Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat, terutama sejak dekade 1970-an menciptakan peluang bagi tumbuhnya banyak kelompok usaha besar yang bergerak di berbagai bidang usaha. Salah satu kelompok usaha yang dapat memanfaatkan peluang tersebut adalah kelompok usaha XYZ, yang pada saat ini memiliki berbagai unit usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sangat luas, mulai dari perkebunan, hasil hutan sampai perbankan dan real estate. Kecenderungan pengelompokan ini, yang senng disebut juga konglomerasi, memiliki ciri-ciri yang mirip dengan kondisi di Amerika Serikat pada pertengahan abad yang lalu, yaitu saat dimulainya pembentukan perusahaan-perusahaan konglomerat raksaksa. Tahapan perkembangan suatu perusahaan konglomerat umumnya dimulai dari satu unit usaha yang berhasil menguasai pangsa pasar yang besar (single business unit), kemudian melakukan diversiflkasi ke berbagai bidang (active diversifier), lalu menjadi suatu kelompok usaha yang besar dengan berbagai unit usaha yang bergerak di banyak bidang (mature conglomerate). Untuk dapat berkembang sampai tahap mature conglomerate, terciptanya sinergi, baik sinergi flnansial maupun sinergi fungsional, merupakan prasyarat yang utama, sebelum tercipta suatu strategic grouping yang eflsien. Sinergi fmansial umumnya tercipta lebih dulu dan merupakan sumber energi bagi perkembangan kelompok usaha tersebut sedangkan sinergi fungsional dan strategic grouping menentukan apakah kelompok usaha tersebut dapat bertahan dalam persaingan. Penciptaan sinergi fmansial berkaitan erat dengan kemampuan kelompok usaha tersebut untuk mengelola mobilitas dana antar unit usaha yang ada, supaya tercipta suatu sistem pengelolaan arus dana yang efisien. Perubahan lingkungan usaha yang terjadi di Indonesia, seperti makin ketatnya peraturan perpajakan serta berbagai deregulasi yang dilancarkan Pemerintah, menyebabkan cara-cara pengelolaan arus dana yang biasa digunakan dalam kelompok usaha XYZ menjadi tidak efisien dan sulit dilaksanakan lagi. Di lain sisi, perubahan itu juga menciptakan berbagai peluang untuk menggunakan skenario-skenario baru dalam pengelolaan arus dana yang lebih canggih, efektif dan efisien. Beberapa dari skenario tersebut antara lain adalah : . Skenario pembelian langsung antar unit usaha. . Skenario impor melalui trading company. . Skenario ekspor dengan pembiayaan ganda. . Skenario project refinancing. . Skenario back to back loan. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen commercial papers. . Skenario transfer pricing menggunakan instrumen currency option. Dilihat dari kondisi internal kelompok usaha XYZ, pada umumnya skenario diatas dapat dan cocok untuk diterapkan oleh kelompok usaha XYZ. Resiko penerapan skenario tersebut antara lain adalah resiko mismatch dalam pengelolaan dana, melemahnya internal control, adanya tax investigation dari pihak yang berwenang serta resiko pelanggaran hul.-um maupun etika bisnis, yang dapat merusak citra Kelompok U saha XYZ. Untuk dapat menerapkan berbagai skenario itu serta mengurangi resiko yang mungkin timbul, Kelompok usaha XYZ perlu melakukan beberapa langkah, antara lain: . Melakukan perencanaan pengelolaan dana pada tingkat kelompok usaha, yang menjadi acuan dalam perencanaan pengelolaan dana di tingkat unit usaha. . Mendirikan trading company di Tax Haven Country. . Memperkuat struktur modal bank milik kelompok. . Reorganisasi manajemen. . Menciptakan batas-batas penggunaan instrumen transfer pricing ini dibarengi dengan internal control yang efektif."

"Skripsi ini membahas pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan fasilitas sekolah yang dibeli dengan dana BOS di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Analisis pengelolaan yang dilakukan adalah mengenai penggunaan dana, pembukuan, pelaporan, dan sistem pengendalian internal di masing-masing sekolah. Sedangkan analisis mengenai pengelolaan fasilitas sekolah menganalisis langkah pengelolaan termasuk perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, penyimpanan, dan penghapusan fasilitas sekolah. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Ada beberapa kesalahan yang masih dilakukan oleh pengurus sekolah. Akan tetapi, asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah.

---

This paper discusses about the fund management of BOS and school facilities purchased using BOS funds, case study in SMPN 11 Yogyakarta and SMPN 1 Purworejo. Analysis is conducted on the use of funds, the accounting treatment and internal control systems at each school. Moreover, the analysis of the management of school facilities analyzes the accountability and transparency in the school facilities? management process including planning, procurement, maintenance, and removing of school facilities. From the analysis conducted, it is known that the performance of the BOS funds management and facilities purchased with BOS funds in both of schools is not well-performed. There are still some mistakes which have been made by school management. The principle of accountability and transparency has been well-implemented in both of schools."

"Skripsi ini membahas tentang Dampak dari Konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya PSAK 18 ( Revisi 2010 ) Tentang Akuntansi dan Pelaporan Manfaat Purnakarya .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Fokus skripsi ini adalah pada industri Dana Pensiun Pemberi Kerja. Hasil pembahasan pada skripsi ini menyimpulkan bahwa PSAK 18 (Revisi 2010) memiliki dampak pada pengakuan, pengukuran, dan penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dan Laporan Audit pada Industri Dana Pensiun khususnya Program Manfaat Pasti pada Dana Pensiun Pemberi Kerja. Terdapat perbedaan antara PSAK 18 tahun 1994 dengan PSAK (Revisi 2010 ), yaitu 1.Ruang lingkup, pada PSAK 18 tahun 1994 hanya membahas tentang akuntansi dana pensiun, sedangkan pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak hanya membahas dana pensiun tapi manfaat purnakarya, 2. Penyajian laporan keuangan, pada PSAK 18 (Revisi 2010) tidak ada neraca, 3. Nilai kini aktuaria pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan tingkat gaji kini atau tingkat gaji proyeksi, sedangkan PSAK 18 tahun 1994 tidak diatur, 4. Investasi, pada PSAK 18 (Revisi 2010) menggunakan pendekatan nilai wajar. Saran yang diperoleh dari penulisan ini ketika PSAK 18 (Revisi 2010) sudah berlaku efektif, yaitu pada 31 Desember 2012 adalah laporan keuangan disusun menjadi dua pelaporan yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010) dan laporan keuangan yang sesuai dengan KMK 2345/ 509 , agar sesuai dengan isu kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jika Dana Pensiun ingin menggunakan satu pelaporan saja maka sebaiknya, laporan keuangan sesuai KMK dilampirkan dalam laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 18 (Revisi 2010).

---

This paper discussed about the impact of IFRS Convergence of PSAK, particularly PSAK 18 (1994) on Pension Fund to PSAK 18 (Revised 2010) about Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans. This research is a qualitative design with a case study approach. The focus of this paper is on the Employer Pension Fund Industry. The result of the study in this paper concluded that PSAK 18 (revised 2010) has impacts on the recognition, measurement, and presentation and disclosure in the Financial Report and Audit Report on the Pension Fund Industry in particular Defined benefit plans.

There are the differences between PSAK 18 (1994) to PSAK 18 (revised 2010), that are, 1. The scope PSAK 18 ( 1994 ), only discussed about pension fund accounting, whereas in PSAK 18 ( revised 2010 ) not only discusses the pension fund but Accounting an Reporting by Retirement Benefit Plans, 2. Presentation on Financial Statements In PSAK 18 (revised 2010) there is no Balance Sheet, 3. The actuarial present value of the PSAK 18 (revised 2010) using Accrued Benefit Method or Projected Benefit Method approach, whereas didn't set up in PSAK 18 (1994), 4. Investments The PSAK 18 (revised 2010) using a fair value approach.

Advice obtained from this study when PSAK 18 (Revised 2010) has become effective on December 31, 2012 the financial statements are structured into two reporting of financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)and financial statements in accordance with the KMK 2345/509 to conform the STX compliance issue with applicable laws in Indonesia. If pension fund wants to use only one-reporting, it should, Financial Statements according to KMK 2345/509 attached to the Financial statements in accordance with PSAK 18 (Revised 2010)"

"ABSTRAKTujuan dan karya akhir ini adalah untuk mengetahui miai intrinsik sahamperusahaan yaitu PT Merck Indonesia Tbk. yang bergerak dalam industri farmasidengan menggunakan dua metode penilaian perusahaan yaitu metode arus kas bebas(free cash flow model) dan economic profit model. Nilai intrinsik perusahaan diperoleh dari perhitungan nilai sekarang dari aruskas bebas dan economic profit perusahaan di masa depan dengan menggunakanweighted average cost of capital. Arus kas bebas dan economic profit perusahaan dimasa depan diperoleh dengan terlebih dahulu membuat proyeksi laporan keuanganperusahaan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi selama beberapa tahun kedepan. Namun sebelum menyusun proyeksi laporan keuangan, terlebih dahuludiperlukan analisis industri farmasi serta analisis kinerja perusahaan yang diperolehdari analisis rasio laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun yaitu daritahun 1994?2000. Analisis industri dan perusahaan pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasikarakteristik ataupun potensi industri serta posisi perusahaan di dalam industritersebut untuk memperoleh landasan dan asumsi yang memadai untuk menyusunproyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan disusun dengan membuat tiga skenario yangmenggambarkan skenario dalam keadaan normal, optimis, dan pesimis. Dari masingmasing ketiga skenarto tersebut dihitung nilai intrinsik perusahaan denganmenggunakan dua metode yang telah disebutkan sebelumnya yaitu metode arus kasbebas (free cash flow model) dan economic profit model. Nilai intrinsik saham yangdihitung dengan kedua metode yang berbeda tersebut harus menghasilkan nilai yangsama. Dengan adanya tiga skenario yang berbeda maka akan menghasilkan tiga nilaiintrinsik yang berbeda pula. Dari ketiga nilai tersebut, bisa diperoleh satu nilai yangdiharapkan per lembar saham (expected value per share) dengan memberikanprobabilitas kejadian pada masing-masing skenario di atas. Nilai intrinsik saham perusahaan ini kemudian dibandingkan dengan hargapasar saham perusahaan pada tanggal penilaian yaitu pada akhir tahun 2001 untukmengetahul apakah saham perusahaan di pasar overvalued atau undervalued. Danhasil perbandingan ternyata saham perusahaan di pasar Mengalami undervalued.Hal yang perlu diingat adalah dalaim proses penilaían perusahaan ini adalahasumsi yang digunakan adalah berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuanganperusahaan yang terdaftar di J3ursa Efek Jakarta. Pemilihan dan penggunaan asumsiyang berbeda dan karya akhir ini akan menghasilkan nilal intrinsik yang berbedapula."

"Penelitian ini bertujuan mengupas lebih dalam mengenai industri Securities Crowdfunding (SCF) dengan menemukan pilar-pilar penopang lainnya yang dapat mendukung platform SCF memaksimalkan layanannya untuk menyediakan pendanaan keuangan bagi UMKM di Indonesia serta alur praktik bisnis SCF khususnya di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah Pendekatan Multikasus Kualitatif (Qualitative Multicase Approach) dimana dapat dinyatakan dalam 2 proposisi, yaitu proposisi pertama adalah pilar-pilar penopang dalam industri SCF di Indonesia akan lebih banyak dibandingkan dengan negara lainnya karena SCF di Indonesia menjadi bagian dari industri pasar modal dimana di Indonesia industri ini sangat perlu diatur dan diawasi secara ketat (highly regulated) dan proposisi kedua adalah, alur bisnis SCF dalam pendanaan UMKM dalam praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya lebih kompleks karena banyak pilar yang terlibat sehingga proses bisnisnya semakin detail karena adanya hubungan saling ketergantungan satu sama lain dengan tujuan melindungi risiko atas investasi yang mungkin dialami oleh investor. Studi ini memiliki implikasi praktis, dimana kita bisa melihat lebih mendalam industri SCF dan bagaimana praktiknya di Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya agar kita sebagai masyarakat Indonesia bisa turut serta berkontribusi dalam memajukan industri SCF di Indonesia. Penelitian ini juga membawa keterbaharuan karena selain menjelaskan pilar-pilar selain 3 pilar utama yang menopang berjalannya proses pendanaan SCF terhadap UMKM dan alur bisnis pendanaan SCF yang terjadi di Indonesia, juga membahas tentang mitigasi risiko investor di industri SCF.

---

This research aims to delve deeper into the Securities Crowdfunding (SCF) industry by finding other supporting pillars that can support the SCF platform to maximize its services in providing financial funding for MSMEs in Indonesia and the business practices of SCF, especially in Indonesia. The methodology used is a Qualitative Multicase Approach, which can be stated in 2 propositions, which the first proposition is the supporting pillars in the SCF in Indonesia will be more compared to other countries because SCF in Indonesia is part of the capital market industry where this industry needs to be highly regulated and supervised in Indonesia. The second proposition is, the SCF business flow in practice in Indonesia compared to other countries more complex because many pillars are involved that makes the business processes are increasingly detail because of the interdependence relationship each other in protecting the risks of investment that may be experienced by investors. This study has practical implications, where we can see depper the SCF industry and how it is practiced in Indonesia compared to other countries so that we as the Indonesian community can contribute to advancing the SCF industry in Indonesia. This study also brings novelty because besides explaining about the other pillars exclude the 3 main pillars that support SCF funding process for MSMEs and its business flow that occurs in Indonesia, but it also discusses about risk mitigation in the SCF industry.

"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian pelaksanaan Review laporan keuangan oleh Inspektorat Jenderal dengan Standar Review, mengidentifikasi kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan Review, serta merumuskan upaya-upaya meningkatkan kualitas review. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa review yang dilakukan Itjen telah berpedoman pada Standar Review, namun masih terdapat kelemahan di setiap tahapannya. Hasil identifikasi terhadap hambatan internal organisasi paling utama adalah kompetensi pereviu yang belum merata, belum dilaksanakannya review pada tingkat Satuan Kerja, serta belum adanya pedoman kegiatan review. Hambatan dari luar organisasi adalah kurangnya komitmen pimpinan, kompetensi pegawai pengelola keuangan di tingkat satker, dan manajemen waktu unit penyusun laporan keuangan. Upaya-upaya untuk mengatasinya, yaitu dengan meningkatkan kompetensi pereviu melalui pelatihan, menyusun pedoman khusus pelaksanaan review, meningkatkan komitmen pimpinan, serta meningkatkan kompetensi petugas Satker.

---

ABSTRACT

The aim of this study is to analyze the conformity of the review of financial statement by Inspectorate General IG with Review Standards, identify some constrains that affecting the practice, and formulate the attempts that improve the quality of the review. This research is a descriptive qualitative with case study approach. This research concludes that the review of financial statement done by IG has been actually grounded in Standard, although there are several weaknesses in each stage. The main identifications of internal constraints are the uneven competence of reviewers, the delay of reviewing activities in the level of Satker, and the absence of guidance for reviewing activities. The constraints from outside organization are the lack of leaders rsquo commitment, the lack of employees rsquo competences on financial management in the level of Satker, and the time management between each unit of organizers. Some attempts to overcome the constraints, which are by increasing the competence of reviewers through well structured trainings, draw up a guidance for review activities, embedding the leader 39 s rsquo commitment, advancing the competence of employees in every unit. "

"Tesis ini membahas tentang proses pemberdayaan keuangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) sesi Pengelolaan Keuangan. Lokasi penelitian adalah kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui wawancara, observasi, serta studi literatur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberdayaan KPM PKH melalui P2K2 sesi pengelolaan keuangan terdiri dari sesi pengelolaan anggaran keuangan keluarga dan sesi membuat rencana menabung berdampak kepada KPM dapat mengatur keuangan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

---

This thesis discusses the process of financial empowerment for Beneficiary Families (KPM) of the Program Keluarga Harapan (PKH) of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia through the Family Capacity Building Meeting (P2K2) Financial Management session. The research location is Srengseng Sawah sub-district, Jagakarsa District, South Jakarta Administrative City. This research was conducted using qualitative research methods that produce descriptive data. Data collection methods used are through interviews, observation, and literature and documentation studies. The results showed that the process of empowering KPM PKH through P2K2 financial management sessions consisted of a family financial budget management session and a session on making a savings plan that had an impact on KPM being able to manage family finances to meet their family's needs."

"Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh satuan kerja (satker) sebagai alat untuk mendukung implementasi SPAN dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini mencakup tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satker yang telah ada sebelumnya terkait pengelolaan APBN dengan menerapkan konsep single database dan digunakan untuk seluruh transaksi baik pada tingkat entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Aplikasi SAKTI yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan ini mulai diterapkan ke seluruh satuan kerja Kementerian/Lembaga pada tahun 2022, termasuk Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SAKTI dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara berdasarkan teori dari Sirat (2013) yang membahas faktor-faktor penentu keberhasilan suatu e-government. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 10 dari 11 faktor, yaitu dukungan pimpinan; visi, misi, dan tujuan; budaya organisasi; pelatihan; peraturan; kolaborasi; strategi; infrastruktur; keamanan; dan keuangan telah sesuai dengan indikator dalam teori tersebut.

---

The ‘Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi’ or commonly abbreviated as SAKTI is an application used by units as a tool to support the implementation of SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) in financial management. The SAKTI application integrates all existing applications related to APBN management by applying a single database concept and is used for all transactions at both the accounting entity and reporting entity levels. The SAKTI application developed by the Ministry of Finance will begin to be implemented in all Ministry/Agency units in 2022, including the National Civil Service Agency Head Office. Therefore, this research aims to evaluate the implementation of SAKTI in the implementation of financial management at the National Civil Service Agency Head Office based on a research instrument by Sirat (2013) which discusses the factors determining the success of an e-government. This research is qualitative research with a case study design. The approach taken was the method of literature study and interviews with parties directly related to the implementation of the SAKTI application in the implementation of financial management at the Head Office of the National Civil Service Agency. The research results showed that 10 of the 11 factors, namely leadership support; vision, mission and goals; organizational culture; training; regulation; collaboration; strategy; infrastructure; security; and finances are in accordance with the indicators in the research instrument."

"Tulisan ini menyajikan penelitian secara doktrinal terhadap pengelolaan dana desa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagaimana dana Desa Adat Baduy Kanekes. Persoalan yang muncul berupa ketika Desa Adat Baduy Kanekes menolak pemberian dana desa oleh pemerintah pusat, sehingga dana yang sudah diberikan mengendap dalam Rekening Kas Daerah Kabupaten Lebak yang kemudian dimanfaatkan untuk dikelola. Pengelolaan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah, dimana desa merupakan satuan pemerintahan di bawah daerah. Namun sejatinya desa pun memiliki otonominya sendiri yang berdasarkan hak asal usul dan istiadatnya terlebih lagi desa adat. Oleh karenanya, desa mempunyai kewenangan atas pengelolaan keuangannya termasuk dana desa, sehingga pola pertanggungjawaban atas keuangan desa berbeda dengan keuangan daerah secara yuridis maupun administratif. Kendati pun belum ada aspek yuridis untuk memayungi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, aspek pengelolaan dana desa harus dipertanggungjawabkan berdasarkan tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi penyimpangan terhadap keuangan negara dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah itu sendiri. Langkah yang ditempuh dalam pengelolaan tersebut dapat diwadahi diskresi dalam administrasi pemerintahan ataupun beranggapan bahwa pemerintahan desa masih sebagai sub pemerintahan daerah selama belum ada pengakuan secara administratif dari pemerintah pusat.

---

This paper presents doctrinal research on the management of village funds carried out by regional governments such as the Baduy Kanekes Traditional Village funds. The problem that arose was when the Baduy Kanekes Traditional Village refused to provide village funds from the central government, so that the funds that have been given are deposited in the Lebak Regency Regional Cash Account which is then used to be managed. This management is the authority of the regional government based on regional autonomy, where the village is a government unit under the region. However, in reality villages also have their own autonomy based on their rights of origin and tribes, especially traditional villages. Therefore, villages have authority over the management of their finances, including village funds, so that the pattern of accountability for village finances is different from regional finances, both juridically and administratively. Although there is no juridical aspect to cover the management of village funds carried out by the regional government. However, aspects of village fund management must be accounted for based on actions taken by the regional government so that there are no irregularities in state finances by considering the authority of the government itself. The steps taken in management can be accommodated by discretion in government administration or assume that the village government is still a regional sub-government as long as there is no administrative recognition from the central government."