Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perencanaan Pajak adalah strategi di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Yayasan maupun organisasi lain, untuk penghematan pajak (Tax Saving) dalam rangka meminimalisasikan pembayaran pajak melalui teknis yang selaras dengan penghitungan pajak yang diperbolehkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu untuk meningkatkan likuiditas dan laba yang seharusnya diperoleh melalui perencanaan pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar yang didukung oleh administrasi perpajakan yang baik sehingga dapat tercapai ketentuan yang berlaku usaha penghematan pajak. Usaha penghematan pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan pajak (Tax Evasion) dan penghindaran pajak (Tax Evoidance), tetapi kedua hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penulis hanya akan menganalisis perencanaan pajak dengan cara Tax Avoidance. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule, yaitu pajak selalu berusaha untuk menekan jumlah pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin tetapi dalam batas yang masih diperkenankan oleh peraturan perpajakan. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan UHAMKA terutama terhadap pembayaran pajak penghasilan Pasal 21, apakah sudah sesuai dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dan juga mengenai administrasi yang sudah dilaksanakan tersebut sesuai aturan yang berlaku. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tesis adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan perencanaan pajak membawa dampak yang besar terhadap jumlah pembayaran pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pajak yang harus dibayar oleh UHAMKA dengan jumlah pajak yang dibayar apabila menerapkan perencanaan pajak. Berdasarkan kenyataan di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa UHAMKA membayar sesuai dengan pajak yang seharusnya dibayar, namun dari segi administrasi pajak juga masih belum dapat dikatakan baik, karena laporan keuangan yang dibuat oleh UHAMKA belum menerapkan semua peraturan perpajakan secara benar, khususnya untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong."

"Perencanaan strategis pelatihan pimpinan operasional pada Direktorat Jenderal Pajak akan mencapai sasaran yang telah ditetapkan bila perencanaannya dilakukan secara sistematis.Tujuan diadakannya perencanaan strategis pelatihan pimpinan operasional tersebut untuk meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan.Metode yang digunakan untuk menganalisis perencanaan strategis pelatihan tersebut adalah metode Proses Hirarki Analitik, yaitu suatu metode pengambilan keputusan yang ditujukan untuk memodelkan problem-problem yang tidak terstruktur, dengan memasukkan judgement/pendapat pribadi dari para pengambil keputusan.Ada tiga prinsip yang harus dilakukan dalam prosedur pemecahan suatu persoalan dengan menggunakan Proses Hirarki Analitik yaitu:1. Identifikasi sistem.2. Penyusunan Hirarki.3. Penetapan prioritas.Berdasarkan jawaban responden terhadap hasil evaluasi dan analisis perencanaan strategis pelatihan pimpinan operasional pada Direktorat Jenderal Pajak dihasilkan 5 (lima) komponen strategis yang dominan, yaitu:1. Pemilihan Materi Pelatihan dengan bobot dan prioritas hirarki alternatif strategis: (1) pengetahuan dan wawasan, (2) keterampilan dalam bekerja, (3) sikap dan kepribadian, dan (4) kombinasi dari ketiganya.2. Pemilihan Metode Pelatihan dengan bobot dan prioritas hirarki alternatif strategis: (1) pelatihan di lapangan, (2) metode studi kasus, (3) metode permainan peran, (4) metode coaching, dan (5) ceramah, seminar atau diskusi umum.3. Penentuan Periode dan Waktu Pelatihan dengan bobot dan prioritas hirarki alternatif strategis: (1) setiap tahun dengan waktu pelaksanaan singkat, (2) insidental dengan penyesuaian waktu, (3) langsung satu kali saat penerimaan dengan waktu pelaksanaan panjang, dan (4) periodik dalam jumlah terbatas dengan jangka waktu panjang.4. Penentuan Penyelenggaraan Pelatihan dengan bobot dan prioritas hirarki alternatif strategis: (1) di dalam dilakukan Pusdiklat, (2) di dalam dilakukan pihak luar, (3) di luar dilakukan Pusdiklat, dan (4) di luar dilakukan pihak luar.5. Program Tindak Lanjut Pasca Pelatihan dengan bobot dan prioritas hirarki alternatif strategis: (1) pembinaan pelatih, (2) promosi atau mutasi, (3) pengembangan team work, dan (4) perluasan tanggung jawab dan pengawasan.Hasil telaahan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan masih sangat dibutuhkan, begitu pula perencanaan strategis pelatihan pimpinan operasional pada Direktorat Jenderal Pajak dapat mencapai sasaran yang ditetapkan bila disesuaikan dengan hasil evaluasi dan analisis melalui pendapat responden terhadap sistem pelatihan pada Direktorat Jenderal Pajak dengan mempergunakan metode Proses Hirarki Analitik."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak dalam kondisi divestasi terpaksa. Objek penelitian ini, sebuah perusahaan gadai swasta, melakukan pemisahan usaha untuk mematuhi peraturan pemerintah yang baru. Proses pemisahan usaha melibatkan pengalihan aset dan liabilitas ke beberapa perusahaan baru yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Pengalihan aset dan liabilitas akan memiliki konsekuensi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia, meskipun tujuan pengalihan adalah untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan menggunakan Scholes-Wolfson Framework, penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak terbesar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan aset dan liabilitas melalui sell-off adalah metode divestasi yang paling optimal, karena memiliki pajak yang lebih rendah daripada mekanisme pengurangan modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pajak masa depan dalam melakukan perencanaan pajak.

---

This research aims to evaluate tax planning under a forced divestiture condition. The object of this study, a private pawn company, carried out a business separation in order to comply with the new government regulation. The business separation process involves the transfer of assets and liabilities to several new companies owned by the same shareholders. The transfer of assets and liabilities will have tax consequences under the Indonesian tax law, despite the purpose of the transfer was to comply with government regulation. Using the Scholes-Wolfson framework, this study applies case study method to analyze the tax planning conducted by a company to achieve greatest tax efficiency. The results of this study show that the transfer of assets through sell-off is the most optimal method of divestiture, for it has a lower tax levied than the capital reduction mechanism. The results of this study also suggest that companies had to account for future tax liability in doing tax planning."

"In the middle of 1997, there was monetary crisis that bring significant impact to the political and economy development. To refine the company condition that have impact of the monetary crisis, there are many of firms that implementing business restructure especially merger, by meaning to develop the efficiency and compete power. Most of restructure activities have potency to be charged by taxes. In business practices, usually the businessman identifies tax payment as burden or cost. In order the cost can be pressed as minimum as possible, so it is needed the well tax planning.Tax consideration in this business restructure, in fact, can not be neglected just like that, it is need to be analyst for all transaction that happen in related with the business restructure. Because of that, for a company that wants to do its business restructure is needed the tax planning well. By that means is expected will get a criteria of good tax planning in order to save the tax burden especially that related with business restructures.In general a planning is a process of determination of organization's goal and then presented with the strategy (program), tactics, and operational action that needed to get the company's goal as a whole. Otherwise, restructure is activity to change the company structure. In meaning of make bigger is including of merger. Merger is joint of two companies or more become one company.The purpose of this thesis is to describe and analyst the kind of business restructure especially merger as tax planning alternative in effort to save tax burden and analyst the impact of business restructure especially merger to tax burden that must be borne by company.The research method that used in this thesis is analytical descriptive method. The research was conducted through interviews with some tax official and tax officers, tax consultants and taxpayers. The document investigation was conducted based on the scientific works and the tax regulations either based on the law and its implementation terms.The effort to save tax through tax planning that made in this thesis especially for kind of business restructure that is by implementing a process illustration of merger between PT ABC and PT XYZ over the balance sheet and financial statement, after doing the process. then analyst through the regulation of laws and the other determination that regulate about business restructure especially merger. Based on this analyst, will be recognize which one the best to be chosen, of course by considering its tax regulation.From the analyst can be obtained the conclusion that business restructure especially merger can be made as one alternative of tax planning in effort to save tax burden. In fact, by doing business restructure have impact to tax burden that must be borne by company, especially merger that meet the requirements. From illustration that described on PT ABC as the transferor company and PT XYZ as the acquiring company, can be seen that tax burden save on the year that significant enough as stated because of the fiscal lost that can be compensated on the next tax year (tax loss carry forward).Based on the above conclusion, so it is suggested that merger that implemented by the both parties which doing business restructure especially merger can be made as one alternative of tax planning in effort to save tax burden. so it is effort to do merger that implemented by both parties is merger that have fulfill all requirements of tax."