Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota kembar merupakan fenomena yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Praktik kota kembar yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II merupakan bukti nyata dari kerja sama internasional. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah merupakan aktor penting dalam hubungan internasional. Namun demikian kajian ilmiah mengenai kota kembar masih relatif terbatas dibandingkan dengan praktik kota kembar itu sendiri. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini berupaya menganalisis wacana dan praktik kota kembar dalam literatur akademis yang berkembang. Dengan metode kronologi, tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengangkat isu-isu kritis dari literatur-literatur kota kembar; pelaksanaan kota kembar; serta faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dari kota kembar. Isu-isu kritis yang muncul dalam literatur antara lain rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca Perang Dunia II, pengaruh Perang Dingin terhadap kota kembar, pembangunan ekonomi, integrasi kawasan, dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya pelaksanaan kota kembar yang ditemukan pada setiap isu kritis yang berkembang salah satu best practice-nya ialah kerja sama kota kembar antara Surabaya dan Kitakyushu untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan tinjauan literatur, faktor-faktor yang mendorong keberhasilan kota kembar antata lain keterlibatan multipihak, pendanaan, perencanaan yang terstruktur, dll. Sedangkan kritik utama yang menjadi tantangan dalam kerja sama ini ialah adanya kecenderungan ?wasting money? yang dilakukan pejabat daerah. Sebagian besar literatur menunjukkan bahwa kajian kota kembar mengalami proliferasi isu sesuai dengan tren dunia yang berkembang. Lebih lanjut, kota kembar dapat menjadi mekanisme alternatif yang efektif untuk mempromosikan perdamaian, mengakselerasi pembangunan ekonomi dan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan dunia kontemporer saat ini seperti pembangunan berkelanjutan.

---

Sister city is a phenomenon which can be found throughout the world today. The practice of sister city that has lasted more than 70 years since the end of World War II is a clear evidence of international cooperation. This type of cooperation proves that the local government is an important actor in international relations. Nevertheless, the scientific studies of sister city are still relatively limited compared to the practice itself. Therefore, this literature review seeks to analyze the discourse and practice of sister city in the growing academic literatures. By using chronological methods, this literature review aims to address the critical issues of sister city on literatures the implementation of sister city cooperation as well as the success factors and challenges of sister city. The critical issues that emerged in the literatures are the reconstruction and reconciliation after World War II, the influence of Cold War on sister city, economic development, regional integration, and sustainable development. Furthermore, the implementation of sister city is based on the practices in each critical issue, and one of its best practices is the sister city cooperation between Surabaya and Kitakyushu to support sustainable development. Based on the literature review, the success factors of sister city are multi stakeholder engagement, funding, structured planning, etc. Meanwhile, the main critique that becomes a challenge in this type of cooperation is the tendency of wasting money by local officials. Most of the literatures show that there was proliferation of issues on sister city according to the growing world trends. Furthermore, sister city cooperation can be an effective alternative mechanism for promoting peace, accelerating economic development, and also providing solutions to the contemporary world issues such as sustainable development."

"Perjanjian Internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Terdapat perbedaan istilah-istilah perjanjian internasional namun hal tersebut tidak berpengaruh pada kekuatan hukum perjanjian internasional itu sendiri. Negara sebagai salah satu subyek hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Pusat merupakan elemen negara yang dapat mengikatkan negara kedalam sebuah perjanjian internasional. Pemerintah Daerah memiliki peranan besar dengan adanya otonomi daerah dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan untuk membentuk hubungan luar negeri diantaranya dituangkan dalam perjanjian internasional. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province merupakan salah satu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Untuk dapat mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province harus mengikuti rangkaian mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Luar Negeri dan mendapatkan surat kuasa penuh (full powers) sehingga dapat menandatangani perjanjian internasional untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Perjanjian Kerja Sama Sister City/Sister Province dapat memberikan banyak peluang untuk mengembangkan daerah.

---

Treaties are the main source of international law. There are several different terms of treaties but that fact doesn't affect the legal force of international treaty itself. State as one of the international law subject has the capacity to engage in to a treaty. The Central Government is the state's element that can bind a State into a treaty. Local governments have a major role with the regional autonomy and they must adjust to the needs to form international relations which inter-alia established with treaties. Sister City/Sister Province Cooperation Agreement is one of the treaty that concluded by the Local Government. In order to bound to a Sister City/Sister Province Cooperation Agreement the Local Government must follow series of mechanisms of coordination and consultation with the Ministry of Foreign Affairs and to obtain full powers so that the treaty is signed for and on behalf of the Central Government (Government of the Republic of Indonesia). Sister City/Sister Province Cooperation Agreement can provide many opportunities to develop the region."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan analisis mengenai determinan pengungkapan praktik keberlanjutan sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) pada 5 negara ASEAN: Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan 132 observasi perusahaan publik di ke-5 negara tersebut, yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan keberlanjutan tahun 2016. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi, teori keagenan, teori berbasis sumber daya, dan teori pensinyalan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa teori legitimasi berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori legitimasi yang berpengaruh signifikan adalah ukuran perusahaan dan industri. Teori keagenan berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori keagenan yang berpengaruh signifikan adalah leverage dan independensi dewan komisaris atau direktur non-eksekutif. Teori berbasis sumber daya berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan. Variabel yang merepresentasikan teori berbasis sumber daya yang berpengaruh signifikan adalah free cash flow. Sedangkan, teori pensinyalan yang direpresentasikan oleh variabel current ratio tidak berpengaruh terhadap pengungkapan praktik keberlanjutan.

---

< b>ABSTRACTThis study aims to analyze the determinant of disclosure of sustainable practices based on Sustainable Development Goals Target in 5 ASEAN countries, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore, and Thailand. This study uses 132 public company observations in the 5 countries, which released annual reports and published GRI based sustainability reports in 2016. This study uses legitimacy theory, agency theory, resource based theory, and signaling theory. The results suggest that legitimacy theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variables represent which have positive impact are firm size and industry. Agency theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variables represent which has significant impact on the disclosure of sustainability practice are leverage and independence of the board of commissioners or non executive directors. Resource based theory has impact on the disclosure of sustainability practices. The variable represent which has significant positive impact is free cash flow. Meanwhile, our result shows that the signaling theory represented by current ratio has no impact on the disclosure of sustainability practices. "

"ABSTRACTThe phenomenon of climate change and global warming is driving the issue of the Sustainable Development Goals developing in countries in the world, including Indonesia. Indonesia is incorporated in the Paris Agreement and follows up with the drafting of laws and regulations which form the basis for implementing TPB in the regions. Profile of achievement of the Serang City Sustainable Development Goals based on the KLJDD KLHS Document shows that there are still 92 indicators (50, 27%) that have not been achieved. Previous research on strategies and road maps to achieve TPB at the regional level is still limited and is the state of the art of this research. The method used is a sequential transformative strategy mix method that is integrated with the TAIDA method as a scenario planning method, by prioritizing qualitative research through literature studies, personal observations, discussions, interviews which are part of the initial process of the TAIDA (tracking, analyzing) method. Followed by quantitative research through descriptive statistics on weight and rating calculations to formulate strategies and road maps (the next process of the TAIDA method: identifying, deciding, acting). The results of this study are that the strategy to achieve TPB is focused on 4 (four) aspects, namely aspects of regulation (synchronization of regulations), funding (potential funding other than APBD along with preparation of regional financial mechanisms), socialization (aimed at the public and all stakeholders through sharing media) and collaboration (initiation of cooperation with all parties and other local governments). The road map consists of 9 (nine) stages, from socializing to promoting best practices."

"ABSTRAKPelayanan publik berbasis elektronik sudah menjadi kebutuhan di setiap pemerintahan, terutama di kota. Perkembangan teknologi digital ini sekarang sudah mengarah ke bentuk yang lebih luas lagi, yaitu menjadikan kota biasa menjadi kota cerdas smart city . DKI Jakarta sebagai kota setingkat provinsi yang memiliki tanggung jawab dan masalah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya juga memiliki program untuk bertransformasi menuju kota cerdas, yaitu program Jakarta Smart City. Penggunaan teknologi menuju smart city yang terus berkembang diluar kontrol pemerintah mengharuskan pemerintah untuk memiliki dynamic capabilities sehingga dapat menyelesaikan masalah dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Skripsi ini membahas dynamic capabilities Unit Pengelola Jakarta Smart City dalam melaksanakan tugasnya mengelola Jakarta Smart City. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pengelola Jakarta Smart City belum menerapkan aspek dynamic capabilities. Hal itu ditunjukkan dari ketiadaan salah satu dari tiga kemampuan kognitif yang membangun dynamic capabilities, yaitu kemampuan thinking across dan adanya kesenjangan pengetahuan tentang proses pelaksanaan program Jakarta Smart City antara Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City dengan struktur dan Tenaga Ahli di bawahnya.

---

ABSTRACTElectronic based public service has become a necessity in every government, particularly in the metropolis. The development of digital technology changes a city into a smart city. DKI Jakarta as province level city that has more responsibility and issue than other regions is one of a metropolis that transform itself to a smart city. The program is titled Jakarta Smart City. The use of technology towards smart city that continues to grow beyond the control of government requires the government to have a dynamic capabilities that can solve governmental issues and adapt to change occured. This study discusses the dynamic capabilities of Jakarta Smart City Management Unit in carrying out its duties. This study was conducted by post positivist approach and data collection through in depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Jakarta Smart City Management Unit have yet to implement aspects of the dynamic capabilities. It was evident from the absence of one of the three cognitive ability to build dynamic capabilities, that is the ability of thinking across and knowledge gap on the process of implementation of Jakarta Smart City program between head of the Management Unit and its subordinates."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam Tahun Anggaran 2015 dan 2016. Dengan mengetahui hal ini memungkinkan Pemerintah Desa Jangkar Asam dan pemangku kepentingan untuk menyadari pentingnya akuntabilitas sebagai nilai dalam proses perubahan sosial. Penelitian ini merupakan penafsiran deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Peneliti menyarankan agar semua pihak membangunkomitmen bersama dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mengidentifikasikan sasaranprogram, merumuskan dan melaksanakan tindakan dalam mencapai sasaran program danmengevaluasi sasaran program. Mereka juga perlu meningkatkan kompetensi mereka melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis maupun lokakarya.Terakhir, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia mengenai pendekatan lainnya yang dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas pembangunan desa di Desa Jangkar Asam.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to describe the village development accountability in Jangkar Asam Village in fiscal year 2015 and 2016. Knowing this, will allow the Jangkar Asam Village Government and stakeholders realizing the importance of accountability as a value in social changes process. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests all parties make the joint commitment in the form of written agreements for identifying the program objectives, formulating and implementing the actions to accomplish the program objectives and evaluating the program objectives. They also need to improve their competences by educational and training activities, technical guidances and workshops. The last suggestions, The Belitung Timur Local Government may have the consultation with Indonesian Development and Finance Supervisory Board on other approach that can be adopted to improve village development accountability in Jangkar Asam Village."

"Pengoptimalan SDGs di Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pembiayaan dari berbagai sumber, namun SDGs di Jakarta tetap belum dapat berjalan optimal. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data indikator SDGs, serta pengembangan metode penilaian ketercapaian SDGs dirasa sangat perlu untuk dilakukan, hal ini dimaksudkan agar dapat mendukung proses analisis kondisi pencapaian SDGs secara lebih valid. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengembangkan metode yang lebih sesuai untuk digunakan dalam penilaian ketercapaian SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, spasial, serta Actor Network Theory. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperoleh metode penilaian ketercapaian SDGs yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga hasil penilaian ketercapaian SDGs semakin valid dan terukur. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan melalui tata kelola data SDGs yang lebih baik, aspek spasial yang lebih diperhitungkan, serta pola interaksi pemangku kepentingan yang lebih intens dan efektif.

---

The SDGs in DKI Jakarta Province is being optimized and supported by financing from various sources, but the SDGs in Jakarta are still not running optimally. Increasing the availability and quality of SDGs indicator data, as well as developing a method for assessing the achievement of SDGs is deemed very necessary to do, this is intended to be able to support the process of analyzing the conditions for achieving SDGs in a more valid manner. The purpose of this research is to develop a method that is more suitable for use in assessing the achievement of SDGs in DKI Jakarta Province. The approach used in this study is a quantitative approach, while the analytical method used is descriptive analysis, spatial analysis, and Actor Network Theory. It is hoped that the results of this research can obtain a method for assessing SDGs achievement that is better than before, so that the results of assessing SDGs achievement are more valid and measurable. Of course, this can be realized through better governance of SDGs data, more spatial aspects that are taken into account, and patterns of stakeholder interaction that are more intense and effective."

"Ketahanan sosial-ekologi adalah kemampuan penyintasan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan lingkungan agar dapat pulih apabila terjadi gangguan. Meskipun keterbatasan lingkungan alam dan sosial di Kota Batam dapat dikelola dengan kemajuan teknologi, potensi gangguan tetap perlu diperhitungkan agar perikehidupan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjamin.Riset ini bertujuan untuk mengkonstruksi model ketahanan sosial-ekologi dalam pembangunan berkelanjutan. Pendekatan riset menggunakan metoda gabungan dengan pendekatan kualitatif terkait kondisi ketahanan sosial-ekologi Kota Batam yang dianalisis menggunakan sarana Kualitas Kehidupan Sosial Budaya berbasis fuzzy logic interaksi antara elemen struktural, kultural dan prosesual berkenaan dengan capaian pembangunan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketahanan sosial-ekologi sangat terkait dengan dinamika lokal, regional dan global; spesifikasi dan spesialisasi lingkungan setempat, karakteristik region, serta faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dalam menentukan kekhasan lingkungan yang menentukan ketahanan sosial-ekologi. Kondisi ketahanan sosial-ekologi juga dapat bervariasi secara spasial dan menurut waktu sehingga model konseptual ketahanan sosial-ekologi perlu mengakomodasi strategi implementasi yang bersifat multicompartment sekaligus terintegratif.

---

Social-ecological resilience is the community’s surviving ability to face environmental limitations and possible disruptions. Although physical and social environmental limitations in the City of Batam can be managed with technological advances, the potential of disruptions should be taken into account to assure the good community’s livelihood and welfare.

This research is to construct a social-ecological resilience model in sustainable development. It is based on mixed method research with qualitative approach on the social-ecological resilience condition of the City of Batam; that is analyzed based on the Quality of Socio-Cultural Life that seeks through the fuzzy-logic-interaction between structural, cultural and processual elements on the results and transformation of development.

The results show that the social-ecological resilience condition is related with dynamics of local, regional and global conditions, local environment specifications and specializations, regional characteristics, as well as socio-cultural factors that determine the social-ecological resilience condition that can vary spatially and according to time. Therefore, the conceptual model of social-ecological resilience in sustainable development should accommodate multi-compartment and integrative strategy of implementation.

"