Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembicaraan mengenai nasionalismedan ketahanan nasional bersifatposteriori karena beberapa konsep harusdibicarakan lebih dahulu sebelum membahasisu tersebut. Menurut pendapatsaya-yang dalam hal ini tentu banyakdiwamai oleh pemikiran antropologi-konsep-konsep yang harus dibicarakan lebihdahulu setidak-tidaknya adalah sukubangsa,kesukubangsaan, bangsa, negarabangsa,dan kebangsaan. Semenjak lamakajian antropologi mengenai kesukubangsaanmemusatkan perhatian pada hubungan-hubungan antar kelompok yangkelompok-kelompok tersebut dianggapmemiliki "ukuran sedemikian· sehinggamemungkinkan dikaji melalui penelitianlapangan tradisional seperti pengamatanterlibat, wawancara pribadi, maupun surveidalam pengertian tertentu. Fokus empiriskajian antropologi hampir merupakankajian komunitas lokal."

"Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan.Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied.

This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future.

This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion.

The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system.

The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance."

"Pertahanan negara tidak lepas dari spektrum ancaman baik militer maupun nirmiliter yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Senada dengan hal tersebut ketahanan nasional dimaknai sebagai daya tahan bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan multidimensional dalam agenda kepentingan nasionalnya. Secara umum terdapat delapan elemen yang mendukung tercapainya ketahanan nasional Indonesia dalam deskripsi dari Astagatra Ketahanan Nasional yakni meliputi aspek geografis, kekayaan alam, demografis, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia mengalami tantangan baik internal maupun eksternal, tantangan saat ini adalah pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19). Secara global Covid-19 merenggut hampir 700.000 ribu korban jiwa, di tingkat nasional sendiri Covid-19 hampir mencapai angka 5.000 jiwa, dengan perkiraan kerugian ekonomi mencapai 316 triliun rupiah. Sementara di sisi lain, Covid-19 tidak hanya memunculkan ancaman kesehatan masyarakat dan ekonomi, namun juga ketahanan pangan. Indonesia yang memiliki ketergantungan impor bahan pangan kini semakin mengarah kepada kelangkaan pangan akibat terhentinya aktivitas ekonomi secara masif maupun aksi penimbunan bahan pangan. Berdasar pada konteks di atas, tulisan ini mengulas bagaimana pandemi mencetuskan ancaman kelangkaan pangan bagi Indonesia dalam arti sempit, dan tantangan tercapainya ketahanan nasional dalam arti luas. Melalui model pendekatan Astagatra, tulisan ini mencoba melihat bagaimana Pemerintah Indonesia menjawab tantangan tersebut."

"Dan beragam moda transportasi taut yang ada di Indonesia saat ini, armada Pelayaran Rakyat (disingkat Petra) adalah sebagai satah satu moda transportasi taut nasional yang sudah rnembuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh yang berbasis perahu tradisional yang inemakai layar dam sekarang tambahan motor, Akan tetapi seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapaian, keberadaan armada PeIra semakin tersingkirkan dan mengliadapi tantangan pasar yang semakin besar.Kondisi ini tentu sangat mencemaskan, karena seiama ini Peran PeIra adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke,pulau-pulau terpencil dan terisolasi dart jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk memberikan interpretasi dan analisis keberadaan Petra di Indonesia yang rnencakup:1. Untuk mendeskripsikan peran Petra dalam sistem transportasi taut nasional, termasuk kekuatan, kelemahan, peiuang dan ancaman yang dihadapi pada saat ini.2. Terumusnya upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rneningkatkan peran Petra.3. Untuk mendeskripsikan peran strategis Petra ditinjau dart kepentingan ketahanan nasional.Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan metodologi kualitatif oleh Mathew B.Miles dan A.Michaet I-iubennan (1992). Dengan data kualitatif kita dapat rnengikuti dan memahami alur perisriwa secara kronologis, inenilai sebab akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan barmanfaat.1. Tujuan penelitian nomor i dipernleh kesimpulan bahwa: peran kapal Pe:ra claim sistem transportasi taut nasional memiliki kelemahan yang prinsip seperti permodalan, teknologi, dan sum her daya nianusia dibandingkan dengan kekuatan yang ada, dampak tcrhadap perusahaan adalah sulirnya pelayaran rakyat untuk mengembangkan usahanya dibidang jasa angkutan taut.2. Tujuan penelitian nomor 2 diperolelt kesimpulan bahwa: untuk meningkatkan peran pelayaran rakyat dengan menggunakan strategi: Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), karena posisinya berada pada kwadran IV yakni rnemanfaatkan peluang yang ada untuk metninimalkan kelemahan yang dimiliki atau konsolidasi.3. Tujuan penelitian nomor 3 diperoleh kesimpulan bahwa: Melibataktiikan Petra sangatlah strategis sebagai liingsi pernantau ketmanan perairan Indonesia, sehingga Petra memungkinkan mendukung terwujudnya ketahanan nasional dibidang Ipoleksosbudhankain IIdeologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan keamanan.

---

From various means of sea transportation currently existing in Indonesia, the People Sailing (Petra) is one of sea transportation which has proven it self as a solid transportation based on traditional boat equipped with shade and presently supplemented with motor. However, line with the technological and scientific development in the sector of vessel transportation, the existence of Pelra transportation has been increasingly ignored and has faced the more market challenge.

This condition is of course very planning, because thus far the Petra transportation has much provided benefit, especially in reaching the isolated areas and islands.

This study is aimed at providing interpretation and analysis on the existence of Petra in Indonesia which involve:

1. To describe the role of Petra in the national sea transportation system, including the strengths, weaknesses of the opportunity, and the threat faced at the present.

2. To describe the role of economy of Petra up to present as one of sea transportations for the community, especially isolate islands.

3. To formulate the efforts this may be performed in improving the Pelra. The methodology of research being applied is qualitative methodology by Mathew B. Miles and A. Michael Hubenman (1992). By using qualitative data, we may comprehend the chronological events; assess the causal relationship within the scope of thinking of local people and to obtain many beneficial explanations,

1. For the number 1 objective of study, it may be concluded that: the role of Pelra in transportation system go out to sea national have principal weakness like capital, technological, and human resource. compared to existing strength, impact to company is difficult of him sea transport of people to develop its effort of sea transport service area.

2. For the number 2 objective of study, it may be concluded that: by using the strategy, Weakness-Opportunity (WO = -0,74 dan 0,36), Because its position of Petra at four quadrant namely exploit existing opportunity for the minimization of weakness had or consolidation.

3. For the number 3 objective of study, it may be concluded that: involving the Pelra is very strategic as the function of monitoring security of Indonesian water, therefore l'clra enable to support the implementation of national defense in the sector of polsosbudhankrrn (Ideology. politics, social, culture, defense and security)."

"Kenaikan harga BBM di awal Maret 2005 telah memicu kenaikan berbagai harga barang-barang kebutuhan pokok terutama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Dikhawatirkan kenaikan berbagai harga barang dan jasa akan menambah beban hidup masyarakat dan akan menambah jumlah penduduk miskin.Untuk mengurangi beban, hidup masyarakat maka pemerintah mengeluarkan Inpres No. 12 Tahun 2005 tentang dana kompensasi BBM yang berwujud dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:1. Mengevaluasi bagaimana pelaksanaan penyaluran dana bantuan langsung tunai dan mendeskripsikan respon masyarakat.2. Mengevaluasi apakah dana bantuan langsung tunai yang disalurkan telah rnencukupi atau meringankan beban penduduk miskin.3. Mengidentifikasi apakah penyaluran dana bantuan langsung tunai dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan ketahanan wilayah.Sedangkan metodologi penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif, yang meliputi pengumpulan data berupa observasi, wawancara, penelitian kepustakaan, Diskusi Kelompok Terarah. Penentuan responden menggunakan purposive sampling dan menggunakan analitis data kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian dana BLT belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan alur/prosedur yang diterapkan oleh BPS. Penyebabnya adalah beragamnya pengertian mengenai kemiskinan, hubungan kedekatan antara pencacah, ketua RW dan ketua RT dengan warga secara emosional ingin tetap menjaga hubungan baik dengan warga, sehingga dalam mendata terkadang tidak melihat tingkat kemiskinan warga. Respon yang muncul dari warga kekecewaan narnun dapat dimengerti oleh warga karena hubungan yang baik tersebut serta adanya solidaritas yang kuat dan persaudaraan yang telah lama terjalin sehingga antara warga yang mendapatkan dana bantuan langsung tunai dengan yang tidak mendapatkan telah terbiasa saling membantu.Warga yang mendapatkan dana bantuan Iangsung tunai biasanya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok terutama konsumsi/ buat makan. Uang yang didapatkan sebesar Rp. 300.000 per tiga bulan hanya dihabiskan dalam jangka waktu dua minggu namun bagi warga uang tersebut sangat berarti dan sangat bermanfaat -dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok keluarga serta dirasakan cukup meringankan beban hidup meskipun belum dapat melepaskan warga dari lingkaran kemiskinan.Penyaluran dana BLT didukung dengan lingkungan warga yang mempunyai solidaritas kuat, adanya kebersamaan, saling membantu, terus bekerja, kreatif mampu mengelola lingkungan menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan untuk usaha. Ternyata telah memberikan kontribusi yang positif terhadap peningkatan ketahanan wilayah. Mampu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif tanpa ada gangguan dan ancaman terhadap masyarakat dan pemerintah.

---

The rise oil price at the beginning of March 2005 has triggered the rise in any consumable, mainly consumed by people. It is worried to increase ant goods and service price, consequently make public charge become heavier and will increase the amount of poor population.To decrease public charge, government issue Inpres No. 12, 2005 concerning oil compensation fund in the kind of cash direct help (BLT). This research, the purpose are follows:1. To evaluate how to distribution of cash direct done and description people respond it.2. Evaluate whether or not cash direct help distributed has been sufficient or soften life charge of poor people.3. Identify whether or not distribution of cash direct help can give contribution to the increasing of domestic tenacity.While methodological research used is analytical descriptive research method through qualitative approach, include collecting data like observation, interview, library research, Focus Group Discussion. The appointment of respondents use sampling purpose and qualitative data analysis.The result of this research indicates that allocation of BLT fund is not yet fully implemented in accordance with applied procedure by BPS. It is caused by any senses of poverty, closeness relation between census taker, head of RW and head of RT with people emotionally who want to always keep good relationship with people. Appeared response is disappointed, but it can be understood by people because that good relationship and strong solidarity and friendship has been built for a long time, so there is mutual help between people who receive help or not.People who have received cash direct help actually use their fund to buy their basic need, mainly for eating. The amount of money received is Rp. 300.000 per three months, but it spends only in two weeks, but that money is very significant for people and very useful in meeting their family need as well as to soften their life charge, although they can not yet disengage their own selves from poverty circle.Distribution of BLT fund is supported by strong solidarity, togetherness, mutual help, continuity to work, creativity to manage environment has become opportunity to be used as a business. In fact, this fund has given positive contribution to the increasing of domestic tenacity, can create save and conducive environment indicated from harmonious atmosphere and stability without disturbance and threat to public and government."

"Perumusan teknologi pertahanan dipengaruhi oleh filosofi dan visi negara sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Visi negara Indonesia dalam pertahanan dan keamanan negara mengharuskan adanya kemandirian dalam bidang pertahanan dan keamanan negara yang dipengaruhi oleh kondisi geografis, kondisi peralatan pertahanan dan keamanan yang dimiliki, dan peraturan perundang-undangan. Pembangunan teknologi pertahanan harus didasarkan pada aspek demografi dan kondisi geografi yang mencakup artikulasi negara nusantara (sesuai dengan konsepsi wawasan nusantara), dan negara kepulauan (sesuai dengan UNCLOS 1982, United Nations Convention on Law on the Seas). Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian. Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan melakukan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries."

"ABSTRAKDaya saing nasional dan indeks inovasi Indonesia masih tertinggal di kawasan ASEAN. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai strategi ekonomi untuk merespon dinamika ekonomi internasional yang kompetitif. Namun, strategi ekonomi tersebut masih perlu untuk dievaluasi dan ditingkatkan. Tulisan ini membahas tentang tantangan dan hambatan penerapan strategi ekonomi yang telah dikeluarkan pemerintah sehingga dapat dievaluasi untuk peningkatan daya saing ekonomi nasional"

"Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman.

---

The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat."

"Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara karena memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, tertuang dalam Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interactive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis geostrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dan dukungan penuh dari sisi anggaran, untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara."

"Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II tidak menginginkan kembalinya kekuatan militer. Pemerintah tetap yakin bahwa konstitusi tidak melarang kepemilikan akan kepentingan kekuatan persenjataan dalam tingkat kepentingan minimal pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang yang berorientasi pada pertahanan eksklusif bermakna bahwa kekuatan militer tidak dapat digunakan sampai ada agresi atau serangan bersenjata. Pasukan Bela Diri Jepang harus dapat mendefinisikan bahwa tingkatan penggunaan kekuatan pertahanan harus tetap dijaga seminimal mungkin untuk tujuan pertahanan diri. Kebijakan pertahanan Jepang tidak dapat dipisahkan dengan aliansi Jepang-Amerika Serikat. Peran militer Jepang baik domestik maupun global akan sangat dipengaruhi oleh peran militer Jepang."