Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menggunakan data randomized control trial (RCT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Indonesia untuk mengkaji apakah program PKH memiliki potensi dampak sampingan bagi rumah tangga pertanian untuk membuat strategi penghidupan yang lebih produktif setelah enam tahun diimplementasikan. Menggunakan alokasi kecamatan yang random sebagai variabel instrumental (IV) untuk menangani non-compliance pada data eksperimental, studi ini mengungkapkan dampak sampingan positif dari program PKH pada rumah tangga pertanian untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih produktif di luar pertanian. Di antara kelompok perlakuan dan kontrol, studi ini menemukan perbedaan hasil sebesar 4,42 poin persentase atau 28 persen secara relatif untuk bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian dan sebesar 4,35 poin persentase atau 23 persen secara relatif untuk memasuki perusahaan non-pertanian (NFE). Hasil ini mirip dengan temuan yang ada dalam literatur. Namun, dampak bekerja di pekerjaan berupah non-pertanian hanya signifikan secara statistik bagi pekerja lepas. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menunjukkan bahwa perbedaan kepemilikan tanah memiliki peran penting dalam strategi penghidupan dan rumah tangga pertanian yang dikepalai laki-laki lebih cenderung mengubah/meragamkan mata pencaharian mereka daripada yang dikepalai perempuan. Efek PKH berdasarkan faktor pendorong menjelaskan bahwa bertempat tinggal di kawasan non industri dan jauh dari kabupaten/pasar bukanlah halangan untuk memasuki NFE. Namun, tinggal di kawasan industri dan dekat kabupaten/pasar menjadi disinsentif bagi rumah tangga pertanian miskin untuk masuk NFE. Secara keseluruhan, studi ini memiliki peran dalam implikasi strategi graduasi untuk meningkatkan efektifitas rancangan dan mekanisme program PKH.

---

This study uses randomized control trial (RCT) data from the Hopeful Family Program (PKH) in Indonesia to examine whether the PKH program has potential sideways impacts for agricultural households to make more productive livelihood strategies after six years of implementation. Using a random assignment at the subdistricts level as an instrumental variable (IV) to deal with non-compliance experimental data, this study reveals positive sideways impacts of the PKH program on agricultural households for securing more productive livelihood outside agriculture. Among treatment and control group this study finds outcome differences by 4.42 percentage points or 28 percent in relative terms for working in non-farm wage employment and by 4.35 percentage points or 23 percent in relative terms for entering non-farm enterprise (NFE). This result is similar to the existing finding in the literature. However, the impact on working in non-farm wage employment only statistically significant for casual worker. The PKH effects based on push factors indicate that the difference in land ownership has an essential role in the livelihood strategy and male-headed agricultural households are more likely to change/diversify their livelihood activities than female-headed agricultural households. The PKH effects based on push factors explain that residing in nonindustrial areas and far from districts/markets is not an obstacle in entering NFE. However, residing in industrial areas and near districts/markets has become a disincentive for poor agricultural households to enter NFE. This study has a role in the implication of graduation strategy to improve the effectiveness of the PKH program design and mechanism."

"Bantuan Langsung Tunai (Cash tranfer subsidy) was targeted to the poor for compensating the fuel price hike in 2005.In Kebumen Regency there was difference for perceptionor understanding and interest of policy actors in the implementation of cash Transfer Subsidy

---

"

"Tesis ini membahas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla ditinjau dari perspektif public choice, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian adalah program Bantuan Langsung Tunai tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Program BLT merupakan program kontraproduktif karena didesain sebagai program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang justru menimbulkan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi. Program ini BLT juga lebih banyak politisnya ketimbang sebagai program pengentasan kemiskinan.

---

This thesis describes a Bantuan Langsung Tunai Program Policy initiated by the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, viewed from the perspective of public choice, by taking a research location in Bekasi City. This study is a descriptive qualitative research design.

The results showed that Bantuan Langsung Tunai program can not eradicate poverty. BLT program is counterproductive program because the compensation program is designed as a fuel price increase which raises the prices of other commodities, thus raise the rate of inflation. Bantuan Langsung Tunai program is also more political than as a poverty alleviation program."

"Tesis ini membahas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, berdasarkan perspesi rumah tangga sasaran selaku masyarakat yang menerima bantuan serta penentuan strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan sebagai ekspert dalam analisis proses hirarki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis Univariat dan AHP (Analyitic Hierarchy Process) sebagai alat analisisnya.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan sebagai sampel yaitu rumah tangga sasaran sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner terutama berdasarkan tujuan kebijakan, sebagian besar masayarakat sudah memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok namun terdapat juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana belum maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar.Dari hasil analisis AHP didapatkan hasil bahwa strategi untuk mengalihkan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan keberlanjutan kebijakan, kemudian alternative terakhir yang dipilih yaitu untuk menghentikan kebijakan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program bantuan langsung tunai, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu dalam merencanakan sebuah kebijakan selain memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasi sebuah kebijakan kiranya dapat menyamakan persepsi antara aparat selaku pelaksana kebijakan dengan persepsi dari masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal.

---

This thesis explains about the performance evaluation of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul, Muara Enim regency. The purpose of this study was to evaluate the performance of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, based perceptions households receiving public assistance as well as determining the policy strategy of the policy implementers as expert in the analysis hierarchy process. The research approach used is quantitative approach with descriptive research using univariate analysis and AHP (Anayitic Hierarchy Process), as a tool of analysis.Based on the results of the study using the evaluation criteria with a sample policy that is targeted as a community of households that receive the policy result that the performance of direct cash assistance policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, has been running well this is shown from the results of the questionnaire, mainly based on policy objectives, the majority of society has for subsistence use but there are also some people who use the funds to help pay the debt so that the use or not maximum utilization of funds for basic needs.From the results of AHP analysis showed that the strategy to transfer the policy to get the highest priority, followed by sustainability policies, then selected the last alternative is to stop the policy. Government as policy makers need to revise the various shortcomings inherent in direct cash assistance program, which conducted the evaluation would not only be a mere formality, but really became a recommendation in the next policy-making and can actually record the real problems that occur in the field. Also in the planning of a policy other than taking into account the various constraints that may arise in the implementation of a policy would be to equate the perception among officers as policy implementers with the perception of society as an object of a policy so that performance can be achieved with the optimal policy."