Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini membahas mengenai pemberian tunjangan pajak bagi eskpatriat ITR Global yang bekerja di Indonesia. Tunjangan pajak ini timbul akibat adanya perbedaan tarif dan perlakukan perpajakan di negara asal eskpatriat dengan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat komponen penghasilan atas pekerjaan yang belum diperhitungkan dalam perhitungan hypothetical tax pada awal tahun pajak. Hal tersebut dapat meningkatkan selisih pajak yang perlu dibayar jika pada akhir tahun pajak terutang lebih besar dari hypothetical tax. Selain itu, pemberian tunjangan dalam bentuk tax equalization akan lebih menguntungkan bagi ekspatriat karena seluruh beban pajak yang lebih tinggi dari pajak dalam negeri asal akan ditunjang oleh perusahaan.

---

This report explains the tax allowance given for ITR Global expatriates who work in Indonesia. This allowances arise due to the differences in tariffs and tax treatment in expatriates' country of origin and in Indonesia. The results of the analysis show that there is an employment income component which has not been taken into account in the calculation of the hypothetical tax at the beginning of the fiscal year. This treatment can increase the tax difference that would be paid if the actual tax payable at the end of the fiscal year is higher than the calculated hypothetical tax. In addition, the provision of allowance in the form of tax equalization will be more advantageous for expatriates, since higher tax burdens caused by higher tax rate in Indonesia compared to the tax rate of origin country will be paid by the company."

"Laporan ini menganalisis ekualisasi pajak penghasilan badan dengan pajak pertambahan nilai PT OP Indonesia dalam rangka pengajuan restitusi pajak penghasilan badan. Terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan PT OP Indonesia harus melakukan ekualisasi antara peredaran usaha dalam SPT PPh Badan dengan total penyerahan dalam SPT Masa PPN setahun. Ekualisasi yang dilakukan oleh PT OP Indonesia disebabkan karena ada perbedaan waktu. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa PT OP Indonesia telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik dan ekualisasi yang dibuat oleh PT OP Indonesia tidak melanggar peraturan perpajakan.

---

This report analyze equalization of corporate income tax with value added tax PT OP Indonesia in order to apply for corporate income tax refund. There are several conditions that cause PT OP Indonesia made equalization between gross income stated in Annual Corporate Income Tax Return (1771 Form) and total delivery of taxable goods stated in Value Added Tax Periodic Return in annual. Equalization that had been made by PT OP Indonesia due to the time difference. The result of analysis shows that PT OP Indonesia has performed its tax obligation well and equalization made by PT OP Indonesia does not violate the taxation rules."

"Pada Juli 2021, Komisi Uni Eropa (EU) mengeluarkan proposal CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) yang akan mengenakan biaya tambahan secara sepihak terhadap lima kategori barang padat karbon yang diimpor ke wilayah EU. CBAM yang biasa disebut sebagai Carbon Border Tax (CBT) akan mulai diterapkan oleh EU pada Oktober 2023 sebagai kebijakan pelengkap dari mekanisme Emission Trading System di wilayah EU. CBT bertujuan untuk memperkuat upaya EU dalam mengurangi emisi karbon sekaligus mendorong negara lain untuk mengurangi emisinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan tantangan Indonesia apabila kedepannya akan menerapkan Kebijakan CBT sebagai kebijakan pelengkap setelah Indonesia berhasil menerapkan Kebijakan Harga Karbon secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 4 peluang dan 3 tantangan yang akan diterima oleh Indonesia apabila akan menerapkan Kebijakan CBT berdasarkan dinamika perkembangan dan kesiapan yang sudah ada baik dari sisi pemerintah, swasta (industri), maupun masyarakat. Adanya peraturan terkait Kebijakan Harga Karbon; Dibentuknya Standar Industri Hijau; Langkah untuk mengendalikan impor dan melindungi industri dalam negeri; serta Indonesia memiliki 285 juta jiwa pada Tahun 2030 akan menjadi peluang apabila akan menerapkan kebijakan CBT. Sementara itu, tantangan yang harus dihadapi yaitu belum adanya kepentingan nasional Indonesia dan komitmen di ASEAN; Tarif yang masih rendah dan tidak seriusnya Kebijakan Harga Karbon di Indonesia; serta Kondisi industri dalam negeri yang belum siap. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat berfokus dalam mempersiapkan kondisi dalam negeri ke arah yang lebih rendah karbon sebelum berencana untuk menerapkan Kebijakan CBT.

---

In July 2021, the European Union (EU) Commission issued a CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) proposal that would unilaterally impose surcharges on five categories of carbon-intensive goods imported into the EU. The CBAM, commonly referred to as the Carbon Border Tax (CBT), will be implemented by the EU in October 2023 as a complementary policy to the Emission Trading System mechanism in the EU. The CBT aims to strengthen the EU's efforts to reduce carbon emissions while encouraging other countries to reduce their emissions. This research aims to find out Indonesia's opportunities and challenges if in the future it will implement the CBT Policy as a complementary policy after Indonesia has successfully implemented the Carbon Pricing Policy effectively. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of field studies through in-depth interviews and literature studies. This research succeeded in identifying 4 opportunities and 3 challenges that will be accepted by Indonesia if it will implement the CBT Policy based on the dynamics of development and existing readiness both in terms of government, private (industry), and society. The existence of regulations related to Carbon Pricing Policy; The establishment of Green Industry Standards; Steps to control imports and protect domestic industries; and Indonesia having 285 million people in 2030 will be an opportunity when implementing CBT policies. Meanwhile, the challenges that must be faced are the absence of Indonesia's national interest and commitment in ASEAN; Low tariffs and the lack of seriousness of the Carbon Pricing Policy in Indonesia; and The condition of the domestic industry that is not ready yet. This study provides recommendations for the government to focus on preparing domestic conditions to become lower carbon before planning to implement the CBT Policy."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan insentif pajak berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia dan melihat bagaimana dampaknya terhadap kegiatan penanaman modal terutama setelah Pemerintah melakukan relaksasi terkait kedua kebijakan tersebut, serta mengetahui perbandingan kedua kebijakan tersebut di Indonesia dengan ASEAN. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Pemerintah telah melakukan relaksasi, peminat kedua insentif tersebut masih relatif sedikit. Banyak investor yang tetap menanamkan modalnya di Indonesia meskipun tidak memanfaatkan insentif karena mereka mempertimbangkan faktor lain selain insentif pajak. Namun, insentif ini tetap diberlakukan karena Indonesia masih memiliki kekurangan terutama di bidang infrastruktur. Insentif pajak dalam hal ini menjadi kompensasi atas kekurangan yang ada. Penerapan insentif ini di ASEAN berbeda-beda tergantung pada kebijakan dan kebutuhan masing-masing negara. Untuk tax holiday, negara yang paling memberikan kemudahan adalah Singapura. Sedangkan untuk tax allowance, negara yang paling menguntungkan adalah Vietnam. Untuk memperbaiki kebijakan insentif pajak di Indonesia, Indonesia dapat mencontoh negara-negara lain di ASEAN.

---

This research aims to analyze the implementation of tax allowance and tax holiday in Indonesia and to see the implication of the tax incentives on investment activities, especially after the government relaxes the policy, also to understand the comparison between tax incentives in Indonesia and in ASEAN member countries. This research approach is descriptive qualitative.

The result of this research concludes that although the government has relaxed the policy, the amount of investors who took those incentives is relatively small. There are many investors who still invested in Indonesia even though they did not get the incentives because they considered other factors besides tax incentives. But, tax incentives are still needed to compensate the lack of infrastructure.

The implementation of tax incentives in ASEAN are different depends on the policies and the needs of each country. For tax holiday, the country which provides the most convenience policy in terms of tax holiday is Singapore. For tax allowance, the most profitable country in terms of paying taxes is Vietnam. Indonesia can take advantages from other countries in ASEAN and use them as an example to improve tax incentive policies."

"Konsekuensi atas sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assessment System menuntut Dirjen Pajak untuk meningkatkan pengawasan atas kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak perlu melakukan persiapan untuk menghadapi pemeriksaan, salah satunya melalui ekualisasi SPT. Penelitian ini membahas mengenai ekualisasi peredaran usaha dalam SPT PPh badan dan PPN sebagai bagian dari perencanaan pajak dalam rangka pemeriksaan berdasarkan studi kasus PT XYZ. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan ekualisasi dipengaruhi oleh proses bisnis wajib pajak dan permasalahan teknis. Ekualisasi memiliki peran sebagai perencanaan pajak untuk meminimalisir adanya kejutan pajak dalam pemeriksaan.

---

As a consequence of tax collecting system in Indonesia applied Self Assessment System requires Directorate General of Taxation to increase monitoring system of tax obligation by tax audit. Thus, taxpayer have to prepare facing tax audit, through equalization of tax return. This research discusses sales equalization of Corporate Income Tax Return and VAT Tax Return as a part of tax planning in audit based on the case study at PT XYZ. This study is a descriptive qualitative research design. The result of this study shows that equalization is influenced by business nature of taxpayer and the technical problems. Equalization has a role as tax planning to minimize tax surprise in audit."

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model Kovermann (2018) dalam menguji hubungan antar variabel. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan sampel 300 perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2013-2017. Hasil regresi data panel membuktikan tidak adanya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang, risiko pajak dan biaya utang, serta tidak diperkuatnya hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang oleh risiko pajak.This study discusses about the effect of tax avoidance and tax risk on cost of debt in Indonesia. This study uses the Kovermann model (2018) in testing the relationship between variables. This research is quantitative with a sample of 300 companies listed on Bursa Efek Indonesia (BEI) during 2013-2017. Panel data regression results show there is no relationship between tax avoidance and cost of debt, tax risk and cost of debt, and the relationship between tax avoidance and cost of debt is not strengthened by tax risk."

"Penelitian ini membahas alasan-alasan pembatalan penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Minimum atau Alternative Minimum Tax (AMT) dan faktor-faktor pendorong agar kebijakan AMT dapat diterapkan di Indonesia. Kebijakan AMT merupakan kebijakan yang dirancang pemerintah untuk mengatasi masalah penghindaran pajak (tax avoidance). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan AMT masih belum bisa diterima karena ada beberapa alasan. Pertama, adanya ketidaksesuaian dengan konsep kemampuan membayar. Kedua, pemerintah tidak ingin mengambil risiko yang dapat mengganggu iklim investasi. Ketiga, adanya pengganti kebijakan AMT dengan instrumen lain. Keempat, kebijakan AMT belum dapat memenuhi asas kemudahan administrasi khususnya dalam asas kepastian. Terdapat beberapa faktor pendorong yang dapat membuat kebijakan AMT bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, kebijakan AMT memenuhi asas produktivitas penerimaan. Kedua, adanya kesamaan pemahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketiga, Pemerintah dapat belajar dari keberhasilan kebijakan AMT yang telah diterapkan di Filipina. 

---

This study discusses the reasons for the cancellation of the Alternative Minimum Tax (AMT) policy and the driving factors so that the AMT policy can be implemented. The AMT policy is a policy designed by the government to address the problem of tax avoidance. The research method used in this research is qualitative with data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of this study indicate that the AMT policy is still not acceptable. First, because it is not in accordance with the concept of ability to pay. Second, governments are not willing to take risks that could disrupt the investment climate. Third, because of the replacement of the AMT policy with other instruments. Fourth, because it has not been able to fulfill the principle of ease of administration, especially in the aspect of certainty. There are several driving factors that can make AMT policies work. First, because this policy fulfills the principle of revenue of productivity. Second, because of the common understanding between the government and the House of Representatives (DPR). Third, is to learn from the success of the AMT policies that have been implemented in the Philippines."

"ABSTRACTEmisi gas-gas yang merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat ke udara merupakan eksternalitas negatif. Upaya untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencemaran Udara dan peraturan perundang-undangan di bawahnya masih menggunakan pendekatan atur dan awasi dengan standar yang relatif kurang ketat. Penerapan pungutan lingkungan sebagai salah satu instrumen ekonomi dapat mendorong pasar menuju ketaatan yang lebih tinggi. Adapun pungutan lingkungan terhadap emisi udara dapat dilakukan berdasarkan emisi yang dikeluarkan langsung ( tax/charge) atau pada produk yang menyebabkan emisi tersebut (product tax). Dengan menggunakan metode penulisan berbentuk yuridis-normatif dan tipe penelitian deskriptif, skripsi ini melihat penerapan pajak di Swedia, pajak zat penipis lapisan ozon di Amerika Serikat, dan pajak karbon di Swedia dan British Columbia dan penerapannya di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa penerapan emission tax/charge dapat memberi insentif bagi pencemar untuk mengurangi perilaku mencemar sehingga dapat menuju ke kualitas udara yang lebih baik. Adapun penerapannya di Indonesia dapat diterapkan dari bentuk pajak pusat, pajak daerah, retribusi, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penulis juga menyarankan bahwa demi mencapai kualitas udara yang lebih baik, dapat diterapkan atau yang memiliki sifat utama regulerend. Selain itu pemerintah juga harus aktif dalam mempromosikan dan/atau menyediakan sarana-sarana atau kebijakan yang mendorong penyediaan substitusi lain. 

---

ABSTRACTThe emission of gases harmful to the environment and public health is a form of negative externality. The endeavour to improve air quality in Indonesia is based on Government Regulation Number 41 Year 1999 and regulations under it, which apply the command-and-control approach with relatively low standards. Regarding this, the implementation of environmental levy as economic instrument has the ability to drive the market towards further compliance. There are two types of environmental levy for emissions, these are levy towards emissions (an emission charge/tax) and levy towards products causing emissions (a product tax). Using the normative legal approach, this thesis describes some rather successful implementations of such levies which include the schemes of the tax in Sweden, the ozone-depleting chemicals tax of the United States, and carbon taxes in Sweden and British Columbia, and their implementation in Indonesia. This thesis cpncludes that emission tax/charge and product tax can improve air quality by giving polluters the incentives to reduce pollution. These levies, if to be implemented, have the forms of national tax, regional tax, retribution, excise, or non-tax revenue. This thesis suggests that in order to implement effective emission taxes/charges or product taxes, they should be regulatory in nature. In addition, the state should further promote the development other greener alternatives."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis apakah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 10/PJ/2017 merupakan bentuk dari tax treaty override atau tidak dan kendala apa saja yang timbul dalam penerapan P3B berdasarkan peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Secara legislatif, PER-10/2017 adalah tax treaty override karena ketentuan yang mewajibkan WP untuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili SKD bertentangan dengan ketentuan pada P3B, sedangkan secara yudisial tax treaty override tidak terjadi. Terdapat tiga kelompok kendala dalam penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yaitu kendala dalam penerbitan SKD, kendala dalam pengembalian pajak lebih bayar kepada WP, dan kendala berupa ketidakpatuhan WP. Untuk mengatasi tax treaty override secara legislatif, pemerintah disarankan untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, melakukan sosialisasi secara berkala kepada pihak KPP, dan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait penerapan P3B untuk mengisi kekosongan peraturan penerapan P3B. Untuk mengatasi kendala penerapan P3B berdasarkan PER-10/2017, yang disarankan untuk dilakukan antara lain adalah untuk meninjau kembali ketentuan yang mewajibkan penyampaian SKD, meningkatkan sosialisasi kepada withholder terkait kewajiban menyampaikan SKD, peningkatan koordinasi dengan negara lain mengenai informasi status residen WPLN oleh pemerintah, melengkapi PMK 187/2015 dengan ketentuan batasan waktu, dan peningkatan kuantitas dan kualitas pemeriksa.

---

This thesis aims to analyse whether Directorat General of Tax Rule Number 10 PJ 2017 is a form of tax treaty override and what problems arise from tax treaty application based of PER 10 2017. The research method used in this study is descriptive qualitative. Legislatively, PER 10 2017 is a tax treaty override because the provision in it that requires tax payers to submit Certificate of Domicile COD contradicts with provisions in tax treaty, yet judicially there are not tax treaty override. There are three groups of obstacles in treaty application based on PER 10 2017, which are obstacles in COD Publishing, tax refund, and noncompliance by tax payers. To resolve legislative tax treaty override, it is advised that the government review the provision about submitting COD, socialize periodically to tax offices, and to publish a Regulation of Ministry of Finance to fill in the policy about tax treaty application. To resolve obstacles in tax treaty application based on PER 10 2017, what is suggested to be done is for the government to improve socialization to withholders about the obligation to submit COD, improve coordination with other countries about residency of tax payers, add a provision about time limits in PMK 187 2015, improve the quantity and quality of auditors, and make tax treaty application more strict in order to make sure that tax payers apply the provisions in tax treaty as is. "