dengan membuat sistem operasi prosedur yang dilengkapi dengan sistem aplikasi terintegrasi.

---

This Internship Report analyzes the management of Land and Rural and Urban Revenue Tax PBB P2 referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. The research was conducted on the direction of the Directorate General of Fiscal Balance DJPK and conducted in Badung, Depok and Lamongan districts that selected based on fiscal capacity and easy access to information. The study was conducted in the form of case studies by interviewing related parties.

The results of the analysis show that the implementation of PBB P2 in the region is in accordance with the regulation and succeeded in increasing the locally generated revenue. However, the Local Government still faces several obstacles related to the application system that has not been integrated. Local Government shall make improvements to the PBB P2 management procedures system in the region by establishing an operating system of procedures equipped with an integrated application system."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas pelimpahan kewenangan PBB kepada Kabupaten Lombok Barat serta untuk mencari alternatif upaya yang tepat untuk diterapkan dalam pencapaian optimalisasi penerimaan PBB. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya beberapa kendala dalam hal pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: memperbaiki administrasi perpajakan, memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemunugtan, meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi sosial, menetapkan besaran minimum yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, meningkatkan kapasitas penerimaan yang lebih baik, sosialisasi terhadap masyarakat, meminimalkan kekeliruan dalam dokumen penetapan, membangun unit pelayanan yang berbasis on-line, peningkatan sarana, prasarana dan kualitas Sumber Daya Manusia.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for property tax devolution and to find an alternative policy that relevant to be applied in order to achieve optimalization of property tax revenue. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic. The result of this research shows that the property tax devolution policy which applied at Lombok Barat district at the moment can not fulfilled the needs of governance.

Some of alternatives policy that recommended are: recover of tax administration, add some of revenue basis, make a minimum payment of taxpayers, revenue capacity building, minimize an error on documentation, improving on -line basis service, capacity building."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi administrasi pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah banyaknya kendala yang terjadi di Kecamatan Cisarua mengenai proses administrasi pajak bumi dan bangunan yang menjadi tanggungjawab KPP Pratama Ciawi selaku instansi yang memiliki wewenang untuk pelaksanaan administrasi pajak bumi dan bangunan. Kurangnya kerjasama yang baik dengan instansi merupakan masalah utama proses pelaksanaan administrasi. Upaya untuk mengatasi kendala yang terjadi masih sangat minim sehingga pelaksanaan administrasi masih tetap sama dari tahun ke tahun.

---

The purpose of this research was to analyze the implementation of property tax administration in Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. The approached that used here is quantitative research approach with descriptive method, the data collecting technique that used are indepth interview and literature. The result of this research are many obstacles was occurring in Kecamatan Cisarua that became KPP Pratama Ciawi responsibility as establishment that had authority to execute property tax administration. The lack of good cooperation with the relevant agencies is a major problem of implementation of the property taxadministrative process. Efforts to address the constraints that happened is still very minimal so that the implementation of the Administration is still the same from year to year."

"Skripsi yang penulis analisis membahas terkait dengan strategi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi strategi yang digunakan Pemerintah Kota Padang Panjang beserta faktor-faktor penghambat dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut oleh BPKD Kota Padang Panjang dalam menerapkan strategi tersebut. Pemilihan Kota Padang Panjang sebagai site penelitian dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat hanya Kota Padang Panjang yang belum pernah mencapai target penerimaan PBB-P2 100 persen. Metode penelitian yang penulis pakai menggunakan pendekatan post-positivism. Yang mana penulis menggunakan teori evaluasi kebijakan William Dunn dalam menganalisis. Hasil penelitian yang didapatkan adalah strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang dalam mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 dinilai belum memenuhi kriteria kebijakan yang baik. Serta kendala yang ditemukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang yaitu penegakan hukum yang dinilai masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya dan pemahaman akan PBB-P2 dinilai kurang. Untuk mengatasi hambatan penulis memberika masukan yang dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang seperti menyelenggarakan pengawasan, menerapkan law enforcement secara ketat, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, mengembangkan kualitas sumber daya manusia serta pengoptimalisasian penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

---

This thesis discuss about the analysis is related to the strategy of the Padang Panjang City Government in optimizing its regional revenue. This research is to study the strategies used by the Government of Padang Panjang City along with the inhibiting factors encountered by BPKD of Padang Panjang City in implementing these strategies. The selection of Padang Panjang City as the research site was compared to cities in West Sumatra Province, only Padang Panjang City had never reached the 100 percent PBB-P2 revenue target. The research method that I use uses a post-positivist approach. Which is the author who uses William Dunn's theory of evaluation in analyzing. The result of this research is that the strategy applied by the Padang Panjang City Government in optimizing PBB-P2 revenue does not meet the criteria for a good policy. As well as the hard drive found by the Padang Panjang City Government, namely lack of law enforcement, lack of public awareness in an effort to fulfill their tax obligations and a lack of understanding of PBB-P2. To overcome the obstacles in writing input that can be used by the Government of Padang Panjang, such as conducting supervision, implementing strict law enforcement, increasing awareness and society, developing the quality of human resources and optimizing the use of information and communication technology."

"Retribusi Daerah sebagai salah satu bentuk penguatan keuangan daerah melalui pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari pusat ke daerah. Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupeten Tanah Datar Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode deskritif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Di Kabupaten Tanah Datar terdapat kepemilikan tanah yang berbeda dengan daerah lainnya, yaitu adanya tanah ulayat. Untuk memungut PBB di tanah datar diperlukan kerja sama dengan masyarakat pemuka adat di nagari. Terdapat beberapa kendala dalam mengimplementasikan PBB diantaranya kesadaran masyarakat yang cukup rendah dan basis data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

---

With the enactment of Undang Undang No. 28 Tahun 2009 on Regional Taxes and Levies as one of the region through the transfer of financial strengthening of land and building tax Rural and Urban from the center to the regions. This thesis discusses the Property Tax Analysis of Rural and Urban Kabupeten Tanah Datar in West Sumatra. This study uses a qualitative research approach with descriptive methods and collecting data using interviews and literature study.

In Tanah Datar land ownership are different from other regions, namely the communal land. To levy tax on land and building on flat land required cooperation with indigenous community leaders in the village. There are several obstacles in implementing such property taxes are fairly low public awareness and databases that do not correspond to the actual state."

"Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien.Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta..Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon.Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase.Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan."

"Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok cukup tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup besar setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Depok dan strategi yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasilnya adalah terdapat empat faktor penyebab tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan yaitu data tidak akurat, kesulitan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Sumber Daya Manusia tidak memadai dan kurangnya partisipasi Wajib Pajak. Sementara strategi untuk mengurangi tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan meliputi strategi yang sudah diimplementasikan dan strategi yang belum diimplementasikan.

---

Rural and urban property tax arrears in Depok is quite high and has increased considerably every year. This caused the rural and urban property tax revenue in Depok is not optimal. This study aims to analyze the factors causing the high rural and urban property tax arrears in Depok and the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears.

This research uses qualitative approach with in depth interviews data collection techniques. The results are, there are four factors causing high rural and urban property tax arrears which are inaccurate data, difficulties of distributing notification of property tax payable, insufficient human resources and lack of taxpayer participation. Meanwhile the strategies undertaken to reduce rural and urban property tax arrears include strategies that have been implemented and strategies that have not been implemented."

"Tesis ini berkaitan dengan Perencanaan Keuangan Publik/Keuangan Daerah dengan judul Kajian Kemampuan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Untuk Mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pemilihan judul ini berkaitan dengan pemikiran, bahwa kegiatan perencanaan pembangunan di daerah yang efektif dan efisien merupakan kunci keberhasilan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah di Propinsi DKI Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dan salah satu masalah yang merupakan masalah pokok dalam perencanaan pembangunan daerah adalah masalah perencanaan anggaran, baik alokasinya maupun sumber pendapatan/ penerimaannya.Berkaitan dengan masalah alokasi anggaran, maka penentuan sector-sektor strategis yang akan dikembangkan merupakan hal yang mutlak diperlukan agar perencanaan berjalan efektif dan efisien. Sedangkan berkaitan dengan masalah penerimaan anggaran, maka pengetahuan mengenai profil keuangan daerah merupakan hal yang mutlak diketahui sehingga pendugaan besarnya penerimaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan diperkirakan secara tepat dan akurat.Dalam penentuan sektor-sektor strategis digunakan peralatan analisis ekonomi dengan metode analisa tax rasio, sehingga dapat diketahui profil keuangan daerah secara tepat.Hasil dari Tesis ini berupa informasi tentang hal-hal sebagai berikut :· Rasio kinerja pengelolaan pajak pusat· Rasio kinerja pengelolaan seluruh pajak-pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta.· Output dari Tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan pembangunan daerah, khususnya di Propinsi DKI Jakarta."

"Pertumbuhan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaa n PBB - P2 Kota Malang mengalami penurunan dan tidak berjalan lurus dengan potensi penerimaan yang dimiliki. Dengan demikian, dibutuhkan strategi untuk dapat mengoptimalkan penerimaan PBB- P2 Kota Malang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis im plementasi pemungutan PBB- P2 dan menganalisis strategi optimalisasi yang diterapkan Badan Pelayanan Pajak Daerah BP2D Kota Malang dalam rangka optimalisasi penerimaan PBB- P2. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif , yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam pemungutan PBB- P2 yaitu, tahap pendataan, penilaian dan penetapan, serta pemungutan pajak. S elain itu, terdapat beberapa strategi optimalisasi penerimaan PBB- P2 yang dilakukan yaitu,penjaringan Wajib Pajak baru, sosialisasi, program sunset policy PBB- P2, peningkatan administrasi PBB- P2, penegakkan hukum, perubahan tarif PBB- P2, dan peningkatan kualitas sum ber daya manusia.

---

The revenue growth of Rural and Urban Property Tax PBB P2 in Malang hasdecreased and not in line with its actual potential. Thus, a strategy is needed to optimize Land and Building Tax revenue in Malang. This study aims to analyze the implementation of PBB P2 collection and analyze the optimization strategy applied by the Regional Tax Service Board of Malang to optimize the revenue of PBB P2. This research is a descriptive qualitative research, wh ich uses data collection techniques in the form of in depth interviews and qualitative data analysis methods.

The research results of three stages done in PBB P2 collection which covers data collection, valuation and assessment, as well as tax collection. In addition, PBB P2 revenue are optimized through vari ous strategies which are identifying new taxpayers, socialization, PBB P2 sunset policy program, enhancing tax administration, law enforcement, PBB P2 rate adjustment, and quality improvement on human resource."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi peraturan daerah Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses formulasi peraturan daerah PBB Kota Surakarta seiring dengan amanat UU No. 28 Tahun 2009 tentang pendaerahan PBB Perdesaan dan Perkotaan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi peraturan daerah PBB di Kota Surakarta sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan amanat undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 10 Tahun 2004. Formulasi peraturan daerah PBB dilakukan dengan mengadopsi UU No. 28 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 1985, serta menyesuaikannya dengan kondisi daerah dan masyarakat di daerah tersebut.

---

This undergraduate thesis focused on the formulation of local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta municipality. The study was conducted to gain insight about the formulation process of local regulations regarding rural and urban property tax as mentioned in the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 concerning Regional Tax. This undergraduate thesis used qualitative approach through field study and literature study for data collection.

The result showed that the formulation process of the local regulations regarding rural and urban property tax in Surakarta was formulated according with the provisions and the mandate according to the Law of the Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 10 of 2004. The formulation of local regulations adopted the Law of The Republic Indonesia Number 28 of 2009 and the Law of Republic Indonesia Number 12 of 1985, also adjusted some articles to local conditions and communities in the area."