Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan Kota Semarang sebagai kota metropolitan, memiliki luas wilayah 373,67 km2, dengan kualitas infrastruktur perkotaan yang semakin baik menjadi daya tarik urbanisasi timbulnya kawasan kampung kota hingga meliputi 42 titik. Kondisi ini memerlukan penanganan dari berbagai sektor diantaranya aspek perizinan. Permasalahan perizinan disebabkan oleh birokrasi, waktu penyelesaian dan biaya yang murah. Adapun permasalahan kawasan kumuh karena faktor pertambahan penduduk dan urbanisasi akibat migran ke kota sebagai pusat kegiatan ekonomi, juga pembiaran dari pemerintah daerah akibat pengendalian bidang perizinan masih kurang teraplikasikan dengan baik. Metode penelitian secara deskriptif, analisiskualitatif melalui pendekatan metode yuridis empirik atau sociolegal, yaitu kajian peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan reformasi perizinan dalam bentuk pelayanan melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), meliputi 23 jenis. Dampak penerapan reformasi perizinan 68% berpengaruh terhadap pengendalian permukiman kumuh, hal ini dibuktikan dengan penertiban yang dilaksanakan pemerintah Kota Semarang dalam mendukung program pemerintah melalui ketegasan Penertiban bangunan liar, sehingga lokasi kumuh kondisi tahun 2015 berkurang 14% menjadi 28 titik kekumuhan."

"Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah, termasuk juga kewenangan di bidang industri dan perdagangan. Seiring praktek otonomi daerah, muncul fenomena di daerah yaitu semangat pembuatan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menarik pajak daerah ataupun retribusi daerah.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan instrumen kebijakan perizinan di sektor perdagangan yang kini secara penuh diselenggarakan di pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. Pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP di beberapa daerah telah memberatkan pelaku usaha (kondisi ekonomi biaya tinggi), karena disamping harus membayar retribusi, pelaku usaha juga kadangkala dihadapi dengan kegiatan pungutan liar yang berkedok dengan praktek "percaloan". Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota Bekasi, pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk menjalankan usahanya di Kota Bekasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun 2000 hingga tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi. Dasar teori yang dipergunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut adalah kombinasi antara teori yang dikemukakan oleh Mustopadijaja dan Edward III dengan beberapa penyesuaian. Variabel yang dianalisis antara lain: pada dimensi ketepatan kebijakan itu sendiri, konsistensi dan efektifitas pelaksanaannya, komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dan observasi di lapangan, diketemukan bahwa kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung berfungsi sebagai instrumen budgeter dibandingkan dengan fungsi regulasi. Peningkatan jumlah permohonan SIUP dari tahun ke tahun tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk keberhasilan implementasi kebijakan. Peningkatan jumlah permohonan SIUP di Kota Bekasi lebih disebabkan adanya perubahan lingkungan sosial berupa mobilisasi penduduk dari daerah lain serta meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dan perubahan Iingkungan ekonomi. Di samping itu posisi/letak strategis dan kelengkapan sarana dan prasarana seperti jalan, pasar, ruko dan lain sebagainya turut memberikan andil bagi perkembangan sektor perdagangan di Kota Bekasi.Walaupun demikian, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan jumlah permohonan SIUP yakni, pengembalian fungsi perizinan itu sendiri sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa saran bagi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi antara lain peningkatan pelayanan perizinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, penambahan secara kuantitas dan kualitas aparat pelaksana, pemanfaatan jaringan internet sebagai media komunikasi dan informasi kebijakan daerah serta pengawasan vertikal dari pejabat atasan aparat pelaksana guna meminimalisir terjadinya praktek percaloan yang merugikan pelaku usaha.

---

Implementation of Law Number 22 Year 1999 concerned with Local Governance brings consequence delivering of some central authority to Local Government, including also authority in industry and commerce. The practice of regional autonomy emerges phenomenon in the local region, which is spirit of making various regulations with aim to increase regional income (PAD) by collecting regional tax.License of Commerce (SIUP) is an instrument of licensing policy in commercial sector, which nowadays is fully carried out by Local Government (sub-province/municipality). Imposition of retribution in arrangement of SIUP in some area has weighed against business perpetrator (high cost economy), because besides having to pay for retribution, they also facing with illegal charge practice (profiteering). In Bekasi Municipality, imposition of retribution in arrangement of SIUP does not decrease enthusiasm of business perpetrator. This is reflected from the increasing amount of application of SIUP from year 2000 to 2004.The research conducted in order to analyze the implementation of licensing policy in commercial sector in Bekasi Municipality. The basic theory used in analyzing the implementation of the policy is a combination between theory told by Mustopadijaja and Edward III with a few adjustment. The variables analyzed are: at dimension: accuracy of policy itself, consistency and effectiveness of the implementation, communication, resource, and bureaucracy structure.Based on analysis and observation in location, it is concluded that the policy in license of commerce in Bekasi Municipality tends to function more as instrument of budgeter rather as regulation function. The increasing amount of application of SIUP from year to year could not regard as indication of effective implementation policy. It is more caused by social environmental changes (in form of resident mobilization from other area and the increasing of awareness of business perpetrator society) and economic environmental change. Beside that, strategic position and sufficient facilities (such as road, market, etc) have significant role to the growth of commercial sector in Bekasi Municipality.Even though, there are more important matters from simply the increasing of the amount of application of S1UP, which is reversion of licensing function itself as instrument of restoration, monitoring, and controlling. With reference to the mentioned, there are some suggestions to enhance the implementation of license of commerce policy in Bekasi Municipality. They are service enhancing in licensing with orientation to the protection of public interest, increasing government official quantitative and qualitatively, utilization of Internet connection network for communicating and informing the regional policy, and also vertical supervising of high functionary to minimize the profiteering practice which harming business perpetrator."

"Konteks reformasi pelayanan perizinan di Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan yang di butuhkan oleh kegiatan usaha. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Total Percieved Quality yang dikemukakan oleh Gronross (1990). Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara mendalam berdasarkan Accidental Sampling (sebagai teknik penarikan sampel) yang menjadikan masyarakat pemohon izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan termasuk kategori Negatively Confirmed Quality atau "bad quality".

---

The context of Reform of license services at East Jakarta Municipality was conducted by integrating service system to fulfill the needs of business activities. This research is aimed to analyze the service quality of licenses providing towards One Stop Shop Service (OSS) Unit of East Jakarta Municipality using the Total Perceived Quality theory by Gronross (1990). This research uses quantitative approach by using questionnaires and interviews and accidental sampling technique is used to choose samples as respondents. The citizens who had requested permissions for Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) were employed in obtaining and gaining the information needed. This research conclude that service quality of license providing in One Stop Shop Service (OSS) Unit, East Jakarta Municipality was Negatively Confirmed Quality or "bad quality"."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemen pelayanan terpadu (SIMYANDU) terintegrasi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan, sebagai salah satu upaya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan penyelenggaraan layanan perizinan. Namun dalam implementasinya, sistem ini dianggap masih belum baik yang dapat dilihat dari terdapat beberapa permasalahan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Post Positivist yang didasarkan pada teori Implementasi Sistem Informasi oleh James Wetherbe (1989, dalam Whitten dkk) dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Simyandu terintegrasi ini masih ditemui beberapa kendala dari sisi efisiensi output yang tidak paperless, masih maraknya pratik calo, adanya ketidaksinkronan dalam proses mutasi berkas serta kurangnya sosialisasi layanan SMS Centre dan Website kepada masyarakat yang termasuk ke dalam Aplikasi Simyandu untuk mengecek status perizinan.

---

This thesis discusses about Implementation of Application Integrated Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMYANDU) at Badan Pelayanan Terpadu (BP2T) of South Tangerang. The Application is one of the effort to use Information Technology (IT) in order to increase the services. However, the application of this system is not good enough, considering the number of problem that came up in the process.

This research used the Post-Positivist approach, which based on James Wetherbe (1989 in Jeffrey Whiten, 2001) theory of information system implementation, with descriptive designed text and qualitative method through in-depth interview.

The result shows that the application of integrated Simyandu still facing several problems, such as output efficiency, numerous case of calo, the in-synchronizes data digitalization, and also lack of publication of Sms Centre and Web service available in Simyandu Application."

"This thesis aims to discuss the implication of recordation system for copyright license agreement after the new Government Regulation was enacted to fill the legal vacuum occurred from the recordation system of intellectual property rights license agreement. This research uses the normative-juridical approach by using secondary resources supplemented by interviews with the head of Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta and one of the intellectual property rights consultant. The background of the research shows that the new Government Regulation does not simply solve the problems for license agreement recordation, problems that could result to rejection for recordation are still found. By doing the research, the writer consequently provide the scheme for recordation, started by the validity of the agreement, the recordation requirements, and the impacts for license agreement recordation. By the end of this thesis, the writer concludes that regardless the mandatory formality to record the license agreement, the validity of the agreement are governed by contract law. Nevertheless, complying the declarative principle for copyright, whether the copyright is recorded or unrecorded should not hinder the recordation for its license agreement. Lastly, the recordation is necessary when third party is involved in the license agreemen because the law regulates the consequence for unrecorded license agreement vis a vis third party.

---

Skripsi ini bertujuan untuk membahas implikasi dari sistem pencatatan perjanjian lisensi setelah dibuatnya Peraturan Pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi dalam sistem pencatatan perjanjian lisensi hak kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data sekunder ditambah dengan wawancara dengan kepala Subdirektorat Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta dan salah satu konsultan hak kekayaan intelektual. Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah yang baru tidak dengan mudahnya menyelesaikan masalah terkait dengan pencatatan perjanjian lisensi. Permasalahan yang menghasilkan penolakan terhadap pencatatan tersebut masih ditemukan. Dengan melakukan penelitian ini, penulis secara bertahap memberikan skema pencatatan perjanjian lisensi, dimulai dengan keabsahan dari perjanjian itu sendiri, persyaratan pencatatannya,dan dampak dari pencatatan tersebut. Di akhir skripsi ini, penulis menyimpulkan bahwa terlepas dari kewajiban untuk mencatatkan perjanjian lisensi, keabsahan perjanjian tersebuttetap diatur oleh hukum kontrak. Namun demikian, untuk mematuhi prinsip deklratif hak cipta, dicatatkan atau tidak dicatatkannya hak cipta tidak seharusnya menghalangi pencatatan perjanjian lisensinya. Terakhir, pencatatan perjanjian lisensi menjadi penting ketika ada keterlibatan pihak ketiga karena diatur dalam undang-undang mengenai konsekuensi terhadap tidak tercatatnya perjanjian lisensi vis a vis pihak ketiga. "

"Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan hak menguasai atas hutan kepada Pemerintah Cq Departemen Kehutanan untuk mengelota atau mengurus kawasari hutan Negara, sementara Pasat 67 mengakui hak Masyarakat Hukum Adat untuk mengetola atau mengurus hutan adatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16801Menhut-III/2002, tanggal 26 September 2002 KPKS Bukit Harapan diberi Ijin Usaha Perkebunan atas lahan seLuas 23.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Padang Lawas. Namun karena dinilai telah melanggar peruntukan fungsi hutan dari hutan produksi menjadi lahan perkebunan, maka berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 3.419/Menhut-II/2004, tanggal 13 Oktober 2004, Ijin Usaha Perkebunan atas nama KPKS Bukit Harapan dicabut. Dasar hukum sanksi pencabutan Ijin Usaha Perkebunan adalah Pasal 4 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Kehutanan, Gouvernemen Besluit No. 50/1924, dan Kepmenhut No. 9231KptsfUm/1211982, tanggal 27 Desember 1982 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Pencabutan Ijin Usaha Perkebunan tersebut pada akhirnya di bawa ke Pengaditan Tata Usaha Negara. KPKS Bukit Harapan menggugat mengacu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan kebijakan Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan terhadap pengelotaan hutan yang didalamnya terdapat hutan adat dari Masyarakat Hukum Adat di Hutan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sehingga memperoleh gambaran objektif atas pencabutan Ijin Usaha Perkebunan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan membahas, bagaimanakah sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan yang mengatur hutan adat dengan kebijakan pengelotaan hutan produksi, dan bagaimanakah penyelesaian sengketa benturan kepentingan antara Pemerintah Cq. Departemen Kehutanan dengan Masyarakat Hukum Adat terhadap pengelotaan hutan produksi di Kecamatan Padang Lawas Tapanuli Selatan. "

"Musik Pop Korea telah menarik perhatian dari berbagai negara dan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Dance Challenge Musik Pop Korea berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran viral musik ini, bahkan selama masa pandemi. Oleh karena itu, tantangan tarian telah menjadi keharusan bagi para artis Musik Pop Korea saat ini. Dalam penelitian ini, Penulis akan menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keterlibatan perjanjian lisensi hak cipta serta otoritas apa saja yang dimiliki oleh subjek yang terlibat dalam memulai tantangan tarian Musik Pop Korea. Penulis akan menjawab pertanyaan tersebut dengan meneliti hak-hak Artis yang juga bertindak sebagai Pencipta (Author) dan Artis yang hanya bertindak sebagai Pelaku (Performer) dalam memulai tantangan tarian tersebut berdasarkan perspektif hukum hak cipta di Indonesia dan Republik Korea.

---

Korean Pop music has been gathering a lot of attention from all over the countries and rapidly spreading throughout the world. The Korean Pop dance challenge contributed significantly to the viral spread of Korean Pop music even during the pandemic period. Due to that, the dance challenge has become a must for Korean pop artists nowadays. In this research, the Author will answer the research questions which are the involvement of copyright license agreement and what kind of authority the subject involved has to initiate the Korean Pop dance challenge. The author will answer the research by examining the rights of Artist who act also as an Author and Artist who only act as a Performer in initiating the dance challenge in the perspective of Indonesia and the Republic of Korea in the perspective of the copyright law of both countries which are Republic of Korea and Indonesia. "

"Pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan merupakan kewajiban pemerintah agar masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat, efektif, efisien, dan transparant. Pemerintah Kota Depok melalui DPMPTSP menyelenggarakan layanan perizinan berbasis online e-license. Layanan ini mengubah proses yang semula manual menjadi berbasis elektronik. E-License membuat masyarakat dapat mengakses permohonan darimanapun mereka berada melalui website atau aplikasi telepon genggam. Pemohon dapat berinteraksi dengan user dari DPMPTSP dan dapat memantau proses alur layanan melalui aplikasi SiMpok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya layanan e-license, struktur organisasi di lingkungan DPMPTSP mampu beradaptasi dan berupaya memenuhi tuntutan masyarakat. Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, ditemukan kurangnya e-readyness baik dari pegawai dan pengguna dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menggunakan layanan. Selain itu, dalam hal interoperabilitas masih belum terhubung dengan semua instansi yang terkait dengan layanan perizinan. Dalam hal kejelasan tampilan website dinilai sudah cukup jelas, namun perlu adanya simulasi yang ditampilkan di dalam aplikasi agar pengguna tidak merasa kebingungan pada saat mengupload berkas.

---

Licensing service is part of the government's commitment to provideservice as quickly, effectively, efficiently, and transparently as possible to thecitizens. The regional government of Depok, through DPMPTSP One stopintegrated capital investment service agency, provides an online based licensingservice e license. This service is basically an evolution from previously manualbasedservice. The e-license service can be accessed through a website or mobile application. An applicant is able to interact with an officer from DPMPTSP andmonitor the whole process through SiMpok application. This thesis is adescriptive research that utilizes post positivist approach to investigate the case study.

The research shows that in delivering e-license service, DPMPTSP as astructural agency is capable to adapt and meet the community demands. However, there are evidences that show a lack of e readiness from the officers and users dueto limited knowledge and number of facilities to employ the service. In addition, this e-service still does not support interoperability feature that connects to other agencies related to licensing. While the website is deemed to be fairlyaccommodating, the mobile application needs to provide a simulation so that theusers are able to correctly upload their files."

"Pada bulan Juni 2018, Presiden RI melalui Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meluncurkan Online Single Submission yang merupakan pelayanan perizinan berusaha berbasis elektronik dengan konsep pelimpahan wewenang penerbitan dari kementerian dan/atau lembaga terkait perizinan berusaha. Tujuan adanya pemotongan birokrasi pelayanan perizinan berusaha, yakni untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang lebih kondusif. Namun, dengan belum adanya peraturan pelaksana pada setiap kementerian dan/atau lembaga terakait yang melimpahkan wewenangnya, OSS menimbulkan beberapa kendala sehingga memberi ketidakpastian terhadap penanam modal yang memohonkan perizinan terhadap OSS. Penulisan ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip perizinan berusaha untuk penanaman modal di Indonesia dan bagaimana dampak dari penggunaan OSS terhadap kepastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia. Metode penilitan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta wawancara. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa terdapat beberapa prinsip perizinan yang juga tercantum dalam asas-asas penanaman modal dalam regulasi penanaman modal yang berlaku yang belum dapat dipenuhi oleh perizinan yang diterbitkan oleh OSS di mana menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi untuk melakukan perancangan peraturan pelaksana di setiap kementerian dan/atau lembaga terkait.

---

In June 2018, the President of the Republic of Indonesia through Government Regulation No. 24 of 2018 of Electronically Integrated Business License Services, launched the Online Single Submission, which is an electronic-based business licensing service that adopts the concept of issuance authority delegation from the related ministries and/or institutions.

The aim of cutting bureaucracy of licensing services is to realize a better investment climate. However, with the absence of implementing regulations in each related ministries and/or institutions that delegate their issuance authorities, OSS gives a raise on problems which give uncertainty to investors applying for licenses to the OSS.

This paper will discuss how the principles of business licensing for investment in Indonesia and how the impact of OSS on the legal certainty in investment in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative with a qualitative approach and using library materials and interviews.

The conclusion of this paper is that there are several licensing principles that are also manifested in the principles of investment in the applicable investment regulations that have not been fulfilled by licenses issued by OSS which cause legal uncertainty, therefore coordination is needed to design the implementing regulations in each ministry and/or related institution."

"Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat ketahanan energi nasional, upaya strategis pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber energi terbarukan dan menarik investasi. Peraturan perundang-undangan diterbitkan guna menunjukkan keseriusan menarik investor dan memberi kepastian hukum. Aspek perizinan menjadi salah satu fokus utama pengaturan kebijakan tersebut. Panas Bumi sebagai salah satu alternatif investasi energi terbarukan dan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi menjadi dasar penyelenggaraan Panas Bumi dengan pengaturan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ditemukan hambatan terkait implementasi peraturan terkait panas bumi, persyaratan kesepakatan harga sebelum kegiatan eksplorasi dilakukan, dan tidak adanya pengawasan yang menjamin penyelenggaraan panas bumi sesuai dengan tujuan pemerintah. Terkait pengaturan harga, perbedaan pandangan antara nilai keekonomian dan deviasi kesepakatan sulit mendapat titik temu dan memakan waktu, sehingga solusi kebijakan akselerasi diharapkan agar penyelenggaraan Panas Bumi dapat berjalan optimal. Berdasar hal tersebut penelitian ini menganalisis secara kritis mengenai (1) Bagaimana pengaturan pemanfaatan Panas Bumi di Indonesia terkait regulasi perizinan pemanfaatan tidak langsung Panas Bumi berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 pada periode 2014-2019; (2) Bagaimana proses dan hambatan peraturan perundang-undangan perizinan penyelenggaraan Panas Bumi dalam penerapannya di PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai dan PLTP Gunung Lawu? (3) Bagaimana akselerasi penyelenggaraan Panas Bumi yang ideal sesuai amanah pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)? Metode pendekatan yang akan diterapkan dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Secara yuridis, hasil penelitian menunjukkan terdapat benturan regulasi dimana pelaksanaan peraturan perundangan tidak sama dengan pelaksanaannya. Perbedaan antara hukum sebagai produk dan hukum sebagai praktik atau pelaksanaan. Ada keterpisahan dan ketidakselarasan antara hukum sebagai peraturan atau doktrin dengan hukum sebagai praktek konkret. Hal tersebut dapat disebabkan peraturan yang tidak jelas, peraturan yang banyak (over regulasi) namun tidak fokus, dan dapat pula karena kesalahtafsiran dalam penerapan hukum atau kebijakan. Dalam kajian mendalam, ditemukan kejanggalan bahwa regulasi yang lengkap tidak dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, karena adanya kemungkinan perbenturan kepentingan, dan dapat juga karena kurangnya kesadaran dan nilai moral dalam penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu, untuk optimalisasi penyelenggaraan Panas Bumi, maka selain pentingnya sinkronisasi regulasi dan sektor terkait, pentingnya efisiensi atau penyederhanaan perizinan, dan urgensi pengembangan kebijakan akselerasi perizinan penyelenggaraan Panas Bumi, salah satu poin penting adalah adanya konsekuensi moral dalam konsistensi penyusunan dan pelaksanaan hukum dalam menjamin optimalnya penerapan regulasi dalam aktualisasinya. Dengan selarasnya regulasi guna kepastian hukum, melalui penerapan nilai moral guna keadilan penegakan hukum bagi seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan Panas Bumi tidak langsung, maka tujuan kesejahteraan rakyat serta memperkuat ketahanan energi nasional dapat menjadi kenyataan.

---

As an effort to improve the welfare of the people and strengthen national energy security, strategic efforts of the Government of Indonesia is utilizing the resources on renewable energi and attracting investment. Legislation is issued to show the seriousness of investment issue and providing legal certainty. The licensing aspect is one of the main focuses of the policy and regulation. The principle of Geothermal energy as an alternative renewable energy investment and the existence of Law Number 21 of 2014 concerning Geothermal becomes the basis for the implementation of geothermal energy. It divides central and regional authorities and regulates community participation. In its implementation, there were shortcomings related to the terms of the price agreement before the exploration activities could be carried out. The difference views between economic values and agreement deviation is difficult to find and time consuming, so that the acceleration policy solution is expected in order to the operation of geothermal can run optimally. This study, therefore, critically analyzes about 1) How is the regulation of geothermal utilization in Indonesia related to the regulation of permits for indirect use of geothermal based on Law Number 21 of 2014 in the year 2014-2019; 2) What are the processes and obstacles in the regulation of licensing of geothermal management in their application in the PLTP Gunung Talang, PLTP Way Ratai, and PLTP Gunung Lawu?; 3) What is the ideal acceleration of the operation of geothermal energy in accordance with the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution? The method that will be applied in order to address the problems and objectives of the study is normative juridical approach. In legal terms, the result of the study indicate that there are conflicting regulations in which the implementation of laws and regulations is not the same as the implementation. There is a difference between law as a product and the law as practice. There is separation and discrepancy between law as a rule/doctrine and law as a practice. This can be caused by unclear regulations, too many regulations (obesity), unfocused and conflicting interests, and it could be due to lack of awareness and moral values in law enforcement. Therefore, to optimize the operation of geothermal energy, in addition to the importance of synchronizing regulations and related sectors, and the development of geothermal energy licensing acceleration policies, one important point is the moral consequences in the consistency of the scrutinize and implementation of laws in ensuring the optimal application of regulation in their actualization. With the harmonization of regulations for legal certainty, with the application of moral values for fairness of law enforcement, the goal of people‘s welfare and strengthening national energi security can become a reality."