Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai inspanningverbineinis dan contributory negligence dalam tindakan medik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup penerapan inspanningverbintenis dalam tindakan medik ditinjau berdasarkan hukum kesehatan, penerapan contributory negligence di dalam tindakan medik, dan penerapan mengenai inspanningverbintenis dan contributory negligence dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.514/PDT.G/2013/PN.Bdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa salah satu hal yang diatur di dalam hukum kesehatan ialah hubungan antara dokter dan pasien. Hubungan yang didasarkan atas perjanjian berbentuk inspanningverbintenis, membuat dokter di dalam memberikan suatu tindakan medik harus didasarkan pada suatu upaya maksimal dan sesuai dengan standar profesi. Saat terjadi contributory negligence di dalam perjanjian tersebut, pengaruh yang ditimbulkan yaitu dokter hanya bertanggungjawab sesuai dengan proporsi kelalaiannya. Dalam kasus ini, tindakan para dokter yang digugat telah sesuai dengan standar profesi medik dan dengan suatu upaya maksimal. Tindakan pasien yang memenuhi unsur-unsur contributory negligence, membuatnya tidak menerima ganti rugi sama sekali. Hasil penelitian ini menyarankan agar dokter di dalam menjalankan profesinya, dapat menekankan bahwa hubungannya merupakan suatu upaya maksimal dan pasien juga diharuskan untuk menaati saran dari dokter.

---

This thesis discusses about inspanningverbintenis and contributory negligence in medical action. This research is a juridical normative research using qualitative approach. Discussion in this thesis involves the application of inspanningverbintenis in medical action under health law, the application of contributory negligence in medical action, and the application of inspanningverbintenis and contributory negligence in Bandung District Court Ruling No. 514 PDT.G 2013 PN.Bdg. The results of this study suggest that one of the things regulated in health law is the relationship between doctors and patients. Relationships based on agreements in the form of inspanningverbintenis, resulted in the obligations of doctors to provide medical action that is based on maximal effort and in accordance with professional standards. In the event of a contributory negligence in the agreement, the doctors might only be held liable in accordance with the proportion of his her negligence. In this case, the doctors who are sued have acted in accordance with the standards of the medical profession and with a maximum effort. Moreover the patient's actions that has fulfilled the elements of contributory negligence. Therefore, the patients do not have the right to receive any compensation. This research result recommend doctor in carrying out his profession, can emphasize that the relationship between doctor and patients is a maximum effort and patients are also required to obey the advice of the doctor."

"Skripsi ini membahas mengenai contributory negligence dalam transaksi terapeutik. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam transaksi terapeutik, pengaruh contributory negligence terhadap transaksi terapeutik antara dokter dan pasien dan analisis contributory negligence dalam transaksi terapeutik dalam putusan no. 130/Pdt.G/2013/PN.Pdg. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa transaksi terapeutik menimbulkan hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban bagi dokter serta pasien. Saat terjadi contributory negligence dalam transaksi terapeutik, pengaruh yang mungkin ditimbulkan yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter serta pasien, dan dalam hal ganti rugi, maka akan dilakukan pembagian beban ganti rugi berdasarkan proporsi kesalahan. Dalam kasus ini, tindakan dokter gigi telah sesuai dengan standar profesi medis, lalu tindakan pasien memenuhi unsur-unsur contributory negligence. Pengaruhnya yaitu berakhirnya hubungan transaksi terapeutik sehingga juga menghilangkan hak dan kewajiban dokter gigi serta pasien. Dalam hal ganti rugi, pasien tidak menerima ganti rugi sama sekali.

---

This thesis discusses about contributory negligence in therapeutic transaction. This research is normative juridical research with qualitative approaches. Discussions in this thesis includes legal relationship between doctor and patient in therapeutic transaction, the effect of contributory negligence for therapeutic transaction between doctor and patient, and analysis about contributory negligence in therapeutic transaction of Padang District Court Decision No. 130 Pdt.G 2013 PN.Pdg. The results of this research states that therapeutic transaction creates legal relationship that bring out rights and duties for doctor and patient. When contributory negligence happens in therapeutic transaction, the effects that may be resulted are the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for doctor and patient, and about damages, there will be apportionment of damages based on the proportion of faults. In this case, the dentist's action already met the standard of medical care, then the patient's action met the elements of contributory negligence. The effects were the end of therapeutic transaction relationship so that also deprives rights and duties for dentist and patient. About damages, the patient didn't get damages completely."

"Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence, yang biasa digunakan tergugat apabila penggugat memiliki kontribusi terhadap kerugian yang dideritanya sehingga melarang segala bentuk ganti rugi bagi penggugat. Skripsi ini menggambarkan kedudukan doktrin contributory negligence dalam konsep perbuatan melawan hukum melalui beberapa putusan pengadilan di Indonesia dan melihat bentuk pertanggung jawaban perdata antara pelaku dan korban sebagai implementasi dari doktrin contributory negligence. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menyarankan untuk mengupayakan pengaturan bagi hukum di Indonesia terhadap korban yang berkontribusi atas kerugian yang timbul, sebagaimana tort memperkenalkan doktrin contributory negligence untuk diterapkan sebagai pembelaan tergugat.

---

As a country that adhere civil law system, unlawful act is one of the two ways to file a claim in Indonesian courts. It rsquo s also called tort in common law system, which have various forms along with its defences. One of tort rsquo s defences is contributory negligence doctrine, commonly used by defendants if plaintiff has contributed to their own damage they will be excluded from having any form of recovery and compensation. This study describes role of contributory negligence doctrine in some of Indonesia rsquo s court rulings and identify its liability between defendant and plaintiff as its implementation. This study is normative, descriptive and comparative research. The outcome of this study indicates that victim rsquo s contribution to the injury should be considered by Indonesian law system, as tort utilizes contributory negligence doctrine to deliver defendant rsquo s form of defence."

"Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang mengadopsi suatu bentuk kesalahan berupa kealpaan memiliki suatu masalah baru dengan adanya suatu moda transportasi Transjakarta. Hal ini berkaitan dengan suatu kecelakaan yang terjadi dalam jalur khusus bus transjakarta. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan suatu bentuk kealpaan dalam suatu kecelakaan lalu lintas di jalur Transjakarta. Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan cara menggali secara mendalam mengenai konsep dari kealpaan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan suatu bentuk kealpaan dengan teori lain yang terkait sehingga penelitian ini memiliki tipe penelitian deskriptif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis berpegang pada satu bidang ilmu, yaitu ilmu hukum. Data penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dilengkapi dengan tambahan data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak terkait. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan hasil bahwa tidak terdapat suatu perbedaan penerapan mengenai suatu konsep kealpaan pada kecelakaan di jalur transjakarta dengan kecelakaan pada umumnya. Selain itu, suatu hal yang berbeda jauh antara penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kereta api dengan jalur khusus transjakarta. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa suatu kecelakaan di dalam jalur transjakarta tidaklah ubahnya suatu kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan bukan suatu kecelakaan khusus yang mempunyai suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang khusus pula.

---

Two kind of mistake in criminal law are negligence and deliberate. Traffic accident is one of the negligence criminal offence that become a new problem for DKI Jakarta Local Goverment. While transjakarta as a new public transportation operated and caused numerous traffic accident in transjakarta busway. The aim of this study is to find out how far negligence theory applied in transjakarta traffic accident. The method of this study is normative juridicial using in-depth review of negligence concept and used to explain any negligence type with another theory in a descriptive way. The source used in this method are secondary data consist of primary, secondary, and tertiary law data added with interview as additional primary law data. The result of this study is there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident. The criminal responsibility of transjakarta traffic accident is not mutual with railway accident. The conclusion of this study are there are no significant difference in transjakarta traffic accident with common traffic accident and no specific criminal responsibility."

"Tindakan-tindakan notaris yang dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik dapat menjadi dasar timbulnya sengketa yang disidangkan dalam perkara perdata. Tindakan-tindakan notaris yang merupakan kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta perjanjian bangun bagi dan akta-akta lain terkait bangun bagi dan akibat hukum yang timbul dari kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian pada pembuatan akta autentik berdasarkan kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 39/Pdt.G/2016/PN Tpg merupakan permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian problem identification. Tindakan-tindakan notaris yang dapat dikategorikan sebagai kelalaian penerapan prinsip kehati-hatian terdiri dari pelanggaran terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebuah perjanjian, serta ketidakberwenangannya pejabat umum. Akibat hukum yang dapat terjadi terhadap kelalaian-kelalaian yang terjadi adalah sebuah akta autentik dapat dibatalkan dalam hal terdapat pelanggaran syarat subjektif, sebuah akta autentik batal demi hukum dalam hal terdapat unsur pelanggaran syarat objektif, serta terdegradasinya kekuatan pembuktian sebuah akta autentik menjadi akta dibawah tangan dalam hal terdapat unsur ketidakwenangan pejabat umum pembuat akta.

---

The Notary misconduct on applying the prudent principle during the making process of a notarial deed could be the cause of a legal dispute. Categorizing notary’s misconduct on making Joint Development Agreement (JDA) for construction and other deeds regarding the JDA and the consequence to the deeds that had misconduct based on the Tanjungpinang’s District Court Verdict on court file number 39/Pdt.G/2016/PN Tpg are discussed on this research. The method used in this research is the normative legal research using the problem identification typology. The negligence to implement the subjective and objective terms of an agreement and the incompetency of the officer are the results of the research other than the possibility of the deeds can be declared as voidable in terms of the violation of agreement’s subjective terms or void in terms of the objective terms of an agreement are violated. The authentication of a notarial deed could degrade when the deeds are made by an unauthorized officer."

"Memberikan perawatan pada lansia dengan penyakit kronis menimbulkan perasaan strain atau burden (beban) pada caregiver(pengasuh) yang dapat mempengaruhi kualitas hidup keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentangfaktor-faktor yang berhubungan dengan beban keluarga merawat lansia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif korelasi denganpendekatan cross sectional menggunakan uji regresi logistik ganda. Sampel berjumlah 205 responden dengan pengambilansampel secara gugus bertahap. Hasil penelitian menunjukkan hubungan bermakna antara usia keluarga (p= 0,052; α= 0,05),status kesehatan (p= 0,018; α= 0,05 ), pengetahuan (p= 0,046; α= 0,05), dan kepuasan (p= 0,033; α= 0,05) dengan bebanmerawat lansia. Faktor yang paling berkontribusi terhadap beban merawat adalah status kesehatan keluarga (OR= 2,632).Rekomendasi hasil penelitian yaitu gambaran tentang tingkat beban yang dialami keluarga dalam merawat lansia dapat dijadikansebagai masukan untuk mengembangkan program pemberdayaan keluarga serta program promosi kesehatan untuk mengurangibeban merawat yang pada akhirnya dapat mengurangi tindakan kekerasan dan penelantaran.Provide care to the elderly with chronic diseases induce a feeling of strain or burden on the caregiver that can affect on thequality of family life. This study aims to know the factors associated with caregiver burden for the elderly. This research is anobservational research with cross-sectional approach using multiple logistic regression test. Total sample is 205 respondentswhich is taken by cluster multistage sampling. Significant relationship was found in the age (p= 0.052; α= 0.05) the healthstatus (p= 0.018; α= 0.05), knowledge (p= 0.046; α= 0.05), and satisfaction (p= 0.033; α=0.05) of family with the burden ofcare. The factors that most contribute to caregiver burden is the family health status (OR= 2.632). A picture of the level burdenexperienced by families in caring for the elderly can be used as an input to develop a family empowerment and health promotionprograms to reduce caregiver burden and may reduce violence and negligence."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ndash;hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration. "

"Kasus ini bermula di saat RSI memproses permohonan kredit yang diajukan oleh HAS dan AK selaku pengurus perusahaan PT JKS. Proses ini dilakukan tanpa melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam Buku Pedoman Perkreditan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), serta lalai dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian perbankan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), mulai dari pengajuan permohonan, pengumpulan data, analisis data sampai dengan pengusulan kredit yang dibuat seolah-olah kredit yang diajukan oleh debitur telah memenuhi syarat dan ketentuan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pegawai bank dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yang berfokus pada doktrin dan merupakan sintesis dari aturan, asas, norma atau panduan penafsiran serta nilai-nilai. RSI dalam jabatannya sebagai Senior Relationship Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik terbukti secara sah dan meyakinkan telah memperkaya suatu korporasi yaitu PT JKS dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam melakukan verifikasi dokumen yang diajukan PT JKS sehingga mengakibatkan ketidakmampuan PT JKS dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp39.688.133.703,00 (tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga Rupiah). Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dan dikaitkan dengan teori serta pembahasan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya telah tepat dalam memutus perkara yang menjerat RSI.

---

This case began when RSI processed a credit application submitted by HAS and AK, who were acting as managers of the company PT JKS. This process was conducted without following the procedures stipulated in the Credit Guidelines Book of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI) and neglected the implementation of banking prudence principles and good corporate governance, from the application submission, data collection, data analysis, to the credit proposal, making it appear as if the credit application by the debtor met the required terms and conditions. This study analyzes the legal accountability for the negligence of bank employees in performing their duties and obligations, which resulted in financial losses to the state, according to the applicable laws and regulations in Indonesia and the Surabaya High Court Decision Number 10/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY in conjunction with the Surabaya District Court Decision Number 88/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby. This study is composed using doctrinal research methods, focusing on doctrine and synthesizing rules, principles, norms, or interpretative guidelines and values. RSI, in his position as Senior Relationship Manager of PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Sentra Kredit Menengah Gresik, was legally and convincingly proven to have enriched a corporation, namely PT JKS, by neglecting the prudence principle in verifying documents submitted by PT JKS, which resulted in PT JKS's inability to meet its debt repayment obligations and caused a financial loss to the state amounting to Rp39,688,133,703.00 (thirty-nine billion six hundred eighty-eight million one hundred thirty-three thousand seven hundred three Rupiah). Based on the analysis conducted, considering the legal facts in court and correlated with the theories and discussions in this study, it can be concluded that the decision of the Surabaya High Court Judges' Panel was appropriate in resolving the case involving RSI."

"Penelitian ini mengangkat permasalahan yang sering terjadi berupa kelalaian dalam pelayanan kesehatan dan mengenai kepemilikan rekam medis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan dan wawancara profesi yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni dokter spesialis obstetri dan ginekologi serta praktisi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menggolongkan apakah tindakan seseorang merupakan kelalaian atau tidak, selain itu pasien berhak untuk mengakses isi atau ringkasan atau copy dari isi atau ringkasan rekam medis berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008.

---

This study examined the problems that often occur in health service, these are negligence in health services and the ownership of medical records. This study uses normative juridical research method with library data collection method and professional interview related to this research, that are obstetric and gynecology specialist and a law practitioner. The conclusions of this study indicate that there are elements that must be met to be able to classify whether a person 39 s actions are negligent or not, other than that the patient is entitled to access the contents or summary or copy of the contents or summary of the medical record under Article 12 of the Minister of Health Regulation no. 269 Year 2008. "