Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pencemaran udara di Indonesia perlu mendapat perhatian serius oleh semua pihak pada semua tingkatan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kebutuhan atas udara yang bersih dan sehat merupakan kebutuhan dasar untuk menjamin kelangsungan hidup berkelanjutan bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu, pengendalian pencemaran udara menjadi penting untuk mewujudkan kelangsungan hidup yang berkelanjutan tersebut.Penulisan buku Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia merupakan sumbangsih akademis yang harus disambut positif sebagai bentuk partisipasi dunia kampus untuk turut serta memberikan perhatian pada kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup."

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"Indonesia sebagai negara berkembang terus berbenah diri dengan melakukan pembangunan di segala bidang seperti industri, tranportasi, pertanian, perekonomian, dal lain-lain. Dalam melakukan pembangunan di bidang industri dan transportasi mempunyai dampak terhadap pencemaran udara berupa asap yang dikeluarkannya. Pencemaran udara dan industri merupakan pencemaran udara statis sedangkan yang dikeluarkan oleh transportasi, merupakan pencemaran udara yang bergerak.Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia menjadi pusat dari segala kegiatan dan menjadi tujuan dari masyarakat Indonesia. Padatnya penduduk dan macetnya lalu lintas menyebabkan langit Jakarta menjadi kelam karena asap knalpot, yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.Angkutan umum seperti Metro Mini, Kopaja, Bianglala, Mayasari Bhakti dan lain-lain merupakan milik perusahaan atau koperasi termasuk ke dalam korporasi. Subjek hukum telah mengalami perluasan, korporasi pun dapat dipidana jika melakukan kesalahan. Korporasi angkutan umum yang mengeluarkan asap melebihi emisi gas buang kendaraan umum berdasarkan Undangundang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dipidana. Karena sudah semakin hitamnya langit Jakarta dan penegakan hukum terhadap korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara di daerah Khusus Ibu Kota Jakarta belum terlaksana dan UUTPE, UUTPN,UUTPK, UU Hak Cipta juga mengatur korporasi dapat dipidana tapi belum pernah korporasi disidik dan diajukan ke pengadilan, oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian ini,dengan permasalahan,(1)Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi angkutan umum yang telah menyebabkan pencemaran udara, (2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak terlaksananya penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan pencemaran udara,(3) Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemenintah DKI Jakarta untuk mengatasi pencemaran udara yang disebabkan oleh korporasi angkutan umum.Berdasarkan hasil penelitian baik pustaka maupun lapangan berupa wawancara didapatkan hasil bahwa Sub Dinas Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Pemerintah DKI Jakarta dan Ditlantas Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta belum berani melaporkan dan menangkap serta memeriksa korporasi angkutan umum yang mencemarkan udara karena belum ada peraturan pelaksananya, sehingga aparat tersebut tidak bisa melakukan penangkapan terhadap angkutan umum yang telah mencemarkan udara dari asap tebal kanlpot yang dikeluarkan, mereka hanya bisa menstop sementara untuk menyuruh melakukan uji emisi pada Pengujian Kendaraan Bermotor melalui Tindak Pidana Ringan dengan peradilan cepat, jika melanggar lagi Dinas Perhubungan menghentikan operasi kendaraan tersebut dengan mengandangkannya di Rawa Buaya, Pulau Gebang dan Tanah Merdeka. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mengurangi pencemaran udara yang sudah sangat melampaui ambang batas pencemaran udara dengan mengeluarkan berbagai peraturan, tindakan nyata dengan memperbanyak membangun taman kota, dan sedang melakukan pembangunan sarana dan prasarana Bahan Bakar Gas serta membatasi usia laik jalan kendaraan untuk kendaraan pribadi batas laik usianya 10 tahun dan angkutan umum 15 tahun."

"ABSTRAKDewasa ini penerbangan komersial dan angkutan udara di dari tahun ke tahun terus berkembang dan tidak dapat disangkal bahwa peranannya dalam pembangunan nasional negara kita sangat penting baik dari aspek ekonomi, politik, pertahanan negara. Indonesia sosial maupun Sejalan dengan perkembangan itu, pembiyaan juga sangat meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan penambahan pesawat udara akan armada pesawat udara oleh para operator atau perusahaan penerbangan di Indonesia. Akan tetapi, mengingat harga pesawat udara yang sangat tinggi, sementara dana yang diperlukan tersedia, hampir tidak mungkin bagi untuk memperolehnya dengan tidak operator Indonesia cara pembelian tunai. Salah satu sarana ekonomi modern yang dapat digunakan kesulitan dana ini adalah apa yang kita ini sebagai Lembaga Leasing. Perjanjian untuk mengatasi kenal dewasa leasing adalah suatu .perjanjian yang diadakan antara perusahaan leasing dan perusahaan penerbangan yang antara lain memuat ketentuan-ketentuan tentang hak milik, besarnya pembayaran sewaguna (leasing), jangka waktu, pemeliharaan, asuransi, dan ketentuan lain yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak dalam perjanjian bersangkutan. Masalah lain yang tidak kalah pentingnya berkaitan Perolehan pesawat udara dengan cara dengan leasing ini yang dalam praktek terasa mendesak akan pengaturannya adalah lembaga jaminan untuk pesawat udara, karena dalam praktek dewasa ini ternyata lembaga ini telah berkembang tanpa pengaturan yang tegas dan tepat."

"Pertumbuhan adalah hal yang menarik dalam kebijakan ekonomi dan lingkungan untuk menuju pembangunan berkelanjutan dimana dibutuhkan indikator-indikatornya sebagai sumber informasi. Perubahan ekonomi di Indonesia, membuat indikator keberlanjutan sangat.penting untuk menelaah keluaran di bidang lingkungan yang berkaitan dengan peningkatan konsumsi, pergeseran kondisi pasar, dan makin terbukanya system perdagangan dan investasi. Sehingga dibutuhkan kebijakan lingkungan yang mendukung keluaran lingkungan. Telah menjadi pandangan umum bahwa peningkatan konsumsi lebih lanjut. akan memberikan tekanan terhadap lingkungan, tetapi perlu diketahui pula pada tahap apa sehingga peningkatan tersebut mengharuskan dibutuhkannya proteksi terhadap lingkungan.Pada sisi lain, data indikator lingkungan yang dibutuhkan dalam melakukan telaah sangat jarang, data yang di dapat dari Biro Pusat Statistik Indonesia memperlihatakan data yang menyebar dan berbeda¬beda, ketiga dibutuhkan data untuk tingkat yang lebih rendah, data makin sulit. Kondisi data yang dihadapai adalah pertama adalah tidak komplit, kedua masih banyak hal-hal panting yang belum terukur dan ketiga masih sedikitnya penelitian sebelumnya.Dengan data yang diperoleh, penelitian ini mencoba menelaah hubungan antara polusi udara dengan pembangunan ekonomi, dengan mengukur efek dari pertumbuhan ekonomi terhadap tiga indikator pencemaran udara yaitu HC, NOx dan CO. sedangkan indikator bagi pertumbuhan ekonomi menggunakan 7 variabel yang menggambarkan peningkatan konsumsi, pergeseran kondisi pasar, dan makin terbukanya system perdagangan dan inverstasi.Seluruh data merupakan gabungan dan data kerat lintang (antar individu/cross section) yaitu 26 propinsi di Indonesia dan data urut waktu (time series) yaitu 12 (1989-2000) tahun observasi sehingga digunakan metode estimasi panel data dengan teknik fixed effect model. Sehingga diharapkan mampu menjelaskan hubungan pertumbuhan ekonomi akan memberikan tekanan terhadap pencemaran udara.Hasil studi ini menunjukkan kondisi pencemaran udara sangat tergantung dari perkembangan waktu, pencemaran udara masih akan terus meningkat. Variabel anggaran belanja lingkungan tidak mendukung upaya pengurangan kerusakan pencemaran udara karena memang kecilnya pengeluaran pemerintah untuk bidang pencemaran udara atau tidak tepat sasaran dari anggaran biaya tersebut. Bedasarkan hasil regresi menunjukan beberapa variabel yang secara nyata turut menyebabkan peningkatan pencemaran udara, sedangkan sebagian lainnya belum memberikan dampak yang negatif terhadap pencemaran udara tetapi perlu diwaspadai, Secara keseluruhan hasil studi ini telah dapat menjawab pertanyaan dan sesuai dengan hypothesis yang diajukan."