Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT

The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community. "

"ABSTRAKDiary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa saja yang menghambat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor serta bagaimana capaian tujuan atas program ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Datayang digunakan adalah data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara kepada pihak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor yang terlibat dalam program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor. Kesimpulan dari penelitian Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL di Kabupaten Bogor pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditentukan. Dari 80.000 bidang yang ditargetkan untuk Kabupaten Bogor, yang tercapai sebanyak 70.410 bidang tanah. Tidak tercapainya target 80.000 bidang tanah disebabkan berbagai kendala baik eksternal maupun internal. Program PTSL ini mampu mendorong pergerakan dan kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, sertifikat yang dimiliki bisa di agunkan kepada pihak bank dan lembaga keuangan, kemudian catatan mengenai data fisik maupun yuridis sudah tersedia dengan baik, data tentang Subyek, obyek, dan luas faktual dan kongkrit. Dalam pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, asas-asas mengenai pendaftaran tanah belum terlaksana seluruhnya.Kata Kunci :Pendaftaran Tanah, Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL , Kabupaten Bogor.

---

ABSTRACTName Diary Putri Dayang SariStudy Program Master of NotaryTittle Analysis of the Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency This thesis examines the Implementation of Acceleration Program of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency, with the the problem proposed is how the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency, any constraints that hinder the implementation of Complete Systematic Land Registry in Bogor Regency and how the achievement of the objectives of this program. This research is an empirical juridical research. Datathat used are primary data obtained directly through interviews to parties in the Land Office of Bogor Regency involved in the program of Complete Complete Land System Registration in Bogor Regency. The conclusion of the research of Acceleration of Complete Systematic Land Registration in Bogor Regency in 2017 has not reached the specified target. Of the 80,000 plots that targeted for Bogor Regency, 70,410 plots of land were reached. Bogor Regency did not reach the target of 80,000 plots due to various constraints both external and internal. This program is able to encourage the movement and economic progress of the community. Therefore, the certificate may be collateralized to banks and financial institutions, then records of physical and juridical data are available, data of subject, object, factual and concrete area. In the implementation of the Complete System of Complete Land Registration Program, the principles of land registration have not been fully implemented.Key Word Land Registration, Acceleration of Complete Systematic Land Registration, Bogor Regency "

"Pertumbuhan penduduk dan perkembangan bidang industri di Indonesia menjadikannya negara yang berkontribusi besar pada jejak karbon secara global. Mitigasi terhadap perubahan iklim harus dilakukan. Salah satunya dengan mengurangi jejak karbon dari sektor rumah tangga. Pada penelitian ini dianalisis rata-rata jejak karbon rumah tangga, sumber aktivitas pendorong, faktor yang mempengaruhi, dan rekomendasi untuk mengurangi jejak karbon dari Kecamatan Cibinong. Pengumpulan data primer didapatkan melalui kuesioner dan wawancara. Dilakukan pada Maret 2022 ketika diterapkan PPKM level 2 dengan teknik kombinasi simple random sampling dan purposive sampling. Dari data yang dikumpulkan dapat diperkirakan jejak karbon rumah tangga dari setiap sektor dengan kalkulator karbon yaitu Carbon Footprint Ltd.. Lalu, dianalisis sejauh mana faktor demografi, faktor ekonomi, dan faktor gaya hidup berpengaruh terhadap jejak karbon rumah tangga dengan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jejak karbon rumah Kecamatan Cibinong sebesar 0,69 ton CO2e/rumah tangga/bulan. Rata-rata jejak karbon terbesar berasal dari sektor energi, lalu diikuti sektor transportasi, dan terakhir dari sektor penggunaan barang serta jasa. Jejak karbon rumah tangga Kecamatan Cibinong menunjukkan peningkatan signifikan akibat pendapatan keluarga, ukuran keluarga, tingkat pendidikan, dan jenis diet yang diterapkan keluarga. Maka dengan membuat kebijakan peningkatan tarif konsumsi energi listrik rumah tangga, pengaturan tata ruang kota dengan transportasi yang terintegrasi satu dengan yang lain, dan menggunakan barang elektronik hemat energi dapat menjadi langkah penting untuk mengurangi jejak karbon rumah tangga di Kecamatan Cibinong.

---

Population growth and industrial development in Indonesia make it a country that contributes greatly to the global carbon footprint. Mitigation of climate change must be done. One of them is by reducing the carbon footprint of the household sector. In this study, the average household carbon footprint was analyzed, sources of driving activities, influencing factors, and recommendations for reducing the carbon footprint of Cibinong District. Primary data collection was obtained through questionnaires and interviews. This study was carried out in March 2022, when Public Activity Restriction (PPKM) at level 2 happened, with a combination technique of simple random sampling and purposive sampling. From the data that has been collected, it is possible to estimate the household carbon footprint of each sector with a carbon calculator, namely Carbon Footprint Ltd.. Then, it is analyzed to what extent demographic factors, economic factors, and lifestyle factors affect the household carbon footprint by using a regression test. The results showed that the average house carbon footprint in Cibinong District was 0,69 tons CO2e/household/month. On average, the largest carbon footprint comes from the energy sector, followed by the transportation sector, and finally from the use of goods and services. The household carbon footprint of Cibinong District showed a significant increase due to family income, family size, education level, and the type of diet adopted by the family. So by making a policy of increasing household electricity consumption rates, regulating urban spatial planning with integrated transportation with one another, and using energy-efficient electronic goods can be an important step to reduce the carbon footprint of households in Cibinong District."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."

"Sistem gilir ganti sawah menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi sertipikasi tanah dalam program PTSL di Kabupaten Kerinci. Pemerintah melalui Permen ATR/BPN No 9 tahun 2015 telah memfasilitasi masyarakat pemilik sawah gilir ganti untuk memiliki sertipikat dengan keseluruhan nama pemilik tercantum dalam sertipikat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab perilaku masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif melalui kuesioner, telaah dokumen dan in depth interview dengan informan yang dipilih dan ditentukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pemilik sawah gilir ganti yang tidak mau mensertipikatkan sawahnya karena tidak paham tentang pentingnya sertipikat tanah, tanah gilir tersebut kepunyaan banyak pemilik atau banyak ahli warisnya, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sertipikat tanah komunal, masyarakat tidak mau mensertipikatkan tanahnya dengan alasan tidak diperbolehkan oleh ninik mamak dan tengganai, juga karena ada kebingungan tentang siapa yang akan memegang sertipikat dan nama siapa yang tercantum di dalamnya, dan karena masyarakat merasa terbebani dengan pajak-pajak dan administrasi lainnya jika tanah mereka di sertipikatkan.

---

The shift system for changing fields is one of the causes of the low achievement of land certification realization in the PTSL program in the Kerinci Regency. The government through Permen ATR/BPN No. 9 of 2015 has facilitated the community of rotating rice field owners to have a certificate with the entire owner's name listed on the certificate. This study aims to identify and analyze the causes of the community owner’s behavior of shifting rice fields who do not want to certify their fields. This study uses a descriptive-analytical research design with a qualitative approach through questionnaires, document review, and in-depth interviews with selected and determined informants. This research shows that the community who owns shifting rice fields who are not interested to certify their fields because they do not understand the importance of land certificates, the rotational land has many owners or heirs, there are still many people who do not know about communal land certificates, people do not want to certify their land on the grounds ninik mamak and tengganai are not allowed, the community does not want to certify their land because there is confusion about who will hold the certificate and whose name is on it, and because the community feels burdened with taxes and other administration if their land is certified."

"

Masih banyaknya jumlah bidang tanah yang belum terdaftar dan terpetakan di Indonesia serta lambannya proses sertifikasi tanah menjadi latar belakang dibentuknya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Para aktor pelaksana dituntut untuk melaksanan PTSL secara profesional yang mengacu pada ketentuan hukum maupun teknis sehingga tidak terjadi praktik maladministrasi. Hal tersebut menjadi alasan  dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PTSL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program PTSL di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan teori dari Edwards III (1980) dengan pendekatan post-positivist  dan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari segi capaian, pelaksanaan program PTSL tahun 2018 di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, secara keseluruhan program PTSL di Kota Jakarta Utara belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan terdapat beberapa kendala seperti kurangnya penyuluhan intensif dari Kantor Pertanahan, kurangnya kuantitas sumber daya manusia dan fasilitas dalam menunjang pelaksanaan PTSL, serta terdapat kekosongan hukum perihal peraturan teknis  pembiayaan persiapan pelaksanaan program PTSL. Peneliti juga menemukan faktor lain yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL yaitu faktor kepemimpinan faktor sosial ekonomi masyarakat. 

---

The large number of land parcels that have not yet been registered and mapped in Indonesia and the slow process of land certification is the background for the establishment of a complete systematic land registration program (PTSL). The actors involved in this program are required to implement PTSL professionally which refers to legal and technical provisions so that there is no practice of maladministration, thus being the reasons for this research that aims to analyze the implementation of the PTSL program and the factors that influence it at the Land Office of North Jakarta in 2018. This research refers to the theory from Edwards III (1980) with a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The results of the research show that in terms of achievement, the implementation of the PTSL program in 2018 at the Land Office of North Jakarta City successfully achieved the set target. However, overall the PTSL program in North Jakarta City has not been implemented properly due to several constraints such as lack of intensive counselling from the Land Office the quantity of human resources and facilities are still lacking in supporting the PTSL implementation, and there is a legal vacuum regarding technical regulations that regulate the financing of preparation for implementing PTSL programs. The researcher also found other factors that influence the implementation of the PTSL program, namely the leadership factors and the socio-economic factors of the community.

 

"

"Sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentangPendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Program ini digadang-gadangkan sebagai pendaftarantanah yang gratis atau tanpa pungutan biaya. Namun, pada kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang terjadi di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, banyak warga yang mengeluhkan bahwa pengajuan PTSL mereka ditolak. Adapun yang menjadi alas an penolakan pengajuan penerbitan sertifikat tanah warga tersebut salah satunya adalah masalah status tanah eks-kotapraja.Dari latar belakang permasalahan tersebut didapatkan dua pokok permasalahan yakni yang pertama adalah bagaimana ketentuan yang mengatur tentang pendaftaran tanah eks-kotapraja dalam rangka PTSL di Jakarta Selatan, dan yang kedua adalah bagaimana implikasi pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja dalam pelaksanaan PTSL. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengaturan mengenai tanah eks-kotapraja berimplikasi dalam kegiatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Mengingat bahwa seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untukmenjamin kepastian hukum sehingga tercipta perlindungan hukum bagi pemegang hak, hal ini tidak dapat dilaksanakan karena masyarakat yang memiliki tanah ekskotapraja kemudian mendaftarkannya melalui PTSL, maka akan terhambat prosesnya akibat diharuskan terlebih dahulu untuk membayar retribusi agar terbit rekomendasi dari Gubernur DKI Jakarta, sehingga tidak terjamin kepastian hukum atas pemilik tanah eks-kotapraja.As stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and GovernanceRoom/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerningComplete Systematic Land Registration, Complete Systematic Land Registration, hereinafter abbreviated as PTSL, is a Land Registration activity for the first time which is carried out simultaneously for all Land Registration objects throughout the territory of the Republic of Indonesia in one village/kelurahan area or other names of the same level, which include collection of physical data and juridical data regarding one or several objects of Land Registration for the purposes of its registration. This program is predicted as registrationfree or free land. However, in reality it is not like that. As happened in Bukit Duri Village, Tebet District, South Jakarta, many residents complained that their PTSL applications were rejected. One of the reasons for the refusal to apply for the issuance of the residents' land certificates was the issue of the status of the ex-municipal land.From the background of these problems, two main problems were obtained, namely the first is how the provisions governing the registration of ex-municipal land in the context of PTSL in South Jakarta, and the second is how the implications of regulations regarding ex-municipal land in the implementation of PTSL are. The method used in this research is normative legal research. The results of the study indicate that the regulation regarding ex-municipal land has implications for the implementation of Complete Systematic Land Registration. Bearing in mind that as previously mentioned that the purpose of land registration is to guaranteeing legal certainty so as to create legal protection for rights holders, this cannot be implemented because people who own exkotapraja land then register it through PTSL, the process will be hampered due to being required to first pay a levy in order to issue a recommendation from the Governor of DKI Jakarta, so there is no guarantee of certainty law on ex-municipal land owners."

"ABSTRAKPelaksanaan Pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018 di Desa Tegal Maja merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan serentak mencakup semua objek tanah yang belum terdaftar. Adapun pelaksanaan di Desa Tegal Maja diantaranya perencanaan dan persiapan, pembentukan penetapan panitia ajudikasi dan satuan tugas, penyuluhan, pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis, penelitian data yuridis dan pembuktian hak, pengumuman data fisik dan yuridis serta pengesahannya, pembukuan dan pemberian sertifikat, dan pembiyaan. Adapun alasan penarikan biaya dalam pendaftaran tanah sistematislengkap yaitu karena tidak memiliki anggaran serta karena ada Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 yang memerintahkan untuk menarik pembiyaan. Adapun metode penelitian ini yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris, sumber data primer dan wawancara sebagai pendukung, sumber data yang digunakan yaitu primer, skunder dan tersier, alat pengumpulan data studi dokumen dan wawancara serta metode Analisa data yang digunakan Analisakualitatif. Pembiayaan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang memiliki anggaran tersendiri dalam pelaksnaannya. Sedangkan pemerintah kabupaten tidak memiliki kewenangan dalam membuat peraturan mengenai pembiyaan dalam program pertanahan karena itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Adapun kewenangan pemerintah kabupaten hanya dalam bentuk tugas bantuan.

---

ABSTRACTThe Implementation of complete systematic land registration based on the regulation of the minister of agrarian Number 6 of 2018 in Tegal Maja Village is the first land registration that is carried out simultaneously covering all land objects that have not been registered. Implementation in Tegal Maja Village includes planning and preparation, ordering, establishing the adjudication committee and task force, counseling, physical data procedures, juridical data, researching juridical data and proving rights, announcing physical and juridical data and ratification, bookkeeping and awarding of certificates, and financing. The reason for the collection of fees in complete systematic land registration is because they do not have a budget and because there is a Regent Regulation Number 34 of 2017 which orders towithdraw financing. The method of this research is juridical normative with explanatory typology, primary data sources and interviews as support, data sources used are primary, secondary and tertiary, data study tools, document studies and interviews, and data analysis methods used in qualitative analysis. Financing in the Complete Systematic Land Registration program is a government program that has a budget in its implementation. Meanwhile, district governments do not have the authority to make regulations regarding financing in land programs because this is the authority of the central government. District government authority is only in the form of assistance tasks."

"Tingginya pelanggaran protokol kesehatan di Cibinong di dominasi oleh kaum remaja. Remaja memiliki potensi tertular virus COVID-19 bahkan dengan tanpa gejala yang mereka sadari bahkan mereka dapat menjadi carrier atau pembawa virus dalam dirinya dan dapat membahayakan manusia dengan system imun yang kurang baik, hal ini mendasari pentingnya pengendalian perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja di Cibinong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja di Kecamatan Cibinong. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Penelitian dilakukan pada 127 remaja di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Pengumpulan data dilakukan malalui google form. Hasil penelitian menujukan bahwa perilaku remaja dalam pencegahan COVID-19 sudah cukup baik (nilai median=62%). Diketahui bahwa variabel sikap, pengetahuan, dukungan orang tua dan dukungan teman sebaya secara signifikan berhubungan dengan perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja di Kecamatan Cibinong. Variabel yang paling dominan dalam penelitian ini adalah pengetahuan remaja mengenai COVID-19 dengan nilai p-value=0,001 dan nilai OR 5.387, CI(2.150-13.499). Responden yang memiliki pengetahuan baik memiliki kecenderungan untuk berperilaku pencegahan COVID-19 5,387 kali lebih besar dibandingkan dengan responden yang pengetahuan kurang. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa secara umum perilaku pencegahan COVID-19 pada remaja sudah baik dan faktor pengetahuan serta dukungan orangtua maupun dukungan teman sebaya memiliki peran penting dalam mempengaruhi perilaku tersebut.

---

The high violation of health protocols in Cibinong was dominated by teenagers. Adolescents had the potential to contract the COVID-19 virus even without symptoms that they are aware of; they could even become carriers or carriers of the virus within themselves, which can harm people with weakened immune systems; this underlies the importance of controlling COVID-19 prevention behavior among adolescents in Cibinong. The purpose of this study was to find out what factors are related to COVID-19 prevention behavior among adolescents in Cibinong Sub-District. This study was a quantitative study with a cross-sectional design. The study was conducted among 127 adolescents in Cibinong Sub-District, Bogor Regency. Data collection was conducted by using Google Forms. The results of the study showed that the behavior of adolescents in preventing COVID-19 is quite good (median value=62%). It was known that the variables of attitude, knowledge, parental support, and peer support are significantly related to COVID-19 prevention behavior among adolescents in Cibinong Sub-District. The most dominant variable in this study was adolescent knowledge about COVID-19, with a p-value of 0,001 and an OR value of 5,387 (CI: 2,150–13,499). Respondents with good knowledge tended to behave 5,387 times greater than respondents with less knowledge in preventing COVID-19. Based on these results, it was concluded that generally, COVID-19 prevention behavior among adolescents was good, and factors of knowledge, parental support, and peer support had essential roles in influencing this behavior."

"Industri kecantikan saat ini menjadi sebuah potensi pasar yang besar dalam bisnis, karena perawatan kecantikan telah menjadi sebuah kebutuhan yang dianggap penting untuk meningkatkan performa diri maka dijadikan momen bagi para pengusaha terutama pada sektor jasa untuk mendukung kehadiran klinik kecantikan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan perawatan kecantikan, termasuk di Kecamatan Cibinong. Perkembangan bisnis klinik kecantikan yang semakin pesat membuat klinik kecantikan perlu memperisapkan strategi, lokasi menjadi strategi utama untuk sukses. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh lokasi tersebut terhadap kesuksesan bisnis klinik kecantikan di Kecamatan Cibinong. Variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan ialah lama usaha, pencapaian BEP, dan jumlah pengunjung klinik kcentikan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi lingkungan klinik kecantikan dan wawancara kepada manajer atau pengelola klinik kecantikan. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa lokasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kesuksesan bisnis klinik kecantikan. Klinik kecantikan yang berada di kelas jalan arteri dan di sekitar kawasan komersil, permukiman, dan perkantoran pemerintahan memiliki tingkat kesuksesan yang lebih sukses dibanding kelas jalan lokal dan di sekitar kawasan permukiman. Klinik kecantikan dengan karakteristik lokasi strategis untuk kecantikan klinik yang dilihat berdasarkan aksesibilitas, visibilitas, dan kondisi lingkungan bisnis yang tergolong tinggi dan memiliki fasilitas sangat lengkap dan tipe klinik kecantikan jenis perawatan sangat lengkap dan target pasar differentiated marketing (tipe 1) memiliki tingkat kesuksesan yang sukses. Sedangkan lokasi yang kurang strategis untuk kecantikan klinik yang dilihat berdasarkan aksesibilitas, visibilitas, dan lingkungan bisnis yang tergolong sedang dan memiliki fasilitas lengkap dan tipe klinik kecantikan dengan jenis perawatan lengkap dan target pasar concentrated marketing (tipe 4) memiliki tingkat kesuksesan yang kurang sukses.

---

The beauty industry is currently a huge market potential in business, because beauty care has become a necessity that is considered important to improve self-performance, so it is used as a moment for entrepreneurs, especially in the service sector, to support the presence of beauty clinics in meeting people's needs for beauty care. including in Cibinong District. The rapid development of the beauty clinic business makes beauty clinics need to prepare a strategy, location being the main strategy for success. This research was conducted with the aim to determine the effect of the location on the success of the beauty clinic business in Cibinong District. The variables used to measure the level of success are length of effort, achievement of BEP, and the number of visitors to the clinic. Data collection in this study was carried out by observing the environment of the beauty clinic and interviewing the manager or manager of the beauty clinic. The results of this study can explain that location has an influence on the success rate of the beauty clinic business. Beauty clinics located in arterial road classes and around commercial, residential and government office areas have a higher success rate than local road classes and around residential areas. A beauty clinic with the characteristics of a strategic location for a beauty clinic as seen based on accessibility, visibility and business environmental conditions which are classified as high and have very complete facilities and a type of beauty clinic with a very complete type of care and a differentiated marketing target market (type 1) has a successful success rate. While the location is less strategic for a beauty clinic as seen based on accessibility, visibility and business environment which is classified as moderate and has complete facilities and the type of beauty clinic with a complete type of treatment and concentrated marketing target market (type 4) has a success rate that is less successful. "