Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini bertujuan untuk memahami pandangan akademis terkait kondisi dan perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah pasca-Perang Dingin. Literatur-literatur yang ditinjau terorganisasi dalam lima periodisasi, yakni 1991-1997, 1997-2001, 2001-2004, 2004-2011, dan 2011-2016. Sejak berakhirnya Perang Dingin, negara-negara internal kawasan harus mengelola keamanan regional secara mandiri. Regionalisme keamanan dianggap sebagai solusi yang memungkinkan atas isu-isu keamanan di kawasan tersebut. Meski demikian, para cendekiawan menganggap perkembangan regionalisme keamanan di Asia Tengah terhambat bahkan hingga saat ini. Penyebabnya berasal dari negara-negara internal dan eksternal kawasan. Di satu sisi, negara-negara internal memprioritaskan hubungan bilateral dan pemenuhan kepentingan domestik daripada integrasi regional. Di sisi lain, kuatnya kepentingan dan pengaruh aktor-aktor eksternal mdash;mulai dari Rusia, Tiongkok, Amerika Serikat, hingga beberapa organisasi multilateral mdash;semakin menghalangi penguatan regionalisme keamanan. Potensi persaingan antarnegara eksternal juga menambah kerumitan karena negara-negara internal masih akan memihak pada Rusia demi menjaga status quo kawasan dan keamanan masing-masing. Akibatnya, regionalisme keamanan cenderung semakin tersisihkan dari agenda keamanan kawasan.

---

This paper aims to understand the academic views regarding the condition and development of security regionalism in the post Cold War Central Asia. The reviewed literature is organized into five periodizations, which are 1991 1997, 1997 2001, 2001 2004, 2004 2011, and 2011 2016. Since the end of the Cold War, the region rsquo s internal states have to manage their regional security independently. Security regionalism was seen as a possible solution for the security issues in the region. However, scholars have perceived that the development of security regionalism in Central Asia is hindered even until now. The causes were rooted from the internal and external states. On one hand, internal states have been prioritizing on bilateral relations and the fulfillment of domestic interests instead of regional integration. On the other hand, strong influence and interests of external actors mdash namely Russia, China, United States, and some multilateral organizations mdash further impede the reinforcement of security regionalism. The likelihood of rivalries between external states also heightens the complexity because internal states will still side with Russia in order to maintain the region rsquo s status quo and their own security. As a consequence, the security regionalism gets even more sidelined from the region rsquo s security agenda."

"Ide pembentukan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC pada tahun 2015 merupakan perwujudan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN. ASEAN Community Pembentukan komunitas keamanan ini merupakan suatu fenomena yang menarik karena komunitas ini dibentuk dalam suatu kawasan regional yang terdiri dari negara negara dengan kapabilitas militer yang cenderung serupa karena tidak terdapat hegemon regional di kawasan tersebut.Penelitian ini berfokus untuk menganalisis mengapa proses pematangan APSC diikuti oleh poliferasi senjata ofensif oleh negara negara anggota ASEAN Penelitian ini juga bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara proses pematangan Komunitas Politik Keamanan ASEAN APSC dengan dinamika persenjataan di Asia Tenggara serta seberapa besar tingkat interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

The idea of the establishment of ASEAN Political Security Community APSC in 2015 is a manifestation of security pillar which is one of the pillars that support ASEAN Community The establishment of this security community is an interesting phenomenon as it is created in a region that consists of states with similar military capabilities as the region does not possess regional hegemon.This research focuses on the question why the maturation of ASEAN Political Security Community APSC is followed by the arms proliferation of ASEAN member states. It also explains the linkage between the maturation of APSC and the arms dynamics in Southeast Asia as well as the level of interaction among the two variables."

"Regionalisme merupakan konsep yang sering ditemukan dalam studi ilmu hubungan internasional. Konsep ini berkaitan erat dengan kerja sama sejumlah negara guna mencapai sebuah tingkat kedekatan sebagai suatu kawasan. Asia Timur merupakan salah satu kawasan yang tengah melangsungkan proses regionalisme semenjak tahun 1990-an. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang bertujuan untuk memetakan literatur- literatur akademik mengenai regionalisme Asia Timur. Pemetaan mencakupi 31 literatur yang dikelompokkan ke dalam tiga tema dengan menggunakan metode taksonomi. Ketiga tema tersebut, antara lain: (1) karakteristik regionalisme Asia Timur; (2) upaya membangun regionalisme Asia Timur; dan (3) perkembangan regionalisme Asia Timur. Setelah melakukan pembacaan terhadap literatur yang dikumpulkan, tulisan ini mengidentifikasi konsensus, perdebatan, dan kesenjangan yang ada di dalam literatur akademik terkait topik regionalisme Asia Timur. Berdasarkan temuan di dalam tinjauan literatur ini, regionalisme Asia Timur tidak akan mengalami peningkatan ke depannya sebagaimana para akademisi memiliki skeptisisme terhadap perkembangan proses regionalisme. Pada bagian akhir dari tulisan ini, penulis memberikan rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya terkait dengan topik regionalisme Asia Timur.

---

Regionalism is a concept that appears frequently in the study of international relations. This concept is strongly related to the cooperation of several nations in order to reach a degree of regional connectedness. East Asia is one of the regions that has been undergoing a regionalism process since the 1990s. The purpose of this paper is to map academic literature on East Asian regionalism. The mapping covers 31 literatures that are classified into three themes based on taxonomic method. The three themes are: (1) the characteristics of East Asian regionalism; (2) efforts to build East Asian regionalism; and (3) the development of East Asian regionalism. After reading the collected literatures, this paper identifies the consensus, debates, and gaps on the topic of East Asian regionalism. According to the findings of this literature review, East Asian regionalism will not flourish in the future as the scholars are skeptical of the development on the regionalism process. At the end of the paper, the author provide recommendations for further study on the topic of East Asian regionalism."

"ABSTRAKKawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan penting dalam mengkaji perdebatan dan perkembangan konsep regionalisme. Pada kawasan Asia Tenggara, isu yang paling sering dibahas ialah mengenai regionalisme ekonomi. Negara-negara anggota kawasan Asia Tenggara berusaha melakukan integrasi ekonomi guna meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Namun demikian, berdasarkan kajian empiris terdapat ragam pandangan dalam menelaah dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan memetakan persebaran pandangan dari dinamika perkembangan regionalisme ekonomi di Asia Tenggara dengan menggunakan tiga pandangan utama Ilmu Hubungan Internasional. Pandangan pesimis muncul dari pendekatan realisme bahwa terdapat hambatan-hambatan berupa pengaruh negara ekstra-kawasan, kebijakan proteksionisme dan kebijakan bilateralisme. Sedangkan pandangan optimis berasal dari pendekatan liberalisme, yakni pengaruh kelompok pro-liberalisasi, karakteristik dari open regionalism, pandangan ekonomi neoklasik, dan penguatan elemen institusi. Kemudian, perspektif strukturalisme ekonomi melihat bahwa model neoliberalisme yang berjalan perlu diganti dengan model ekonomi lainnya. Selain itu, tinjauan pustaka ini menemukan enam kesenjangan literatur dalam kajian regionalisme ekonomi Asia Tenggara, yakni kesenjangan literatur dari perspektif realisme, liberalisme, dan strukturalisme ekonomi, tren pembahasan literatur per periode, ketiadaan kajian konstruktivisme, dan rendahnya pembahasan kajian ASEAN Post 2015. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka ini, terbuka kajian penelitian lanjutan yang dapat dikaji dari aspek praktis, politik-ekonomi, ataupun akademis, beragam penelitian baru seperti penggunaan pendekatan konstruktivisme.

---

ABSTRACTSoutheast Asia is one of the regions that worth to consider as a subject to analyzethe debate of development of regionalism concept. In Southeast Asia, theprominence issue is the economic regionalism. All member countries in the regionhave tried to build economic integration to increase their economic growth.However, based on empirical studies, there are many perspectives have been usedto analyze the dynamics of economic regionalism. Therefore, this literature reviewis focused to mapping the perspectives on the dynamics of development ofeconomic regionalism in Southeast Asia using three main perspectives ofInternational Relations. Literature from realism perspective has seen the skepticalpoint with themes like the influence of extra region countries, protectionismpolicy, and bilateralism policy. Meanwhile liberalism perspective has seen thateconomic regionalism in Southeast Asia has the positive point of views such aspro liberalization group, characteristic of open regionalism Southeast Asia,neoclassical economic perspective, and enhancement of institution. Whereas,economic structuralism argued economic regionalism in Southeast Asia need toshift from using neoliberalism to another model of economic development.Besides that, this literature review found six literature gap of economicregionalism in Southeast Asia, i.e. literature gap from three main perspectives,realism, liberalism and economic structuralism the debate of economicregionalism based on periods the absence of constructivism analyses and theshortage study about ASEAN Post 2015. The result of the literature review isshown that there are many studies still need to be done, in a practical aspect ofpolitical economy or academic aspect, new research that using constructivismperspective as tool of analyses."

"Kehadiran CSCAP dan ARF telah menjadi titik awal munculnya berbagai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin. Pada tataran empiris, kehadiran inisiatif ini turut diikuti dengan perkembangan pembahasannya dalam literatur. Oleh karenanya, tulisan ini bertujuan untuk meninjau perkembangan literatur mengenai inisiatif kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin dengan menganalisis 47 literatur terakreditasi internasional yang membahas topik ini. Berdasarkan pada metode taksonomi, literatur tersebut dibagi ke dalam enam kategori, yaitu: (1) inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin, (2) motif kehadiran aktor non-Asia Tenggara dalam inisiatif (3) persepsi aktor non-Asia Tenggara terhadap kepemimpinan ASEAN dalam mayoritas inisiatif keamanan di AsiaPasifik, (4) motif keterlibatan negara-negara Asia Tenggara dalam inisiatif, (5) persepsi negara-negara Asia Tenggara terhadap inisiatif, dan (6) pandangan akademisi terhadap inisiatif tersebut. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk menyingkap konsensus, perdebatan, kesenjangan literatur, dan menunjukkan sejumlah tren, seperti persebaran tema, persebaran asal penulis, serta persebaran perspektif atas topik ini. Tinjauan pustaka ini mengidentifikasi bahwa inisiatif dan karakteristik kerja sama keamanan multilateral di Asia-Pasifik pasca Perang Dingin merupakan tema paling dominan dalam pengkajian topik ini, sementara Realisme merupakan perspektif yang paling dominan digunakan dalam literatur. Tinjauan pustaka ini turut merekomendasikan sejumlah agenda untuk penulisan lanjutan.

---

The presence of CSCAP and ARF has become the starting point for the formation of postCold War multilateral security cooperation initiatives in Asia-Pacific. At the empirical level, the presence of the initiatives were followed by its development in literatures. Therefore, this paper aims to review this topic by analyzing 47 internationally accredited literatures. Based on taxonomy method, the literatures will be divided into six theme-based categories which consist of: (1) initiatives and characteristics of security cooperation in Asia-Pacific, (2) motives behind the presence of non-Southeast Asian actors, (3) perceptions of non-Southeast Asian actors towards ASEAN leadership in the majority of initiatives, (4) motives behind the involvement of Southeast Asian countries, and (5) their perceptions towards the initiatives, (6) academic views on the initiatives. This literature review seeks to unveil the consensus, debates, and gaps of this topic. Besides, it also seeks to show some trends in the writing of this topic such as the distribution of its themes, authors' origin, and the paradigmatic trend. This literature review identifies that initiatives and characteristics of Post-Cold War Multilateral Security Cooperation in Asia-Pacific is the most dominant theme in the literatures, while Realism is the most dominant perspective used by the literatures. It then recommends some proposed further researches

"

"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.

---

Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."

"This book summarises the presentations of a NATO Advanced Training Course addressing the issue of food security in Central Asia. The book is divided into two sections. The first provides an overview of the existing aspects of food security in participating Central Asian countries. The emphasis here is on food safety, control and access and includes background information on the relevant food industries. Participating countries include the Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan. The second section explores particular aspects of food security in participating NATO countries. These provide some insight into the value, strengths and weaknesses of common food security systems. Chapters cover HACCP, ISO/IEC 17025 standards and associated pre-requisite systems, allergies and food intolerances, risk perception and communication, training, and ethics. A chapter on food defence in the USA is also included. "

"ABSTRAKKajian ini berusaha mengemukakan kebijakan yang dilakukan ASEAN dan kepentingan negara-negara besar di bawah Asia Pasifik dalam upaya membangun masalah-masalah keamanan di kawasan tersebut. Kajian ini untuk menjelaskan bagaimana ARF pada saat ini sebagai realisasi yang paling dekat dalam konsep keamanan kooperatif. Dengan menjelaskan konsep itu sendiri dan usulan Australia tentang keamanan kooperatif dengan menjelaskan bagaimana ARF dibangun berdasarkan pengalaman ASEAN sebagaimana ASEAN mengadopsi usulan Australia tentang keamanan kooperatif begitu juga upaya-upaya yang telah di lakukan ARF. Kajian ini melihat bahwa situasi keamanan pasca perang dingin di negara-negara besar, yang menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian dan hal ini membuktikan bahwa kawasan Asia Pasifik masih kurang mempunyai kerangka multilateral, adanya perlombaan senjata serta isu-isu teritorial dan kedaulatan. ASEAN menyadari perlu mempraktekkan sejumlah elemen dari keamanan kooperatif dalam hubungan antar negara. Australia dengan didukung oleh negara-negara besar telah sepakat untuk menjadikan PMC dalam mempromosikan usulan-usulan mereka. Oleh karena itu ARF memberikan bobot politis untuk merealisasikan pemikiran keamanan kooperatif.Kajian ini menyimpulkan bahwa ARF merupakan realisasi dari konsep keamanan kooperatif. Keamanan kooperatif menjadi konsep yang paling baik bagi isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik dan ARF sebagai wahana terbaik untuk membahas isu-isu tersebut. Kajian ini juga merekomendasikan bahwa ARF harus mengembangkan peranannya melalui dialog-dialog yang tidak resmi serta pertukaran informasi untuk mencapai ketahanan dan keamanan di kawasan. Hal yang terpenting adalah apabila ARF mampu mencapai hasil yang nyata."