Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas alasan dibalik dukungan organisasi Soka Gakkai terhadapKomeito dengan mitra koalisinya, LDP untuk melakukan penafsiran ulangterhadap Pasal 9 Konstitusi Jepang 1947. Penelitian ini adalah penelitian kualitatifdengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur/kajian pustaka, studi dataresmi yang dipublikasikan oleh media masa dan situs yang terkait langsungdengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pragmatismepolitik Soka Gakkai melandasi dukungan tersebut karena Soka Gakkai memilikikepentingan antara lain: (1) kepentingan politis yaitu keinginan Soka Gakkaiuntuk mendominasi seluruh Jepang dengan cara ikut berpartisipasi dalampembuatan keputusan dan arah kebijakan negara, serta mengontrol media danpublic figure, (2) kepentingan ekonomi, yaitu pengamanan aset dan kekayaanSoka Gakkai.

---

ABSTRACTThis research analyzes the motives of the Soka Gakkai's support towards theKomeito and LDP coalition to reinterpret the Article 9 of the JapaneseConstitution. This qualitative research develops the data through literature review,and by analyzing some official datas that are published by the media and sitesrelated to the research object. The results showed that political pragmatism ofSoka Gakkai is the main reason of why Soka Gakkai keeps supporting Komeitoand LDP coalition. Soka Gakkai has some interests behind this coalition: (1)political interests; Soka Gakkai's desire to dominate the whole of Japan byparticipating in the decision-making activities and influencing the governmentpolicies as well as controling the media and the public figures, (2) economicinterest; securing the assets and properties of the Soka Gakkai."

"[Skripsi ini membahas bagaimana ideologi pasifisme diekspresikan dalam duabuah film animasi karya Hayao Miyazaki yang berjudul “Hauru no Ugoku Shiro”dan “Kaze Tachinu”. Penelitian ini menggunakan kajian ekspresif dalampendekatan psikologi sastra. Hasil penelitian menyatakan bahwa latar belakangbiografis menjadi penyebab Miyazaki menganut pasifisme; kedua film tersebutmengekspresikan ideologi pasifisme melalui kisah antar tokoh yang disampaikanlewat dialog dan adegan khas pengeboman kota hingga menjadi lautan api sertapesawat perang yang hancur berjatuhan karena perang., This thesis examines how the ideology of pacifism is expressed in two of HayaoMiyazaki’s animation movies which are “Hauru no Ugoku Shiro” and “KazeTachinu”. This research uses expressive analysis from psychological approach toliterature. The result states that Miyazaki’s background is the cause of him becamea pacifist and both movies express the ideology of pacifism through storiesbetween the characters, which are delivered by dialogues and typical scenes ofcity bombings and broken war airships.]"

"Penelitian ini membahas bagaimana pasifisme di Jepang direpresentasikan dalam manga Planetes. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis, teori pasifisme oleh Ryan Cheyney, dan teori representasi oleh Stuart Hall. Penulis mengidentifikasi dua bentuk pasifisme yang disebut oleh Cheyney, yaitu pasifisme personal dan pasifisme politik yang direpresentasikan melalui potongan adegan dari keseluruhan empat volume manga Planetes. Penulis menemukan satu adegan dalam manga yang berisi nilai pasifisme personal. Penulis menemukan dua adegan dalam manga yang berisi nilai pasifisme politik. Manga Planetes menunjukkan bahwa pasifisme di Jepang semakin memudar dengan merujuk pada perluasan interpretasi pasal sembilan konstitusi Jepang. Tahun 1992 menandakan pertama kalinya Jepang mengirim pasukannya ke luar negeri untuk misi perdamaian, meskipun sebelumnya dilarang oleh konstitusi

---

This research discusses how pacifism in Japan is represented in Planetes manga. The author uses descriptive analysis methods, the theory of pacifism by Ryan Cheyney, and the theory of representation by Stuart Hall. The author identifies two forms of pacifism mentioned by Cheyney, namely personal pacifism and political pacifism which are represented through cut scenes from all four volumes of the manga Planetes. The author finds a scene in the manga that contains personal pacifist values. The author found two scenes in the manga that contained political pacifist values. The Planetes manga shows that pacifism in Japan is waning by referring to an expanded interpretation of article nine of the Japanese constitution. 1992 marked the first time Japan had sent troops overseas on a peacekeeping mission, although it had previously been prohibited by the constitution"

"Konstitusi Jepang yang disahkan pada tahun 1947 menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, terutama Pasal 9 yang bernuansa pasifisme. Beberapa yang menolak mengatakan bahwa pasal tersebut menghalangi Jepang sebagai negara normal sedangkan yang mendukung beralasan bahwa pasal tersebut melindungi Jepang dari perang selama tujuh puluh tahun terakhir. Shinzo Abe, Perdana Menteri terlama Jepang sekaligus termasuk yang kontra Pasal 9, mempunyai ambisi untuk melakukan amendemen konstitusi di periode terakhir dia menjabat. Namun, langkah tersebut tidak mudah karena terhalang oleh ideologi pasifisme yang kuat, persyaratan amendemen yang berat di parlemen, dan pandemi yang melanda. Untuk melewati halangan itu, Abe melakukan komunikasi politik yang bernada persuasif agar masyarakat mendukungnya. Sayangnya, komunikasi yang dilakukan Abe saat masa pandemi sering ditanggapi negatif. Hingga akhir masa jabatannya, Konstitusi Jepang masih tetap utuh. Penelitian ini akan membahas komunikasi politik yang Abe gunakan dalam periode terakhirnya, tantangan yang menyebabkan sulitnya terjadi amendemen, dan dampak dari komunikasi politik yang Abe lakukan. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah dalam menganalisis masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk melihat masalah amendemen konstitusi dari sudut pandang para pendukung amendemen. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan, upaya komunikasi politik yang dilakukan Abe masih kurang maksimal.

---

The Japanese constitution, which was passed in 1947, raised pros and cons in society, especially Article 9 which has a pacifist nuance. Some objected to saying that the article precluded Japan from being a normal country. While those who support it argue that the article protects Japan from war for the last seventy years. Shinzo Abe, Japan's longest-serving prime minister and one of those against Article 9, has ambitions to amend the constitution in his last term in office. However, the move was not easy because it was hindered by a strong pacifist ideology, heavy amendment requirements in parliament, and the pandemic that hit. To overcome this obstacle, Abe carried out persuasive political communications so that the public would support him. Unfortunately, the communication that Abe made during the pandemic was often received negatively. Until the end of his term, the Constitution of Japan remained intact. This study will discuss the political communication that Abe used in his last period, the challenges that made the amendments difficult, and the impact of Abe's political communication. The author uses historical research methods in analyzing this problem. This study aims to look at the issue of constitutional amendments from the point of view of the proponents of the amendments. The results of this study reveal that Abe's political communication efforts are still not optimal."

"Tesis yang merupakan kajian interdisipliner antara kajian lembaga negara dengan kajian politik ini membahas perkembangan koalisi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat dalam era reformasi. Penelitian ini menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi legislatif di Indonesia. Dalam menganalisis dinamika koalisi partai politik dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia penulis menemukan bahwa konfigurasi partai politik dan koalisi partai politik yang terbangun turut mempengaruhi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statutory approach), dan pendekatan kasus (case approach) ini merekomendasikan perlunya koalisi berbasis kesamaan ideologi dan haluan (platform) politik diantara partai politik yang berkoalisi, menata pelembagaan koalisi yang mapan, menata ulang format pemilu dalam arti luas.

---

This thesis is an interdisciplinary study between state organ studies and political studies that discusses the development of political party coalition in reformation era of the House of Representative of the Republic of Indonesia. In analyze the dynamic of political party coalition and its influence to application to the House of Representative function in Indonesia, the author find that the configuration of political party and political party coalition that was built also influences the function of the House of Representative of the Republic of Indonesia. The research conducted by statutory approach and case approach recommend that need to set up the coalition base on similarity ideology and political platform among political party in coalition, to institutionalizing of establish coalition and reformulation of general electoral design in broader sense."

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."