Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKetentuan tentang transfer pricing di Indonesia diatur secara tegas dalam PMK 213/PMK.03/2016. Wajib Pajak yang telah memenuhi threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ketentuan tersebut, diwajibkan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan menyelenggarakan transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia adalah Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan induknya yakni FGDK Corporation Korea Selatan. PT FGD Indonesia memiliki peredaran bruto melebihi 50 miliar Rupiah, maka PT FGD Indonesia wajib untuk menyelenggarakan dokumentasi transfer pricing sesuai yang diamanatkan PMK-213. PT FGD Indonesia memiliki sejumlah transaksi afiliasi, salah satu dari transaksi tersebut adalah transaksi pembayaran bunga atas utang pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut, PT FGD Indonesia wajib membuat transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan untuk membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hasil penelitian menunjukkan PT FGD Indonesia dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan terpenuhinya tiga tahap pengujian yakni pengujian eksistensi, pengujian kewajaran utang dan pengujian tingkat suku bunga pinjaman. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan PMK-213 dilihat dari 2 dua sudut pandang yaitu dari sisi fiskus terkait dengan adanya perubahan pola pemeriksaan serta dari sisi Wajib Pajak yaitu semakin tingginya cost of compliance. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan ketentuan dokumentasi transfer pricing PT FGD Indonesia atas pembayaran bunga pinjaman adalah terkait dengan sedikitnya informasi serta pemberian data yang cukup lama oleh Wajib Pajak hambatan teknis serta tidak adanya credit rating yang dimiliki oleh sebagian besar perusahaan di Indonesia hambatan substansi.

---

ABSTRAKThe provisions on transfer pricing in Indonesia are strictly regulated in PMK 213 PMK.03 2016. Taxpayers who have fulfilled the threshold as stipulated in Article 2 of such provisions shall be obliged to apply the arm rsquo s length principle by conducting transfer pricing documentation. PT FGD Indonesia is a Taxpayer with special relationship with its parent company, FGDK Corporation of South Korea. PT FGD Indonesia has a gross turnover exceeding 50 billion Rupiah, then PT FGD Indonesia is obliged to hold documentation of transfer pricing as mandated by PMK 213. PT FGD Indonesia has a number of affiliate transactions, one of which is an interest payment transaction on loan debt. Based on these facts, PT FGD Indonesia is required to make transfer pricing documentation on loan interest payments paid to prove that the transaction fulfills the principle of fairness and business practice. The result of the research shows that PT FGD Indonesia in implementing transfer pricing documentation on loan interest payment transaction has fulfilled the arm rsquo s length principle with the fulfillment of three testing phases namely testing of existence, testing the reasonableness of debt and testing loan interest rate. The obstacles faced in the application of PMK 213 seen from 2 two point of view that is from the fiscal side associated with the change of inspection pattern and from the Taxpayer side that is the higher cost of compliance. The obstacles faced in applying the transfer pricing documentation of PT FGD Indonesia to the interest payment of the loan are related to the lack of information and long data giving by the Taxpayer technical barrier and the absence of credit rating owned by most companies in Indonesia substance barrier ."

"Dalam rangka melanjutkan proyek pembangunan PLTU, PT DZ Indonesia mengalami kondisi luar biasa yang mendorong perusahaan mengajukan pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa. Akan tetapi, sesuai dengan ketentuan yang ada, transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa wajib menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dengan demikian, penelitian bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi pinjaman afiliasi yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Selain itu, penting juga untuk mengetahui hambatan penerapan dan juga sehubungan dengan transfer pricing documentation. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, transaksi afiliasi berupa bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT DZ Indonesia telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Hal tersebut dibuktikan melalui analisis kebutuhan pinjaman yang dinyatakan bahwa pinjaman afiliasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu dari analisis kewajaran nilai pinjaman dan realistically option available dapat disimpulkan bahwa pinjaman afiliasi ini masih sesuai dengan ketentuan DER dan opsi pinjaman yang ada. Dalam penerapan prinsip PKKU, suku bunga pinjaman 11% juga dinilai masih dalam batas wajar menurut penerapan metode CUP dengan menggunakan database komersial dan credit risk rating. Selain itu, dapat diketahui bahwa dalam menerapkan prinsip tersebut dan implementasinya ke dalam TP Doc, PT DZ Indonesia diketahui kesulitan dalam mencari data pembanding dengan karakteristik yang sebanding dengan perusahaan. Dalam hal ini, PT DZ Indonesia kesulitan menentukan comparable companies yang mengalami kondisi extraordinary atau luar biasa.

---

In the context of continuing the construction project of a Power Plant, PT DZ Indonesia faced extraordinary conditions that prompted the company to seek a loan from a party with a special relationship. However, in accordance with existing regulations, transactions influenced by special relationships must adhere to the ALP. Therefore, the research aims to analyze whether the affiliated loan transactions carried out by PT DZ Indonesia comply with the ALP. Additionally, it is important to understand the obstacles to implementation, particularly regarding transfer pricing documentation. This research adopts a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews and literature reviews. Based on the conducted research, the affiliated transaction involving loan interest undertaken by PT DZ Indonesia is found to be in accordance with the arm's length principle. This is substantiated through an analysis of the loan's necessity, indicating that the affiliated loan is crucial for the company. Furthermore, an analysis of the fairness of the loan value and realistically available options concludes that the affiliated loan still complies with the company's DER requirements and the available loan options. In the application of the ALP, the loan interest rate of 11% is deemed reasonable according to the CUP method using commercial databases and credit risk ratings. Additionally, it is evident that in applying this principle and incorporating it into the TP Doc, PT DZ Indonesia faces difficulties in finding comparable data with characteristics similar to the company. In this regard, PT DZ Indonesia struggles to determine comparable companies experiencing extraordinary or exceptional conditions."

"Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa merupakan salah satu bentuk praktik transfer pricing dengan menetapkan harga transfer internal dalam satu grup usaha, seperti transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang diangkat pada penelitian ini. Pengujian tingkat suku bunga diawali dengan menganalisis substansi transaksi untuk memastikan transaksi yang dilakukan adalah transaski pinjaman. Selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan kredit peminjam, mengevaluasi ketentuan pinjaman, dan mengestimasi kewajaran tingkat bunga pinjaman berdasarkan suku bunga pasar wajar. Penilaian kelayakan kredit dapat ditentukan dari credit rating peminjam dengan menganalisis aspek kualitatif yang diperoleh dari analisis fungsional dan aspek kuantitatif yang diperoleh dari perhitungan rasio keuangan perusahaan. Pembanding yang diperoleh perlu dilakukan penyesuaian kembali untuk memperoleh pembanding yang andal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menguji kewajaran transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga transaksi pembayaran biaya bunga pinjaman yang dilakukan Wajib Pajak telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dengan memperhitungkan credit rating Wajib Pajak. Selain itu dilakukan penyesuaian menggunakan teorema paritas bunga (Interest Rate Parity/IRP).

---

Transaction between related parties is one from of transfer pricing by setting internal transfer prices in a business group. Such as loan interest payment transaction in this study needs to be analyzed based on arm’s length principle in order to verify the reasonabless interest rate. The interest rate test begins with verifying the transaction to ensure the transaction is a loan. Subsequently an assessment of the borrower’s creditworthiness, evaluating loan conditions, and estimating loan interest rate based on fair market interest rate. Creditworthiness assessment can be determined from the borrower’s credit rating analysis of qualitative aspect obtained from functional analysis and analysis of quantitative aspect obtained from calculation of the company’s financial ratios. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The results showed the interest rates of loan interest payment transactions conducted by taxpayer has fulfilled the arm’s length principle by collecting taxpayers' credit ratings. And this study also uses the Interest Rate Parity (IRP) approach to make comparisons adjustment."

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "

"ABSTRAKPenerapan Transfer Pricing terkait pinjaman intra-group kerap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. PT XYZ Indonesia merupakan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT ABC Tbk, PT DEF, XY Ltd dan PT Y dan melakukan sejumlah transaksi afiliasi seperti transaksi pembayaran bunga atas pinjaman dan transaksi penghasilan bunga atas pinjaman. Berdasarkan fakta tersebut PT XYZ Indonesia wajib menyusun transfer pricing documentation atas pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan dan penghasilan bunga pinjaman yang diterima untuk membuktikan bahwa transaksi antar afiliasi memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam menentukan kewajaran tingkat bunga atas transaksi pinjaman, PT XYZ Indonesia menggunakan Bank Indonesia Interest Rate sebagai data pembanding eksternal pada dokumentasi transfer pricing. Penelitian ini juga akan menjelaskan permasalahan yang timbul dalam penerapan transfer pricing documentation berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan teknis analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai landasan analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber sesuai dengan kredensial mereka di bidang Transfer Pricing dan Pajak Internasional. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Transaksi Intercompany loan atas Penghasilan Bunga Pinjaman dan Biaya Bunga pinjaman yang dilakukan oleh PT XYZ Indonesia dan piuhak afiliasi telah memenuhi penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

---

ABSTRACT

The Implementation of Transfer Pricing related to intra-group loans is often done by companies that have a special relationship. PT XYZ Indonesia is a taxpayer who has a special relationship with PT ABC Tbk, PT DEF, XY ltd, and PT Y and conducts a number of affiliated transactions such as interest payment transaction on loans and interest income transaction on loans. Based on aforementioned fact, PT XYZ Indonesia is obliged to prepare transfer pricing documentation on loan interest payments paid and loan interest income received to prove that transaction between affiliates meet the arms length principle. In order to determine the reasonableness of the interest rate for loan transactions, PT XYZ Indonesia uses Bank Indonesia Interest Rate as an external comparable data on transfer pricing documentation. This study will also explain the problems arise in the application of transfer pricing documentation based on PMK 213/PMK.03/2016. The research method uses qualitative approaches and qualitative data analysis techniques. Data collected as a basis for analysis were obtained through in-depth interviews with informants according to their credentials in the field of International Tax and Transfer Pricing. The results of this study are that the Intercompany loan Transactions on Loan Interest Income and Loan Interest Expense carried out by PT XYZ Indonesia and its affiliated parties have fulfilled the application of the arms length principle."

"ABSTRAK

Tugas akhir ini membahas mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada transaksi hubungan istimewa di PT JMA. Penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan bagian dari proses penyusunan dokumen transfer pricing guna menjadi bukti pendukung bagi otoritas perpajakan Indonesia yang menjelaskan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa berada pada tingkat harga yang wajar dan bebas dari upaya penghindaran pajak.

Analisis dalam penelitian ini meliputi identifikasi hubungan istimewa dan transaksi afiliasi, analisis kesebandingan, pemilihan metode penentuan harga transfer, pemilihan indikator tingkat laba, perhitungan indikator tingkat laba berdasarkan laporan keuangan, penentuan kriteria dan pengolahan data pembanding, dan kesimpulan hasil rentang kewajaran.

---

ABSTRACT

This final project discusses the application of the arm`s length principle in Affiliated Party Transactions at PT JMA. The application of the arm`s length principle is part of the process of drafting transfer pricing documents to be supporting evidence for the Indonesian taxation authority which explains that transactions conducted by companies with related parties are at a reasonable price level and free from tax avoidance efforts.

The analysis in this study includes identification of special relationships and affiliate transactions, comparative analysis, selection of transfer pricing methods, selection of profit level indicators, calculation of profit level indicators based on financial statement, determining criteria and processing of comparative data, and conclusions on the arm`s length range.

"

"Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai ketentuan pembuatan transfer pricing documentation di dalam PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ adalah Wajib Pajak yang memiliki transaksi dengan pihak afiliasinya yakni AA Corp sebagai perusahaan induk yang berkedudukan di Jepang, dimana tarif pajaknya lebih rendah dari Indonesia. Selain itu, industri yang dijalankan oleh AA Corp juga memiliki potensi penerimaan pajak yang besar yaitu hampir 10% dari total. Pada tahun 2017, PT XYZ memiliki peredaran bruto melebihi 50 Milyar Rupiah dan memperoleh jaminan atas pinjaman dari AA Corp. Atas jaminan tersebut timbul kewajiban membayarkan guarantee fee. Dengan demikian, transfer pricing documentation wajib diselenggarakan dan atas pembayaran guarantee fee tersebut wajib memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha agar transaksi tersebut dapat dibuktikan kewajarannya sesuai dengan kriteria yang diatur dalam PMK 213/PMK.03/2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan atas pembayaran guarantee fee telah memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Adapun hambatan-hambatan dalam penerapan PMK 213/PMK.03/2016 dari sisi fiskus adalah kurang relevannya pedoman pemeriksaan terkait transfer pricing dengan pendekatan ex-ante, sedangkan dari sisi Wajib Pajak adalah tingginya biaya kepatuhan dalam pembuatan transfer pricing documentation. Hambatan-hambatan dalam menerapkan ketentuan transfer pricing documentation PT XYZ atas pembayaran guarantee fee adalah tidak adanya pembanding internal dan pengujian kewajaran guarantee fee belum diatur secara jelas di dalam peraturan.

---

Indonesia has strictly regulated the provisions for making transfer pricing documentation in PMK 213/PMK.03/2016. PT XYZ is a taxpayer who has a transaction with related party namely AA Corp. as a holding company domiciled in Japan, where the tax rate is lower than Indonesia. In addition, the industry run by AA Corp also has a large potential for tax revenue, which is almost 10% of the total. In 2017, PT XYZ has a gross turnover in excess of 50 billion Rupiah and is guaranteed a loan from AA Corp. On the guarantee given by AA Corp to PT XYZ, PT XYZ must pay a guarantee fee to AA Corp. On this guarantee arises the obligation to pay a guarantee fee. Thus, transfer pricing documentation must be carried out and upon payment of the guarantee fee must fulfill the arm's length principle so that the transaction can be proven reasonable according to the criteria set forth in PMK.213/PMK.03/2016. The approach used is a qualitative approach with a type of descriptive research.

The results of the study show that the payment of guarantee fee has fulfilled the arm's length principle. The obstacles to implementing PMK.213/PMK.03/2016 from tax authorities' side are the lack of relevance of inspection guidelines related to transfer pricing with the ex-ante approach, whereas from the Taxpayer's side it is the high cost of compliance in making transfer pricing documentation. The obstacles in implementing PT XYZ's transfer pricing documentation provisions for guarantee fee payments are there is no internal comparable and testing the arm's length of guarantee fee has not been clearly regulated in the regulations."

"Pandemi COVID-19 menyebabkan sebagian besar perusahaan multinasional menghadapi permasalahan dokumentasi transfer pricing akibat sulitnya menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (PKKU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut ditinjau dari permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak dan mengembangkan solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini penting mengingat sengketa pajak terkait penerapan PKKU sebagai bagian dari transfer pricing relatif tinggi dan menguras sumber daya. Teori situasional pemecahan masalah dan benchmarking digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Objek penelitian adalah sebuah perusahaan multinasional di Indonesia yang bergerak di bidang distribusi dan jasa konsultasi gas industri dan bahan kimia. Perusahaan tersebut dipilih karena mengalami kendala dalam penerapan PKKU sehingga tidak dapat menyiapkan dokumentasi transfer pricing tepat waktu. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada perwakilan PT ABC, DJP, konsultan pajak, dan akademisi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis komparatif konstan dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam penerapan PKKU di masa pandemi COVID-19 adalah ketersediaan data pembanding dan ketidakpastian ketentuan mengenai penggunaan data pembanding berupa perusahaan rugi. Rekomendasi bagi Wajib Pajak antara lain menyiapkan dokumen bukti pendukung yang menunjukkan Wajib Pajak terkena dampak pandemi COVID-19, mengajukan permohonan Advance Pricing Agreement, dan memastikan kembali karakteristik usaha Wajib Pajak. Rekomendasi untuk DJP antara lain menerbitkan pedoman transfer pricing selama pandemi COVID-19, memberi kepastian mengenai penggunaan perusahaan rugi sebagai data pembanding, memberikan kelonggaran bagi Wajib Pajak, dan menyusun prioritas pemeriksaan serta pengawasan pajak.

---

The COVID-19 pandemic has caused most multinational companies to face transfer pricing documentation problems due to the difficulty of implementing the arm's length principle (ALP). This study aims to analyze this phenomenon in terms of the problems faced by taxpayers and to develop solutions to these problems. This study is important considering that tax disputes related to the application of ALP as part of transfer pricing are relatively high and drain resources. Situational theory of problem solving and benchmarking is used to answer the research questions. The research was conducted with a qualitative approach and a single case study. The object of research is a multinational company in Indonesia which is engaged in the distribution and consulting service of industrial gases and chemicals. These companies were chosen because they experienced problems in implementing ALP so that they could not prepare transfer pricing documentation on time. Data collection using the interview method conducted to representatives of PT ABC, DGT, tax consultants, and academics. The data obtained were analyzed using constant comparative and descriptive analysis methods. The results show that the constraints in implementing ALP during the COVID-19 pandemic are the availability of comparative data and the uncertainty of rule regarding comparative data which is a loss company. Recommendations for taxpayers include the preparation of supporting evidence documentation showing that the taxpayer is affected by the COVID-19 pandemic, submitting an Advance Pricing Agreement application, and reassure the business characteristics of the taxpayer. Recommendations for the DGT include issuing transfer pricing guidelines during the COVID-19 pandemic, providing certainty regarding the use of loss-making companies as comparison data, providing concessions for taxpayers, and setting priorities for prudent tax audits."