Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerekonomian Indonesia cenderung meningkat, namun pertumbuhan tersebut masih belum merata. Beberapa daerah yang memiliki potensi masih memiliki batasan di kondisi infrastrukturnya. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus KEK hadir sebagai kebijakan yang dapat memicu investasi dan penciptaan lapangan kerja yang produktif berbasis komoditas unggulan daerah untuk terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. KEK mendorong Indonesia sebagai pusat logistik, pusat produksi, dan pasar tenaga kerja yang kompetitif. KEK Bitung adalah salah satu yang turut mendukung industri kemaritiman Indonesia lewat posisinya yang strategis untuk logistik, sumber daya perikanannya, dan perkebunan kelapa. Dari segi lingkungan, ancaman pengasaman laut dan over-fishing terhadap sumber daya kelautan juga diteliti. Dengan pemodelan sistem dinamis, hasil penelitian menunjukan bahwa KEK memiliki kontribusi terhadap perekonomian dan mengurangi tingkat pengangguran. Untuk mendukung pengembangan KEK Bitung yang berkelanjutan, ada tiga faktor yang perlu ditingkatkan: produktivitas panen kelapa, produktivitas kapal perikanan, dan indeks edukasi. Maka dari itu intervensi kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan dan peningkatan produktivitas sumber daya alam diuji coba. Hasil menunjukan bahwa kebijakan tersebut menghasilkan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan Business as Usual KEK Bitung.

---

ABSTRACTThe Indonesian economy tends to increase, but the growth equity is still uneven. Some areas that having economic potential are still limited in the condition of the infrastructure. Development of Special Economic Zones SEZ is becoming a policy that could trigger investment and productive employment creation based on local competitive commodities for the realization of equitable economic growth. SEZ encourages Indonesia roles as competitive logistics center, production center, and labor market. Bitung SEZ is one SEZ that supports the maritime industry through its strategic position for logistics, fishery resources and coconut plantation. Furthermore, the threat of ocean acidification and overfishing towards marine resources also will be addressed. Using system dynamics modelling, the result of this research shows that SEZ is contributing to economic sector and decreasing level of unemployment. To support Bitung SEZ sustainable development, three factors should be improved coconut plantation productivity factor, fisheries ship management, and education index. Thus, policy intervention in developing education facilities and increasing resources productivity are tested. It shows that the policies giving greater impact compared to SEZ Business as Usual condition."

"ABSTRAKDKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memainkan peranan penting sebagai pintu gerbang perdagangan nasional dan internasional melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Rencana pembangunan Terminal Kalibaru Utara menjadi suatu pembangunan yang krusial untuk dieksekusi mengingat peran Pelabuhan Tanjung Priok serta kondisi arus peti kemas yang sudah melebihi kapasitas penanganannya. Pengembangan pelabuhan sering dikatakan dapat menimbulkan efek multiplier yang bahkan lebih besar dari pelabuhan itu sendiri. Efek pengembangan pelabuhan pada dasarnya diprediksi akan menyerap tenaga kerja dan pendapatan. Namun, kondisi infrastruktur logistik di DKI Jakarta yang masih dapat dikatakan relatif buruk menyebabkan terjadinya efek lain yang dihasilkan dari meningkatnya perdagangan akibat pengembangan pelabuhan, yaitu kemacetan. Kondisi akses jalan pelabuhan ke kawasan industri yang juga masih minim, dirasa menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta. Hasil menunjukkan bahwa kontribusi penyerapan tenaga kerja sektor yang berkaitan dengan pelabuhan akan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal lain yang juga dibahas adalah pengujian kebijakan tarif progresif dan pembangunan akses yang memiliki andil yang cukup baik dalam meningkatkan faktor kompetitif pelabuhan serta industri.

---

ABSTRACT Jakarta as the capital city of Indonesia has a role as the main gate to national and international trade through its Tanjung Priok Port. The New Priok Port project then rise its priority to be executed due to the natural important role of Tanjung Priok Port for the country as well as the fact that the 2015 Tanjung Priok Port Capacity has reached its limit to handle the rapid flow of container. Port development theoretically would give a huge multiplier effect that are higher than the benefit perceived by the port itself. Port development effect is predicted to absorb employment and income. But in other hand, the logistic infrastructure conditions in DKI Jakarta is currently relatively bad, this also become much worse by the traffic jam condition. Access road condition to the main industrial district is also bad. These situations could lead to the diseconomies of DKI Jakarta. The result shows that the port related sector could absorb more employment over time. Another result that also discussed in this research is the effect of policy interventions made by port authorities and government tariff progressive policy and access road development which has shown good contribution to increase the port and industrial competitiveness."

"Salah satu strategi dalam pengembangan ekonomi, mendorong investasi serta meningkatkan daya saing adalah pengembangan Special Economic Zone (SEZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK memfasilitasi kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, meningkatkan produktivitas masyarakat wilayah sekitar serta pemusatan kawasan ekonomi hingga daerah cepat tumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh KEK di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi regional, baik terhadap wilayahnya serta terhadap Kabupaten/Kota di sekitarnya (spillover effect) dengan metode spasial ekonometrika yaitu Dynamic Spatial Durbin Model. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh KEK terhadap pertumbuhan wilayah hanya terdapat pada KEK Pariwisata sedangkan pada KEK Manufaktur belum berdampak signifikan. Pengaruh KEK pada pertumbuhan wilayah hanya pada jangka pendek. Variabel kontrol yang berpengaruh signifikan adalah Pertumbuhan Wilayah sebelumnya, PMDN, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Informasi dan Komunikasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan PDRB. Sedangkan pada wilayah sekitar variabel yang berpengaruh adalah Pertumbuhan PDRB serta Informasi dan Komunikasi.

---

One of the strategies in economic development, encouraging investment and increasing competitiveness is the development of a Special Economic Zone (SEZ). (KEK). SEZs facilitate the region whose location has access to the global market, increases local productivity, and centralizes economic areas in fast-growing areas. The study aims to analyze the impact of SEZs in Indonesia on regional economic growth, both in its region and in its spillover effect with the method of spatial econometrics, dynamic spatial durbin model. The results of the study show that in Tourism SEZs, SEZ variables have a significant effect on regional economic growth, while in Manufacturing SEZs, SEZ variables do not have a significant effect. In general, SEZ is a short-term effect on regional economic growth. The significant control variables are Previous Regional Growth, Domestic Direct Investment (PMDN), Labor Force Participation Rate, Information and Communication Technology, Human Development Index (HDI), and Gross Regional Domestic Product (GRDP) growth. Meanwhile, in the neighboring areas GRDP growth and Information and Communication Technology are significant variables."

"Terpusatnya aglomerasi ekonomi di Indonesia membuat disparitas pembangunan antar daerah di Indonesia cukup tinggi, akibatnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin meningkat. Ketergantungan pemerintah daerah dapat dilihat dengan adanya fenomena flypaper effect. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai bentuk upaya pemerataan aglomerasi ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menganalisis pengaruh PAD dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap perilaku belanja daerah. Dengan menggunakan metode analisis data panel dengan unit analisis kabupaten/kota di Indonesia yang memiliki KEK pada rentang tahun 2012 hingga 2021, ditemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah serta masih terdapat fenomena flypaper effect dalam perilaku Belanja daerah walaupun dengan adanya KEK telah terjadi peningkatan pada PAD.

---

The centralization of economic agglomeration in Indonesia makes development disparities between regions in Indonesia quite high, as a result, the dependence of local governments on the central government is increasing. The dependence on local government can be seen in the phenomenon of the flypaper effect. This study aims to analyze the effect of Special Economic Zones (SEZ) as a form of economic agglomeration equity on Local Own-source Revenue (LOSR) and to analyze the influence of LOSR and General Allocation Funds (GAF) on regional spending behavior. Using panel data analysis at municipalities in Indonesia that have SEZs during 2012-2021, it is found that LOSR and GAF significantly have a positive effect on regional spending and there is still a flypaper effect phenomenon in regional spending behavior even though with the SEZ there has been an increase on LOSRs."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara yang mengembangkan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomiannya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Ekonomi Khusus KEK . KEK Tanjung Lesung ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 23 Februari 2015. Tujuan penetapan KEK Tanjung Lesung secara umum adalah untuk meningkatkan investasi, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Salah satu masalah dalam implementasi pengembangan KEK Tanjung Lesung adalah belum optimalnya pembangunan sarana transportasi dan fasilitas pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung dan melihat apa saja yang yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi KEK Tanjung Lesung. Dalam menganalisis implementasi Kebijakan Pengembangan KEK Tanjung Lesung penulis menggunakan analisis implementasi Michael Hill dan Peter Hupe, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn serta teori dari Kotler mengenai marketing place. Metode penelitian yang digunakan adalah postpositive. Hasil penelitian menunjukan implementasi KEK Tanjung Lesung masih belum optimal.

---

ABSTRACTIndonesia is a country that develops the tourism sector to improve the economy. Among the ways in which to improve the economy, the Indonesian government established a Special Economic Zone KEK . One of the KEK formed is KEK Tanjung Lesung determined through Government Regulation No. 26 of 2012 and inaugurated on February 23, 2015. The objective of KEK Tanjung Lesung is to increase investment, to absorb labor, and to increase the utilization of local resources. However, the construction of transportation facilities and other supporting facilities in the KEK Tanjung Lesung is not optimal. This study aims to illustrate how the implementation of KEK Tanjung Lesung development and see the supporting and inhibiting factors of the implementation of KEK Tanjung Lesung. In analyzing the policy implementation, the development of KEK Tanjung Lesung, the writer uses the implementation analysis of Michael Hill and Peter Hupe, the factors that influence the implementation of the policy according to Van Meter and Van Horn and Kotler 39 s theory of marketing place. The research method used is postpostivis. The results showed that the implementation of KEK Tanjung Lesung is still not optimal. "

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"[ABSTRACTThis paper investigated whether fiscal policy, especially government investmentexpenditure in Indonesia, depends on changes in the economic business cycle andwhether its impact is significant on economic growth. This paper analyzed therelationship between government investment expenditure and output gap using anordinary least squares (OLS) regression covering three periods of study (1980?1996, 2001?2014, and 1980?2014). In general, the result showed governmentinvestment expenditure tended to be acyclical. This study also evaluated theimpact of the changes in government investment expenditure on gross domesticproduct (GDP) using a vector autoregression (VAR) approach. The resultsrevealed government investment expenditure did not have a significant impact oneconomic growth.

---

ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi;Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980?1996, 2001, dan 1980?2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah arah kebijakan fiskal, khususnyapengeluaran pemerintah, dipengaruhi perubahan siklus ekonomi dan berdampaksignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau tidak. Studi ini membahashubungan antara pengeluaran investasi pemerintah dan output gap menggunakanmodel regresi ordinary least squares (OLS) yang meliputi tiga periode observasi(1980–1996, 2001, dan 1980–2014). Secara umum, hasil analisis menunjukkanbahwa pengeluaran investasi pemerintah cenderung mengarah acyclical (netral).Selain itu, paper ini juga menganalisis dampak perubahan pengeluaran investasipemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menggunakan model vectorautoregression (VAR). Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran investasipemerintah tidak berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi]"

"Tanjung Lesung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus zona pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012. Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, terdapat 2 (dua) permasalahan di Tanjung Lesung yaitu regulasi dan infrastruktur wilayah. Penelitian ini memfokuskan pada kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung. Teori yang digunakan untuk menganalisis kesiapan daya saing Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung adalah teori daya saing destinasi yang dikembangkan oleh Ritchie dan Crouch. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung belum siap berdaya saing karena memiliki permasalahan utama yaitu infrastruktur wilayah khususnya pembebasan lahan. Peneliti menyarankan agar Pemerintah Pusat dan Daerah perlu segera melakukan percepatan pembangunan infrastruktur wilayah dan perlunya insentif daerah dalam bentuk Peraturan Derah untuk menarik minat investor agar Tanjung Lesung siap berdaya saing.

---

Tanjung Lesung has been designated as a Special Economic Zone of tourism zone based on Government Regulation No.26 of 2012. Since established as Special Economic Zone, there are two problems in Tanjung Lesung that is regulation and regional infrastructure. This research focuses on the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone. The theory used to analyze the readiness of the competitiveness of Tanjung Lesung Special Economic Zone is a destination competitiveness theory developed by Ritchie and Crouch. This research uses qualitative method.The result showed that Tanjung Lesung Special Economic Zone is not ready to compete because the main problem that is regional infrastructure particularly land acquisition. Researcher suggest that the Federal and Local Governments need to immediately accelerate the development of regional infrastructure and the need for regional incentive in the form of Local Regulation to attract investors so that Tanjung Lesung Special Economic Zone ready to compete."

"ABSTRAKSebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan lebih dari dua per tiga total luas wilayah, Indonesia sudah seharusnya memberikan fokus lebih terhadap pengembangan Industri Maritim nya. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan Industri Maritim adalah dengan mengembangkan sebuah klaster maritim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan sebuah pemahaman atas efek bila Indonesia menerapkan kebijakan klaster maritim terhadap pertumbuhan ekonomi maritim dan perannya meningkatkan kinerja klaster maritim sehingga dapat memaksimalkan potensi Industri Maritim di Indonesia. Hasil model simulasi sistem dinamis yang telah dibangun menunjukan bahwa dengan adanya klaster maritim, pertumbuhan jumlah tenaga kerja dan nilai ekonomi Industri Maritim menjadi lebih besar dibandingkan dengan kondisi Business as Usual dengan tingkat pertumbuhan yang eksponensial. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah harus bergerak cepat untuk segera mengambil langkah membentuk sebuah lembaga pengelola klaster maritim agar dapat tercipta sebuah lingkungan klaster maritim yang bersinergi, berkesinambungan, dan berdampak positif bagi kinerja Industri Maritim di Indonesia.

---

ABSTRACTAs an archipelago with two third of its territory consist of water, Indonesia should address more attention to its maritime industry development. One of the catalyst to fasten the maritime industry growth is by developing a maritime cluster. The purpose of this research is to gain understanding of the effect if Indonesia implement maritime cluster policy to the growth of maritime economic and its role to enhance the maritime cluster performance, hence enhancing Indonesia rsquo s maritime industry as well. The result of the constructed system dynamic model simulation shows that with the effect of maritime cluster, the growth of employment rate and maritime economic is much bigger that the business as usual case exponentially. The result implies that the government should act fast to form a legitimate cluster maritime organizer institution so that there will be a synergize, sustainable, and positive maritime cluster environment that will benefit the performance of Indonesia rsquo s maritime industry."

"ABSTRAKKebijakan pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) telah diimplementasikan sejak tahun 2009. Proses implementasi pembentukan KEK mencakup beberapa tahapan, yaitu Pengusulan dan Penetapan, Pengembangan (konstruksi), dan Operasional. Namun, hanya ada dua KEK yang telah ditetapkan yang sampai ke tahap operasional hingga tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan KEK di Indonesia dan apa saja faktor penghambat dalam pembentukannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan berupa dokumen yang akan menjadi data sekunder. Penelitian ini menjabarkan proses implementasi pada tahapan pengusulan dan pengembangan KEK di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menujukan bahwa Sekretariat Dewan Nasional KEK selaku implementor kebijakan mengalami berbagai masalah selama proses implementasi kebijakan pembentukan KEK. Kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintahan untuk mendukung implementasi kebijakan menyebabkan keterlambatan terbitnya peraturan pelaksana fasilitas di KEK. Peraturan pelaksana fasilitas di KEK tersebut baru diresmikan enam tahun setelah implementasi berjalan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang semua fasilitas fiskal dan non-fiskal. Selanjutnya, dalam tahapan pengusulan, masalah yang terljadi adalah sulitnya pengusul untuk memenuhi seleksi administratif (dokumen) sehingga target pembentukan KEK tidak tercapai.

---

ABSTRACTThe policy of establishing Special Economic Zones (SEZ) has been implemented since 2009. The implementation process of SEZ establishment includes several stages, which are; Proposing and Setting, Development (construction), and Operations. However, there are only two SEZs that have been established that are up to the operational stage until 2015. This study aims to analyze how the implementation process of SEZ formation policy in Indonesia and what are the inhibiting factors in its formation. This study use a qualitative approach with field study and literature study, which conduct an in-depth interview as a primary data and gathering documents as a secondary data. This research describes the implementation process at the stage of proposing and developing SEZ in Indonesia. The results of this study indicate that the Secretariat of the National Council of SEZ as a policy implementer encountered various problems during the implementation process of SEZ formation policy. Lack of coordination among government agencies to support the implementation of the policy causes the delay in issuing the implementing regulations of facilities in SEZ. In this case, the regulation of facilities in SEZ has only been inaugurated six years after the implementation through Government Regulation No. 96 of 2015 on all fiscal and non-fiscal facilities. Furthermore, in the proposal stage, the problem that occurred was the difficulty of the proposer to meet the administrative selection (document) so that the target of SEZ formation was not achieve."