Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan harga jual bahan bakar minyak jenis Pertamax yang ditetapkan oleh Pertamina di seluruh SPBU. Penetapan yang dilakukan Pertamina selaku produsen kepada Mitranya diperkuat dengan adanya kewajiban Mitra SPBU untuk menjual sesuai dengan harga yang ditetapkan Pertamina sebagaimana tertuang dalam kontrak. Dalam menetapkan harga terdapat berbagai faktor-faktor yang digunakan Pertamina untuk melahirkan harga jual eceran di pasaran. Penetapan harga tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat bagi para pelaku usaha. Oleh karena itu, penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tujuan meninjau dan menganalisis ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan kedua pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This thesis analyzes the presumption of the price fixing of Pertamax fuel oil set by Pertamina at all gas stations. The presumption made by Pertamina as a producer to the partners is reinforced by the obligation of SPBU rsquo s Partners to sell it with the price which already set by Pertamina based on the contract. In determining the price there are various factors used by Pertamina to retail price in the market. The prices may raise unfair business competition for all. Therefore, this thesis uses normative legal research methods with the aim of reviewing and analyzing whether there are violations committed by both parties based on Indonesian Antitrust Law No.5 1999. "

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia berdasarkan hukum persaingan usaha. PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya pelaku usaha dalam penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur saat ini di Indonesia dianggap sebagai salah satu penyebab tingginya harga bahan bakar pesawat jenis avtur sehingga menimbulkan berbagai akibat dan permasalahan dalam aspek-aspek lain. Pokok permasalahan utama dalam skripsi ini adalah penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 serta akibat yang ditimbulkan dari penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur oleh PT Pertamina (Persero) di Indonesia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur pasar penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia berbentuk monopoli, tetapi tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 karena tidak ditemukan adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Namun, monopoli penjualan bahan bakar pesawat jenis avtur di Indonesia oleh PT Pertamina (Persero) sebaiknya disudahi dengan adanya pelaku usaha lain yang dapat bersaing dengan sehat agar tercipta harga yang lebih kompetitif. Sehingga, bahan bakar pesawat jenis avtur yang merupakan salah satu hasil pengolahan dari minyak bumi dapat memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang lebih maksimal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.This thesis discusses about the problem that occurs in monopoly of aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia from the perspective of competition law. PT Pertamina (Persero) as the only seller of aviation turbine fuel in Indonesia is considered as the cause of high prices of aviation turbine fuel so that lead to impacts and problems in other aspects. The issues of this thesis are to discuss the aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia from the perspective of the law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 and the impacts caused by aviation turbine fuel selling by PT Pertamina (Persero) in Indonesia. This thesis is the juridical-normative research using secondary data in the form of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of the research shows that the structure of aviation turbine fuel selling in Indonesia is a monopoly, but it doesn’t infringe Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 because there is no monopolistic practices and unfair business competition. However, monopoly on aviation turbine fuel selling by PT Pertamina in Indonesia should be ceased by presenting another seller so that there is fair business competition and more competitive prices. So that, aviation turbine fuel as one of the results of crude oil’s processing can be exploited to the greatest benefit of the people as mandated in Article 33 of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945."

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengamanatkan adanya liberalisasi sektor migas di Indonesia, terutama tingkat hilir, maka Pertamina tidak lagi menjadi pelaku usaha tunggal yang menguasai bidang niaga BBM. Oleh sebab itu, dalam bidang niaga BBM kini telah timbul suasana persaingan antara Pertamina dengan Shell dan Petronas dan salah satu strategi bersaing yang diterapkan Pertamina adalah diskriminasi harga atas produk bahan bakar Pertamax. Diduga, tindakan diskriminatif Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Karena tindakan diskriminasi harga yang dilakukan Pertamina tidak dapat dijustifikasi berdasarkan teori hukum anti monopoli, maka terdapat dugaan kuat bahwa tindakan Pertamina ini telah melanggar ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dikhawatirkan, tindakan diskriminasi harga ini merupakan perwujudan dari penyalahgunaan posisi dominan Pertamina pada pasar bersangkutan karena didasarkan pada motif semata-mata untuk memperbesar laba monopoli perusahaan dengan cara mengeruk surplus konsumen setinggi-tingginya. Agar praktik bisnis Pertamina tersebut tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Pertamina harus menerapkan harga jual Pertamax pada satu tingkat harga yang sama, yaitu Rp 5.950,- per liter, karena pada dasarnya Pertamina mampu untuk menjual Pertamax pada tingkat harga yang lebih murah. Penulisan skripsi yang mengambil judul “Strategi Diskriminasi Harga yang Diterapkan Pertamina Terhadap Bahan Bakar Pertamax (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Dugaan Pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)” ini, merupakan karya tulis yang bersifat kepustakaan yang berfokuskan masalah. Permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori ilmu hukum anti monopoli, yang sebenarnya merupakan keterkaitan antara teori ilmu hukum dengan ilmu ekonomi (inter-disipliner)."

"Pertamax merupakan produk bensin beroktan 92 yang dimiliki oleh Pertamina. Pertamax merupakan market leader di pasar BBM beroktan 92. Pertamax menguasai pangsa pasar tersebut dengan mencapai 60%. Seiring dengan masuknya kompetitor SPBU yang berasal dari luar negeri maka banyak konsumen yang mulai berpindah ke perusahaan minyak lainnya. Tetapi setelah hampir 8 tahun SPBU asing masuk pertamina tetap menjadi market leader. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas produk Pertamax terhadap kepuasan konsumen di SPBU Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sample purposive. Pada penelitian ini sample yang diambil sebanyak 100 responden. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas produk pertamax memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan.

---

Pertamax is a 92 octane fuel product owned by Pertamina. Pertamax is a market leader in the fuel of 92 octane. Pertamax has 60% market share. Along with several foreign countries Fuel Stations competitors entering the market, a lot of consumers begin to change sides to other oil companies. Even though it is already 8 years foreign countries General Fuel Filling Stations entering the market, Pertamina is still the market leader. This research aimed to explain the quality effects of Pertamax products towards customers satisfaction in Pertamina Fuel Stasions Customers in South Jakarta. This research was using the quantitative method and purposive sample technique. In this research, there were 100 respondents. The result of this research showed that the quality of the Pertamax fuel has influence towards customers satisfaction."

"Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan salah satu aspek hukum perburuhan yang wajib diterapkan di tempat kerja. Dengan adanya pengaturan tentang K3, diharapkan insideninsiden seperti kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat dihindari. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di SPBU COCO PT pertamina Retail dan bagaimana kesesuaian penerapan ketentuan-ketentuan tersebut dalam praktiknya dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja serta peraturan-peraturanpelaksanaannya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan wawancara kepada informan/narasumber untuk mendukung data yang didapat dalam studi dokumen. Hasil dari penelitian diketahui bahwa PT Pertamina Retail telah melaksanakanketentuan K3 namun upaya pelaksanaan tersebut masih belum maksimal. Upaya-upaya seperti pelatihan formal dari PT Pertamina Retail untuk semua Operator SPBU COCO PT Pertamina Retail, pemberian Alat Pelindung Diri (APD) serta pemeriksaan kesehatan pada saatpenerimaan pekerja dan pemeriksaan berkala saat bekerja masih belum dilakukan.Occupational Health and Safety (K3) is one aspect of labor law that must be applied in the workplace. With the regulation on OSH, it is hoped that incidents such as work accidents and occupational diseases can be avoided. This thesis discusses the provisions of Occupational Health and Safety (K3) at the COCO gas station of PT Pertamina Retail and how the suitability of the application of these provisions in practice is seen from Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 1 of 1970 concerning Occupational Safety. as well as regulationsimplementation. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Data collection techniques were carried out by conducting library research and interviews with informants/resources to support the data obtained in the document study. The results of the research show that PT Pertamina Retail has implementedK3 provisions but the implementation efforts are still not optimal. Efforts such as formal training from PT Pertamina Retail for all PT Pertamina Retail COCO gas station operators, provision of Personal Protective Equipment (PPE) and health checks whenrecruitment of workers and periodic inspections while working are still not carried out"

"Perkembangan teknologi dunia yang setiap hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Salah satunya dalam bidang ekonomi, yaitu lahirnya Financial Technology yang bertujuan untuk membuat masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, mempermudah transaksi keuangan dan meningkatkan literasi keuangan. Di Indonesia, perkembangan alat pembayaran berbasis Financial Technology pun tidak dapat dipisahkan dariberbagai kegiatan dan menjadi salah satu alat pembayaran yang diminati oleh masyarakat. Terbukti hingga September 2018, Bank Indonesia telah mencatat volume dan nilai transaksi uang elektronik meningkat empat kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yaitu mencapai mencapai Rp. 31,6 triliun. Selain itu, sebanyak 38 perusahaan pun telah terdaftar dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pembayarandalam bentuk Financial Technology, salah satunya adalah Link Aja. Namun, dibalik ketatnya persaingan antar penyelenggara system pembayaran berbasis Financial Technology, Menteri Badan Usaha Milik Negara mengeluarkan dan menetapkan pada tanggal 1 Agustus 2019, Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE-3/MBU/08/2019 Tentang Penggunaan Link Aja Sebagai Alat Pembayaran Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang menghimbau seluruh transaksi non payroll dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja, kecuali untuk pembayaran transaksi yang tidak dapat/tidak dimungkinkan dilakukan melalui dan menggunakan Link Aja. Hal tersebut berpotensi memicupersaingan bisnis berbasis Financial Technology di Indonesia menjadi tidak sehat. Skripsi ini akan membahas mengenai kedudukan surat edaran Menteri serta kekuatan mengikat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, serta dampak ditetapkannya Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor SE- 3/MBU/08/2019 bila dikaitkan dengan posisi dominan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.The development technology in the world has been increasing every day, making technology in the leading position in various aspects of everyday life. One of them is in the economic field, which is Financial Technology which aims to make society easier and more efficient in accessing financial products, facilitate financial transactions and increase financial literacy. In Indonesia, the development of Financial Technology-based payment instruments cannot be separated from various activities and is one of the most interest payment for thepublic. Proven until September 2018, Bank Indonesia has recorded the volume and value of electronic money transactions quadrupled compared to the same period in 2017, reaching Rp. 31.6 trillion. In addition, as many as 38 companies have been registered and have obtained licenses from Bank Indonesia which conduct business activities in the field of payment in the form of Financial Technology, one of them is Link Aja. However, behind the intense competitionbetween Financial Technology-based payment system providers, the Minister of State-Owned Enterprises issued and stipulated on August 1, 2019, Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 Regarding the Use of Link Aja as a Payment Tool In a State-Owned Enterprise environment that calls on all non-payroll transactions to be carried out through and using Link Aja, except for the transactions that can not be done through and using Link Aja. Thismake a potential trigger competition for Financial Technology-based businesses in Indonesia to become unhealthy. This thesis will discuss the position of the Minister's circular letter and binding power in Indonesian Law, and the impact of the stipulation of Circular Letter of State-Owned Enterprises Number SE-3 / MBU / 08/2019 associated with dominant position in Law Number 5 Year 1999."