Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada beberapa dasar teori yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu: teori manajemen, teori manajemen perkotaan, teori pengawasan dan teori relokasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan cara studi kepustakaan, pengumpulan data, dan studi lapangan dengan cara wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang terjadi pada pelaksanaan relokasi pemukiman Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara hanya berbentuk pengawasan melekat Waskat internal pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya belum optimal karena pemerintah menjalankan dua peran pada waktu bersamaan. Peran tersebut sebagai pelaksana dan sebagai pengawas, sehingga sulit dibedakan antara tugas utama yang mana sebagai pelaksana dan yang mana sebagai pengawas

---

ABSTRACTThis study aims to describe the supervision of resettlement relocation implementation of Pasar Penjaringan North Jakarta. There are several basic theories used for the analyzement of the research problems, namely management theory, urban management theory, supervision theory and theory of relocation. This study uses a qualitative approach, using data collection techniques by way of literature study, data collection, and field study by in depth interviews. The results in this research show that the supervision that occurs in the implementation of the relocation of settlement of Pasar Ikan, Penjaringan, North Jakarta is only limited to inherent supervision in the internal government Waskat . However, the results indicate that supervision is not yet optimal because the government runs two roles at the same time. Roles as an executor and as a supervisor, in which we need to distinguish between those role which one as an executor only and as a supervisor only."

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip-prinsip relokasi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang, Jakarta Utara. Teori yang digunakan adalah prinsip-prinsip relokasi yang dikemukakan oleh Cernea. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist melalui pengumpulan data studi lapangan wawancara mendalam dan observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tiga prinsip relokasi dari Cernea yang menjadi dimensi dalam penelitian ini, yaitu government responsibility, resettler rsquo;s participation dan the host population belum semua indikator dapat terpenuhi dalam pelaksanaan relokasi warga di Kawasan Pasar Ikan Luar Batang Jakarta Utara. Pada dimensi pertama, government responsibility, indikator yang belum terpenuhi di antaranya adalah: penentuan lokasi baru terkait dengan desain dan tata ruang, penentuan lokasi baru terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana, kebutuhan finansial untuk membangun kembali kehidupan warga yang terkena dampak relokasi dalam hal soft cost seperti pelatihan. Pada dimensi kedua, resettlers rsquo;s participation, indikator yang belum mampu dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah: sosialisasi dengan warga yang terkena relokasi seperti informasi waktu pelaksanaan relokasi, pemilihan lokasi permukiman baru, prosedur kompensasi, hak-hak pemukim, dan partisipasi melalui pemimpin formal, informal dan organisasi non pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan relokasi. Pada dimensi ketiga, the host population, dapat disimpulkan bahwa semua indikator di dalamnya telah terpenuhi.

---

ABSTRACTThis research aims to describe about implementation of the relocation principles in the resident relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area North Jakarta. Theory that used in this research is the relocation principles by Cernea. This research uses post positivist approach by field study of collecting data in depth interview and observation and literature study. Based on this research, the three principles of Cernea that become dimensions in this research, government responsibility, resettler rsquo s participation and the host population, cannot be met entirely by the provincial government of DKI Jakarta in the Resident Relocation in Pasar Ikan Luar Batang Area, North Jakarta. The first dimension, government responsibility, indicators that cannot be met are determination of the new location associated with design and layout, determination of the new location associated with facilities and infrastructures, financial needs to rebuild the lives of the residents affected by relocation in terms of soft cost such as training. The second dimension, resettlers rsquo s participation, indicators that can not be met are socialization with residents affected by the relocation as the time information to relocate, the recovery of the new settlement, procedure of compensation, the rights of the settlers, and participation by informal, formal and non government organization leader in the planning and implementation of the relocation. The third dimension, the host population, can be concluded that all indicators have been met."

"Konsolidasi tanah merupakan salah satu kebijakan peremajaan kota dan penataan kampung kota yang sedang diimplementasikan di Kelurahan Cipinang Besar Selatan. Program tersebut belum dapat dilanjutkan mengingat rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program tersebut, sementara salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan program tersebut adalah adanya partisipasi aktif dari masyarakat, khusunya dalam rangka penyerahan tanah untuk ditata ulang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi wilayah perencanaan, permasalahan, serta strategi pemerintah untuk mewujudkan program ini. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori yang terkait dengan perkembangan perkotaan, konflik nilai dan kepentingan, partisipasi publik, serta kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang berasal dari wawancara serta data sekunder yang terdiri dari peraturan, dokumen perencanaan serta penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program ini diantaranya adalah rendahnya kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya konflik nilai dan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat serta adanya beberapa ketentuan dan peraturan yang belum sinkron. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk penginformasian, pendetailan beberapa ketentuan dalam peraturan, sinkronisasi kebijakan serta penerapan konsolidasi tanah skala kecil.

---

Land consolidation is one of the policy for city renewal and urban kampung improvement that is being implemented in Cipinang Besar Selatan Sub District. That policy has not been able to continue considering the low willingness of the community to participate in the program, while community participation is the key success factor in implementation of land consolidation, especially in the context of handing over land for rearrangement. This study aims to analyze the condition of the planning area, problems, and government strategies to realize this program. The theories that used in this research are related to urban studies, conflict of values ??and interests, public participation, and public policy. This study uses a qualitative method with a case study approach. The data used consists of primary data derived from interviews and secondary data consisting of regulations, planning documents and previous research. The results show that there are several obstacles encountered in the implementation of this program including the low willingness of the community to participate, the existence of conflicts of values ??and interests between the government and the community and the existence of several provisions and regulations that were not in sync. Therefore a strategy that needed are informing, detailing several provisions in regulations, synchronizing policies and implementing small-scale land consolidation."

"Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, merupakan wilayah yang padat penduduk sehingga hal ini menuntut adanya pembangunan tempat tinggal. Hal ini yang mengakibatkan adanya perubahan tutupan lahan yang terjadi setiap tahun. Perkembangan kota yang diiringi dengan meningkatnya lahan terbangun berpotensi meningkatkan suhu udara di sekitar lingkungan. Di samping itu, adanya hutan kota, turut membantu menurunkan degradasi lingkungan perkotaan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perubahan LST dan NDVI akibat perubahan tutupan lahan dan mengetahui tingkat kenyamanan termal menggunakan pengukuran Thermal Humidity Index (THI). Penelitian ini dilaksanakan dalam 4 tahap, yaitu tahap pertama pra pengolahan citra dengan melakukan proses koreksi atmosferik dan cropping. Tahap kedua yaitu perhitungan algoritma LST, NDVI, maximum likelihood, kenyamanan termal, dan interpretasi citra digital. Tahap ketiga yaitu analisis peta LST, NDVI, tutupan lahan, dan pengukuran nilai THI. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya perubahan luas tutupan dalam kurun waktu 10 tahun akibat perkembangan perkotaan, seperti berubahnya tutupan lahan vegetasi dan lahan terbuka menjadi permukiman. Berkurangnya lahan bervegetasi mempengaruhi turunnya indeks kerapatan vegetasi. Sementara itu, perubahan suhu permukaan daratan terjadi secara fluktuatif pada bulan kering dan bulan basah tahun 2013 dan 2023. Umumnya, LST yang tinggi terjadi di area permukiman dan lahan terbuka diakibatkan oleh tidak adanya atau kurangnya objek penghalang sinar matahari. Tipe tutupan lahan vegetasi (mangrove), badan air, dan vegetasi (non-mangrove) kurang lebih memiliki pengaruh yang berbeda terhadap perubahan suhu permukaan daratan. Adapun perhitungan statistik antara NDVI dan LST menunjukkan hubungan yang berkorelasi negatif tapi rendah. Selain itu, hasil pengukuran nilai THI terhadap data iklim mikro menunjukkan bahwa kenyamanan termal di wilayah penelitian termasuk didominasi kategori cukup nyaman.

---

Penjaringan District, North Jakarta, is a densely populated area that requires residential development. This results in changes in land cover that occur every year. City development, which begins with increasing built-up land, has the potential to increase the air temperature in the surrounding environment. On the other hand, the existence of urban forests also helps reduce urban environmental degradation. The aim of this research is to analyze changes in LST and NDVI due to changes in land cover and determine the level of thermal comfort using the Thermal Humidity Index (THI) measurement. This research was carried out in 4 stages, namely the first stage of image pre-processing by carrying out atmospheric correction and cropping processes. The second stage is the calculation of the LST algorithm, NDVI, maximum likelihood, thermal comfort, and digital image interpretation. The third stage is analysis of LST, NDVI, land cover maps and measuring THI values. The results of the research show that there have been many changes around cover over a period of 10 years due to urban development, such as changes in vegetation land cover and open land into organizations. The reduction in vegetated land affects the decline in the vegetation density index. Meanwhile, changes in land surface temperature fluctuate in the dry and wet months of 2013 and 2023. Generally, high LST occurs in organizational areas and open land due to the absence or reduction of objects blocking sunlight. Vegetation land cover types (mangroves), water bodies, and vegetation (non-mangroves) have different influence on changes in land surface temperature. Statistical calculations between NDVI and LST show a negative but low deteriorating relationship. In addition, the results of measuring THI values on microclimate data show that thermal comfort in the research area is dominated by the quite comfortable category."

"Kota merupakan sebuah sistem, sehingga perlu diatur dengan suatu kebijakan pengelolaan perkotaan (Urban Management). PERDA DKI No. 6/1999 adalah kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta. Didalam sistem kebijakan ini, diatur upaya pengendalian pemanfaatan ruang pembangunan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB). Prinsip KDB adalah menetapkan bagian (porsi) ruang yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun pada suatu rencana pembangunan.Masalah banjir di Jakarta masih menjadi ancaman. Pada tahun 1996, Jakarta dilanda banjir dan berulang kembali pada tahun 2002, 3 tiga tahun setelah keputusan PERDA dengan area yang lebih leas. Kawasan kena banjir di wilayah penelitian meluas dari 6 kelurahan tahun 1996 menjadi 18 pada tahun 2002. Pertanyaannya kemudian : dimanakah Ietak kesalahan kebijakan tersebut sehingga pembangunan kota malahan telah menghasilkan masalah baru ? Prinsip pelaksanaan KDB, secara internal seharusnya mampu menciptakan kondisi lingkungan kota menjadi lebih bails bukan sebaliknya malahan menjadi lebih buruk.Atas permasalahan yang terjadi, pertanyaannya : (1) Bagaimana kriteria KDB ditetapkan dalam suatu rencana pembangunan ? (2) bagaimana konsistensi pelaksanaan KDB dan (3) bagaimana hubungan KDB dengan tumbuhnya kawasan barn kena banjir di wilayah penelitian ? Tujuan penelitian : (1) mengetahui kriteria ketetapan KDB, (2) menilai pelaksanaan kebijakan KDB atas Rencana dan Fakta dan (3) mengukur pengaruh KDB terhadap tumbuhnya kawasan baru kena banjir di wilayah penelitian.Adalah fakta bahwa perubahan penggunaan tanah sejak tahun 1996 hingga 2002 cenderung kepada perluasan Ruang Terbangun, sehingga Ruang Terbuka menjadi berkurang. Dibandingkan dengan kebijakannya, perubahan yang terjadi ternyata tidak seperti yang diharapkan; yaitu basil Fakta tidak sesuai dengan Target Rencana pada RPTR Kecamatan 2005. Perluasan Ruang Terbangun telah meningkatkan nilai Koefisien Run off pada tanah. Daya resapan tanah terhadap Air menjadi menurun. Pada musim hujan, Air hujan lebih banyak berada di atas permukaan tanah. Ruang Terbuka yang menyempit telah berakibat pada peninggian permukaan Air hujan ketika melimpas di permukaannya. Hasil perhitungan Debit banjir menunjukan adanya perbedaan ketinggian Air tersebut pads banjir tahun 1996 dengan 2002, yaitu 76,01 cm x 178,76 cm.Proses KDB terikat pada RPTR dengan dasar pertimbangan 4 kondisi fisik : Jejaring, Aktivitas, Kepadatan dan internsitas bangunan. Aspek hidrologis seperti daya resapan tanah, koefisien run off dan intensitas hujan tidak menjadi kriterianya; padahal "Ruang" adalah sebuah sistem lingkungan (subyek) yang memiliki fungsi konservasi bagi lingkungan. Unsur kriteria KDB tidak memiliki standar ukuran baku yang tetap dan mengikat besaran KDB, sehingga pelaksanaannya tidak dapat konsisten. Koefisien run-off wilayah telah meningkat sehingga berpeluang besar untuk kena banjir. Orientasi KDB hanya kepada "ruang" untuk' aktivitas (obyek), sehingga perlu di sempurnakan kriterianya dengan menilai aspek hidrologis melalui Reformulasi KDB.

---

Urban is a system, so it need to managed by a management policy called Urban Management. The Region Regulation of Jakarta, i.e. PERDA DKI No. 611999 is a Master Plan Policy for spatial management plan, called RTRW. In this policy system, the purpose of land development has arranged to monitor and controlled through the decision of Building Coverage Ratio, called KDB. The principle of KDB is to proportionally define the urban space that might becomes to either built area or open space.

The flood problem for Jakarta is still potent. In 1996, Jakarta was flood and repeat again in year of 2002 which greater than before; it was 3 years after the PERDA con-ducted. In the study area, the flood area has increase too larger from 6 district areas only at year of 1996 became 18 districts in 2002. It was wondering; what's wrong with the policy so it's gaining a new flood problem? Internally, the KDB principles actually should be produce a better condition to the urban environment then worse.

Pertaining to the problem, the questions are (1) How the KDB criteria's being stated for the develop planning? (2) How the consistency of KDB implementation it? And (3) how the correlate of KDB to the new of flood area? The objectives of the research are: (1) To know the state of KDB criteria's, (2) To judging the KDB implementation due to Planning concept and the Fact result, and (3) To measure the effect of KDB toward the growth of new area in study area which has been flooded.

In fact, the changes of land utilization was since 1996 to 2002, it tend to increase of built area and decrease of open space. Comparing to the policy goal, those change results was unexpected and had no matched to the Detailed Plan for 2005; obviously because the factual is greater than the target planned.

Any way, the increasing of built area will cause to an increasing of earth Run off Coefficient value. An infiltration capacity of earth will be decrease and Iatter on it will effect to the much more number of water volume on the earth surface. The open space that goes to narrow will cause of rain water level at surface that goes to higher. An account of Q factor from two periods, 1996 and 2002 with different run off coefficient i.e. 0.19 and 0.70 and different large of open space, have gaining a result a different water high level, that is 76.01-cm (1996) versus 178,76 cm (2002).

The states of KDB, it most depend on the Land Utilization Detailed Plan (called RPTR) and was considerate by four (4) criteria's i.e. Network, Activity, Density and Intensity. At those criteria's, none of them are concern to the environmental aspects such as land infiltration capacities or land run off coefficient or rain fall intensities were been a hydrological issues. In Fact, space or region is an environmental system, which have a conserve function (subject) but also have limitations. The KDB's orientation just to fulfill spatial needs for activities (object) and the criteria's has no standard rules to tight up KDB being consistence when it conducted. Otherwise, getting higher value of run off coefficient, it will tend to a bigger chance of flood be. Furthermore, the KDB principle need to reformulate to complete it criteria's with hydrological aspects."

"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

---

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."

"ABSTRAKTidak meratanya kesempatan kerja menyebabkan lahan-lahan marjinal di Jakarta menjadi tempat bermukim para migran yang datang untuk mencari kerja. Permukiman kumuh kaum urban di tanah-tanah marjinal banyak dijumpai terutama di sekitar pusat perekonomian. Karakteristik permukiman kumuh berbeda-beda sesuai dengan lokasinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persebaran dan tipologi permukiman kumuh di salah satu Kecamatan paling padat di Jakarta, yakni Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Identifikasi karakteristik permukiman kumuh dilakukan dengan menggunakan citra satelit here 2016. Hasil pengolahan data dan validasi lapangan selanjutnya dianalisis dengna menggunakan metode overlay peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permukiman kumuh tersebar terutama di sepanjang sungai dan rel kereta, yakni di tanah-tanah negara. Semakin jauh dari sungai dan rel kereta, kualitas permukiman semakin baik. Fasilitas dan utilitas permukiman semakin lengkap. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanah marjinal yang dimiliki oleh negara mudah dikuasai dan dikembangkan sebagai lokasi bermukim walaupun dengan utilitas yang sangat terbatas.

---

ABSTRACTIn migration to Jakarta is very high. This phenomenon hapened because informal job opportunity in Jakarta is more extensive then in other areas of Indonesia. Migrants with limited capital and skills do not have opportunity to reside in formal housing. They only can afford housing in slum areas. Urban slum settlements in marginal lands are found mainly around the economic center. The characteristics of slums vary according to their location. The purpose of this research is to identify the distribution and typology of slums in one of the most densely populated districts in Jakarta, namely Pademangan Subdistrict, North Jakarta. Identification of the characteristics of slums is done using satellite images here 2016. The results of data processing and field validation are then analyzed by using map overlay method. The results show that slums are scattered mainly along rivers and railways, which are in state lands. The further away from the rivers and railways, the quality of the settlements is better, settlement facilities and utilities are more complete. This study shows that marginal lands owned by the state are easily utilized and developed as a residential area even with very limited utility."

"Latar belakang penelitian adalah konflik sumber daya air yang berdampak pada terbatasnya akses air oleh komunitas marginal. Permasalahan pada kesenjangan kelompok yang terpinggirkan dalam mengakses air di Penjaringan, Jakarta Utara telah disuarakan oleh kaum perempuan. Tujuan penelitian terdiri dari: menganalisis implementasi program yang mengacu pada SDG 5 dan 6, menggambarkan pemenuhan hak atas air, dan merancang konsep demokrasi air secara praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan metodologi sistem lunak-pengumpulan data melalui observasi, wawancara semi-terstruktur dengan informan, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program SDGs telah dirancang dan diimplementasikan dalam rencana kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, akses air yang disediakan oleh PALYJA dengan program Master Meter masih kurang memadai di Penjaringan, Jakarta Utara terlebih untuk komunitas masyarakat marginal. Desain konseptual berdasarkan manajemen komunal pada demokrasi air yang dirancang menggunakan SSM pada tahap lima yaitu model konseptual. Kesimpulannya, dengan menerapkan pengelolaan air berbasis komunal dapat merangkup lapisan marginal, memberdayakan perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

---

The background of this research is the conflict of water resources that have an impact on limited access to water by marginalized communities. The problem of the inequality of marginalized groups in accessing water in Penjaringan, North Jakarta, has been voiced by women. The research objectives consisted of analyzing the implementation of programs that refer to SDG 5 and 6, describing the fulfillment of the right to water, and designing a practical water democracy concept. The method used in this research is qualitative using a soft system methodology-data collection through observation, semi-structured interviews with informants, and literature study. The results showed that the SDGs program had been designed and implemented in an institutional plan. However, in practice, the water access provided by PALYJA with the Master Meter program is still inadequate in Penjaringan, North Jakarta, especially for marginalized communities. The conceptual design based on communal management in water democracy designed using SSM in stage five, namely the conceptual model. In conclusion, applying communal-based water management can cover the marginal layers, empower women, and improve economic welfare."

"Outside dump of Air Lava Coliery is large (±650 ha), in order to sustainable land use, the location should be used. Using the location as farm or plantation is relatively difficult due to the land fertility. Potential usage is as a settlement, this is supported by infrastructure availability (road, bridge, economic center, medical facilities, and other). To support the usage of outside dump as settlement, geotechnical analysis should be performed in relation with the physical and mechanical characteristics of soil as well as the slope stability. Sampling and laboratory analysis provide that there is no relationship trends between cohesion and depth as well as the dumping time. This because of the material being dumped is heterogen and compacting procedure applied which may be not same from one area to another. Hence, for use as settlement, detail geotechnics study of the location should be conducted. In location with low cohesion value, simple building may be build, whereas in location with high cohesion value permanent or multi-floor building can be build."