Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Law is frequently illustrated as something inconvenient and tends to perceive as contra productive against business principles which rely on speed and accuracy. But business requires legal assurance. regulation or law deriving from the Act or bearing as contractual consequence will be a compass for businessmen in running secure business and safe. Legal advice or legal opinion in business activities have been grounded by laws consist of prevailing rules and arrangement of existing transaction, also how to bind agreement reached by contract or into a comprehensive agreement which will give optimum protection for every business actor."

"Subprime mortage crisis happened in the united states had effected many parties. Index of shares traded in the U.S Stock exchanges dropped significantly, followed by default in credit granted in the housing sector, and decreased in value of Aset Back Securities in the financial market...."

"Legal studies on e-commerce transaction by normative juridical approach and by the used of primary and secondary legal material have found that firstly, law prevailing on the transaction refers basically to a choice of law agreed by parties or, secondly, if it is not, the choice of law may refer to a point-link which addresses to an extraordinary achievement of parti which trully having characteristic as Rome Convention. The Act of Information and Electronic Transaction No. 11 year 2008 stated that if parties do not make choice of law in International Electronic Transaction then the applicable law shall be referred to Private International Law. However, the e-commerce transaction is across border, the question is: whether the principles of Private International Law shall be applicable into national law system of any state without the need of harmonization to the related national law system?"

"Negara-negara berkembang dewasa ini semakin sering memanfaatkan instrument-instrumen seperti harga dan persaingan, untuk meningkatkan dinamika pembangunan di negara masing-masing. Suatu undang-undang antimonopoli yang secara efektif melindungi persaingan usaha juga merupakan persyaratan hukum bagi terwujudnya persaingan yang sehat di bidang ekonomi, dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada tangal 5 Maret 2000. Undang-undang tersebut sangat dibutuhkan dalam suatu negara termasuk Indonesia karena bila terjadi persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli pada suatu pasar, dapat membawa dampak buruk kepada kepentingan umum. Salah satu persaingan usaha tidak sehat itu adalah perjanjian penetapan harga yang dikategorikan sebagai salah satu perjanjian yang dilarang dan diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan Komisi yang ditugaskan oleh undang-undang salah satunya untuk membuktikan adanya perjanjian penetapan harga pada setiap perkara yang dilaporkan maupun atas inisiatif KPPU sendiri untuk memeriksa apabila ada indikasi perjanjian penetapan harga antar pelaku usaha. Pada penelitian ini penulis membatasi terhadap 3 putusan KPPU tentang perjanjian penetapan harga. Dalam perkara-perkara perjanjian penetapan harga tersebut, ada perjanjian yang bersifat horizontal dan vertikal. Dalam suatu perkara tersebut ada juga peran pemerintah dalam menetpkan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan melakukan kajian tentang perjanjian penetapan harga, diharapkan dapat diketahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjanjian penetapan harga tersebut, dan KPPU dapat mengambil manfaat yang dapat digunakan oleh KPPU untuk memutuskan perkara-perkara perjanjian penetapan harga yang ada di Indonesia."

"Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dan terkait langsung dengan pemindahan hak dari pihak yang satu (penjual) ke pihak lainnya (pembeli) sehingga di dalamnya mengandung banyak permasalahan hukum yang cukup beragam. Permasalahan yang diidentifikasi adalah akibat hukum dari perjanjian pengikatan jual bell yang dibatalkan secara sepihak oleh pihak penjual dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/20021PN.JIfT.PST. Berta kesesuaian kaidah-kaidah hukum perjanjian dengan putusan tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan tipe penelitian explanatoris untuk menjelaskan hubungan sebab akibat dengan didukung oleh data yang sudah cukup yang terkait dengan teori-teori hukum dan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perjanjian jual bell dan hibah serta rancangan penelitian Case Study Design untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus dalam putusan pengadilan yang diteliti yang didukung bahan hukum primer, skunder dan tertier. Hasil penelitian melahirkan kesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 321/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. merupakan akibat langsung dari pembatalan sepihak oleh penjual atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli yaitu batalnya perjanjian jual bell, kewajiban bagi penjual untuk membayar ganti kerugian senilai dan ditetapkannya serta Sita Jaminan yang telah dilaksanakan terhadap tanah yang diperkarakan adalah sah dan berharga. Hukuman bagi penjual untuk membayar ganti kerugian kepada pihak pembeli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1249 KUH Perdata yang menyatakan bahwa ganti kerugian hanya diperkenankan sebatas yang ditetapkan dalam perjanjian untuk suatu perjanjian yang di dalamnya ada provisi yang menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

Selling agreement represent deed of most law because often conducted by society and direct related with conveyancing from a side which is one (seller) to other one (buyer) so that in it contain many problems of law which immeasurable enough. Problems identified in thesis are legal consequences from agreement cordage of canceled sales unilaterally by seller in Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Number 3211Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. and also according to contractual law method with the decision.Applicated research is bibliography method with type research explanatory to explain causality pickaback by data which have enough which related to theory punish and positive law enforcement concerning with selling agreement and donation and also device research is Case Study Design to obtain information by totally and integrated which related to case in accurate justice decision which supported by law materials primary, secondary and tretiery.Result of research bear conclusion that mentioned Court Decision of Pengadilan Negeri Jakarta Pusat representing direct effect from one side cancellation by seller to the Agreement Cordage of Sales that is its cancelation of selling agreement, obligation to seller to pay indemnation for the price of and specifying of and also Confiscate Guarantee which have been executed to litigated land as validity and worth decision. Penalization to seller to pay indemnation to buyer have pursuant to Section 1249 KUH Perdata expressing that indemnation only allowed limited to set in agreement to an agreement which in it there is provision determining the amount of indemnation to be paid by the side breaking a promise."

"Skripsi ini menjelaskan tentang dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan cara melakukan pengadaan barang dan jasa atas alat pemindai kartu nir sentuh pada gardu tol otomatis, alat On Board Unit, secara eksklusif. Kerja sama ini dianggap membatasi pilihan konsumen dan menciptakan barrier to entry terhadap pelaku usaha lain. Terhadap permasalahan tersebut, dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh kedua pelaku usaha tersebut lepas dari ketentuan larangan perjanjian eksklusif mengenai penyelenggaraan uang elektronik dalam rangka penyediaan layanan umum pada Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik, serta melanggar larangan perjanjian tertutup (perjanjian pengikatan barang) dan penguasaan pasar dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis describes the anti competition practices commited by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, by holding goods and services procurement on automatic toll gate?s portable smart card reader, On Board Unit, exclusively. This cooperation considered as a consumers choices limitation, also creating a barrier to entry to other sellers. Hence, these issues underlie a qualitative research using descriptive analytical approach.

The research resulting a conclusion that the activities between these two enterprises hasn't violated in exclusive dealing prohibition on public services electronic money application in Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 about Electronic Money, also violated in exclusive dealing prohibition (tying agreement) and market share prohibition prohibition on Law No. 5 / 1999 about Monopolization and Unfair Competition Prohibition."