Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengapa adaptasi sirkulasi patron yang terdapat dalam proses institusionalisasi PKV, dapat mempengaruhi keberhasilannya mengimplementasikan nilai-nilai akuntabilitas dalam prinsip sentralisme demokratik pada kongres yang diselenggarakan pasca- lsquo;doi moi rsquo;? Selain menggunakan sejumlah teori/konsep seperti persistensi negara komunis, akuntabilitas sentralisme demokratik, dan adaptasi sirkulasi patronase di Asia Tenggara post-kolonial, jawaban yang diberikan peneliti atas pertanyaan tersebut didasari pula oleh sejumlah analisis para ahli mengenai sejarah institusionalisasi PKV sejak berdiri. Dengan menggunakan teknik triangulasi pada data-data literatur yang digunakan, penelitian kualitatif-historis ini menyimpulkan bahwa: Keberhasilan PKV meng-implementasikan prinsip sentralisme demokratiknya dalam kongres pasca- lsquo;doi moi rsquo; dengan empat indikator, yaitu: 1 Keberadaan skema difusi troika, 2 Penguatan komite sentral, 3 Peningkatan Kompetisi dalam pemilihan anggota CC, serta 4 Adanya rivalitas blok voting dalam CC; disebabkan oleh karena telah beradaptasinya sirkulasi patron dalam tubuh partai yang ditandai oleh: 1 Peningkatan sikap individualisme dan oportunistik di kalangan elit troika Vietnam, 2 Munculnya elit teknokrat dari kalangan patron generasi kedua, 3 Tingginya tuntutan ekonomi dan perlindungan yang lemah bagi kader tingkat bawah, serta 4 Perubahan pola pembangkangan patronase yang dilakukan para kader-pengusaha provinsi.

---

ABSTRACTThis thesis is written to answer the question of why the adaptation of patron circulation in the process of CPV institutionalizing can influence its success when implementing accountability values in the principle of democratic centralism at post lsquo doi moi rsquo congress Besides using a number of theories concepts such as the persistence of communist state, accountability of lsquo democratic centralism rsquo , and the adaptation of patronage circulation in post colonial Southeast Asia researcher 39 s also use many of expert analyzes about CPV institutionalization from its establishment to the 39 doi moi 39 period. With its triangulation techniques on the literatures data which used, this qualitative historical study concludes that The success of CPV lsquo democratic centralism rsquo implementation in post lsquo doi moi rsquo era congresses with its four indicators 1 The presence of the diffused troika schemes, 2 Strengthening of party central committee, 3 Enhancemen of Competition in CC member election, and 4 The existence of rivalry of voting block in CC is due to the adaptation of the patron circulation within the party which is marked by 1 The increasing pf individualistic and opportunistic attitudes among the Vietnamese troika, 2 The emergence of technocratic elites of second generation of the patrons, 3 High economic demands and weak protection for lower level cadres, and 4 The changing pattern of the provincial lsquo cadres entrepreneur rsquo principal fence breaking proccess."

"Pembahasan mengenai proses pembaruan ekonomi di Vietnam merupakan sebuah ulasan mengenai pergantian sistem ekonomi sentralistik menuju sistem ekonomi pasar. Proses pembaruan ekonomi yang dikenal dengan sebutan Doi Moi ini dipengaruhi oleh perkembangan di dunia internasional dan nasional Vietnam. Pada perkembangannya, proses pembaruan tersebut telah menghasilkan dampak perubahan terhadap masyarakat Vietnam. Dampak perubahan tersebut ada yang positif, namun ada juga yang negatif. Melalui penelusuran proses pembaruan ekonomi Vietnam ini, kita akan mengetahui pola perubahan bagaimanakah yang dilakukan oleh Vietnam. Selain itu kita juga bisa melihat dinamika yang menyertai proses pembaruan tersebut."

"ABSTRAKPenetapan kebijakan Doi Moi di Vietnam merupakan langkah awal dari Partai Komunis Vietnam untuk menaikkan perekonomian negara. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengubah sistem perekonomian sentralistik menjadi desentralistik dan membuka liberalisasi perdagangan. Penerapan Doi Moi tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, namun juga pada sektor kesehatan yang ditunjukan dengan adanya ketidakmerataan akses terhadap layanan kesehatan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan Dekrit 43 Tahun 2006 mengenai otonomisasi badan usaha publik, termasuk rumah sakit. Kebijakan tersebut diharapkan berfungsi sebagai solusi atas permasalan layanan kesehatan pada saat itu. Penulisan ini akan menganalisis implementasi Dekrit 43 tahun 2006 dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan publik yang digagas oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Hasil dari temuan penelitian ini adalah pemberian otonomi tersebut dianggap tidak berhasil karena masih terdapat komersialisasi layanan kesehatan, sehingga menyebabkan ketidakmerataan layanan kesehatan.

---

ABSTRACTThe implementation of Doi Moi`s policy in Vietnam is the first step of the Communist Party of Vietnam to raise the country`s economy, by transforming the centralized economic system into a decentralized system and opening trade liberalization. The implementation of Doi Moi not only affects the economic sector, but also the health sector as indicated by the inequity of access to the health services. The government subsequently issued Decree 43 of 2006 about the autonomization of public business entities including hospitals. The policy is expected to work as a solution to health care problems at the time. However, after the policy is running, there is still commercialization of health services, so that the implementation of health care policy fails. Based on the problems, this paper will analyze the implementation of Decree 43 of 2006, using a qualitative approach and the theory of public policy implementation created by Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier. The finding of this study is that the provision of autonomization towards public health care is unsuccessful. Considering after the implementation of the policy, the commercialization of health services is still there, causing an inequality of health services."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."

"Peneliti berargumen bahwa dominasi kepemimpinan dinasti politik Nehru-Gandhi telah mempengaruhi proses institusionalisasi Partai Indian National Congress (INC) pada tahun 2004-2014. Lebih lanjut, dalam mengidentifikasi fenomena tersebut, peneliti menggunakan model teori dimensions in party institutionalization milik Randall dan Svåsand dan didukung dengan konsep hereditary succession yang dicetuskan oleh Tullock. Melalui metode kualitatif, peneliti memperoleh beberapa temuan dalam penelitian ini, yaitu pengaruh dominasi dinasti Nehru-Gandhi pada era kepemimpinan Sonia Gandhi terdapat pada dimensi internal dan eksternal partai INC. Pada dimensi internal terdapat pada aspek-aspek berupa pembenahan sistem organisasi INC dan upaya penegakkan infusi nilai dan nilai-nilai kepartaian dalam perumusan kebijakan. Sementara, pada dimensi eksternal pengaruh dominasi dapat terlihat dalam upaya memperluas konsituensi dengan memberikan citra inklusivitas sosial kepada masyarakat India dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan partai dengan menjadikan partai tersebut sebagai partai pemimpin koalisi dari koalisi United Progressive Alliance (UPA) di tengah skandal yang menyebabkan keluarnya beberapa partai anggota koalisi. Suksesi kepemimpinan berdasarkan garis keturunan diidentifikasi dengan pengangkatan Rahul Gandhi sebagai Wakil Presiden INC pada tahun 2013. Atas dasar temuan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa dinasti politik Nehru-Gandhi berhasil dalam mempengaruhi proses institusionalisasi partai INC melalui dimensi internal dan eksternal partai tersebut, serta melaksanakan hereditary succession pada periode kepemimpinan Sonia Gandhi tahun 2004-2014.

---

This study argues that the dominance of Nehru-Gandhis political dynasty leadership had influenced the institutionalization of the Indian National Congress (INC) Party in 2004-2014. Furthermore, in identifying the phenomenon, researcher used the Randall and Svåsands dimensions in party institutionalization model theory and supported by the concept of hereditary succession which was initiated by Tullock. Through qualitative method, researcher has found several findings in this study, that influences by the Nehru-Gandhi dynasty in Sonia Gandhis period of leadership were found in the internal and external dimensions of INC as a party. In internal dimensions were found in aspects such as revamping the organizational system of INC and efforts to enforce identity values (ideology) and party values in policy formulation. Meanwhile, on the external dimension the influence of domination was an effort to expand the constituency by giving the party social inclusiveness image to Indian society and maintaining the autonomy of the INC by making it a coalition leader party of the United Progressive Alliance (UPA) amid scandals which led to the resignations of several party members of the coalition. Hereditary succession was identified with the appointment of Rahul Gandhi as INC Vice-President in 2013. On the basis of these findings, the researcher concluded that Nehru-Gandhi political dynasty had succeeded in influencing the institutionalization process of the INC party through the partys internal and external dimensions, also succeded the hereditary succession in the period of Sonia Gandhis leadership in 2004-2014."

"Studi ini dilatarbelakangi dengan keberhasilan PDIP memenangkan Pemilu perolehan suara 19,33%. Keberhasilah PDIP di Pemilu 2019 ini juga menjadikannya sebagai partai pertama yang berhasil memenangkan pemilu secara berturut-turut di era Post-Soeharto. Kemenangan di Pemilu 2019 ini dicapai ditengah semakin banyaknya partai beraliran nasionalis seperti PDIP yang ikut pemilu. Dalam konteks latar demikianlah selanjutnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini akan mencari jawaban mengapa PDIP kembali memenangkan Pemilu 2019.Dalam melakukan analisis, penelitian ini akan menggunakan teori institusionalisasi partai dan teori marketing politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dengan narasumber internal partai serta studi terhadap data-data sekunder yang berasal dari berbagai referensi seperti buku, dokumen partai, serta penelusuran situs-situs yang memuat hasil riset, dan kinerja partai yang menjadi objek kajian.Temua studi ini ni menunjukkan kemenangan PDIP di Pemilu 2019 merupakan kombinasi dari faktor institusionalisasi partai dan kemampuan dalam merespon dinamika eksternal partai. Dilihat dari institusionalisasi partai, beberapa aspek menujukkan tingkat institusionalisasi PDIP relatif baik seperti aspek pengakaran di masayarakat dan organisasi. Tingkat institusionalisasi yang relatif baik ini menjadi modal penting internal patai dalam berkontestasi di Pemilu 2019. Sementara dilihat dari aspek eksternal PDIP berhasil memanfaatkan dinamika eksternal dengan baik seperti, positioning politik, ketokohan Jokowi, strategi marketing politik yang tepat, masalah internal yang menimpa kompetitor dan juga isu kampanye pada Pemilu 2019.Implikasi teoritik menunjukkan tingkat institusionalisasi yang baik menjadi faktor penting kinerja elektoral partai. Keberhasilan mengelola institusionalisasi menjadi modal penting partai untuk memenangkan pemilu. Selain institusionalisasi, kemampuan partai memanfaatkan dimanima eksternal partai yang berkaitan dengan poistioning, marketing politik, figur serta isu juga terbukti memberikan peranan besar terhadap kemenangan partai politik di pemilu.

---

This study was motivated by the success of the PDIP in winning the election vote of 19.33%. The success of the PDIP in the 2019 Election also made it the first party to succeed in winning consecutive elections in the Post-Suharto era. This victory in the 2019 Election was achieved amid an increasing number of nationalist parties such as the PDIP which participated in the election. In the context of this setting, this research was then carried out. This research will look for answers to why PDIP won the 2019 Election again.

In conducting the analysis, this study will use the theory of party institutionalization and political marketing theory. This study uses qualitative methods, while the technique of collecting data through in-depth interviews with internal party sources and studies of secondary data derived from various references such as books, party documents, and searches for sites that contain research results, and party performance. become the object of study.

This study shows that the victory of PDIP in the 2019 Election is a combination of the factors of party institutionalization and ability to respond to the party's external dynamics. Judging from the institutionalization of the party, several aspects show the level of institutionalization of PDIP is relatively good, such as aspects of rooting in the community and organization. This relatively good level of institutionalization has become an important internal capital for Patai in contesting the 2019 Election. Meanwhile, from the external aspect PDIP has successfully utilized external dynamics such as political positioning, Jokowi's character, appropriate political marketing strategies, internal problems affecting competitors and also campaign issues in the 2019 Election.

Theoretical implications show that a good level of institutionalization is an important factor in party electoral performance. The success of managing institutionalization is an important capital for the party to win the election. In addition to institutionalization, the ability of the party to utilize external parties in relation to policy, political marketing, figures and issues also proved to provide a major role in the victory of political parties in the elections."

"Pakar politik ekonomi Amerika Serikat Profesor Geoffrey B Hainswort pernah mengatakan bahwa komunisme dan sosialisme sebagai paham dan ideologi tidak akan mati, mereka hanya tertidur lelap, Hal ini pula yang terjadi di Indonesia pasca hancurnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965 serta semua regulasi tentang larangan paham Marxisme dan Leninisme, kelompok kiri di Indonesia seolah-olah menghilang. Baru pada tahun 1990 an Indonesia mulai muncul ke permukaan yang direpresentasikan oleh Partai Rakyat Demokratik (PRD). Dalam perjalanannya, PRD memiliki dinamika organisasi dan konflik internal yang berujung pada perpecahan gerakan. Sehingga dalam tesis ini. penulis akan mengangkat pertanyaan penelitian: Bagaimana implikasi perpecahan PRD terhadap radikalisasi gerakan kiri di Indonesia? Disamping itu, untuk memperkaya ulasan masalah tersebut, penulis juga akan membahas bagaimana format radikalisasi kelornpok kiri di Indonesia pasca perpecahan internal PRD, serta seberapa besar ancaman strategis kelompok kiri di Indonesia pasca perpecahan PRD. Dalam tesis ini penulis menggunakan metode observasi langsung ke dalam organisasi PRD dengan menjadi aktivis PRD dari tahun 2008,.sehingga ban yak hal-hal yang ditemukan dengan cara informal tanpa harus meialui jalur formal. Selain itu, penggunaan jurnal, buku-buku, situs internet, sertu literatur lain juga dipakai untuk melengkapi data dan fakta tesis ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini selain terpetakannya format gerakan kiri.

---

The United States economic policy expert, Professor Geoffrey B Hainswort once said that communism and socialism as concept and ideology will not die, they just fell asleep. This also happens in Indonesia, after the collapse of the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965 and all regulations on the prohibition Marxism and Leninism, leftist groups in Indonesia seemed to disappear. In 1990s, the leftist group in Indonesia began appear as represented by the Peoples Democratic Party (PRD). In the process, PRD has an organizational change and internal conflicts that led to the disintegration of the movement So in this thesis. the author will raise the question: what is the implication of PRD disunity to the radicalization of the left movement in Indonesia? In addition, to enrich the issue, the author will also discuss a leftist radicalization format in Indonesia after the PRD internal divisions. as well as how much the strategic threat of leftist groups in Indonesia after the split of PRD. In this thesis, the writer use direct observation methods into PRD organization with becoming PRD activist from 2008, so many things that are found in an informal manner without having through formal channels. In addition, the use of journals, books, internet sites, and other literatures are also used to supplement the data and facts of this thesis. Results obtained from this study in addition to mapped format left movement in Indonesia after the split of PRD, in general we can also see the implications of the PRD movement towards various aspects of life in Indonesia (ideological, politicat economic, and socio-cultural), and in particular we can see?"

"Tesis ini fokus mengkaji institusionalisasi Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sejak Pemilu 2009, 2014, hingga 2019, perolehan suara PKB meningkat. Jumlah kader partai yang terjerat kasus korupsi relatif sedikit dibanding dengan partai lain. Pertanyaan utama yang hendak dijawab adalah bagaimana institusionalisasi SIPP di PKB yang diinisiasi oleh KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi politik? Kerangka teori yang digunakan adalah teori institusionalisasi O’Donnell. Terdapat dua tahapan institusionalisasi; penyebaran nilai (value infusion) dan tindakan rutinitas terhadap nilai tersebut (behavioral routinization). Data dikumpulkan melalui kajian pustaka dan wawancara. Penelitian ini menunjukan bahwa institusionalisasi SIPP di PKB berlangsung melalui tahap penyebaran nilai-nilai SIPP. Sebaran ini terdapat dalam Mabda’ Siyasi, AD/ART, Manifesto PKB, dan Peraturan Partai. Di dalamnya diatur tentang kode etik, kaderisasi dan rekrutmen, demokratisasi internal, dan tata kelola keuangan. Tahapan berikutnya adalah pembiasaan menjadikan ketentuan internal PKB ini dalam menjalankan kegiatan kepartaian. PKB adalah salah satu partai yang menyambut baik keberadaan SIPP. Bagi PKB, SIPP adalah akselerasi untuk memperkuat integritas partai. Menjadi langkah nyata pencegahan korupsi politik yang melibatkan kader partai. Dari penelitian ini, perlu dikembangkan lebih lanjut teori institusionalisasi yang dapat menganalisa lebih detail hubungan antara penyebaran nilai (value infusion) dan pembiasaannya (behavioral routinization).

---

This thesis focuses on examining the institutionalization of the Political Party Integrity System (SIPP) which was pushed by the Corruption Eradication Commission (KPK) as part of efforts to prevent political corruption in the National Awakening Party (PKB). Since the 2009, 2014 and 2019 elections, PKB's vote share has increased. The number of party cadres who were caught in corruption cases was relatively small compared to other parties. The main question to be answered is how the institutionalization of SIPP in PKB was initiated by the KPK as part of efforts to prevent political corruption? The theoretical framework used is O'Donnell's institutionalization theory. There are two stages of institutionalization; the spread of values ​​(value infusion) and routine actions against these values ​​(behavioral routineization). Data was collected through literature review and interviews. This research shows that the institutionalization of SIPP in PKB takes place through the stage of spreading SIPP values. This distribution is contained in Mabda' Siyasi, AD/ART, PKB Manifesto, and Party Regulations. It regulates the code of ethics, regeneration and recruitment, internal democratization, and financial governance. The next stage is getting used to the internal provisions of this PKB in carrying out party activities. PKB is one of the parties that welcomes the existence of SIPP. For PKB, SIPP is an acceleration to strengthen party integrity. Become a concrete step to prevent political corruption involving party cadres. From this research, it is necessary to further develop an institutionalization theory that can analyze in more detail the relationship between value infusion and behavioral routineization."