Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini membahas tentang kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia dalam menangani pengaduan masyarakat. Komisi Kejaksaan hadir atas tumbuh ketidakpuasan dan banyaknya laporan dari masyarakat terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan kejaksaan. Namun di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Kejaksaan mengalami banyak hambatan yang minimbulkan pertanyaan terkait kemampuan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan Jaksa di Indonesia hingga saat ini. Peneliti menilai kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia mengunakan perspektif kriminologi yakni Routine Activity Theory. Melalui teori tersebut, peneliti mendapatkan hasil analisa yang menunjukan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia belum mampu dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas ekternal Kejaksaan Republik Indonesia.

---

This thesis discusses the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia in dealing with public complaints. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia comes on growing dissatisfaction and wide spread reports of public response in law enforcement conducted by the prosecutor's judiciary. But in the execution of their duties an authorities, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia faced many obstacles which raises questioning about the ability of Komisi Kejaksaan Republik Indonesia to conduct supervision in Indonesia until now.

Researcher assessed at the performance of Komisi Kejaksaan Republik Indoneisa using criminological perspective with Routine Activity Theory. Through this theory, the analysis showed that Komisi Kejaksaan until now incapable in carrying out their duties as an external guardian of Kejaksaan Agung Republik Indonesia."

"Various corruption cases which occurred in several law enforcement agencies were the background of this research. Those cases had received a wide attention from the public especially the bribing case of Urip Tri Gunawan as the public prosecutor by Artalyta Suryani. This research focused its attention toward the vulnerability of the Attorney General Office toward corruption. The problem analysis using triangle theory which used as analyzing tools has three main element: offender, suitable target and uncapable guardian. This research used a qualitative method which put forth by doing interview, observation and collecting secondary data. The findings was that the Attorney General Office vulnerability toward corruption link with its internal control which in turn caused the Attorney General Office to be a suitable target and also uncapable guardian"

"Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal Kejaksaan dibentuk untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga Kejaksaan. Kinerja lembaga Kejaksaan yang dinilai masyarakat belum optimal menjadi dasar pembentukan lembaga ini sehingga di dalam Undang-udang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 38 dimungkinkan adanya sebuah komisi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja lembaga kejaksaan. Sebagai tindak lanjut dari Pasal tersebut maka Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan sebagai payung hukum melaksanakan tugas dan wewenangnnya. Namun di dalam PerPres ini tidak mengatur secara tegas bagaimana mekanisme tugas pengawasan dan pelaksanaan kewenangan Komisi Kejaksaan. Selain itu didalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Komisi Kejaksaan mengalami hambatan-hambatan. Bagaimana Komisi Kejaksaan mengatasi hambatan-hambatan dan memaksimalkan kewenangan yang diberikan untuk mencapai tujuan dibentuknya lembaga ini.

---

Komisi Kejaksaan as an external supervisory institution for the Atourney General Office, formed to improve the the quality and performance of the Atourney General Office. Performance of the public prosecutor has not been assessed to be optimal basis for the establishment of this institution so that in the Act (Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI) about the Attorney General on Article 38 made possible the existence of a commission that aims for improve the quality and performance of prosecutor's institutes. As a follow-up of the article the President issued Presidential Regulation or "PerPres No. 18 tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan RI" on the Commission as an legal protection to perform Komisi Kejaksaan ini their duties and responsibilities. But in this regulation does not expressly regulate how the mechanisms of supervision task and how to actuate the authority. In addition the implementation of the duties and responsibilities of commission experienced barriers. How does the Commission overcome barriers and maximize the authority given to achieve the aim of the institute."

"Artikel ini membahas mengenai alasan tingginya jumlah uang Rupiah palsu yang beredar di DKI Jakarta dibandingkan dengan kota dan provinsi lain yang ada di Indonesia. Transaksi tunai yang terjadi setiap hari dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dianggap menjadi suatu aktivitas rutin dan gaya hidup yang seringkali membuat masyarakat menjadi abai terhadap keaslian uang Rupiah yang mereka gunakan atau mereka terima, sehingga memunculkan banyak kesempatan bagi para pelaku potensial kejahatan pemalsuan uang, ini dapat dijelaskan melalui teori routine activity melalui segitiga kejahatan dan yang didukung dengan teori lifestyle exposure.

---

This article discusses the reasons for the high amount of counterfeit Rupiah banknotes circulating in Jakarta compared to other cities and provinces in Indonesia. Cash transactions that occur every day and done by all levels of demographic are considered to be a routine and lifestyle activity that often leaves people ignorant or underestimates the authenticity of the Rupiah banknotes they use or receive, thereby generating opportunities for potential perpetrators of money counterfeiting crimes, this can be explained through the theory of routine activity through the crime triangle and are supported by the lifestyle exposure theory."

"Penelitian ini membahas mengenai kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat, Sekretariat Jenderal DPR RI dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat. Peneliti menggunakan konsep-konsep mengenai organisasi birokrasi, dan kinerja. Kemudian menggunakan faktor sumber daya manusia, struktur organiasi, dan kepemimpinan dalam mengkaji kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti juga melakukan pengumpulan data melalui studi literatur, wawancara, dan pengamatan lapangan.Dari penelitian ini, diketahui bahwa Bagian Pengaduan Masyarakat memiliki permasalahan dalam hal kuantitas dan kualitas SDM di bagian analis. Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum mampu mengelola pengaduan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Selanjutnya, manajemen Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum bertindak tegas dalam melaksanakan aturan yang ada. Hal inilah yang selanjutnya membuat kinerja Bagian Pengaduan Masyarakat belum maksimal. Selain itu, Bagian Pengaduan Masyarakat juga belum diberdayakan dengan baik oleh anggota DPR. Penelitian ini merekomendasikan agar Setjen DPR RI memperhatikan pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM di Bagian Pengaduan Masyarakat. Kemudian perlu dibuat aturan yang detil mengenai kewenangan dan koordinasi masing-masing bagian. Selanjutnya, penelitian ini juga menyarankan agar para pihak yang terlibat, terutama Bagian Pengaduan Masyarakat harus mendorong pengelolaan aspirasi dan pengaduan sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat dan melakukan terobosan, seperti kemungkinan akses bagi anggota DPR terhadap sistem TI pengelolaan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Anggota DPR diharapkan memiliki kemauan untuk memberdayakan kehadiran bagian Pengaduan Masyarakat.

---

This study discusses about the performance of the Public Complaints Section, Secretariat General of the House of Representatives in managing the delivery process of public aspirations and complaints. To deepen the analysis, this research incorporates the concepts of organization, bureaucracy, and performance. Furthermore, human resources factor, the structure of an organization, and leadership will also be employed in order to assess the performance of Public Complaints Section. This study applies a qualitative approach with descriptive type of writing. This study collects data through literature studies, interviews, and field observations.This study reveals that the Public Complaints Section has problems in terms of quantity and quality of human resource analysts. Public Complaints Section is neither effectively nor efficiently able to manage complaints and aspirations of the community. Moreover, management of Public Complaints Section has not acted decisively to implement the rules. This makes the performance of Public Complaints Section underperformed. In addition, the Public Complaints Section has not empowered by the strong role of member of the House of Representatives. Finally, this study recommends that the General Secretariat of Parliament has to optimize the quantity and quality of human resources in the Public Complaints Section. Then, the rules of the authority and coordination of each section must be clearly defined. Furthermore, this study suggests that the parties involved, especially the Public Complaints Section should implement the ready-made management manual to handle public aspirations and complaints. Members of the House of Representatives are expected to involve in empowering the section."

"Pada awal reformasi isu utama yang perlu dibenahi terkait dua hal yaitu maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dan pemerintahan yang totaliter. Kejaksaan merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang saran dengan KKN, oleh karena itu perlu adanya pembanasan internal kelembagaan sesuai dengan agenda reformasi di bidang hukum tersebut. Naskah kesepakatan bersama pimpinan lembaga penegak hukum yang isinya perlu dikembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel yang salah pointnya adalah pengakajian atas kemungkinan pengembangan lembaga pengawasan eksternal kejaksaan. Pengawasan di dalam lembaga (internal control) itu sendiri dari dulu sudah dikenal seperti Pengawasan melekat (WASKAT), di kejaksaan sendiri ada JAMWAS dan Inspektur-Inspektur, tetapi sampai sekarang masih ada KKN sehingga muncul ide pembentukan semacam lembaga di luar untuk mengawasi lembaga kejaksaan. Isu tentang perlu dibentuknya pengawasan eksternal kejaksaan berkembang dengan masuknya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Kejaksaan RI.Dalam pembahasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan Republik Indonesia disepakati Pasal 38 bahwa "untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangannya diatur oleh Presiden. Dengan kata "meningkatkan kenirja kejaksaan", maka salah faktor untuk meningkatkan kinerja adalah masalah pengawasan. Pelaksanaan dari amanat Pasal 38 tersebut maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI. Dengan terbentuknya Komisi Kejaksaan yang mempunyai tugas utama sebagai lembaga pengawasan eksternal kejaksaan mernungkinkan adanya tumpang-tindih dengan kewenangan dengan pengawasan internal kejaksaan yang dilakukan oleh JAMWAS beserta jajarannya.Dengan tugas dan wewenang yang obyeknya sama sebagai lembaga pengawasan maka diperlukan adalah prinsip koordinasi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga sehingga tercipta suatu mekanisme pengawasan terhadap lembaga kejaksan yang baku, transparan, akuntabel dan partisipatif. Dengan prinsip koordinasi maka keberadaan Komisi Kejaksaan tidak tumpang tindih dengan tugas dan kewenangan pengasan internal kejaksaan dan justru dapat mendorong peningkatan kinerja lembaga pengawasan internal kejaksaan dan kejaksaan secara umum. Dengan demikian kehadiran Komisi Kejaksaan patut disambut secara positif untuk melaksanakan salah satu agenda reformasi, khususnya reformasi di bidang hukum. (Sinrang, Komisi Kejaksaan Sebagai Perwujudan Partisipasi Publik Dalam Pengasawasan Lembaga Kejaksaan)."

"Salah satu masalah penegakan hukum yang mendapat sorotan begitu tajam dari masyarakat adalah masalah buruknya kinerja, kualitas, dan integritas aparat penegak hukum. Fungsi pengawasan sebagai faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja penegak hukum dianggap lemah dan belum berjalan secara optimal. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Lembaga kejaksaan sebagai salah satu pilar penegak hukum pun tidak luput dari permasalahan ini. Pada dasarnya, pengawasan terhadap jaksa dan kejaksaan sudah dilaksanakan baik secara internal maupun secara eksternal. Namun, masyarakat menilai bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan selama ini tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Pengawasan secara internal yang dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan menghadapi berbagai permasalahan yang rumit dan kompleks. Pengawasan secara eksternal pun tidak dapat berpengaruh banyak. Perubahan sistem yang menyeluruh serta perubahan sikap budaya kerja Kejaksaan menjadi suatu keharusan. Pembaharuan pengawasan harus bertujuan agar pelaksaanaan tugas dan wewenang kejaksaan berjalan efektif, efisien sehingga mampu meningkatkan citra kejakssaan di mata publik. Dengan berdasar pada Pasal 38 Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Presiden menetapkan Peraturan Presiden No. 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan tidak saja melakukan pengawasan terhadap jaksa dan pegawai kejaksaan, tetapi juga melakukan pemantauan terhadap organisasi, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia kejaksaan. Begitu besar dan beratnya tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan harus diimbangi dengan kualitas dan integritas anggotanya serta adanya kejelasan dalam tata cara mekanisme pengawasan. Sebagai lembaga baru, Komisi Kejaksaan memberikan harapan adanya perbaikan dan perubahan pada kejaksaan. Oleh karenanya, Komisi Kejaksaan harus segera melakukan langkah nyata dalam melakukan pembaharuan pengawasan terhadap kejaksaan serta kehadirannya dapat meningkatkan optimisme publik terhadap pembaharuan Kejaksaan secara keseluruhan."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai suatu bentuk kejahatan yang berkaitan dengan identitas dalam ruang siber. Secara spesifik, penulis mendalami identity fraud terhadap seorang pengguna layanan jasa telekomunikasi dan perbankan di Surabaya, Indonesia, berinisial EPP. Kejahatan yang terjadi kepada EPP merupakan bentuk kejahatan identity fraud, jika dilihat dari pelakunya yang menggunakan identitas pribadi EPP secara tidak sah untuk keuntungan finansial mereka dengan cara pembobolan rekening. Dari tindakan tersebut, para pelaku turut memanfaatkan keterhubungan dalam ruang siber dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Studi kasus digunakan oleh penulis sebagai bentuk metode penulisan kualitatifnya untuk mendalami permasalahan yang dialami oleh korban, yaitu EPP. Walaupun studi kasus berfokus kepada satu korban, namun hal ini menjadi isu publik ketika mempertimbangkan kaitannya dengan para penyedia jasa layanan publik yang layanannya tersebar di seluruh Indonesia. Penulis menggunakan Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (dengan membatasi analisisnya pada unsur suitable target dan incapable guardians) serta konsep identity fraud untuk memahami fenomena ini. Penggunaan teori ini merupakan pengembangan para akademis dari bentuk tradisional Routine Activity Theory (RAT) dan leburan Lifestyle-Exposure Theory (LET), yang telah diadopsi ke dalam ruang siber untuk mendalami fenomena kejahatan dan viktimisasi di dalamnya. Dalam penulisan ini, uang dalam rekening EPP. diposisikan sebagai suitable target dan kedua terduga korporasi penyedia layanan jasa dianalisis dengan unsur incapable guardians.

---

This final paper discusses a form of crime related to identity within the cyberspace. Specifically, the author explores identity fraud against a user of telecommunication and banking services in Surabaya, Indonesia, identified as EPP. The crime against EPP takes the form of identity fraud, where the perpetrators illegitimately use EPP’s personal identity to gain financial benefits through unauthorized access to his bank account. In carrying out this act, the perpetrators exploit the interconnectivity within the cyberspace with the aim of financial gain. Case study is used as a form of qualitative writing method to explore the problems experienced by the victim. Even though the case study focuses on one victim, this becomes a public issue when considering its relationship to public service providers whose services are distributed throughout Indonesia. The author uses the Cyberlifestyle-Routine Activities Theory (with a focus on the elements of suitable target and incapable guardian) and the concept of identity fraud to comprehend this phenomenon. The use of this theory is an academic development of the traditional Routine Activity Theory (RAT) and the fusion of Lifestyle-Exposure Theory (LET), which has been adopted into cyberspace to explore the phenomenon of crime and victimization in it. In this writing, the funds in EPP’s bank account are positioned as a suitable target, and both suspected corporate service providers are analyzed as incapable guardians."

"Tulisan ini membahas tentang fenomena persebaran virus ransomware wannacry yang menginfeksi sistem layanan komputer pada RS Dharmais Jakarta. Peneliti meninjau fenomena dengan kerangka routine activity theory. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terhadap informan dan temuan data sekunder. Peneliti menganalisa temuan data menggunakan kajian studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan pada target yakni RS Dharmais Jakarta, yang memenuhi unsur CRAVED akibat manajemen risiko yang tidak baik. Dan juga kelemahan monitoring, controlling serta intervence pada guardian, yang dalam hal ini adalah pihak Kemenkominfo.

---

This thesis discusses the phenomenon of ransomware wannacry virus difusion that infects computer service system at Dharmais Jakarta Hospital. Researchers review the phenomenon with the framework of routine activity theory. By collecting data through interviews with informants and secondary data findings, researchers analyzed data by using a literature study. The results show that there is a weakness in the target of Dharmais Hospital Jakarta, which included in CRAVED elements due to bad risk management. And also the weakness of monitoring, controlling and intervention on guardian, which in this case is the Kemenkominfo."