Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak daerah merupakan salah satu komponen penyusun Penerimaan Asli Daerah yang menjadi andalan di Kabupaten Bantul. Pajak yang kewenangan dalam pemungutannya dilimpahkan kepada Kabupaten Bantul salah satunya adalah pajak parkir. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang diikuti dengan peningkatan tempat-tempat wisata di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2016 menyebabkan potensi penerimaan pajak parkir meningkat, namun pertumbuhan realisasi pajak parkir menurun sejak tahun 2014. Skripsi ini membahas tentang evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis evaluasi pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi literatur.Berdasarkan teori evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn, hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan pajak parkir di Kabupaten Bantul masih perlu dilakukan evaluasi. Hal ini dikarenakan dari kedua kriteria yang diteliti, baik dari kriteria efektivitas dan responsivitas yang dikemukakan oleh Dunn tidak berhasil terpenuhi, sehingga evaluasi pemungutan pajak parkir menjadi perlu untuk dilakukan.

---

Local tax is one of the components of the Regional Original income , which is the mainstay in Bantul district. Taxes which authoritiy in the collection are delegated to the District of Bantul on of which is the parking tax. The increasing number of vehicles followed by increasing tourist attractions in Bantul District from 2010 2016 causing the potential for increasing parking tax revenues, but the growth in realization of the parking tax decreased since 2014.

This thesis discusses the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The purpose of this study is to analyze the evaluation of parking tax collection in Bantul regency. The research approach used in this research is post positivist approach with descriptive research type and data collection method in the form of literature study and literature study.

Based on the evaluation theory proposed by Dunn, the results showed that parking rsquo s tax collection in Bantul Regency is still need to be evaluated. This is because by both criterias studied, both of the effectiveness and responsiveness criteria proposed by Dunn have not been successfully fulfilled, so the evaluation of parking tax collection becomes necessary."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Pencapaian target penerimaan pajak oleh otoritas pajak antara lain dilakukan dengan menggunakan pola extra effort melalui kebijakan penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak Badan terhadap peningkatan penerimaan pajak, (2) mengetahui optimalitas hasil penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak badan. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif-kualitatif yaitu analisis kuantitatif yang didukung uraian dari data kualitatif. Dengan menggunakan data pembayaran wajib pajak penentu penerimaan, data extra effort, dan hasil wawancara dengan pihak terkait.Hasil penelitian menunjukkan (1) adanya hubungan positif antara penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak dengan peningkatan penerimaan pajak, karena dengan menggunakan profil Wajib Pajak penggalian potensi pajak dapat dilakukan secara comprehensive, sehingga memberikan hasil lebih maksimal, (2) penggalian potensi pajak berbasis profil Wajib Pajak yang dilakukan KPP belum memberikan hasil yang optimal karena target extra effort untuk tiga tahun yang diteliti tidak pernah tercapai.

---

Achievement the tax revenue target by tax authorities among others, performed by using the pattern through the extra effort of potential tax policy based taxpayers profile. Using data the payment acceptance determinants tax payers, an extra effort of data, and interviews, this research to (1) determine the effect of potential tax based profile corporate taxpayers on increased tax revenue; (2) determine the optimality results potential tax excavation based profile corporate taxpayers. This research use approach quantitative-qualitative that is quantitative analysis supported by qualitative data.

The Research results (1) showed of the positive relationship between tax excavation based profile corporate taxpayers with increase in tax revenue, due to the use profiles of potential taxpayers can be done in a comprehensive, so as to provide maximum results, (2) tax excavation based profile taxpayers the tax office do not provide optimal result because target extra effort for three years under research never unattainable."

"Establishment of modern tax office is part of efforts to increase tax revenues through increase in publics' trust to the tax administration system. Meanwhile tax audit is carried to identify whether the Taxpayer has performed their taxes obligation according to legislation. This research will test the effect of establishment of modern tax office. The test is to identify whether the effect of both independent variables are carried out jointly or partially. This research adopted survey method, carried out by disseminating questionnaires to three respondent groups namely: Taxpayer, tax consultant and tax officer. Sampling method used was non-probability sampling, namely incidental sampling technique. Data gained were analyzed by using double regression. Data analysis already carried out indicates that there is significant effect of variable of establishment of modem tax office and tax audit on tax revenues attainment program, both jointly and partially. Comparison of both independent variables of this research indicates that the establishment of modern tax office has greater effect than the tax audit.Based on this research finding, it is recommended that in the subsequent research, test should be made other variables that may affect variables of tax revenues attainment program. Other variables presumably having effect are among others: macro economic situation, socialization by the Directorate General of Taxes, perception to benefit of paying taxes etc. Based on this research finding, it is also recommended that in application at field, it is necessary to pay greater attention to aspects of increase in tax audit effectiveness. This recommendation is based on the research revealing that tax audit's contribution is not yet as great as that provided by the establishment of modern tax office. There should be greater attention to tax audit aspect, to increase compliance of the Taxpayer in performing their taxes obligation. Increase in compliance of Taxpayers will provide more optimum implementation of tax revenues attainment program."

"Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sebuah insentif bagi Perwakilan Negara Asing di suatu negara sesuai dengan amanah Konvensi Wina tahun 1961 yang dimana harus memenuhi asas resiprositas. Hal tersebut menjadi fasilitas diplomatik yang dimiliki oleh Perwakilan Negara Asing. Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu potensi penerimaan pajak daerah terbesar di Jakarta, kebijakan pemberian pembebasan tersebut menjadi kelaziman hubungan internasional dan setiap negara harus memberlakukan kebijakan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan hubungan antar negara Republik Indonesia dengan negara lain seperti Malaysia dapat terjaga dengan baik. Penelitian ini memfokuskan pada kendala dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk ke dalam jenis penelitan deksriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Perwakilan Negara Asing di Jakarta, di samping bebas dari segala jenis pajak, ternyata PNA tidak bebas dari biaya administrasi penerbitan surat-surat kendaraan yang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikenakan oleh Korlantas dan PNA wajib membayar biaya tersebut. Dalam proses implementasi kebijakan, jika terdapat kendala prosesnya dapat menghabiskan waktu sekitar 30-45 hari kerja yang seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu bulan kerja. Faktor dari kendala-kendala tersebut bersifat administratif dan organisasional.

---

Motor Vehicle Tax Exemption is an incentive for Foreign Representatives in a country in accordance with the mandate of the 1961 Vienna Convention which must fulfill the principle of reciprocity. This becomes a diplomatic facility owned by a Foreign Representative. Although Motor Vehicle Tax is one of the biggest potential local tax revenues in Jakarta, the policy of granting such exemptions is the norm of international relations and each country must implement the policy. With this policy, it is expected that relations between the Republic of Indonesia and other countries such as Malaysia can be maintained. This research focuses on the constraints in the implementation of the policy of granting Motor Vehicle Tax exemption to foreign country representatives in Jakarta. This research is conducted using a qualitative approach and included in the type of descriptive research with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results showed that in the implementation of the policy of granting motor vehicle tax exemption to foreign representatives in Jakarta, besides being free from all types of taxes, it turned out that the foreign representatives were not free from the administrative costs of issuing vehicle documents, included as Non-Tax Revenues and exempted by Korlantas. Thus, the foreign representatives must pay the fee. In the process of implementing the policy, if there are obstacles the process can take around 30-45 working days which should be completed in less than one month of work. The factors of these obstacles are administrative and organizational."

"Pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut mencapai 50% dari penerimaan sebelum di masa pandemi. Salah satu untuk mengatasi penurunan tersebut pemerintah Kota Bogor melakukan strategi optimalisasi penerimaan pajak parkir di Kota Bogor selama masa pandemi dengan tujuan meningkatkan penerimaan pajak parkir dan mengatasi penurunan penerimaan pajak parkir yang tersebut berkelanjutan. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan selama masa pandemi Pemerintah Kota Bogor menerapkan strategi berupa Perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, Meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi, Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Untuk strategi memperkuat proses pemungutan Pemerintah Kota Bogor belum mengeluarkan kebijakan karena masih dalam tahap kajian. Berikutnya faktor yang mempengaruhi adanya kebijakan tersebut diantaranya: penurunan penerimaan pajak parkir, kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak Parkir, dan peningkatan persaingan usaha di Kota Bogor melalui penyesuaian tarif. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat mengoptimalkan penerimaan pajak parkir di Kota Bogor.

---

The decline in parking tax receipts in Bogor City during the pandemic experienced very drastic decline. The decline reached 50% of receipts before the pandemic. One of the ways to overcome this decline is the Bogor City government carrying out a strategy of optimizing parking tax revenues in Bogor City during the pandemic to increase parking tax revenues and decrease parking tax revenues on an ongoing basis. This research is a post-positivist approach with data collection techniques through in-depth interviews with qualitative data techniques. The results showed that during the pandemic the Bogor City Government implemented strategies in the form of necessary basic receipts, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency, and increasing revenue capacity through better planning. To strengthen the voting process, the Bogor City Government has not issued a policy because it is still in the study stage. The following factors that influence the policy include a decrease in parking tax revenues, compliance and awareness of Parking Taxpayers, and business competition in Bogor City through tariff adjustments. So that these policies can optimize parking tax revenues in the city of Bogor."

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi memberikan dampak perubahan proses bisnis dan perdagangan di Indonesia dari konvensional menjadi perdagangan elektronik (E-Commerce). Peningkatan pengguna e-commerce juga memberikan implikasi yang besar bagi peningkatan nilai transaksi yang menjadi potensi pajak bagi kas negara. Pada penerapannya kegiatan e-commerce ini memberikan dampak yang rumit khususnya bagi pengawasan, dimana DJP kesulitan mendapatkan data dari seluruh para pelaku e-commerce. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui proses wawancara kepada pihak terkait dan studi kepustakaan. Dalam analisis didapatkan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh DJP dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan langsung oleh AR dan juga pengawasan lewat e-faktur. Kendala utama yang dihadapi oleh DJP adalah sulitnya untuk memperoleh data dari para pelaku e-commerce dikarenakan data tersebut hanya dimiliki oleh platform dan kurangnya sarana IT base yang dimiliki oleh DJP. Dalam rangka mengatasi kendala demi pengoptimalan penerimaan negara, DJP berencana melakukan pengembangan regulasi dimana akan bekerjasama dengan BPS sebagai kunci untuk mendapatkan data dan nilai transaksi dari pelaku pengguna platform e-commerce. Dengan demikian diharapkan kedepannya DJP dapat juga bekerjasama dengan pihak lain guna peningkatan sistem pengawasan pada platform e-commerce yang khususnya dengan melakukan pengembangan lewat IT Base internal terkait."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan langkah optimalisasi penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dalam rangka mengatasi potential loss penerimaan pajak dengan melakukan analisis faktor yang menyebabkan rendahnya kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM dan mengusulkan upaya yang relevan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan pada Direktorat Jenderal Pajak DJP , Kementerian Keuangan Republik Indonesia.Hasil Penelitian dengan menggunakan slippery slope framework menunjukkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini voluntary tax compliance disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak khususnya sikap moral terhadap Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan upaya untuk meningkatkan voluntary tax compliance dengan melakukan penyuluhan melalui pola pembinaan usaha wajib pajak yang disebut dengan business development services BDS . Dalam pelaksanaannya, BDS yang dilaksanakan oleh DJP ternyata belum optimal dalam meningkatkan voluntary tax compliance, hal ini disebabkan oleh kepercayaaan masyarakat atas DJP belum dapat ditingkatkan secara optimal melalui program BDS. Terhadap adanya permasalahan tersebut.Penelitian ini menyarankan DJP untuk melakukan pembaharuan dengan mengkombinasikan program BDS dengan strategi marketing yang telah teruji sukses sejak abad 18 SM yaitu AIDA Attention, Interest, Desire dan Action . Dengan kombinasi BDS dan AIDA social marketing maka setiap tahapan perilaku dari objek BDS mulai dari perhatian/ kesadaran atas adanya Program BDS, ketertarikan atas implementasi dari program BDS, keinginan untuk mengetahui kewajiban perpajakan karena telah merasa dibantu dalam mengembangkan usahanya, hingga memutuskan untuk melakukan aksi dengan membayar Pajak PP. 46 karena adanya rasa percaya terhadap dapat dipantau dengan pendampingan secara berkelanjutan dan terus menerus sehingga BDS dapat berjalan secara optimal dan efektif dalam meningkatkan voluntary tax compliance yang berdampak positif pada penerimaan pajak.

---

This study aims to propose the steps for optimizing the implementation of Government Regulation No. 46 of 2013 in order to overcome the potential loss of tax revenue by conducting analysis of factors that cause low tax compliance of Micro, Small and Medium Enterprises MSME taxpayers. It also proposes relevant efforts to improve taxpayer compliance with taxation obligations. The research method used was qualitative method with case study approach. A case study was conducted at the Directorate General of Taxes DGT , Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

The results of research using slippery slope framework and interviews show that low taxpayer compliance or voluntary tax compliance in this case is caused by the low taxpayers trust especially moral attitude toward DGT as tax authority. Efforts to increase voluntary tax compliance have been made by the Directorate General of Taxes by conducting counseling with taxpayer coaching pattern through business development services BDS . In practice, BDS implemented by DGT has not been optimal in increasing voluntary tax compliance. This is caused by public confidence in DGT cannot be optimally enhanced through BDS program.

Regarding this problem, this research suggests DGT to update by combining BDS program with marketing strategy that has been tested successfully since 18th century BC called AIDA Attention, Interest, Desire and Action . With combination of BDS and AIDA social marketing, every behavior stage of BDS objects start from awareness of BDS Program, interest in the Implementation of BDS program, the desire to know the taxation obligations as they have been assisted in developing the business, decide to take action by paying the Government Regulation No. 46 Tax because BDS program is able to monitor the objects with ongoing assistance. As a result, BDS can run optimally and effectively in increasing voluntary tax compliance which has positive impacts on tax revenue."

"Penurunan yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Parkir di Kota Jakarta Timur pada Periode 2019-2022 adalah suatu fenomena yang perlu diketahui baik penyebabnya maupun strategi pemungutan yang dikerahkan dalam melakukan optimalisasi penerimaan Pajak Parkir. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post-positivis. Dalam pengumpulan data, teknik yang diadopsi adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai studi lapangan. Teori yang digunakan pada analisis ini adalah gagasan dari Machfud Sidik (2001), yaitu Teori Strategi Optimalisasi yang memiliki dua dimensi, yaitu Ekstensifikasi dan Intensifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal-hal seperti Pandemi Covid-19 dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab penurunan realisasi ini terjadi. Kemudian, dari sisi strategi pemungutan yang dikerahkan, Suku Badan Pendapatan Daerah Kota Jakarta Timur telah melakukan strategi optimalisasi berupa Ekstensifikasi Pajak dengan cara memperluas basis penerimaan dan Intensifikasi Pajak dengan cara memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, serta meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik. Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan dan diperbaiki, seperti melakukan kerjasama dan diskusi yang melibatkan stakeholder terkait, meningkatkan pengawasan, dan melakukan peninjauan ulang atas Objek Pajak Parkir.

---

The decrease in the realization of parking tax revenue in East Jakarta during the period 2019-2022 is a phenomenon that necessitates an understanding of both its causes and the collection strategies deployed to optimize parking tax revenue. This research employs a qualitative approach with a post-positivist paradigm. For data collection, the techniques adopted include a literature study and in-depth interviews as part of the field study. The theoretical framework is based on Machfud Sidik's (2001) Theory of Optimization Strategy, which encompasses two dimensions: Extensification and Intensification. The findings indicate that factors such as the Covid-19 Pandemic and lack of supervision significantly contributed to the decrease in revenue realization. In terms of collection strategies, the East Jakarta Regional Revenue Agency has implemented optimization strategies through Tax Extensification by expanding the revenue base and Tax Intensification by enhancing the collection process, increasing supervision, improving administrative efficiency, reducing collection costs, and boosting revenue capacity through better planning. However, there are still areas that need improvement and enhancement, such as carrying out collaboration and discussions involving relevant stakeholders, increasing supervision, and conducting a review of Parking Tax Objects."

"Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.

---

The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy."