Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

""

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip kerahasian bank di Indonesia dan pelaksanaan prinsip ini dalam kaitanya dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.dan bentuk pengecualian ketika terdapat indikasi Tindak Pidana Pencucian Uang yang berkaitan dengan bank serta fungsi PPATK sebagai salah lembaga yang berfungsi untuk mencegah terjadinya praktik Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai macam bahan bacaan yang terkait dengan judul penelitian seperti buku-buku mengenai tindak pidana pencucian uang, artikel - artikel, jurnal - jurnal, literatur lain sebagai pendukung dan peneliti melakukan wawancara dengan kepada pihak yang dianggap kompeten memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Keberhasilan penerapan Customer Due Diligence (CDD) dan pemenuhan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya pada dasarnya merupakan penentu awal dari keberhasilan penanganan tindak pidana money laundering. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan sangat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh aparat yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK.

---

The purpose of this research is to understand the implementation of confidentiality principle in Indonesian banks and its implementation with respect to money laundering activities and its exception and the function of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK) as a governmental body that enforces prevention of money laundering practice in Indonesia.

The nature of this thesis research is normative-judicial while utilizing an analytical-descriptive approach. The primary data collection method is from bibliographical sources, whilst also utilizing data from secondary sources that include books on money laundering subject, articles, journals other supporting literatures and interviews with sources of sufficient competency on the subject.

Analysis conducted by the author concludes that the successfulness of Customer Due Diligence (CDD) and implementation and fulfilment of suspicious financial transaction reporting by banks and other financial institutions basically functions as a preliminary indicator for the successfulness in tackling money laundering activities. PPATK, as a financial intelligent body is nothing short of being helpful in preventing and combating money laundering activities carried out by the authority officials through report analysis received by PPATK."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."