Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan PKL di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan dianggap banyak memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Penertiban yang selalu dilakukan untuk mengatasi keberadaan PKL di Jakarta Selatan, khususnya di Melawai dinilai masih kurang efektif karena pedagang akan kembali lagi. Melihat kondisi tersebut, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mengubah pendekatan dalam mengatasi keberadaan PKL, yaitu dari yang tadinya hanya menertibkan PKL, sekarang telah berubah menjadi menata PKL. Penataan PKL eks-JS 32 Melawai dilakukan pada tahun 2015.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima PKL di Jakarta Selatan studi pada Pusat Jajanan Serba Ada [PUJASERA] Melawai. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Dalam melakukan analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peneliti menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Edwards III dan teori hibrid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa variabel yang belum terpenuhi yaitu staf dan fasilitas.Implementasi kebijakan penataan PKL di PUJASERA Melawai berjalan dengan baik meskipun masih ada variabel yang belum terpenuhi.

---

The existence of street vendors in Jakarta, especially in South Jakarta, is considered to have a negative impact on the society. Measures conducted to overcome the existence of street vendors in South Jakarta, especially in Melawai, is considered to be ineffective as the street vendors tend to disobey orders and revert to selling their products. Overseeing the condition, the Government of DKI Jakarta changed their approach, from regulating the street vendors to actually organizing the street vendors by providing space and facilities. The organization of street vendors from JS 32 Melawai started in 2015.

The aim of this research is to elaborate the factors that affect the implementation of related policies to regulate and organize street vendors in South Jakarta, specifically in a PUJASERA in Melawai. This research was conducted using a post positivist approach with qualitative data collection through in depth interviews, direct observations, and literature reviews.

The analysis of this research, related to the factors that affect the implementation of policies, was conducted through Policy Implementation of Edwards III and hybrid theories. The result of this research showed that there are several variables yet to be satisfied, such as staf and facility. It can be seen that policy implementation of street vendors in the PUJASERA located in Melawaiwent well, even though there are several variables that are yet to be fulfilled. "

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sosialisasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, koordinasi antaraktor dalam implementasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, ketersediaan fasilitas pasar, sikap resisten pedagang kaki lima, dukungan masyarakat, dan isi konten kebijakan.

---

Street Vendors regulation in Tanah Abang Market , Central Jakarta, is one of the policies which is implemented to enforce the Local Regulations No. 8 of 2007 about public order as the responsibility of local government DKI Jakarta. The research used qualitative approach through primary and secondary data collections. The result shows that the factors affects the implementation of street vendors regulation in Tanah Abang Market consists of socialization of street vendors regulation in Tanah Abang Market, coordination among actors in policy implementation, availability of resources, availability of market facilities, resistant attitude from street vendors, public support, and content of policy."

"Skripsi ini berisi analisis tentang pengelolaan parkir on street oleh Unit Pengelola Perparkiran DKI Jakarta di Melawai yang terdiri dari parkir on street lingkungan dan non lingkungan. Tujuannya untuk menganalisis pengelolaan parkir on street oleh Unit Pengelola Perparkiran di Melawai. Penelitian ini menggunakan teori parking management oleh Kodransky dan Hermann dengan pendekatan positivis, deskriptif, cross sectional, yang dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir on street lingkungan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya kesepuluh indikator yang digunakan. Sementara itu, pengelolaan parkir on street non lingkungan belum berjalan dengan baik. Dari sepuluh indikator, hanya satu indikator yang terpenuhi sedangkan sembilan indikator lainnya tidak terpenuhi.

---

The thesis contains of analysis about on street parking management by the Jakarta City Government through the Parking Service of Technical Implementation Unit in Melawai, which consists of inside parking lot and outside. The purpose of this research is to analyze on street parking management by the Parking Service of Technical Implementation Unit in Melawai. This research uses theory of parking management by Kodransky and Hermann with positivist approach, descriptive design, cross sectional study, in-depth interview, observation and literature study.

The result shows that inside on street parking lot management in Melawai has running well. This can be seen from the ten indicators that used in this research, all being fulfilled. Meanwhile, the outside on street parking lot management has not running well. From the ten indicators, only one has being fulfilled, nine indicators have not being fulfilled."

"Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah Kinerja Penataan Pedagang kaki lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan membahas pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di PD. Pasar Jaya Pasar Minggu Jakarta Selatan.Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiastif kausalitas antar variabel. Pengumpulan data sekunder menggunakan Studi Kepustakaan, pengumpulan data primer menggunakan kuesioner penelitian. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 110 orang. Dengan demikian, maka sampel yang diambil sebanyak 110 orang dengan yaitu dengan menggunakan metode sensus.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yaitu terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan penataan pasar terhadap kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan. Signifikansi keterpengaruhan tersebut di tunjukan dengan uji hipotesis/uji t dengan nilai t hitung 14,491. Sedangkan ttabel 1,980 atau H0 ditolak dan H1 diterima yang bermakna terdapat pengaruh yang positif dan signifikan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Sedangkan besaran pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan adalah sebesar 66 persen, sedangkan sisanya 34 persen disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti atau epsilon. Pengaruh Implementasi Kebijakan Penataan Pasar terhadap Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu tersebut bermakna bahwa apabila Implementasi Kebijakan ditingkatkan atau meningkat maka peningkatan tersebut diikuti pula dengan peningkatan Kinerja Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. Implikasi manajerial dalam peningkatan kinerja penataan pedagang kaki lima di pasar minggu Jakarta Selatan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan Implementasi Kebijakan Penataan Pasar Minggu.

---

The phenomenon that made the object of research is the arrangement Performance Street vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. The research objective is to reveal and discuss the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in PD. Pasar Jaya, Pasar Minggu, South Jakarta. This study uses a quantitative approach asosiastif causality between variables. Secondary data collection using the study literature, primary data collection using the study questionnaire. The population in this study were 110 people. Thus, the samples taken were 110 people with by using census method.

Based on the research results, it is concluded that there is a positive and significant impact on the market structuring policy implementation performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market. Impact of significance is shown by the hypothesis test / t test t value 14.491. While ttabel 1,980 or H0 is rejected and H1 accepted which means there is a significant and positive effect Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta. While the magnitude of the effect of implementation of the Performance Planning Policy Planning Market Street Vendors in Pasar Minggu, South Jakarta is by 66 percent, while the remaining 34 percent are caused by other factors not examined or epsilon. Effect of Implementation Planning Policy to Performance Planning Market Street Vendors at the Sunday Market Policy Implementation means that if increased or increases, the increase is followed by performance improvement Structuring Street Vendor in Pasar Minggu, South Jakarta. Managerial implications in improving the performance of the arrangement of street vendors in South Jakarta Sunday market can be improved by increasing the Pasar Minggu Policy Implementation Arrangement."

"Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang mengamanatkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 % dari wilayah kota. Sedangkan RTH yang dimiliki oleh Jakarta baru mencapai 9.6 %. Pada kota-kota besar yang terlanjur sudah berkembang seperti Jakarta sulit memenuhi target tersebut termasuk di dalamnya RTH Pemakaman. Jakarta mengalami krisis lahan pemakaman dimana sudah banyak areal pemakaman yang penuh dan terjadi alih fungsi guna lahan. Hal ini menuntut penelitian untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan penataan ruang pada RTH dengan fokus areal pemakaman di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivism/ kuantitatif. Pengumpulan data sekunder dan wawancara mendalam dilakukan pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Faktor-faktor diperoleh dalam proses penelitian adalah ketersediaan anggaran, regulasi penataan ruang, struktur organisasi dan dukungan politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan anggaran terbatas, regulasi penataan ruang menyimpang, struktur organisasi belum mendukung, dan dukungan politik tidak konsisten dalam membela kepentingan umum.

---

The Law Number 26 of the Year 2007 on space management mandates that the proportion of the green open space in the city area is at least 30% out of the city area. Meanwhile, the Green Open Space (GOS) owned by Jakarta only reaches 9.6%. In the big cities which have been developed like Jakarta, it is difficult to accomplish the target, including the target on the Cemetery GOS. Jakarta suffers from the cemetery land crisis as many cemetery areas are full, and the function of some of these cemetery areas has been altered. This situation requires research to seek for factors influencing the implementation of the space management policy on the GOS with the focus of the cemetery area in Jakarta.

This research uses the positivism/quantitative approach. The secondary data collection and the in-depth interview were conducted to the government, the private sector, and the society. The factors obtained in the research process are the budget availability, the space management regulations, the organizational structure, and the political support. The research results show that the budget availability is limited, the space management regulations deviate, the organizational structure has not supported, and the political support is not consistent in defending public interests."

"Skripsi ini membahas tentang faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ndash; faktor dari teori Van Metter dan Van Horn mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan secara keseluruhan. Namun dimensi sumber ndash; sumber kebijakan khususnya sumberdaya manusia, dan sarana prasarana merupakan dimensi yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Dimensi tersebut sangat berpengaruh karena pada implementasi di lapangan tidak terlaksana dengan baik, yaitu kuantitas sumber daya operator KTP Elektronik di Kelurahan Kebagusan yang kurang jumlahnya, dan prasarana PTSP yang kurang mendukung. Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun kelurahan kebagusan sering melakukan sosialisasi dan program ndash; program lainnya.

---

This thesis discusses the factors factors that affect the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in kebagusan village. Implementation of policies discussed based on the theory of Van Metter and Van Horn. The results of this study indicate that the factors of Van Metter and Van Horn 39 s theory influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the whole kebagusan village. But the dimensions of human resources, and infrastructure are the dimensions that most influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the Kebagusan Village. The dimension is very influential because the implementation in the field is not well implemented, ie the quantity of resources of the electronic ID card operator in Kebagusan Kelurahan is less in number, and the less supportive of PTSP infrastructure. The quality level of understanding and awareness of the importance of the population documents for themselves is still lacking although the Kebagusan Village often socialize it and other programs."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Kartu Jakarta Pintar di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Post Positivist. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analik. Peneliti menganalisis Implementasi Penggunaan Kartu Jakarta Pintar berdasarkan pada teori Edward III. Pendekatan dalam teori implementasi kebijakan berkembang dari top-down ke bottom-up. Karena kedua pendekatan dianggap penting, maka munculah pendekatan hibrida, Pendekatan bottom-up khususnya dianggap penting saat ini dengan munculnya prinsip good governance yang mempertimbangkan pemangku kepentingan/stakeholders dalam implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan pada faktor kesiapan masyarakat dalam menerima bantuan Program Kartu Jakarta Pintar.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the factors that influence the implementation of Jakarta Card Smart Policy in DKI Jakarta Province. The research approach used is Post Positivist. Data were collected by in depth interviews, observations, and document studies. This research is a descriptive analytical research. Researchers analyzed the Implementation of Smart Card Use Jakarta based on Edward III theory. The approach in theory of policy implementation evolves from top down to bottom up. Since both approaches are important, hybrid approaches are emerging. Bottom up approaches are particularly important today with the emergence of good governance principles that take into account stakeholders in policy implementation. The results showed that there was a problem in the community 39 s readiness factor in receiving the assistance of Smart Card Program Jakarta."

"Implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas menjadi salah salah alternatif solusi guna mengatasi learning loss. Kendati demikian, dalam implementasinya ditemukan sejumlah permasalahan, salah satunya yaitu gap antara regulasi kebijakan dengan implementasinya dikarenakan sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas di DKI Jakarta: studi kasus pada SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, dan SMAN 69 Jakarta. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle pada tahun 1980. Adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembalajaran tatap muka terbatas adalah faktor kepentingan yang terpengaruh; jenis manfaat yang diperoleh; kedudukan letak pengambilan keputusan; pelaksana program; dan tingkat kepatuhan dan daya tanggap memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kelima faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta. Sedangkan faktor derajat perubahan yang diharapkan; sumber daya yang dilibatkan; kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat; dan karakteristik lembaga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta.

---

The implementation of the limited face-to-face learning policy is one of the alternative solutions to learning loss. However, in its implementation several problems were encountered, such as the gap between the established policy regulations and the implementation. Therefore, this study aims to find out and provide in-depth description of what factors influence the implementation of limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta: A case study of SMAN 90 Jakarta, MAN 10 Jakarta, and SMAN 69 Jakarta. The theory used in this study is Merilee S. Grindle’s theory of policy implementation models in 1980. The research approach is a post-positivist with qualitative data collection methods through in-depth interviews and literature studies. The results show that the factors that influence the policy are interest affected; the type of benefits; site of decision making; program implementator; and compliance and responsiveness has a significant influence on policy implementation. All five factors provide a significat impact on the implementation of the limited face-to-face learning policy in DKI Jakarta. While the extent of change; resources comitted; power, interests, and strategies of the actors involved; and institution and regime characteristics do not have a significant impact on the success of the policy implementation"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan program kartu prakerja di DKI Jakarta dimasa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana kebijakan program kartu prakerja yaitu Deputi Bidang Ekonomi Digital dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Komite Cipta Kerja, Tim Pelaksana, Manajemen Pelaksana, dan Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data ketenagakerjaan dan perantara untuk penyuluhan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait program kartu prakerja. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan terdapat permasalahan ketanagerkajaan yang sampai saat ini belum dapat teratasi dengan baik di Indonesia dan khususnya DKI Jakarta merupakan daerah pusat perekonomian di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah pengangguran setelah terjadinya pandemic Covid-19 dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan sehingga pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja. Di sisi lain dalam pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja menuai banyak kontrofersi dari segi struktur organisasi yang tidak memberi kewanangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan manfaat yang tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi Pustaka yang menjadi data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian ini penerapan kebijakan program kartu prakerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu penggunaan anggaran yang efektif dan memadai, struktur organisasi yang tepat, komunikasi yang cepat jelas dan dua arah, keterlibatan stakeholder sebagai pembuat kebijakan bersama, peralatan dan teknologi yang tepat dan sesuai, dan lokasi yang tepat. Terdapat juga beberapa permasalahan dari berbagai aspek yaitu dalam struktur organisasi yang tidak memberikan kewenangan secara penuh kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaannya, dan juga manfaat yang belum terlalu dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta dalam hal peningkatan kompetensi kerja. 

---

This study aims to determine the factors that influence the performance of the implementation of the pre-employment card program policy in DKI Jakarta during the Covid-19 pandemic which was carried out by the implementing organization for the pre-employment card program policy, namely the Deputy for Digital Economy and MSMEs at the Coordinating Ministry for Economic Affairs, the Job Creation Committee, Team Executors, Implementing Management, and Disnakertrans DKI Jakarta Province as providers of employment data and intermediaries for counseling the people of DKI Jakarta regarding the pre-employment card program. This is a problem because there are employment problems which until now have not been well resolved in Indonesia and especially DKI Jakarta is the center of the economy in Indonesia which has experienced an increase in the number of unemployed after the Covid-19 pandemic where this problem must be resolved immediately so that the central government makes policies through Presidential Regulation Number 36 of 2020 which was changed to Presidential Regulation Number 76 of 2020 concerning Improving Work Competence through the Pre-Employment Card Program. On the other hand, the implementation of the pre-employment card program policy has resulted in a lot of controversy in terms of the organizational structure which does not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and the benefits are not really felt by the people of DKI Jakarta. The method used in this research is post-positivist, with data collection techniques, namely in-depth interviews as primary data, library studies as secondary data, and the analysis used is descriptive. The results of this study The results of this study the implementation of the pre-employment card program policy is influenced by several factors, namely the use of an effective and adequate budget, the right organizational structure, clear and two-way communication, the involvement of stakeholders as joint policy makers, the right and appropriate equipment and technology, and exact location. Contained several problems from various aspects, namely in the organizational structure that did not give full authority to the Ministry of Manpower and also the Manpower and Transmigration Office of DKI Jakarta Province in its implementation, and also the benefits that the people of DKI Jakarta had not yet felt in terms of increasing competence work."