Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga thing tank pemerintah pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebijakan pemerintah. Bappenas salah satu tugas dan fungsinya adalah sebagai think tank pemerintah. Untuk mencari bentuk kelembagaan yang sesuai, maka studi ini mengelaborasi kelembagaan think tank pemerintah manca negara. Pada studi dnegan pendekatan kualitatif ini menguraikan beberapa model paraktik-praktik terbalik diantara korean development institute (KDI)- Korea selatan. Nasional institution for transforming India (NITI) Aayog-India, National Economic and social Development Board(NESDB)- Thailand,dan Productivity commisiion (PC)- Australia. Dari 4 model kelembagaan tersebut, Studi ini memberi 4 aternatif opsi sebagai rekomendasi Pertama, untuk pemerintah dapat melakukan revitalisasi sebagai organ di Bappenas untuk menjadi unit kerja think tank pemerintah. Opsi ini jika lembaga Bappenas tetap memegang fungsi perencanaan dan penganggaran, maka merujuk pada NSEBD- Thailan. Kedua, mentrasformasi Bappenas menjadi lembagaThink tank pemerintah secara keseluruhan, dengan rujukan NITI Aayog- India Ketiga, melepas unit kerja yang melaksanakan fungsi think tank di Bappenas dan dijadikan lembaga khusus think tank dibawah Bappenas, rujukannya KDI- Korea Selatan. Keempat, membentuk kelembagaan baru think tank bawah Presiden dengan memanfaatkan sumber daya kelembagaan think tank yang sudah ada dipemerintahan seperti Bappenas dan litbang Kementerian dan lembaga yang sebelumnya juga mempunyai tugas sebagai jembatan atas ilmu pengetahuan kepada kebijakan (bridging knowledge to policy), rujukanya PC -Australia"

"ABSTRAKStudi ini mencoba mengelaborasi model kelembagaan think tank pemerintah yang sesuai dengan Indonesia. Pendekatan studi ini kualitatif dengan melakukan studi best practices di Korea Selatan dan India yang mempunyai lembaga think tank yang berasal dari institusi perencanaan, yaitu KDI dan NITI Aayog. Adaptasi model KDI dan NITI Aayog diperlukan untuk merevitalisasi fungsi think tank yang sudah ada pada Bappenas. Kelembagaan think tank ini akan menjadi jembatan antara penelitian dan kebijakan (bridging research to policy) dan jembatan ilmu pengetahuan kepada kekuasaan (bridging knowledge to power). Kompleksitas permasalahan pembangunan menjadi tantangan pemerintah untuk dikelola dan diatasi berdasarkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari penelitian akademis. Lembaga think tank harus dapat merumuskan bagaimana ilmu pengetahuan tersebut ditransformasikan menjadi riset kebijakan sehingga dihasilkan solusi kebijakan yang teruji."

"ABSTRAKTesis ini membahas perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional RepublikIndonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga think tank pemerintahsekaligus lembaga pendidikan tingkat nasional yang bertujuan untuk mendidikcalon pemimpin tingkat nasional. Sesuai dengan teori daur hidup organisasi posisiLemhannas saat ini berada pada posisi puncak yang berfungsi mulai menurunpasca UU ASN yang tidak menjadikan pendidikan Lemhannas sebagai prasayaratbagi pejabat esselon 1 dan esselon 2 sebagai kenaikan jenjang kepangkatan.Keberadaan Lemhannas RI di usia nya yang sudah lebih dari 50 tahun membuatLemhannas harus berbenah dini agar tidak terlena dan selalu waspada denganperubahan yang sangat cepat dalam mendidik calon-calon pemimpin tingkatnasional. Setidaknya ada tiga perubahan mendasar yang harus dilakukan olehLemhannas RI dengan mengadopsi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni(1) Pendidikan dan Pengajaran, (2) Penelitian dan Pengembangan, dan (3)Pengabdian Masyarakat. Pendidikan Tingkat Nasional yakni Pendidikan danPengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. Penelitian yang dilakukanpeneliti menggunakan pendekatan Soft Systems Methodology (SSM). SSM dipilihkarena memandang dunia (sosial) sebagai hal yang kompleks, problematik,misterius, dikarakteristikan oleh pertarungan sudut pandang atau clashes ofworldview serta bersifat soft ill structured. Hasil penelitian menunjukkan bahwaLemhannas RI harus melakukan perubahan pada bidang pendidikan, pengkajian,dan pengabdian masyarakat. Hasil kajian merekomendasikan Lemhannas RI harusmelakukan pembenahan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai dengan fungsiLemhannas diawal pembentukannya sebagai upaya Lemhannas RI menjadiLembaga Berkelas Dunia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the changing role of the National Resilience Institute of theRepublic of Indonesia (Indonesian National Resilience Institute) as one of thegovernment think tank at the same national level educational institutions aimed ateducating future leaders of the national level. In accordance with theorganizational life cycle theory Lemhannas position is currently at the top of thefunction began to decline following Law ASN does not make education as aprerequisite for the National Resilience Institute officials echelon echelon 1 and 2as a rise in the ladder. The existence of National Resilience Institute RI at his ageare already more than 50 years makes Lemhannas must clean up early so as not tobe complacent and always be alert to the rapid changes in educating future leadersof national level. There are at least three fundamental changes that must be madeby the National Resilience Institute of RI by adopting the concept of Three Pillarsof Tertiay Education (Tri Dharma Perguruan Tinggi), namely (1) Education andPromotion, (2) Research and Development, and (3) Community Service. TheNational Education Education and Teaching, Research and Community Service.The study, conducted by researchers using the approach of Soft SystemsMethodology (SSM). SSM selected for viewing the world (social) as complex,problematic, mysterious, characterized by fights or clashes of viewpoints are softworldview and ill structured. The results showed that the National ResilienceInstitute of RI must make changes in the field of education, assessment, andcommunity service. The study results recommend the National Resilience Instituteof RI must make improvements to the duties and functions in accordance with theNational Resilience Institute function at the beginning of its formation as anattempt Lemhannas RI become World Class Organization."

"Universitas IndonesiaFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikProgram PascasarjanaProgram Studi Ilmu AdministrasiKekhususan Administrasi dan Kebijakan PublikABSTRAKDAMPAK KEBIJAKAN DESENTRALISASI TERHADAP KELEMBAGAAN PEMERINTAHIsmadi Ananda - 6996322421Viii + 166 hal + 9 tabel + 7 gambarBibliografl 25 buku + 5 jurnal, makalah + 6 Peraturan Perundang-undangan(1985-2001)Kebijakan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah merubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dari sentralistik ke desentrallstik. Perubahan tersebut, dilandasi oleh bergesernya kewenangan yang selama ini berada ditangan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Kabupaten atau kota. Pergeseran tersebut,, berdampak pada seluruh aspek manajemen pemerintahan baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendaliannya yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Pemerintah. Keberadaan lembaga Pemermtah yang selama ini memegang kendali terhadap ketiga kegiatan tersebut, akan sangat berkurang, mengingat hampir semua pelaksanaan yang langsung menyentuh pemberian layanan masyarakat akan dilaksanakan Daerah, sedangkan Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator belaka.Permasalahannya adalah seberapa besar pengaruh pergeseran peran tersebut, terhadap tugas, ftmgsi dan susunan organisasi yang bermuara pada besaran unit organisasi Pemerintah setelah Undang-Undang tersebut, diterapkan ? itulah yang akan dibahas dalam tesis ini apakah memang terjadi perampingan atau malah sebaliknya.Kerangka acuan analisis terhadap permasalahan tersebut, menggunakan metode evaluatif dengan membandingkan kondisi kelembagaan sebelum dan sesudah Undang-Undang 22 Tahun 1999 dilaksanakan melalui pendekatan analisis terhadap 3 (tiga) fungsi pemerintahan utama yakni regulatory, pemberian layanan dan penyediaan fasilitas pembangunan. Kelembagaan Pemermtah yang dianalisis adalah semua kementrian meiiputi Menteri Koordinator, Menteri Negara, Menteri Muda dan Departemen serta Lembaga Pemerintah Non Departemen. Dari hasil analisis terhadap besaran unit organisasi tersebut, dapat diketahui ternyata pergeseran kewenangan Pemerintah belum diikuti dengan perampingan organisasi sesuai yang diharapkan sehingga belum signifikan berdampak terhadap besaran kelembagaan Pemerintah."

"Dalam rangka pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akibat krisis, Pemerintah menerapkan kebijakan reformasi bidang pembangunan dan pemerintahan, diantaranya melalui ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai konsekuensi, daerah otonom (termasuk Kota Depok yang ditetapkan melalui UU No. 15 Tahun 1999) perlu melakukan penataan elemen utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terintegrasi membentuk pemerintah daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya secara politis dan administratif, meliputi: (a) adanya kewenangan daerah, (b) dibentuknya perangkat daerah, (c) tertatanya persona (pegawat), (d) tersedianya dukungan keuangan daerah, (e) berfungsinya unsur perwakilan rakyat, dan (f) peningkatan penerapan menajemen pelayanan publik. Mengingat cakupan masing-masing elemen sangat luas, maka dalam penelitian ini hanya membatasi tiga aspek (penataan kewenangan daerah, penataan perangkat daerah, dan penataan pegawai daerah), yang diharapkan dapat menghasilkan gambaran representatif kesiapan Pemerintah Daerah Kota Depok mengimplementasikan otonomi daerah.Oleh karena tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran terfokus pelaksanaan penataan kewenangan daerah, penataan perangkat daerah, dan penataan pegawai daerah, maka penelitian ini bersifat deskriptif anatisis, dengan pendekatan kualitatif dan dilakukan melalui survey lapangan. Teknik interview dan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder, dan pengolahan serta analisisnya dilakukan melalui langkah-Iangkah: pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penyimpulan. lingkup pembahasannya, dengan menerapkan pendekatan campuran, antara pndekatan konseptual dan pendekatan kebijakan pemerintah dalam peraturan perundangan.Dalam penelitian menerapkan berbagai konsep dan kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, kewenangan, penataan organisasi, dan personal. Berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, penelitian ini memfokuskan tataran pada ketersediaan sumber daya (kewenangan), karakteristik institusi Implementasi (unit organisasi dan penataan personal). Dengan demikian, hasil penelitian tentang Implementasi otonomi daerah belum sampai pada tingkat masyarakat tetapi hanya pada tingkat suprastruktur pemerintahan daerah..Sehingga melalui pendeskripsian pelaksanaan penataan kewenangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian daerah memberikan gambaran tentang kesiapan Kota Depok mengimplementasi otonomi daerah.Sebagai implikasi ditetapkannya, Kota Depok sebagai daerah otonom melalui UU No. 15 Tahun 1999, maka dalam implementasinya, Pemerintah Daerah Kota Depok menetapkan "enam pilar pembangunan" sebagai kebijakan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diarahkan guna mencapai visi dan misi Kota Depok. Pertama, kebijakan penataan kewenangan diarahkan pada pendesentralisasian kewenangan ke Kecamatan dan Kelurahan. Pemahaman kewenangan yang abstrak menghambat pendelegasian wewenangan. Sesuai dengan Perda Kota Depok No. 46 Tahun 2000, menetapkan 22 bidang kewenangan, 166 sub bidang kewenangan, dan 1.511 rindan kewenangan. Pemerintah telah mengakul kewenangan melalui Kepmendagri No. 130-67 Tahun 2002, disertai dengan beberapa catatan verifikasi. Kedua, kebijakan penataan perangkat daerah diarahkan pada penyusunan perangkat daerah yang ramping dan kaya fungsi. Pelaksanaannya, diinformasikan telah mempertimbangkan kewenangan daerah, kebutuhan dan karakteristik daerah, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya manusia, serta disesualkan visi dan misi Kota Depok.Berdasarkan Perda Kota Depok No. 47 Tahun 2000 dan Perda Kota Depok No. 48 Tahun 2000, perangkat daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 14 Dinas, 3 UPTD, 1 Cabang Dinas, dan 6 Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), 6 Kecamatan dan 37 Kelurahan. Namun, dengan ditetapkannya PP No. 8 Tahun 2003, Pemerintah Daerah akan menata kembali perangkat daerah. Ketiga, kebijakan penataan pegawai diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pegawai. Telah dilakukan penataan staf 5.964 orang (termasuk dalam jabatan struktural 390 orang), pengembangan pegawai, mutasi, dan penegakkan disiplin pegawai. Dengan dltetapkannya PP No. 9 Tahun 2003, pemerintah daerah akan menata kembali pegawal daerah dengan mengadopsi pola nasional.Hasil analisa menunjukan bahwa: kebijakan "enam pilar pembangunan" sebagai kebijakan penataan penyelenggaraan pemerintahan daerah belum konsisten dengan visi dan misi Kota Depok. Pertama, dalam mengidentifikasi kewenangan untuk didelegasikan ke Kecamatan dan Kelurahan, serta diserahkan pada Propinsi, masih mengacu pada kewenangan dari Departeman/LPND, bukan pada Perda Kota Depok No. 46 Tahun 2000, sehingga pelaksanannya tidak konslsten. Penataan bidang kewenangan "Daerah Kota" belum dilakukan, masih terdapat adanya overlapping antar bidang kewenangan; cenderung mempersamakan antara sub bidang, dan rlndan kewenangan dengan suatu kegiatan/aktivitas; serta pelaksanan penataan kewenangan tidak melakukan need assessment Dengan adanya verifikasi, Pemerintah Daerah belum melakukan penyempumaan kewenangan dan rnenyampaikan kepada Pemerintah. Kedua, mengacu pada Kepmendagri dan Otda No. 50 Tahun 2000, menunjukan bahwa organlsasi perangkat daerah Kota Depok memiliki struktur lebih ramping. Namun demiklan, dalam pelakanaan penataan, pembentukan organisasl perangkat daerah belum rnemperhatikan kewenangan daerah, kebutuhan/karakterlstik daerah, kemampuan keuangan dan ketersediaan sumber daya manusia, dan belum sesual visi dan misi Kota Depok."

"Kereta api merupakan salah satu bagian dari infrastruktur di Indonesia dan merupakan sistem transportasi yang sudah mengakar sejak lama. Keberadaan jaringan infrastruktur transportasi dalam hal ini kereta api dipandang sebagai pemicu/penggerak perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Sebagai alat transportasi kereta api telah banyak membantu kegiatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan pembangunan (Infrastructure driven economic growth). Di sisi lain pengelolaan dan pengembangan jaringan kereta api memerlukan biaya yang sangat besar sedangkan dana yang tersedia dari pemerintah terbatas dan penyelenggaraan kereta api cenderung dimonopoli sehingga terjadi penurunan aset dan pelayanan. Oleh karena itulah untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja perekeretaapian serta memacu pertumbuhan ekonomi (PAD dan APBD) dalam konteks otonomi daerah perlu dilakukan suatu terobosan dengan mengelola kereta api secara terbuka baik dari sistem pengelolaan termasuk kelembagaan maupun sumber pendanannya.Dalam rangka memacu perkembangan perkeretaapian dan pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan profit merupakan bagian dari kinerja dan hasil akhir yang ingin dicapai dari pengelolaan kereta api secara keseluruhan. Untuk mencapai peningkatan tersebut diperlukan pola pendanaan yang diperkuat dengan bentuk kelembagaan yang optimal dimana di dalam pola kelembagaan ini akan dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan kereta api. Untuk itu maka dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi pola kelembagaan dan pendanaan yang mampu meningkatkan profit perusahaan pengelola kereta api.Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan bentuk pola kelembagaan yang optimal maka digunakan 3 (tiga) macam metode analisis yaitu analisis AHP (untuk melihat peringkat faktor yang berpengaruh pada pola kelembagaan dan pendanaan), analisis deskriptif (untuk mencari tingkat pengaruh variabel penelitian terhadap profit), dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas (mensimulasi Net Present Value/NPV dengan simulasi Monte Carlo yang bertujuan mencari NPV yang paling tinggi).Setelah ketiga metode tersebut dilaksanakan, maka diperoleh hasil penelitian bahwa bentuk pola kelembagaan yang paling optimum adalah Joint Venture dengan masa konsesi 54 tahun (dilihat dari NPV dan profit yang paling tinggi) serta pihak yang terlibat adalah Pemerintah Pusat dan Daerah, PT. KA, Developer dan Kalangan Industri."

"Tesis ini memahami pembentukan dan pengembangan kelembagaan konsorsium riset serta pola hubungan antar lembaga yang terlibat didalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelembagaan konsorsium pesawat N219 belum memiliki aspek doktrin, namun aspek struktur internal, kepemimpinan, program kerja, dan sumber daya yang dimiliki oleh konsorsium tersebut berkembang dengan baik. Sinergi antara akademisi, bisnis dan pemerintah (ABG) belum optimal karena masih terdapat batas-batas antar lembaga seperti perbedaan sudut pandang dalam pengelolaan keuangan antar institusi dan ketidaksesuaian sistem dan aturan pembayaran upah antara pemerintah dengan industri. Kerja sama riset antar akademisi, bisnis dan pemerintah akan berjalan lebih efektif jika akademisi dan bisnis lebih aktif dalam berbagai program penelitian yang didesain oleh pemerintah disertai dengan kepastian dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah.

---

This thesis understands the formation and development of consortium institutional research as well as the patterns of relationships between institutions involve in it. This research is using a qualitative approach with descriptive data analysis. The result of analysis shows that institutional consortium of N219 aircraft does not have the aspect of doctrine, however the aspect of internal structure leadership, work programs and resources owned by a consortium of the research are welldeveloped. The synergy between the academics, the business and the government (ABG) is not optimal due to the boundaries between the institutions such as the difference in point of view in the financial management among the institutions and the difference of payment system and rule between government and industry. The research partnership among academic, business and government shal be effective if academic and business are more active participating in research programmes followed by the certainty of the government supports in policies and budget."

"The scope of crime -- Thinking critically about crime -- Measuring crime -- Victims of crime -- Theories of crime -- The classical and positivist schools of criminology -- Biological and psychological theories -- Sociological theories of crime and delinquency -- Life-course and integrated theories -- Conflict and critical theories of crime -- Typologies of crime -- Property offenses -- Criminal offenses against people -- Organized and white-collar crime -- Public-order offenses and values -- Responding to crime -- Terrorism -- Criminology, technology, and privacy."