Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian fenologi dan struktur komunitas Dipterocarpaceae di Stasiun Penelitian Way Canguk (SPWC), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan telah dilakukan pada bulan Juli hingga Oktober 2012. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pola fenologi dan struktur komunitas Dipterocarpceae di SPWC, serta mengetahui besar pengaruh pola fenologi terhadap struktur komunitas Dipterocarpceae di SPWC. Pengamatan fenologi dilakukan secara visual dengan binokular setiap awal bulan oleh Wildlife Conservation Society - Indonesia Program (WCS-IP) sejak Februari 1998. Pengamatan stuktur komunitas dilakukan dengan menggunakan metode garis berpetak. Pola fenologi digambarkan dalam bentuk diagram, sedangkan stuktur komunitas dalam bentuk tabel dan peta. Hasil penelitian menunjukkan pola musim berbunga Dipterocarpceae di SPWC adalah subannual, berbeda dengan pola musim berbunga di Kalimantan, Semenanjung Malaysia, dan Sumatra bagian utara. Dipterocarpaceae di SPWC didominasi oleh genus Dipterocarpus. Pola mu ...

---

Research about phenology and community structure of Dipterocarpaceae in Way Canguk Research Station (WCRS) had been conducted on July to October 2012. The research aimed to acknowledge phenological pattern and community structure of Dipterocarpaceae in WCRS and also the effect of phenological pattern to community structure of Dipterocarpaceae in WCRS. Phenological observation of blooming, fruiting, and appearance of new leaves was conducted visually by binocular at every early moth by Wildlife Conservation Society - Indonesia Program (WCS-IP) since February 1998. The observation of community structure was conducted with transect line, while the observation of community structure was conducted with table and map. The results showed that the phenological pattern of blooming is subannual, Dipterocarpaceae is dominated by genus Dipterocarpus, and blooming pattern did not affect community structure of Dipterocarpaceae"

"Hilangnya satwa liar akibat kejahatan konservasi meningkatkan ancaman kepunahan, perubahan struktur demografi dan genetis, peningkatan transmisi penyakit, hilangnya fungsi ekosistem, serta terganggunya rantai makanan. Kebanyakan pendekatan penegakan hukum yang digunakan untuk kejahatan-kejahatan satwa liar hanya terbatas pada penegakan hukum pidana dan pendekatan hukum administrasi yang bertujuan untuk menghukum pelaku. Pada dasarnya, mengingat keberadaan satwa liar sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, perlu adanya penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan satwa-satwa liar hasil kejahatan konservasi. Oleh sebab itu, penulis memandang perlu untuk menganalisis dan mempelajari pendekatan penegakan hukum yang tepat untuk melindungi keberadaan satwa liar. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan menelusuri perihal doktrin hukum, aturan hukum, atau prinsip hukum yang berlaku yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif terkait upaya ganti rugi dan pemulihan akibat hilangnya satwa liar hasil kejahatan konservasi. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peluang hukum untuk upaya ganti rugi dan pemulihan melalui pertanggungjawaban perdata, belum ada kerangka hukum yang komprehensif dalam menjelaskan jenis-jenis kerugian dan pemulihan yang dapat dilakukan. Walaupun demikian, studi kasus WALHI melawan PT Nuansa Alam Nusantara (PT NAN), dkk mengindikasikan penggunaan pertanggungjawaban perdata dapat dilakukan untuk ganti rugi dan pemulihan satwa liar yang dilindungi. Implementasi serupa di Uni Eropa dan Kamerun menunjukkan keberhasilan yang bisa menjadi acuan. Pada akhir penelitian, penulis memberikan saran untuk menganalisis lebih lanjut hubungan kausalitas antara hilangnya satwa liar akibat kejahatan konservasi dan dampaknya terhadap ekosistem, termasuk kemungkinan terjadinya kaskade trofik dan penggunaan pendekatan penegakan hukum administrasi dalam memulihkan kondisi satwa liar ke keadaan semula.

---

The depletion of wildlife resulting from conservation offenses poses a heightened risk of extinction, alterations in demographic and genetic makeup, heightened disease spread, disruption of ecosystem function, and disturbance of food chains. Current law enforcement strategies targeting wildlife crimes primarily center on criminal and administrative law aimed at punishing wrongdoers. Given the crucial role of wildlife in maintaining ecosystem balance, there is a pressing need for law enforcement focused on wildlife recovery following conservation offenses. Therefore, it is imperative to examine and evaluate appropriate law enforcement approaches for safeguarding wildlife. This legal research is a doctrinal legal research conducted by analyzing legal doctrines, rules, and principles, with the findings presented descriptively. The study reveals that Indonesia lacks a comprehensive legal framework for compensating and remedying wildlife depletion resulting from conservation offenses. Although legal avenues for compensation and recovery through civil liability exist, there is no comprehensive legal framework outlining the types of losses and recoveries permissible. Nevertheless, the WALHI's case against PT Nuansa Alam Nusantara (PT NAN) et al, demonstrates that civil liability can be utilized to compensate and restore protected wildlife. Successful applications in the European Union and Cameroon serve as viable references. Additionally, it is recommended to further study the causal link between wildlife depletion due to conservation offenses and its impact on ecosystems, including potential trophic cascades and the utilization of administrative law enforcement strategies to restore wildlife to its natural state."

"Permasalahan perdagangan tumbuhan dan satwa liar akhir-ini semakin marak. Seperti tercatat pada executive summary siaran pers Kementerian Kehutanan, terdapat 255 penangkaran pengedar tumbuhan dan satwa liar untuk di ekspor ke luar negeri pada tahun 2011. Kasus tersebut sangat merugikan negara tidak hanya dari sisi ekonomis tetapi juga kerugian dari sisi ekologis. Kerjasama internasional dibutuhkan karena menyangkut antar negara. Namun, terdapat tantangan dari pelaksanaan kerjasama internasional khususnya ASEAN-WEN. Efektifitas dapat dilihat dari Role of Procedure dengan implementasi di lapangan, implementasi Indonesia terhadap ASEAN-WEN, dan jumlah kasus yang dilaporkan per tahunnya. Dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui karena adanya dark number. Selain itu, kerjasama internasional ini berjalan sesuai dengan keaktifan dari masing-masing negara anggota sehingga tidak ada pengikat sejauh mana kerjasama antar penegak hukum ini berjalan.

---

Problems plants and wildlife trade lately is increasingly widespread. As noted in the executive summary press release the Ministry of Forestry, there are 255 dealers captive wild plants and animals for export to foreign countries in 2011. The case is very detrimental to the country not only economically but also in terms of the ecological losses. International cooperation is needed because of concerns between countries. However, the challenges of implementing international cooperation particularly ASEAN-WEN. Effectiveness can be seen from the Role of Procedure to implementation in the field, the implementation of Indonesia to ASEAN-WEN, and the number of cases reported per year. More research is needed to determine because of the dark number. In addition, international cooperation is progressing in accordance with the activity of each member state so that no binding extent of cooperation among law enforcement is running."

"Kepunahan terhadap Kukang terjadi karena dampak negatif yang diciptakan oleh pemelihara Kukang di Instagram. Pemilik Kukang sering mengunggah gambar-gambar hewan peliharaannya melalui instagram. Tindakan tersebut membentuk persepsi publik bahwa Primata Kukang dapat dijadikan hewan peliharaan. Tulisan ini mencoba menganalisis gerakan sosial dari aktivisme akun Instagram Kukangku. Menurut DeLay, gerakan sosial berperan untuk mengedukasi mengenai realitas dengan nilai berbeda dari kecenderungan alamiah yang dominan. Penulis melihat kelangkaan Primata Kukang diakibatkan oleh prilaku dominan manusia. Analisis tulisan ini menggunakan aktivisme media sosial sebagai bentuk edukasi melalui tiga aspek aktivisme media sosial, meliputi; Attack Ideological Enemies, Surveil the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. Melalui aktivisme media sosial tersebut menjadi cara yang efektif untuk mengurangi pemeliharaan Kukang di tangan masyarakat.

---

The extinction of slow loris is due to the negative impact created by slow loriskeepers in Instagram. Slow lorises owners often upload pictures of their pets through instagram. These actions shape public perception that slow loris can be a pet. This paper attempts to analyze the social movements of `Kukangku` instagram account activism. According to DeLay, social movement plays a role to education about alternate realities with different values than the dominant habitus. The author sees the scarcity of slow loris caused by the dominant human behavior. The analysis of this paper using social media as a form of education through three aspects of social media activism, includes Attack Ideological Enemies, Surveill the Surveillers, Preserve Protest Artefacts. `kukangku` as social media activism be an effective way to reduce pet owner slow loris in society."

"Kelompok hutan Tesso Nilo merupakan salah satu blok hutan yang terbesar yang tersisa di Provinsi Riau. Meskipun demikian, perubahan tutupan hutan alam kelompok hutan ini sangat cepat, khususnya karena keberadaan jalan yang dibangun oleh perusahaan untuk memperpendek jarak pengangkutan hasil produksi kayu HTI ke pabrik pulp and paper. Kami menilai dampak akses jalan yang membelah kawasan hutan Tesso Nilo (377.387 hektar) dari Selatan Ke Utara (jalan HTI Baserah sepanjang 50 km) dan dari Timur ke Barat (jalan HTI Ukui sepanjang 28 km) sebagai sarana pengangkutan kayu bagi industri pulp and paper. Analisis dilakukan melalui tumpang tindih data digital penutupan lahan hasil penafsiran citra landsat sebelum dan sesudah jalan akses HTI dibangun. Berdasarkan laju deforestasi yang terjadi antara tahun 2000 dan 2012 dilakukan proyeksi kecenderungan deforestasi Tahun 2018 dengan menggunakan perangkat lunak Idrisi dengan tool Land Change Modeler. Untuk membangun model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kawasan Hutan Tesso Nilo, dilakukan dengan menggunakan analisis spatial multi criteria menggunakan ArcGis 10. Hasil penelitian menunjukkan periode 2000-2002 laju deforestasi ratarata tahunan mencapai 3.530 ha, dan meningkat drastis menjadi 13.903 ha tahun 2002-2007 setelah kedua jalan dibangun. Secara keseluruhan, laju deforestasi rata-rata tahunan periode 2000-2012 adalah 9,28 persen (8.156,97 ha hutan), atau penurunan perkiraan total 97.883,64 hektar selama 12 tahun. Hasil proyeksi kecenderungan deforestasi 2018 diperkirakan hutan alam Tesso Nilo hanya 28.017 ha dan non-hutan alam 335.930 ha. Hasil skoring dan pembobotan untuk pilihan skenario optimum produksi dan konservasi menjadi pilihan model harmonisasi ruang antara konservasi dan produksi di kelompok hutan Tesso Nilo. Model ini dapat menjamin keberadaan kawasan konservasi di masa mendatang, menjadikan distribusi satwa liar di konsesi HTI menjadi koridor satwaliar yang dilindungi.

---

Tesso Nilo forest block is one of the largest forest block remaining in the Riau Province. However, the forest changes rapidly, especially when roads were developed by company crisscrossing and transecting the area. This study is to reassess the impact of the access road development in terms of spatial differentiations. The roads crisscrossed Tesso Nilo forest area (377,387 hectares) from the South to the North (Baserah of HTI road along 50 km), and transects from East to West (Ukui of HTI road along 28 km) play very important function for a company to transport forest products of pulp and paper company.

The study applies over-laying techniques of digital data for land cover landsat image in various periods, and interpretates before and after the road built. Based on the rate of deforestation between 2000 and 2012, deforestation trends model 2018 using the Idrisi software tool Land Change Modeler were carried out. To build the spatial harmonization model between conservation and production in Tesso Nilo forest areas, the study applied used a spatial multi criteria analysis using ArcGIS 10.

The results showed that the average rate of annual deforestation period 2000-2002 reached to 3,530 ha, and increased dramatically after the second road was built to 13,903 ha for 2002-2007. Overall, the rate of deforestation annual average between 2000-2012 period is 9.28 percent (8,156.97 ha), or a reduction in the estimated total of 97,883.64 ha for 12 years. From our modeling study it shows that deforestation trends in 2018 is estimated that the remain of natural forests of Tesso Nilo area will be only 28,017 ha while non forested area increase to 335,930 ha. Using score and weight values of optimum production and conservation scenario to spatial harmonization model between conservation and production in Tesso Nilo Forest Block to ensure the existence of protected areas, wildlife corridors were proposed which connected Timber Plantation Forest concessions to the natural forest blocks and national park."

"Perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia menunjukkanpeningkatan yang semakin marak beberapa tahun belakangan, baik secara langsungmaupun melalui dunia maya. Kenyataan bahwa banyak dari praktik perdagangantersebut yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakumenunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan penegakan hukum dalam perdagangansatwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia. Perdagangan satwa liar yang tidakdilindungi di Indonesia harus diatur dengan jelas dan rinci dalam peraturanperundang-undangan sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang tepat dansesuai. Oleh karena itu, penulis memandang perlu meninjau kembali pengaturan,penerapan dan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar yang tidakdilindungi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatifmelalui studi kepustakaan dan wawancara kepada beberapa narasumber. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa penerapan dan penegakan hukum dalamperdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sampai saat ini tidakberjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir penelitian,penulis memberi saran kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasanterhadap perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia sertamempertimbangkan insentif, disinsentif, maupun sanksi administratif dan pidanasebagai bentuk- bentuk pilihan penegakan hukum dalam pengaturan perdagangansatwa liar yang tidak dilindungi di Indonesia.

---

The unprotected wildlife trade in Indonesia has shown an increasing trend in recent

years, both directly and through cyberspace. The fact that many of these trading

practices are not in accordance with the prevailing laws and regulations shows that

there is a lack of clarity in the law enforcement of the unprotected wildlife trade in

Indonesia. The unprotected wildlife trade in Indonesia must be regulated clearly

and in detail in the laws and regulations so as to stimulate accurate and appropriate

law enforcement. Therefore, the author consider it is necessary to review the

regulation, implementation, and the law enforcement of the unprotected wildlife

trade in Indonesia. This research was conducted using legal-normative method

through literature study and interviews with several experts. The result of this study

indicate that the implementation and the law enforcement in the unprotected

wildlife trade in Indonesia has not been conducted according to the prevailing laws

and regulations. At the end of the thesis, the author recommend the government to

increase the supervision of the unprotected wildlife trade in Indonesia and to

consider incentive, disincentive, as well as administrative and criminal sanctions

as the forms of law enforcement options in the unprotected wildlife trade regulation

in Indonesia"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penanganan benda sitaan negara yang berupatumbuhan dan satwa liar dilindungi yang terkait dalam pelanggaran terhadapUndang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnyabeserta hambatan dalam pelaksanaannya. Masih maraknya perdagangan ilegalsatwa liar dilindungi menciptakan keadaan yang memperihatinkan untukdisaksikan oleh pemerhati satwa liar. Tindakan penyitaan pun cukup seringdilakukan, tetapi perdagangan satwa liar tetap berlangsung. Seperti yang diketahuibahwa satwa liar pun merupakan mahluk hidup. Setelah dilakukan tindakanpenyitaan oleh penegak hukum sudah seharusnya satwa liar tersebut diberikantindakan lanjutan agar terhindar dari kepunahan. Permasalahan yang diangkatdalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan atas benda sitaan negara danstatus hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan bagaimanakahpenanganan benda sitaan negara dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dansatwa liar dilindungi dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati danekosistemnnya beserta hambatan yang dihadapi. Penelitian ini adalah penelitianmetode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, dimana sumberdata diperoleh dari data primer maupun sekunder yang akan dianalisis secarakualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penanganan tumbuhan dansatwa liar dilindungi yang terkait dengan tindak pidana konservasi harusdilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik peraturan perundangundanganmaupun peraturan pelaksanaanya. Namun demikian, masih terdapathambatan yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap keberlangsunganhidup satwa liar dilindungi.

---

ABSTRACTThis thesis describe and review about the handling of the confiscated goods suchas protected plant and animal related to violation to conservation of naturalresources and ecosystem law with hindrance in the implementation. Highlyfrequency of illegal wildlife trade being cause of poorly situation to be seen bywildlife observer. Confiscation had executed so often, but illegal wildlife tradestill ongoing. As people know that animal is creature. Therefore, after confiscationhad executed by law upholder, the animals ought to hand over to the next action inorder that prevent extinction. The problems in this research are how handling ofthe confiscated goods and those law status in criminal justice system in Indonesiaand how handling of the confiscated goods in wildlife crime in order thatconservation of natural resources and ecosystem with hindrance to face of. Thisresearch is a juridical-normative research, which the source of data obtained fromprimary and secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of thisresearch showed that the handling of protected plant and animal related to wildlifecrime have to implemented based on both regulation and implementation rules.However, there is still have significant hindrance that influential to long lived ofwildlife."

"Perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta merupakan bentuk dari wildlife crime yang akan berdampak pada manusia itu sendiri. Meskipun upaya penanganan telah dilakukan, namun pada kenyataannya kejahatan tersebut masih marak terjadi. Menggunakan pendekatan routine activity theory yang memiliki kerangka analisis segitiga kejahatan (crime triangle analysis) dapat menjelaskan mengapa penanganan kejahatan telah gagal untuk diterapkan, dengan melakukan peninjauan terhadap kinerja aktor pengendali (guardian, handler, manager). Hasil dari peninjauan tersebut menjelaskan bahwa kegagalan disebabkan oleh rendahnya komitmen dan kemampuan dari aktor pengendali kejahatan. Kemudian, kegagalan tersebut dapat ditangani dengan menghadiran super controllers atau elemen yang dapat mempengaruhi kinerja aktor pengendali kejahatan. Terkait bentuk pengaruhnya terhadap aktor pengendali, super controller terbagi menjadi sepuluh tipe yang dikelompokan dalam tiga kategori besar. Maka dari itu, penulisan ini diakhiri dengan pembahasan tentang implikasi pentingnya meninjau pemilihan tipe super controller yang akan digunakan dalam suatu penanganan kejahatan.

---

The trade of protected wildlife in DKI Jakarta is a form of wildlife crime which will have an impact on humans themselves. Even though efforts have been made to deal with it, in reality these crimes are still often occur. Using a routine activity theory approach that has a crime triangle analysis framework can explain why crime handling has failed to be implemented by conducting a review of the performance of controlling actors (guardian, handler, manager). The results of the review explained that the failure was caused by the low commitment and ability of the crime controlling actors. Then, these failures can be handled by introducing super controllers or elements that can affect the performance of the controlling crime actor. Regarding the shape of its influence on controlling actors, super controllers are divided into ten types which are grouped into three broad categories. Therefore, this thesis ends with a discussion of the implications of the importance of reviewing the selection of the type of super controller that will be used in a crime handling"