Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Secara umum, geostrategi merupakan arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara, memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward-looking, serta menggabungkan pertimbangan strategi (peran militer) dan geopolitik. Sementara itu, konsepsi Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh Lemhannas lebih bersifat pertahanan diri (defensif), less millitaristic, inward-looking, serta berasas kesejahteraan dan keamanan. Studi ini bertujuan untuk menguji kebenaran konsepsi Ketahanan Nasional sebagai geostrategi Indonesia secara epistemologis. Untuk melakukan penelitian, digunakan metode kualitatif interpretif fenomenologi deduktif. Uji kebenaran dengan falsifikasi Popper untuk mengumpulkan bukti pada perifer mana geostrategi berlaku/tidak berlaku, bukan untuk menolak konsepsi Ketahanan Nasional. Data yang dibutuhkan yaitu konsepsi Ketahanan Nasional dan epistemologi geostrategi yang menjelaskan keilmuan geostrategi dalam sebuah hierarki sistematis. Data-data bersumber dari dokumen sejarah dan dokumen ilmiah serta hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil pengujian bahwa konsepsi Ketahanan Nasional di luar perifer geostrategi, meskipun ditemukan bukti yang menunjukkan keberlakuan geostrategi. Bukti yang menunjukkan ketidakberlakuan geostrategi: (1) tidak memberikan penekanan pada strategi (militer); (2) tidak menunjukkan perencanaan strategi, upaya politik/diplomasi, atau upaya militer; (3) tidak aktif memengaruhi politik-strategi kawasan; (4) perubahan terjadi dalam jangka waktu lama; dan (5) defensif mengutamakan sikap konsultasi dan kerja sama. Bukti yang menunjukkan keberlakuan geostrategi: (1) merumuskan Tujuan Nasional; dan (2) mempertimbangkan kondisi dan konstelasi geografi wilayah dan geopolitik."

"Penelitian ini membahas tentang kebijakan ruang angkasa India. Sejak diinisiasi pada tahun1962, kebijakan ruang angkasa India ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemanfaatan teknologi di bidang komunikasi, meteorologi dan penginderaan jauh. Akan tetapi, sejak memasuki abad ke-21, orientasi kebijakan ruang angkasa India bergeser menjadi bersifat lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer. Dengan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini digunakan konsep Geopolitical Vision yang dikemukakan oleh Gertjan Dijkink untuk menjelaskan pelaksanaan kebijakan ruang angkasa India setelah pengesahan Chandrayaan-1 pada tahun 2003. Melalui empat indikator di dalam konsep tersebut, yaitu territorial borders, geopolitical code, national missions dan impersonal forces, penelitian ini menjelaskan pertimbangan apa yang diambil pemerintah India untuk menentukan orientasi kebijakan ruang angkasa India pascapengesahan misi Chandrayaan-1 tahun 2003. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan orientasi kebijakan ruang angkasa India yang menjadi lebih eksploratif dan dekat dengan kepentingan militer diawali oleh konflik dengan Pakistan dalam Perang Kargil tahun 1999, dan berikutnya dipicu pula oleh perkembangan kebijakan ruang angkasa Tiongkok, keinginan India untuk menjadi space power serta perubahan pola kebijakan ruang angkasa global.

---

This research discusses the Indian space policy. Since it was initiated in 1962, Indian space policy was aimed to improve the welfare of the community, through the use of technology in the fields of communication, meteorology and also remote sensing. However, since entering the 21st century, the orientation of Indian space policy has shifted to become more exploratory and closer to the military interests. With a qualitative approach, in this study the concept of Geopolitical Vision proposed by Gertjan Dijkink was used to explain the implementation of Indian space policy after the ratification of Chandrayaan-1 in 2003. Through the four indicators in the concept, namely territorial borders, geopolitical code, national missions and impersonal forces, this study explains what considerations the Indian government took to determine the orientation of Indian space policy after the enactment of the Chandrayaan-1 mission in 2003. This study finds that changes in the orientation of Indian space policy which became more explorative and closer to military interests were preceded

by conflict with Pakistan in the 1999 Kargil War, and subsequently triggered by the development of China`s space policy, India's desire to become space power and changes in global space policy patterns."

"Penelitian ini mengkaji pertimbangan Jepang dalam membangun kemitraan strategis dengan India melalui India-Japan Strategic and Global Partnership. Analisis dilakukan dengan menggunakan kajian geopolitik dan geostrategi melalui metode kualitatif. Posisi geografi India yang bersinggungan dengan jalur pengiriman energi ke Jepang, seperti Selat Malaka, Laut China Selatan dan Samudera Hindia menjadi pertimbangan geostrategi Jepang. Selain itu, India telah berkembang cukup pesat di kawasan baik secara ekonomi, politik dan militer.Penulis juga berargumen bahwa Jepang dan India memiliki persepsi yang sama terkait kehadiran China di kawasan sebagai sebuah ancaman. Penelitian menemukan bahwa kebijakan 'Look East' India dan peningkatan kapabilitas angkatan laut menjadi pertimbangan geopolitik Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peningkatan hubungan dengan India disebabkan oleh kebutuhan Jepang akan akses sumber daya alam khususnya energi. Situasi ini menunjukkan bahwa geopolitik dan geostrategi menjadi faktor pertimbangan yang penting bagi Jepang dalam membangun kemitraan straregis dengan India melalui India-Japan Strategis dan Global Partnership.

---

This research examines the decision of Japan to build strategic partnership with India through ldquo India Japan Strategic and Global Partnership'. The analysis were employ geopolitics and geostrategy study through qualitative methods. In this research, the author will analyze the consideration of Japan choose India as a partner in the region by using the study of geopolitics and geostrategy. This study employs qualitative method to collect and analysis the data. India geographic position that intersects with strategic lines for delivery energy to Japan, such as the Strait of Malacca, South China Sea and the Indian Ocean become Japan geostrategy consideration. In addition India has developed quite rapidly in the region like economic, political and military.The author also argues that Japan and India have the same perception related to the presence of China in the region as a threat. This research found that the India Look East policy and the increasing capability of India navy become Japan Geopolitics consideration. Therefore, it can be said that improved relations with India due to the need of Japan access to natural resources, especially energy. This situation shows that geopolitic and geostrategy are important consideration for Japan to strategic partnership with India through ldquo India Japan Strategic and Global Partnership'."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat hubungan antara geopolitik dan Buku Putih Pertahanan Indonesia BPPI . Pada tingkat internasional, BPPI berperan untuk meningkatkan transparansi dan membangun saling percaya Confidence Building Measures/CBMs antar negara. Pada tingkat nasional, BPPI berperan sebagai panduan penyelenggaraan pertahanan dan pembangunan kapabilitas pertahanan negara. Dalam perkembangannya, BPPI 1995-2015 nampak tidak sepenuhnya mencerminkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan. Tesis ini mempertanyakan mengapa geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah pendekatan geopolitik dan teori pembuatan kebijakan pertahanan. Pendekatan geopolitik digunakan untuk menganalisis ketidaksesuaian aspek-aspek geopolitik Indonesa sebagai negara kepulauan dalam BPPI. Teori pembuatan kebijakan pertahanan digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dan proses pembuatan BPPI. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. BPPI 1995-2015 merupakan data primer yang akan dianalisis, dan didukung dengan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan tidak tercermin dalam BPPI disebabkan karena pengaruh aktor dan kondisi politik domestik pada proses perumusannya. Cara pandang Menteri Pertahanan sebagai aktor utama dalam proses pembuatan BPPI menentukan tercermin atau tidaknya geopolitik Indonesia. Selain itu, kondisi politik domestik yang membuka peluang dominasi aktor militer, terutama AD, dalam pembuatan kebijakan pertahanan menyebabkan geopolitik Indonesia sebagai negara kepulauan menjadi terabaikan.

---

ABSTRACTThis thesis aims to capture the relations between geopolitics and Indonesia rsquo s Defense White Paper DWP . On international level, DWP plays an important role in increasing transparency and confidence building measures CBMs among states. Meanwhile on the national level, the DWP serves as a guideline for developing state rsquo s defense. However, Indonesia rsquo s DWP between 1995 2015 have not fully reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis questions why Indonesia rsquo s DWP have not reflect Indonesian geopolitical interests as an archipelagic country. This thesis employ a geopolitical approach and the theory of the making of defense policy. Geopolitical approach is used in this thesis to analyze Indonesia rsquo s DWP. The theory of the making of defense policy is utilised to identify actors involved in the process of DWP making. Furthermore, this thesis is qualitative study by using case study. Indonesia rsquo s DWPs are the primary data that will be analyzed, supported by interview participant in the development process. This study argues that the perspective of main actors involved in the making of DWP determines whether or not geopolitics of Indonesia as an archipelagic country is reflected by Indonesia rsquo s DWP. In addition, the political environment in which the DWPs have been formulated is also considered in this thesis. As the political environment gives the military, particularly Indonesian Army, opportunities to shape defense policy, it undermines Indonesia rsquo s geopolitical interests in Indonesia rsquo s DWP. "

"Penelitian ini menganalisis bagaimana Rusia memanfaatkan Chechnnya yang merupakan bagian dari Federalismenya sebagai alat dari strategi geopolitik Rusia pada operasi militer ke Ukraina. Pada konflik di Ukraina yang secara geografis tidak jauh dari Chechnya, Rusia menggunakan militer Chechnya sebagai kekuatan tambahan dan psywar pada Operasi Militer ke Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan deskriptif analitis dengan teori pendukung dari Nicholas J. Spykman mengenai geopolitik. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan Chechnya sebagai sebuah alat geopolitik dari kekuatan militer dan etnisitasnya guna mengamankan letak secara geografis pada operasi militer ke Ukraina di tahun 2022.

---

This research analyzes how Russia utilizes Chechnya which is part of its Federalism as a tool of Russia's geopolitical strategy in military operations to Ukraine. In the conflict in Ukraine which is geographically not far from Chechnya, Russia uses the Chechen military as an additional force and psywar in Military Operations to Ukraine. This study uses the research method of literature study and analytical descriptive with supporting theory from Nicholas J. Spykman regarding geopolitics. The hypothesis of this research shows that Russia is using Chechnya as a geopolitical tool from its military strength and ethnicity to secure its geographical position in a military operation against Ukraine in 2022."

"Skripsi ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Berdasarkan analisis peneliti dengan menggunakan teori simbiosis kedaulatan dan keamanan Makinda, penelitian ini menunjukkan bahwa ancaman yang datang di Laut Natuna Utara membuat pemerintah melakukan upaya pencegahan berupa diplomasi, pembuatan peta baru, dan pembangunan pertahanan di daerah perbatasan negara. Upaya pencegahan ancaman ini juga merupakan usaha untuk meningkatkan kedaulatan negara. Hal ini dilakukan untuk mendukung Visi Poros Maritim Dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo yang merupakan arah dari geopolitik Indonesia.

---

This thesis analyzes the efforts made by the government to maintain state sovereignty. This study uses qualitative methods with primary and secondary data. Based on the analysis of researchers using the theory of symbiosis of sovereignty and security of Makinda, this study shows that the threats that came in the North Natuna Sea made the government make prevention efforts in the form of diplomacy, making new maps, and building defense in the border areas of the country. Efforts to prevent this threat are also efforts to increase the country's sovereignty. This is done to support the World Maritime Axis Vision launched by President Joko Widodo which is the direction of Indonesia's geopolitics."