Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Graffiti dalam bentuk tertulis telah ditemukan di Prancis sejak 1758. Dengan masuknya budaya hip hop Amerika pada akhir 1980 ke Prancis, hal itu mengubah gaya graffiti Prancis. Graffiti yang semula merupakan salah satu aksi vandalisme, perlahan-lahan berubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni. Gaya dan teknik baru dalam membuat graffiti pun bermunculan dan membuat semakin banyak orang tertarik untuk membuatnya. Seiring dengan berjalannya waktu, dinding-dinding kota semakin dipenuhi oleh graffiti dan masyarakat merasa terganggu dengan banyaknya graffiti yang dianggap mengotori keindahan kota. Hal ini kemudian memicu keresahan masyarakat dan membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk bertindak. Pemerintah Prancis pun mulai melakukan berbagai cara untuk menangangi masalah graffiti. Artikel ini memaparkan langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi masalah graffiti, yaitu dengan melakukan tindakan yang bersifat preventif, represif, dan pemberian solusi.

---

Graffiti in written forms founded in French since 1758. The invasion of American hip hop at the end of 1980s in France, has transformed French graffiti style. Graffiti was one of the type of vandalism, however eventually, it has been changed into an art form. New styles and techniques in the making of graffiti were created and the number of people who grew interests in it has increased. Due to that, the city became over embellished by graffiti and the citizen was disturbed by the amount of it, as it pollutes the city. This condition alarmed both society and the government to take control over the graffiti issue. The French government has started various methods to handle the graffiti. This article explains the policies that the rench government has taken to control the graffiti, which are action of preventing, repressing, and providing solutions."

"ABSTRAKPasca tragedi pada tanggal 14 Juli 2016 di Nice yang menewaskan 86 orang, tiga puluhan commune di daerah pesisir Prancis berbondong-bondong menerapkan kebijakan anti -burkini. Kebijakan ini diadakan tidak hanya untuk menjaga keamanan daerah, namun juga sebagai bentuk konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan sekularisme di Prancis. Akan tetapi, pada tanggal 26 Agustus 2016, Conseil d rsquo; tat CE mengeluarkan surat perintah untuk mencabut kebijakan itu. Kebijakan anti-burkini bukanlah simbol agama tampak pertama yang dilarang di Prancis. Pada tahun 2004, Prancis menerapkan larangan jilbab di sekolah-sekolah umum yang dilanjutkan dengan larangan pemakaian burqa pada tahun 2010. Pencabutan kebijakan burkini pada tahun 2016 memperlihatkan perubahan sikap pemerintah Prancis terhadap simbol keagamaan tampak. Bagian akhir artikel ini menunjukkan bahwa perubahan sikap itu bertujuan untuk melindungi penduduk Muslim Prancis dan mencegah berkembangnya ekstremisme di Prancis

---

ABSTRACTAfter the Bastille Day tragedy on 14th July 2016 in Nice that killed 86 people, around 30 municipalities in France decided to implement an anti burkini policy. This policy was adopted in order to maintain regional security, as well as an act of consistency towards the French la cit . However, on 24th August 2016, the French Court demanded the policy to be suspended. The burkini ban wasn rsquo t the first time for the French Government to ever ban any ostentatious religious symbols. On 2004, the ban on headscarves in public schools was approved, along with the 2010 ban on burqas. Suspension of the burkini ban in 2016 has shown an inconsistency by the French Government towards ostentatious religious symbols. In the end of this article, it is indicated that the change of attitude towards an ostentatious religious symbol was necessary to protect the French Muslim citizens and to prevent further acts of extremism. "

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014-2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"Artikel ini membahas dinamika pandangan masyarakat Prancis terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi yang kemudian memengaruhi kebijakan pemerintah Prancis terhadap pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber energi. Pemerintah Prancis mulai memanfaatkan tenaga nuklir sebagai sumber energi semenjak mengalami embargo minyak dari negara-negara Arab yang tergabung dalam OPEP pada 1974, sebagai akibat dari perang Arab-Israel. Prancis yang saat itu dipimpin oleh Presiden Georges Pompidou, memutuskan untuk memanfaatkan energi nuklir guna mengatasi krisis energi tersebut, sehingga pada 1977 Prancis sudah berhasil mengganti energi minyak bumi dengan energi nuklir untuk menopang sebagian besar industrinya. Namun, terjadi beberapa peristiwa besar yang mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penggunaan tenaga nuklir. Kecelakaan reaktor tenaga nuklir di Ukraina dan Jepang menyadarkan rakyat Prancis akan bahaya yang ditimbulkan apabila terjadi ledakan reaktor nuklir. Desakan untuk mengganti energi nuklir dengan energi yang lebih aman mulai muncul, yang mengakibatkan pemerintah menyusun program untuk mulai mengurangi ketergantungannya pada energi nuklir ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida yang digunakan untuk menjelaskan perubahan kebijakan pemanfaatan nuklir di Prancis. Perubahan kebijakan ini, terjadi karena terutama karena kekhawatiran masyarakat Prancis akan bahaya penggunaan nuklir sehingga mendorong pemerintah Prancis untuk menyelenggarakan debat nasional mengenai pemanfaatan tenaga nuklir. Setelah penyelenggaraan Le Débat National sur la Transition Énergetique pada 2014- 2015, pemerintah Prancis di bawah Presiden François Hollande yang kemudian dilanjutkan oleh Presiden Emmanuel Macron, sepakat untuk mengurangi penggunaan energi nuklir sebagai penopang energi industrinya dari 75% menjadi 50% pada 2023. Upaya untuk menggantikannya dengan energi yang terbarukan menjadi tantangan tersendiri bagi kepala negara Prancis guna merealisasikan tuntutan warganya agar dapat hidup tanpa adanya ketakutan terhadap kemungkinan meledaknya reaktor nuklir di negaranya.

---

This article discusses the dynamics of the French public's view of the use of nuclear as an energy source which influences the French government's policy towards the use of nuclear as an energy source. The French government began to use nuclear as an energy source since oil embargo by the Arab countries that joined OPEP in 1974, as a result of the Arab-Israeli war. France, which was led by President Georges Pompidou, decided to use nuclear energy to overcome the energy crisis, so that in 1977 France had succeeded replacing petroleum energy with nuclear energy to sustain most of its industries. However, there were several major events that affected the public's view about the use of nuclear power. Nuclear power reactor accidents in Ukraine and Japan made the French people aware of the dangers posed by a nuclear reactor explosion. The urge to replace nuclear energy with safer energy began to emerge, which resulted in the government setting up a program to start reducing its dependence on nuclear energy. This study uses historical research methods and Jacques Derrida's deconstruction theory which is used to explain changes in nuclear utilization policies in France. This policy change occurred mainly because of the French public's concern about the dangers of nuclear use, which prompted the French government to hold a national debate on the use of nuclear. After Le Débat National sur la Transition Energetique in 2014-2015, the French government with President François Hollande, which was then followed by President Emmanuel Macron, agreed to reduce the use of nuclear energy as a support for industrial energy from 75% to 50% in 2023. replacing it with renewable energy is a challenge for the head of state of France to realize the demands of its citizens to live without fear of the possibility of a nuclear reactor exploding in his country."

"This article describes lingual forms, function, and meaning of graffiti on mass transportation in Padang. On this research, data was obtained from interview with the drivers and co drivers. The result shows there are three lingual forms (word, phrase, and sentence), seven functions (instrumental, regulatory, representational, interactional, personal, heuristic, and imaginative), and three meaning (lexical, grammatical, and contextual) on the objects"

"Artikel ini berfokus pada dampak islamofobia terhadap perempuan muslim pada bidang pekerjaan di Prancis, khususnya saat mencari kerja dan saat bekerja di perusahaan. Populasi muslim yang berkembang secara pesat di Prancis setiap tahunnya menyebabkan rasa kekhawatiran muncul di kalangan masyarakat Prancis. Ditambah lagi, banyaknya aksi-aksi terror yang dilakukan oleh para ektrimis Islam semakin membuat masyarakat Prancis takut akan keberadaan muslim. Pada 2011, pemerintah Prancis menetapkan Undang-undang larangan penggunaan burqa yang menandai meningkatnya diskriminasi yang didasarkan oleh islamofobia. Perempuan muslim menjadi target utama diskriminasi. Salah satu tindakan diskriminasi yang sering dilakukan adalah diskriminasi pada bidang pekerjaan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi pustaka, tulisan ini hendak menguraikan fenomena islamofobia dan dampaknya terhadap kondisi perempuan muslim pada bidang pekerjaan di Prancis. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep islamofobia Erik Bleich dan Multiple Discrimination Dermana Seta. Hasil dari penelitian ini adalah perempuan muslim mengalami diskriminasi, baik pada tahap pencarian kerja maupun saat bekerja di perusahaan. Pada saat pencarian kerja, diskriminasi terjadi pada dua tahap yaitu tahap penyeleksian CV dan tahap wawancara kerja. Kebanyakan dari perempuan muslim tidak mendapatkan pekerjaan karena identitas keagamaan mereka yang terlihat dari nama dan penggunaan jilbab. Ketika perempuan muslim bekerja di perusahaan, mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi yang meliputi upah yang sedikit, jumlah kerja yang dua kali lebih banyak dibandingkan karyawan lainnya dan sulit untuk naik jabatan. Bahkan, perempuan muslim yang menggunakan jilbab seringkali harus menerima hukuman berupa pemecatan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan.

---

This article focuses on the impact of islamophobia towards muslim women at French work field, especially when they look for jobs and when they work in a company. Muslim population which is growing rapidly every year in France starts to cause a sense of concern to emerge among French society. Furthermore, the large number acts of terror carried out by Islamic extremists has increased the fear towards muslim. In 2011, French government has decreed la loi contre burqa which marked the increase of islamophobia. Muslim women became a main target of the acts of islamophobia. The form of acts islamophobia which perform oftenly by people according to ENAR is discrimination in work field. Using a qualitative method and literature study, this article aims to explain the phenomenon of islamofobia in France and its impact towards muslim women in French work field. The concept that will be used in this article is the concept of islamophobia by Erik Bleich and Multiple Discrimination concept by Dermana Seta. The result of this article is Muslim women is discriminated at the stage of CV selection and job interview, meanwhile when they work in a company, they get less wages, have to work twice as much as other employees, and have a difficulty to get an excecutive position. Moreover, muslim women who wear headscarves often have to accept punishments in the form of dismissals carried out by employers."

"Dirilis pada 1980, lagu “Si j'étais Président” menceritakan penulis lagu, Gérard Lenorman, sebagai seorang anak yang mengandaikan dirinya menjadi presiden. Pembuatan lagu ini beriringan dengan momen berakhirnya masa jabatan Presiden Valéry Giscard d'Estaing pada 1981 dan Perdana Menteri Raymond Barre. Masa jabatan Giscard d’Estaing ditandai dengan transformasi kapitalisme dan adanya perubahan paradigma di bidang ekonomi, hingga pengangguran massal yang menetap dalam jangka panjang di Prancis dan krisis ekonomi global. Berkaitan dengan masalah itu, lirik lagu “Si j’étais Président” mencantumkan beberapa posisi pemerintahan yang dijabat oleh tokoh fiktif sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Prancis. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperlihatkan kritik terhadap pemerintahan Prancis melalui penggambaran tokoh fiktif sebagai pejabat yang ideal. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik studi kepustakaan. Selanjutnya, lirik lagu dikaji berdasarkan teori analisis komponen makna Leech (1981) serta teori metafora Lehmann dan Martin-Berthet (2000). Sebanyak sepuluh metafora konkret ke konkret yang ditemukan dalam lagu menunjukkan unsur politik berupa kritik terhadap pemerintahan Prancis era Presiden Giscard d’Estaing. Metafora yang berupa tokoh fiktif anak yang populer membuat lagu terasa familier dan mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora dalam lagu dapat digunakan untuk meningkatkan kepekaan rakyat akan pentingnya kritik terhadap pemerintah demi mewujudkan keadaan negara yang lebih baik.

---

Released in 1980, the song “Si j'étais Président” talks about the songwriter, Gérard Lenorman, as a child who dreams of becoming president. The composition of this song coincided with the end of the tenure of President Valéry Giscard d'Estaing in 1981 and Prime Minister Raymond Barre. Giscard d'Estaing's tenure was marked by the transformation of capitalism and a paradigm shift in economics, as well as mass unemployment that persisted in the long term in France and the global economic crisis. In this regard, the lyrics of the song "Si j'étais Président" include several government positions held by fictional figures as a form of criticism of the French government. The purpose of this study is to show criticism of the French government through the depiction of fictional characters as ideal officials. This research was conducted with qualitative methods and literature study techniques. Furthermore, the song lyrics were studied based on Leech's (1981) componential analysis of meaning theory and Lehmann and Martin-Berthet (2000) theory of metaphor. As many as ten concrete-to-concrete metaphors found in the song show political overtones in the form of criticism of the French government under President Giscard d'Estaing. The metaphor in the form of popular fictional child characters makes the song feels familiar and easy to understand. The results show that the metaphor in the song can be used to raise people's awareness to the importance of criticism of the government in order to improve the state of the country."

"Perubahan fungsi adalah sesuatu yang identik dengan citra kota dan masyarakatnya kini. Ditandai dengan perkembangan teknologi yang pesat sehingga kemudian memicu timbulnya kedinamisan pada cara hidup masyarakat kota. Perubahan-perubahan tersebut turut diwarnai pula dengan adanya pemikiran bahwa bentuk memicu timbulnya fungsi tertentu. Dengan ini, masyarakat kota menjadi kreatif akan perubahan yang ada sehingga dapat terus beradaptasi dengan perubahan tersebut.Fenomena-fenomena perkembangan yang terjadi pada kota turut pula memicu lahirnya ruang ambigu pada kota. Diawali dengan timbulnya banyak persepsi akan suatu ruang, selanjutnya membuat ruang tersebut beradaptasi dan berinteraksi dengan pengguna, dalam hal ini masyarakat kota. Adaptasi dan interaksi itulah yang membuat suatu ruang kemudian menjadi fleksibel. Fleksibilitas kemudian berpengaruh terhadap timbulnya ruang multifungsi.Karena fleksibel, pemaknaan baru pada suatu ruang yang dianggap ambigu menjadi bebas, dalam hal ini menjadi pemicu lahirnya kegiatan graffiti dan skateboarding. Keadaan ini berdampak pada terjadinya pertentangan, karena tidak semua pengguna sepakat dengan hadirnya pemaknaan baru terhadap ruang kota. Perubahan fungsi yang ekstrim sehingga mengakibatkan misuse seiring dengan hadirnya pemaknaan baru terhadap ruang, berdampak pula pada pembentukkan citra baru bagi kota.Skripsi ini mencoba menelusuri apa yang melatarbelakangi lahirnya ruang ambigu terkait dengan fenomena graffiti dan skateboarding. Disini akan terlihat bagaimana hubungan antara ruang ambigu dengan kemunculan misuse dalam arsitektur.

---

Change in function is something that identical with the city image and its current community. The rapid development of technology marked the emergence of community dynamic way of life. These changes also influenced by the thought of form triggered the emergence of certain function. Hence, the city community became creative toward the changes that happen, in order to continually adapt with those changes.

The development phenomena that happened to the city also triggered the birth of ambiguous space in the city. Preceded with the emergence of numerous perceptions of a space, thus made this space adapting and interacting with the user, in this case the city community. Those adaptations and interactions that made a space become flexible. Afterwards this flexibility was influential towards the emergence of multifunctional space.

Since it was flexible, new elucidation of a space that were regarded as ambiguous became free, in this case became the trigger of the birth of activity such as graffiti and skateboarding. This situation had an impact in the occurrence of conflict, because not all users agreed with this city space new elucidation. The extreme change in function resulted in misuse along with the presence of new elucidation of space, which also had an impact in producing new image for the city.

This writing tried to investigate the basis of the birth of ambiguous space in relation to the graffiti and skateboarding phenomenon. From here, the state of relations between ambiguous space and the emergence of misuse in architecture will be seen."

"Film dapat digunakan untuk membaca potret masyarakat tertentu pada suatu ruangdan waktu tertentu. Wholetrain ? sebuah film mengenai dua kelompok pelakugraffiti di Jerman yang beradu menulis graffiti di gerbong kereta api, sementaraitu graffiti yang ditulis pada fasilitas umum dianggap merusak dan dilarang olehpemerintah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana identitas pelaku graffitidirepresentasikan dalam film ini

---

AbstractFilm is handled as a potrait of a culture in a particular situation. Wholetrain ? afilm narrated two groups graffiti writers in Germany had a battle to burn graffiti ina whole train, meanwhile graffiti bombed in a public service is perceived as anunclean and disallowed by the government. The focus of this study is tounderstand how the identity of the graffiti writers is represented in this film"