Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Misi Pemeliharaan Perdamaian mengalami evolusi yang meliputi pendekatan kemanusiaan yang lebih luas, personel wanita semakin meningkat menjadi bagian dari keluarga misi pemeliharaan perdamaian.PBB telah meminta lebih banyak penggelaran female peacekeepers guna memperkuat pendekatan “holistik” secara keseluruhan terhadap operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB saat ini.Banyak yang harus dilakukan dalam mengintegrasikan lebih banyak female peacekeepers kedalam misi-misi PBB. Lebih banyak female peacekeepers yang terlatih akan menjadi aset bagi masa depan operasi-operasi pemeliharaan perdamaian.Pada bulan Oktober 2000 Dewan Keamanan PBB telah menetapkan Resolusi 1325 mengenai Wanita, Perdamaian dan Keamanan. Resolusi tersebut dipandang sebagai resolusi landmark dimana pertama kali, Dewan Keamanan mengakui kontribusi wanita selama dan pasca konflik. Sejak ditetapkannya Resolusi 1325 tersebut, perhatian terhadap perspektif gender dalam agenda perdamaian internasional telah jelas ditempatkan dalam kerangka keamanan dan perdamaian yang lebih luas. Artikel ini menjelaskan peningkatan kontribusi jumlah personel female peacekeepers Indonesia pada periode 2009-2016 dan membahas mengapa Indonesia perlu mendukung dan mempertimbangkan mengirimkan lebih banyak female peacekeepers dalam operasi-operasi pemeliharaan perdamaian PBB."

"Indonesia merupakan negara yang cukup lambat dalam merespons seruan PBB untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam seluruh proses perdamaian, termasuk dalam operasi pemeliharaan perdamaian. Indonesia membutuhkan waktu tujuh tahun untuk merespons seruan tersebut dengan melakukan pengiriman penjaga perdamaian perempuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi di tingkat nasional juga membuat pengiriman personel perempuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam jumlah yang relatif minim. Kendati demikian, pengiriman penjaga perdamaian perempuan Indonesia mengalami lonjakan peningkatan pada tahun 2015-2021. Lonjakan pengiriman yang terjadi pada tahun 2019 bahkan berhasil membuat Indonesia menduduki peringkat delapan besar negara pengirim penjaga perdamaian perempuan terbanyak di dunia. Menanggapi fenomena tersebut, penelitian ini mempertanyakan mengapa Indonesia meningkatkan pengiriman penjaga perdamaian perempuannya pada tahun 2015-2021. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan luar negeri yang turut berusaha mengidentifikasi hubungan antara konsepsi peran nasional dengan kebijakan peningkatan yang diambil. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan tersebut merupakan wujud performa peran dari konsepsi peran nasional yang ditampilkan secara dominan oleh Indonesia, yakni konsepsi peran penjaga perdamaian. Kendati demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah konteks lain yang turut berkontribusi dalam mewujudkan peningkatan ini, yaitu komitmen peningkatan pengiriman penjaga perdamaian perempuan yang disampaikan dalam kampanye dan keanggotaan Indonesia di DK PBB, adanya kepentingan birokratik dan dukungan dari aktor-aktor perumus kebijakan pengiriman pasukan Indonesia, dan kehadiran Menteri Luar Negeri yang mampu memberikan dukungan politik yang dibutuhkan untuk merealisasikan kebijakan ini.

---

Indonesia has demonstrated a relatively reluctant response to UN calls in increasing the involvement of women in peacekeeping operations. It took seven years for the country to finally send a number of female peacekeepers as a response to the call. Obstacles found at the nation’s deployment mechanism also prevent the country from sending a great number of female peacekeepers. However, a relatively huge increase in the deployment of Indonesian female peacekeepers was apparent in the year 2015 to 2021. The rising number of female peacekeepers deployed in 2019 has even managed to turn Indonesia as the world’s eight largest female troops/police contributing countries (T/PCCs). Therefore, this study inquires why Indonesia has increased the deployment of its female peacekeepers in 2015 to 2021. To answer this question, this study employs an analytical framework of Foreign Policy Analysis (FPA) which also seeks to trace the relationship between national role conception and the adopted foreign policy. This study finds that the policy of increasing Indonesian female peacekeepers deployment is a form of role performance enacted to Indonesia’s dominant role conception as a defender of peace. However, this research also finds a number of other relevant contexts that have contributed to realizing this policy, namely the commitment to increase Indonesian female peacekeepers deployment as a campaign material and contribution during Indonesia’s non-permanent membership in the UN Security Council, the existence of bureaucratic interests and support from Indonesian troops deployment policy makers, and the presence of a Minister of Foreign Affairs who is able to provide the necessary political support to realize this policy."

"Penelitian bertujuan mengungkap prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diwacanakan dalam berita-berita mengenai rencana tes keperawanan di Indonesia yang muncul di The Jakarta Post versi online. Dalam penelitian ini, ancangan penelitian yang digunakan mengacu pada teori Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough (1993), yang menjelaskan keterkaitan antara wacana dengan konteks sosial. Untuk dapat menemukan prinsip-prinsip kesetaraangender, penelitian ini menggunakan perangkat undang-undang yang berlaku di Indonesia.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dalam berita dengan tema yang sama, The Jakarta Post versi online menunjukkan penolakan terhadap rencana tes keperawanan karena melanggar prinsip kesetaraan gender. Prinsip-prinsip kesetaraan gender yang diungkapkan oleh The Jakarta Post dalam berita yang muncul tahun 2007, 2010, dan 2013 menunjukkan kesesuaian dengan sejumlah prinsip kesetaraan gender yang ditemukan dalam undang-undang.

---

The objective of this paper is to analyze the discourse of basic principles of gender equality in news of plans to conduct virginity tests in Indonesia as reported in The Jakarta Post (online version). In this study, the theory of Critical Discourse Analysis developed by Norman Fairclough (1993), which describes the relationship between discourse and its social context, is be applied as core theory. In order to identify these principles of gender equality, this study draws on existing national laws regarding gender equality.The results of this study reveal that The Jakarta Post (online version) rejects the use of virginity tests on the grounds these would violate principles of gender equality. The principles of gender equality expressed by The Jakarta Post in news articles appearing in 2007, 2010, and 2013 are consistent with principles of gender equality contained in national laws regarding basic principles of equality."

"Penelitian ini membahas ketidaksetaraan gender yang ada dalam tradisi Ala Kachuu di Kirgistan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan representasi ketidaksetaraan gender dalam film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 dan Film Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 dengan teori representasi oleh Stuart Hall dan teori ketidaksetaraan gender oleh Mansour Fakih. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berdasarkan Creswell (2009) dilengkapi dengan teknik sinematografi Mise-en-scène. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam dua film tersebut yang meliputi marginalisasi peran ibu, posisi anak perempuan, stereotip perempuan, beban kerja, subordinasi, dan kekerasan.

---

This research discusses the gender inequality that exists in the Ala Kachuu tradition in Kyrgyzstan. This research aims to reveal the representation of gender inequality in the film Ала Качуу/Ala Kachuu 2018 and Ала Качуу/Ala Kachuu 2020 with representation theory by Stuart Hall and gender inequality theory by Mansour Fakih. The method used in this research is qualitative based on Creswell (2009) complemented with the cinematographic technique Mise-en-scène. The results of the research conclude that there is gender inequality in the two films which includes the marginalization of the mother's role, the position of daughters, women stereotypes, workload, subordination, and violence.

"

"Kesetaraan gender tetap menjadi isu yang persisten di tempat kerja di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Studi ini menggunakan Teori Organisasi Berperspektif Gender Acker untuk menyelidiki praktik kesetaraan gender dan menganalisis dampak gender mainstreaming di Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan 31 peserta yang dipilih melalui purposive sampling pada tahun 2023. Metode kualitatif dipilih untuk menangkap pengalaman dan perspektif karyawan di tempat kerja. Temuan awal menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender hadir di Organisasi Keuangan Pemerintah, dengan perempuan yang kurang diwakili dalam posisi kepemimpinan dan mengalami diskriminasi dan bias berbasis gender dalam aktivitas harian mereka. Temuan mengidentifikasi empat tema penting yang menghambat atau mendukung kesetaraan gender di institusi: (a) Proses Pengorganisasian Berperspektif Gender, (b) Narasi Pekerja Ideal dan Beban Ganda, (c) Norma Gender yang Tersirat dan (d) Praktik Pelaksanaan Pekerjaan, serta persepsi pegawai terhadap dan Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Studi ini menunjukkan nilai penggunaan Teori Organisasi Berperspektif Gender Joan Acker untuk memahami sifat berperspektif gender Organisasi Keuangan Pemerintah Indonesia sebagai tempat kerja dan menyoroti kebutuhan penelitian yang berkelanjutan untuk mempromosikan kesetaraan gender di organisasi pemerintah.

---

Gender equality is a critical issue in organizations worldwide, and understanding its dynamics within specific contexts is essential for promoting inclusive and equitable workplaces. The study used Acker's Theory of Gendered Organizations to investigate the practice of gender equality and to analyze the impact of gender mainstreaming in the Indonesian Ministry of Finance (MoF), a significant government institution responsible for shaping economic policies and financial decision-making in the country. The data was collected through interviews with 31 participants that were selected through purposeful sampling in 2023. The qualitative method chosen to capture the experiences and perspectives of employees in the workplace. The findings identify four critical themes that either hinder or support gender equality within institutions: The finding identifies four important themes that either hinder or support gender equality in institutions: (a) Gender-Perspective Organizational Processes, (b) Ideal Worker Narratives and Double Burden, (c) Implicit Gender Norms, and (d) Workplace Organizational Logic, as well as employees' perceptions of and the Implementation of Gender Mainstreaming (PUG). This study demonstrates the value of using Joan Acker's Gendered Organization theory to understand the gendered nature of the institution as a workplace. It highlights the need for ongoing research to promote gender equality in government organizations."

"Rasa iri dijelaskan oleh Smith & Kim (2007), merupakan sebuah emosi yang dapat mendorong seseorang menuntut kesetaraan. Studi lainnya dari Harris & Henniger (2013), menemukan hasil bahwa semakin tinggi rasa iri maka semakin liberal seseorang. Berdasarkan dua penelitian tersebut penelitian ini memilih ideologi feminisme yang memperjuangkan isu kesetaraan gender secara global. Feminisme merupakan sebuah ideologi liberal yang memperjuangkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa ahli menjelaskan bahwa perempuan memiliki status yang lebih rendah dibanding laki-laki. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari rasa iri terhadap status sosial laki-laki pada dukungan feminisme perempuan. Penelitian ini merupakan studi eksperimen online dengan kelompok kontrol dan eksperimen. Pada kelompok eksperimen, partisipan diberikan paparan statistik partisipasi kerja laki-laki dan perempuan kemudian membaca teks skenario di lingkup dunia kerja. Kelompok kontrol hanya membaca teks skenario tanpa diberikan teks statistik. Hasil yang ditemukan rasa iri tidak dapat memprediksi dukungan terhadap nilai feminisme dengan peran mediasi dari psychological entitlement.

---

Envy explained by Smith & Kim (2007), is an emotion that can drive someone to demand equality. Another study from Harris & Henniger (2013) found that the higher the envy, the more liberal a person was. Based on these two studies, this study chooses feminism ideology which advocates the issue of gender equality globally. Feminism is a liberal ideology that fights for equality between women and men. Some experts explain that women have lower status than men. This study aims to look at the effect of envy on men's social status on the support of women's feminism. This research is an online experimental study with control and experimental groups. In the experimental group, participants were given exposure to statistics of work participation of men and women then read the text of the scenario in the world of work. The control group only reads the scenario text without being given a statistical text. The results found that envy cannot predict support for the value of feminism with the mediating role of psychological entitlement.

"

"Yves Saint Laurent adalah salah satu rumah mode Prancis, yang berdiri pada 1961 dalam kurun waktu periode tiga puluh tahun kejayaan Prancis atau yang disebut dengan Le trente glorieuses (1945-1975). Seiring kemajuan perekonomian Prancis pada zaman itu, hal lain pun secara tidak langsung terkena dampaknya, salah satunya ialah timbul gerakan revolusi seksual serta isu-isu kesetaraan gender. Dalam artikel ini, penulis akan mengkaji perubahan konstruksi gender selama kurun waktu tersebut melalui mode, khususnya model desain koleksi haute couture Yves Saint Laurent. Penelitian ini akan memakai metode kualitatif Creswell (2013), konsep gender Butler (1990), serta teori Dekonstruksi Derrida (1967). Ketiganya akan dipakai untuk menganalisis korpus koleksi gambar pakaian haute couture Yves Saint Laurent di situs collection.museeyslparis.com, dengan tambahan referensi artikel How Yves Saint Laurent changed fashion oleh Healy (2015) melalui situs dazeddigital.com dan artikel Le Smoking Forever dalam situs wmagazine.com oleh Petrarca (2015). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat makna gender yang terdekonstruksi melalui model pakaian haute couture Yves Saint Laurent. Temuan ini diikuti dengan dua makna penting tentang gender yang juga sesuai dengan konsep gender Butler (1990) melalui ketiga sampel desain yang dianalisis, bahwa: 1). gender adalah sebuah spektrum (eksistensinya dalam diri seseorang tidak dapat diketagorikan hanya dalam satu atau dua definisi), 2). gender adalah sesuatu yang akan selalu berubah dan bertransformasi sesuai perkembangan zaman. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa desain haute couture Yves Saint Laurent visioner dan relevan terhadap isu sosial di masa yang akan datang.

---

Yves Saint Laurent is a French fashion house, which was founded in 1961 during the thirty- year period of the French heyday or what is called Le trente Gglorieuses (1945-1975). Along with the progress of the French economy at that time, other things were also indirectly affected, one of which was the emergence of the sexual revolution movement and issues of gender equality. In this article, the author will examine changes in the construction of gender during this period through fashion, especially Yves Saint Laurent's haute couture collection designs. This research will use Creswell's qualitative method (2013), Butler's gender concept (1990), and Derrida's Deconstruction theory (1967). All three will be used to analyze the corpus of Yves Saint Laurent's haute couture clothing image collection on the website collection.museeyslparis.com, with additional references to the article How Yves Saint Laurent changed fashion by Healy (2015) via the dazeddigital.com website and the article Le Smoking Forever on the wmagazine.com by Petrarca (2015). The results of the study show that gender meaning is proven to be deconstructed through Yves Saint Laurent's haute couture clothing model. This finding is followed by two important meanings about gender which are also following Butler's (1990) concept of gender through the three sample designs analyzed, that: 1). gender is a spectrum (its existence in a person cannot be categorized in only one or two definitions), 2). Gender is something that will always change and transform according to the times. This also shows that Yves Saint Laurent's haute couture designs are visionary and relevant to social issues in the future."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan penting dalam proses legislasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, DPRD DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia memiliki fungsi kontrol dan legislasi yang esensial, terutama dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab masalah masyarakat. Meskipun terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di DPRD DKI Jakarta pada periode 2019-2024 sebesar 4% dari periode sebelumnya, efektivitas mereka dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak- hak perempuan masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan eksternal yang dihadapi oleh perempuan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dalam memperjuangkan kepentingan perempuan melalui fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan teori representasi politik oleh Sarah Childs, yang menyoroti pentingnya representasi substantif selain representasi deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kehadiran fisik perempuan dalam DPRD tidak cukup untuk menjamin pengakomodasian kepentingan perempuan dalam kebijakan daerah. Melalui wawancara dengan tiga anggota legislatif perempuan DPRD DKI Jakarta, peneliti mengidentifikasi tiga hambatan utama: ego sektoralisme, stereotip gender, dan prioritas kebijakan eksekutif yang tidak selalu sejalan dengan agenda legislasi mengenai isu- isu perempuan. Temuan ini menjelaskan relevansi teori representasi politik, khususnya dalam konteks representasi substantif. Selain itu, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor eksternal menjadi hambatan perempuan anggota DPRD DKI Jakarta dalam menjalankan fungsi legislasi.

---

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a crucial role in the legislative process at the provincial and district/city levels. In this context, the DPRD of DKI Jakarta, as the capital of Indonesia, holds essential control and legislative functions, particularly in creating Regional Regulations (Perda) that address societal issues. Although there has been a 4% increase in women's representation in the DPRD DKI Jakarta for the 2019-2024 period compared to the previous term, their effectiveness in promoting policies supporting women's rights remains limited. This study aims to identify the external barriers faced by female members of the DPRD DKI Jakarta during the 2019-2024 period in advocating for women's interests through legislative functions. The research employs a qualitative method, collecting both primary and secondary data. Based on Sarah Childs' theory of political representation, which highlights the importance of substantive representation in addition to descriptive representation, this study finds that the physical presence of women in the DPRD is not sufficient to ensure the accommodation of women's interests in regional policies. Through interviews with three female legislative members of the DPRD DKI Jakarta, the researcher identified three main barriers: sectoral egoism, gender stereotypes, and executive policy priorities that do not always align with legislative agendas on women's issues. These findings underscore the relevance of political representation theory, particularly in the context of substantive representation. Additionally, this study illustrates that external factors pose obstacles for female members of the DPRD DKI Jakarta in performing their legislative functions."

"Kesetaraan gender dapat meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia, terutama dalam pendapatan. Dengan menggunakan model mikrosimulasi INDOMOD, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kebijakan fiskal dalam mengurangi ketimpangan pendapatan gender. Data bersumber dari Susenas Maret 2019 dan studi ini fokus pada pajak penghasilan, PKH, BPNT, dan PIP. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan yang paling tepat adalah melalui PKH dan BPNT. Sedangkan pajak penghasilan untuk tingkat pendapatan atas hampir tidak berpengaruh, dan untuk tingkat pendapatan yang rendah, meskipun dapat mengurangi ketimpangan pendapatan gender, namun meningkatkan ketimpangan pendapatan secara keseluruhan.

---

Gender equality can increase women’s economic participation and promote economic growth. However, there is inequality between men and women in Indonesia, especially in income. Using the microsimulation INDOMOD model, this study aims to determine the role of fiscal policy in reducing gender income inequality. The data is sourced from the March 2019 Susenas and this study focus on income tax, PKH, BPNT, and PIP. The estimation results show that the most appropriate policy are through PKH and BPNT. Meanwhile, income taxes for upper income levels have almost no effect, and for lower income levels, although it can reduce gender income inequality, it will increase income inequality.

"