Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Istilah politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul Republic, dan kemudian muncul buku karya Aristoteles yang berjudul Politica. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dad karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas di dalam kedua buku tetsebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat dan cita-cita yang hendak di capai.'Menurut Debar Noer, politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan suatu macam bentuk susunan masyarakat.2Dalam perkembangan pemikiran Islam, hubungan agama dan politik selalu menjadi topik perbincangan yang menarik. Diskursus tentang politik Islam telah"

"[ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi adanya suatu sistem pemerintahan yang di gulirkanoleh seorang tokoh Syi?ah Ayatullah Khumaini, yang selanjutnya terkonsep dalambentuk sistem yang disebut Wilayah Faqih, yang berbeda dengan sistempemerintahan di negara lain yang menganut sistem pemerintahan Islam sekalipun.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban tentangbagaimana bentuk kongkrit sistem pemerintahan Republik Islam Iran?Sebagai kerangka teori dalam penelitian ini menggunakan teori politik IslamSyi?ah. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.Hasil temuan dalam penelitian ini bahwa pemikiran politik Islam Syi?ah tertuangdalam konstitusi negara dengan berlandaskan teks agama baik dari al-Qur?anmaupun al-Hadist, atau konsep ini juga dikenal dengan sebutan Teo-Demokrasi,walau demikian kekuasaan ada pada rakyat dalam hal partisipasi politik. WilayahFaqih juga mengadopsi sistem trias politica, dimana kekuasaan terbagi dalamtiga lembaga ; Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. Yang menjadi pembeda adalahlandasan pada masing-masing bagian. Dalam sistem Wilayah Faqih terdapatkekuasaan di atas 3 lembaga tersebut, yaitu Rahbar.

---

ABSTRACTThis research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of IranAs a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar, This research is motivated existence of a system of government in the scroll by aShiite leader Ayatollah Khomeini, who subsequently conceptualized in the formof a system called Wilayah Faqih, which is different from the system ofgovernment in other countries that embrace the Islamic government systemthough. Therefore, this study was conducted to seek answers about how theconcrete form system of government of the Islamic Republic of Iran?As a theoretical framework in this study using Shiite Islamic political theory. Andthis study used qualitative research methods.The findings in this study that the Shiite Islamic political thought contained in thestate constitution on the basis of religious texts from both the Koran and al-Hadith, or the concept is also known as Teo-Democracy, however power is in thepeople in terms of political participation. Wilayah Faqih also adopted triaspolitica system, in which power is divided in three institutions; Judiciary,Executive and Legislative. That the difference is the cornerstone on each section.In the system there is power in the Wilayah Faqih on 3 institutions, namelyRahbar]"

"Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW umat Islam terpecah menjadi dua bagian, yaitu: golongan yang berpendapat bahwa pengganti Nabi Muhammad itu dipilih berdasarkan musyawarah. Golongan ini sekarang dikenal dengan golongan Ahlussunnah (Sunni). Dan golongan yang berpendapat bahwa pengganti Nabi Muhammmad itu sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Golongan ini dikenal dengan golongan Syi'ah. Permasalahan tentang siapa pengganti Nabi Muhammad inilah yang telah dikaji dan diteliti untuk mengetahui siapa sebenarnya yang berhak menjadi pemimpin ummat Islam setelah Nabi Muhammad wafat. Golongan Syi'ah berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi pemimpin ummat Islam adalah mereka yang dikenal dengan sebutan Ahlul Bait dan keturunannya. Mereka percaya bahwa Ahlul Bait dan keturunanya itu mendapat ilmu dari Nabi Muham_mad dan memberikan penjelasan dan penjabaran tentang keagamaan untuk ummat Islam seluruhnya. Konsep yang mereka pakai adalah imamah bukan khilafah. Dan sebagai pemegang jabatan imamah itulah adalah seorang Imam (dari ahlul bait dan, keturunannya). Mereka mempercayai imamah itu karena imamah merupakan salah satu prinsip agama golongan Syi'ah."

"On Partai Syarikat Islam Indonesia, an Islamic party in Indonesia."

"Ayatullah Khomeini Iran. Revolusi Iran, yang mencapai pucaknya pada bulan Februari 1979, lelah menghasilkan perubashan yang radikal dalam sistem politik dan bentuk pemerintahan di Iran. Sebelum revolusi tahun 1979, bentuk pemerintahan Iran adalah monarki absolut dengan Shah Pahlevi sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Setelah revolusi tahun 1979, bentuk Republik Islam Iran pun secara resmi disetujui mayoritas (98, 2 %) rakyat Iran melalui referondum yang diadakan pada tanggal 1 April 1979."

"Lahirnya Republik Islam Iran tidak bisa dilepaskan dari peranan besar Ayatullah Imam Khomeini. Imam Khomeini merupakan salah seorang tokoh yang paling penting di balik terjadinya revolusi Iran dan lahirnya negara Republik Islam Iran. Karena peranannya dalam memimpin revolusi Iran itulah, Imam Khomeini diangkat sebagai Rahbar (pemimpin) revolusi Islam. Salah satu gagasan yang paling menonjol dalam pemikiran politik Imam Khomeini adalah idenya tentang Wilayatul Faqih (pemerintahan para faqih) yang pada dasarnya menghendaki agar kepemimpinan pada umumnya, termasuk kepemimpinan politik, harus berada di tangan terpercaya. Pemikiran politik Imam Khomeini mengenai Wilayatul Faqih yang menjadi bagian terpenting dalam struktur politik Republik Islam Iran ini memberikan tekanan pada imam ah yang diartikan sebagai kepemimpinan agama dan politik yang sekaligus disandang oleh faqih.Wilayatul faqih ini merupakan kelanjutan dari doktrin imamah dalam teori politik Syi’ah khususnya Syi’ah Imamiyah. Struktur ini bukan merupakan gagasan yang baru dalam pemikiran kalangan Syi’ah. Imam Khomeini yang kemudian mengembangkan dan mempraktikkan Wilayatul faqih ini ke dalam sistem pemerintahan Iran Modem. Dalam mengumplementasikan gagasannya, Imam Khomeini berhasil menggabungkan struktur pemerintahan agama dengan pranata- pranata demokrasi. Akan tetapi Imam Khomeini memiliki definisi demokrasi yang berbeda dengan demokrasi mumi dan demokrasi liberal. Menurutnya kebebasan demokrasi harus dibatasi dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam. Dalam konsep ini mekanisme keseimbangan dan kesejajaran (check and balance) harus berjalan, meskipun lembaga tersebut berkedudukan di bawah otoritas wali faqih. Menurut Imam Khomeini tanpa pengawasan dari wilayatul faqih, pemerintah akan menjadi despoticSistem pemerintahan Republik Islam Iran dapat diklasifikasikan ke dalam sistem demokrasi yang religius, "Theistic Demokrasi" Moh. Natsir "Islamo- Demokrasi" Nurcholis Madjid, Demokrasi Islam atau apapun yang dilabelkan padanya pada dasarnya adalah sama. Sebagai konsekuensi logis, Implementasi dari struktur demokrasi Islam gagasan Khomeini ini merupakan model dan bentuk pemerintahan alternatif yang dapat menjadi acuan bagi negara-negara Muslim lainnya di masa mendatang. Setelah beijalan selama 30 tahun sistem ini telah banyak mempengaruhi pergerakan-pergerakan Islam di beberapa bagian bumi ini seperti Hizbulloh di Lebanon, Hamas di Palestina, aliansi Utara di Afganistan, FIS di Aljazair dan lainnya.

---

The birth of the Islamic Republic of Iran can not be separated from the role of Ayatollah Imam Khomeini, the spiritual leader of a scholar, and political leaders who are respected in Iran. Imam Khomeini is one of the most important figures behind the Iranian revolution and the birth of the Islamic Republic of Iran. Because of its role in leading the Iranian revolution was, was appointed as the Imam Khomeini Rahbar (leader) of the Islamic revolution. as listed in the Iranian constitution passed in December 1979.

One of the most striking ideas in the political thought of Imam Khomeini was the idea of Wilayatul Faqih (govemance of the faqih), which basically requires that the leadership in general, including political leadership, should be in trusted hands. Political thoughts of Imam Khomeini on Wilayatul Faqih who became the most important part in the political structure of the Islamic Republic of Iran is providing pressure on the Imamate is defined as religious and political leadership are both cairi ed by the faqih.

Wilayatul faqih is a continuation of the doctrine of the Imamate in political theory, especially Shia Imami Shi'ism. This structure is not a new idea in the minds of the Shi'a. Imam Khomeini who larer develop and practice this faqih Wilayatul in Modem Iranian government system.

In applying his ideas, the Imam Khomeini managed to combine religious govemance structure with democratic institutions. However, Imam Khomeini has a different definition of democracy with pure democracy and liberal democracy. According to democratic freedom and liberty should be limited given that must be carried out within the boundaries of Islamic law. Nevertheless it can be said that the concept Wilayatul faqih i s one varian t of democracy. In this concept of balance and alignment mechanisms (checks and balances) to walk, even though these institutions domiciled trustee under the authority of faqih. According to Imam Khomeini without supervision from Wilayatul faqih, the government will be despotic. If the government is not in accordance with the will of God and if the president is elected without landing a faqih, the rule was not valid.

System of the Islamic Republic of Iran can be classified into a religious democratic system, any given term; whether the term "Teo-Democracy" Mawdudi, "Theistic Democracy’1 Moh. Natsir "Islamo-Democracy" Nurcholish Madjid, Islam Democracy or any dilabelkan him basically the same. As a logical consequence, implication of the structure of Khomeini's idea of Islamic democracy is a model and an altemative form of govemance that could be a reference to the Muslim countries more in the future. After running for 30 years this system has much influence Islamic movements in several parts of this carth as Hezbulloh in Lebanon, Hamas in Palestine, Northern alliance in Afghanistan, the FIS in Algeria and others."