Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK.

---

The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management.

This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees."

"Dalam APBN-P 2013, penerimaan pajak ditargetkan mencapai sekitar 76% dari penerimaan negara, sehingga peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi penting. DJP harus selalu melakukan perbaikan diantaranya dilakukan dengan reformasi birokrasi dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata DJP adalah dengan kebijakan Whistleblowing System (WBS) pada Tahun 2012.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan penerapan WBS di DJP melalui metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer (wawancara) dan data sekunder dari DJP serta sumber lainnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hampir seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman dan literatur. Pelaksanaannya berjalan cukup baik, tetapi beberapa kendala masih terjadi seperti pemahaman atas Whistleblowing System yang belum merata dan kurang optimalnya sarana pengaduan. Oleh karena itu sosialisasi kepada pegawai dan Wajib Pajak serta penanganan dan tindak lanjut yang nyata dan efektif menjadi kunci atas penyelesaian kendala tersebut.

---

In the year of 2013 State Budget-Revised, tax revenue is expected to reach approximately 76% of state revenues, so the role of the Directorate General of Taxes (DGT) becomes important. DGT needs to make continuous improvements which can be done through bureaucracy reform and applying the principles of Good Public Governance. DGT established Whistleblowing System (WBS) policy in the year 2012.

The study was conducted to determine how the policy and the application of the WBS in the DGT through a qualitative method utilizing primary data (interviews) and secondary data from the DGT and other sources.

The research concluded that almost all aspects of the policy has been in accordance with the guidelines and literature. Implementation went pretty well, but some obstacles still occur like the understanding of whistleblowing system which is not evenly distributed yet and the channel of complaint which is not quite optimal. Therefore socialization to employees and taxpayers as well as complaint management and effective follow-up are the key to handle the obstacles."

"Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi penerapan tata kelola yang baik pada organisasi gereja. Penelitian dilakukan pada organisasi gereja di tingkat lokal yaitu Gereja X. Penelitian penerapan tata kelola yang baik menggunakan asas-asas good public governance sebagai indikatornya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan penerapan tata kelola yang baik agar penerapannya sesuai dengan asas-asas good public governance. Peningkatan penerapan tata kelola merupakan upaya untuk mendapatkan dukungan yang berkelanjutan dari Jemaat. Pemimpin gereja perlu meningkatkan partisipasi Jemaat sebagai bentuk pemenuhan hak dan tanggung jawab Jemaat dalam kehidupan bergereja dan dalam mendukung pelayanan gereja.

---

The purpose of this study is to evaluate the implementation of good governance in church organizations. The research was conducted on a church organization at the local level, namely Church X. The research on the implementation of good governance uses the principles of good public governance as indicators. The results of the study indicate that it is necessary to increase the implementation of good governance so that its implementation is in accordance with the principles of good public governance. Increasing the implementation of governance is an effort to get continuing support from the congregation. Church leader needs to increase congregational participation as an act of fulfilling the rights and responsibility of the congregation in church life and in supporting church services."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian pada perusahaan ndash; perusahaan asuransi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deksriptif dan analisis data dengan membandingkan antara indikator ndash; indikator pada POJK No. 2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerapan tata kelola yang baik.Berdasarkan penilaian atas tata kelola perusahaan telah ditemukan adanya beberapa indikator yang masih belum memenuhi ketentuan pada beberapa perusahaan asuransi. Namun, analisis pada penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi di Indonesia sebesar 64 telah memenuhi ketentaun praktik tata kelola pada dengan POJK No.2/POJK.5/2014 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Selain itu penelitian ini juga menguji korelasi antara skor tata kelola perusahaan asuransi dengan ROA dan ukuran perusahaan. Hasil uji korelasi ini menunjukkan bahwa skor tata kelola perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan ukuran perusahaan.

---

The purpose of this study is to review the implementation of POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company in Indonesia. The research method used are descriptive analysis and data analysis comparing between the indicators based on POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance of the insurance company with the suitability of application of good corporate governance by company.

Based on analysis of implementation of good corporate governance there are several indicators that still not meet the regulations yet by some insurance company. However, the results obtained in this study indicate that 64 insurance company in Indonesia has meet the regulations according to POJK No.2 POJK.5 2014 about good corporate governance in the insurance company. In addition, this study also examines the correlation between the score of corporate governance with ROA and firm size. The results of this correlation test indicate that corporate governance scores have no significant effect with ROA and firm size. "

"Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG.

---

Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis E-Budgeting dalam proses penganggaran daerah di provinsi DKI Jakarta. Pembahasan meliputi uraian umum atas penganggaran daerah dan sistem-sistem lainnya yang menunjang proses penganggaran daerah di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini juga membahas dan menganalisis sistem E-Budgeting dan hubungannya dengan penerapan Good Public Governance terutama aspek transparansi dan akuntabilitas. Data yang digunakan adalah data primer dari hasil wawancara yang dilakukan pada narasumber dan data sekunder yang berasal dari literatur-literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Budgeting Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas Good Public Governance.

---

ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the E-Budgeting in local budgeting process in the province of Jakarta. The discussion includes a general description on budgeting and other systems that support the local budgeting process in Jakarta. This study also discusses and analyzes the E-Budgeting system and its relation to the implementation of Good Public Governance, especially the aspect of transparency and accountability. The data used are primary data from interviews conducted on informants and secondary data derived from relevant literature. The results showed that the system of E-Budgeting Jakarta has implemented the principles of Good Public Governance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai analisis dampak penerapan manajemen risiko terhadap prinsip Good Corporate Governance di perusahaan perasuransian yang dilakukan dengan studi kasus pada perusahaan PT. XYZ. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan manajemen risiko perusahaan dan kesesuaiannya dengan POJK No.1/POJK.05/2015 serta perbandingannya dengan sebelum adanya peraturan tersebut. Hasil dari penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ dilihat kaitannya terhadap prinsip Good Corporate Governance untuk melihat bagaimana penerapan manajemen risiko yang efektif berimplikasi terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh PT. XYZ sebagai perusahaan perasuransian sudah melakukan penerapan manajemen risiko yang efektif dengan baik sesuai dengan ketentuan POJK No.1/POJK.05/2015 dengan adanya peningkatan sebesar 4,76 . Namun ada beberapa hal yang belum sesuai dan perlunya penyesuaian dari ketentuan prinsip penerapan manajemen risiko yaitu struktur organisasi dan sistem informasi manajemen risiko.

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the analysis of the effect of risk management implementation on the Good Corporate Governance principles in insurance company, which in this case study is conducted at PT. XYZ. The purposes of this study are to observe the risk management implementation in the company and its compliance with POJK No.1 POJK.05 2015 and also its comparison before the regulation was released. Then, the effect of risk management implementation in PT. XYZ will be interpreted through the lens of Good Corporate Governance principles, in order to see the implication that an effective risk management implementation can have on the Good Corporate Governance principles. Based on author rsquo s results, risk management implementation in PT. XYZ as an insurance company has done well in its compliance to POJK No.1 POJK.05 2015 evidenced by the 4,76 increase of implementation. However, there are still incomplete in implementation and adjustment is also needed in order to improve the compliance to the POJK such as organizational structure and risk management information system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Whistleblowing System (WBS) pada PT XYZ dengan membandingkan antara kebijakan Whistleblowing System yang diungkapkan perusahaan dengan Pedoman Whistleblowing System yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) serta kesesuaian antara implementasinya di dalam lingkungan dan aktivitas perusahaan dengan apa yang telah diungkapkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum kebijakan WBS yang diungkapkan oleh perusahaan telah sesuai dengan panduan KNKG, akan tetapi Pelatihan Pendidikan Berkelanjutan dan Insentif Bagi Pelapor belum diterapkan oleh perusahaan. Departemen Human Capital dan Internal Audit menjelaskan bahwa pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan telah dilakukan dalam bentuk pelatihan budaya dan value perusahaan serta beranggapan bahwa secara tidak langsung, WBS sudah termasuk di dalamnya. Sedangkan menurut karyawan diluar departemen penggerak utama WBS (Internal Audit dan Human Capital), pelatihan berkelanjutan yang khusus mengenai WBS harus tetap dilakukan, diluar pelatihan budaya perusahaan. Selain itu para karyawan juga merasa perlu adanya penambahan saluran pelaporan berupa aplikasi khusus yang mudah dipahami dan digunakan.

---

The objective of this study is to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) at PT XYZ by comparing the Whistleblowing System policy disclosed by the company with the Whistleblowing System Guidelines provided by the National Committee on Governance Policy (KNKG) and the appropriateness of its implementation in the company's business activities with what has been disclosed. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The results of the study show that in general the WBS policies disclosed by the company are in compliance with the KNKG guidelines, but the Continuing Education Training and Incentives for Whistleblowers have not been implemented by the company. The Human Capital and Internal Audit Departments explained that ongoing training and sosialization had been carried out in the form of corporate culture and values training and assumed that WBS was included indirectly. Meanwhile, according to employees outside the WBS prime mover departments (Internal Audit and Human Capital), continuous training specific to WBS must still be carried out, apart from corporate culture training. In addition, employees also consider the need for additional channels for reporting in the form of special application that are easy to understand and use."