Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan mengenai penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang kendala mengenai penerapan diversi terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penerapan diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki kompetensi untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Tangerang. Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian di wilayah Pengadilan Negeri Klas 1 A Tangerang Khusus terhadap perkara narkotika anak pada tahun 2016 terdapat satu perkara narkotika yang dilakukan diversi dengan landasan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan PK Bapas Klas II Serang dan Penasihat Hukum yaitu adanya pembatasan kualifikasi tindak pidana yang dapat dilakukan diversi dalam Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 9 ayat 1 UU SPPA, singkatnya waktu penanganan perkara anak, luas wilayah kerja Bapas, keterbatasan jumlah personil PK Bapas dan kendala mengenai sarana serta prasarana pendukung dalam proses pelaksanaan diversi terhadap perkara narkotika. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut yaitu meningkatkan koordinsi internal dan eksternal antara penyidik, penuntut umum, hakim daan Petugas PK Bapas, membentuk Tim Assesment Terpadu, melakukan sosialisasi mengenai diversi dan hak anak yang berhadapan dengan hukum, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana serta prasarana.

---

This thesis discusses the issue of the application of the diversion of juvenile committing a narcotic crime in the territory of the Tangerang Court Special 1 A, the constraints on the application of the diversion of the narcotic crime committed by children, and the attempts made to overcome the obstacle of the application of the diversion of criminal offenses conducted by children after the enactment of Law Number 11 Year 2012 on Juvenile Justice System UU SPPA and Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Perma Number 4 Year 2014 on Guidelines for Implementation of Diversion in the Juvenile Justice System. The research method used are normative juridical, using the approach of legislation, conceptual approach, case approach, and comparative approach. Methods of data collection are done by research literature study and in depth interviews with resource persons who have competence to answer the problems studied. The location of the study was conducted in the area of Special Court Class A Tangerang. The data obtained from the results of the study were analyzed qualitatively.

The results of this research in Tangerang Court Special Class 1 A on the narcotics cases with juvenile offender in 2016, there is a narcotics case which is done by diversion based on Article 3 Perma Number 4 Year 2014. Obstacles faced by law enforcement officers, Correctional Precaution Officers PK Bapas Class II Serang and Legal Advisor that there is limitation of qualification of criminal acts that diversion can be done in Article 7 paragraph 1 and Article 9 paragraph 1 UU SPPA, short duration on handling juvenile case, the wide of working area of Correctional Hall Bapas, the limited number of personnel of Correctional Precaution Officers PK Bapas, and the obstacles regarding facilities and infrastructure as the supporting system during the process of implementation of the diversion in narcotic cases. Efforts are made to overcome these obstacles improving the internal and external coordination between investigators, prosecutors, judges and Correctional Precaution Officers PK Bapas , forming an Integrated Assessment Team, socialization about diversion and children right on facing conflict with the law, improving the quality of human resources, facilities, and infrastructures."

"Tesis ini tentang Pelaksanaan Diversi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pelaksanaannya dijelaskan dalam Surat Telegram KAPOLRI No. Pol : STR/395/VI/2008 tanggal 9 Juni 2008. Unit PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan memiliki kewajiban dalam melaksanakan diversi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada pelaksanaannya, masih banyak berbagai masalah dalam proses diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum terutama pada anak sebagai pelaku tindak pidana. Adapun permasalahan utama dari penelitian ini adalah Bagaimana implementasi proses diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak di Satuan Reserse Kriminal Polres Metropolitan Jakarta Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan manajerial yuridis. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data, yaitu dengan melakukan pengamatan, pengamatan terlibat, wawancara berpedoman, kajian pustaka, pemeriksaan dokumen dan audio. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa Kepolisian Resort Jakarta Selatan pada umumnya telah menjalankan dengan baik program diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kapolres Metro Jakarta Selatan memiliki program-program dan kebijakan khusus bagi anggotanya dalam pelaksanaan diversi tersebut. Salah satu kebijakannya adalah menekankan kepada anggotanya untuk mengutamakan diversi terhadap pelaku tindak pidana dalam usia anak. Selain itu juga pada penanganan kasus yang melibatkan anak, Polres Metro Jakarta Selatan selalu melakukan kordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kasus tersebut seperti keluarga korban, keluarga pelaku serta organisasi yang eksis terhadap perlindungan dan pendampingan anak. Pada Unit PPA Polres Metro Jakarta Selatan sebagai ujung tombak pelaksanaan diversi, dalam pengambilan keputusan pemberian diversi pada kasus yang melibatkan anak selalu berkordinasi dengan instansi terkait seperti P2TP2A dan KPAI. Selain itu juga Unit PPA Polres Jakarta Selatan aktif dalam program-program yang dilaksanakan rekan kerjanya dalam rangka peningkatan kemampuan anggotanya dalam menangani kasus anak.

---

This thesis on the Implementation of Child Diversion For Dealing With Crime Laws For Actors In Criminal Investigation Unit South Jakarta Metro Police. Diversion regulated in Law Number 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child and its implementation are described in the Letter No. Telegram Chief National Police. Pol: STR/395/VI/2008 dated June 9, 2008. PPA Unit Criminal Investigation Unit South Jakarta Metropolitan Police have a duty to carry out the diversion in accordance with the legislation. In practice, there are still many problems in the process of diversion for children in conflict with the law, especially in children as criminals. The main problem of this research is How the implementation of diversion in the settlement process criminal child Metropolitan Police Criminal Investigation Unit South Jakarta by Act No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Children. In this study, the authors used qualitative methods with juridical managerial approach. The method used for data collection, namely the observation, participant observation, guided interviews, literature review, examination of documents and audio.

From the research conducted, it was found that the South Jakarta Police Resort in general has been running fine diversion programs for children in conflict with the law as a criminal. South Jakarta Metro Police have a program-specific policies and programs for its members in the implementation of the diversion. One of the policies is stressed to its members to give priority to criminal diversion in the age of the child. In addition, the handling of cases involving children, South Jakarta Metro Police always coordinated with related parties and interest in the case such as the family of the victim, offender families and organizations that exist for the protection and assistance of children. In the PPA Unit South Jakarta Metro Police as spearheading the implementation of diversion, the decision granting diversion in cases involving children always coordinate with relevant agencies such as P2TP2A and KPAI. In addition, the South Jakarta Police Unit PPA active in programs conducted colleagues in order to improve the ability of its members in dealing with cases of child."

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 Diversi sebagai peraturan pelaksana Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana dalam tahap pemeriksaan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis bagaimana keadilan restoratif sebagai tujuan pemidanaan yang baru dapat terwujud dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah tersebut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa Peraturan Pemerintah tersebut belum dapat mendorong penuh terwujudnya keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, karena masih terdapat hambatan yang berasal dari kekurangan para penegak hukum dalam memahami dan menerapkan peraturan yang ada, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaksanaan diversi dan minimnya sarana pra-sarana penunjang pelaksanaan diversi di Indonesia. Oleh karena itu dalam penerapannya, Indonesia masih perlu untuk melakukan perbaikan dengan melakukan studi banding dengan negara-negara yang sudah menerapkan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anaknya dan melakukan pelatihan khusus kepada para Penegak Hukum serta memberikan sosialiasi kepada Masyarakat tentang Diversi.

---

This thesis discusses about how the application of The Government Regulation No. 65 2015 about Diversion as the implementing regulation of Act No.11 2012 on the Indonesian Juvenile Criminal Justice System, especially against child offenders in the trial examination stage. This study uses qualitative methods and analyzes how restorative justice as a new punishment goal can be realized by the application of the Government Regulation in the Juvenile Justice System in Indonesia.

The results of this study indicate that such Government Regulation has not been able to fully encourage the realization of restorative justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, because there are still obstacles derived from the shortcomings of law enforcement in understanding and applying the existing rules, lack of understanding of the importance of the implementation of diversion and the lack of facilities pre support infrastructure implementation of Diversion in Indonesia. Therefore, in its implementation, Indonesia still needs to make improvements by conducting comparative studies with countries that have implemented restorative justice in its Juvenile Criminal Justice System and conducting special training to Law Enforcement and providing socialization to the Society on Diversion Programme"

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."