Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbandingan pengaturan dan perbandingan permasalahan hukum apotek online di Indonesia dengan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dengan tipe deskriptif analitis. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan mengenai apotek online, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan apotek online sejak tahun 1999. Indonesia hanya memiliki pengaturan mengenai apotek yang terdapat pada Undang-Undang maupun Peraturan Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, terdapat pengaturan yang sekiranya dapat diterapkan di Indonesia, melalui perbandingan pengaturan yang terdapat di Amerika Serikat. Selain itu, peredaran apotek online di masyarakat harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat.

---

ABSTRACTThis research paper focuses on comparing the regulations and legal issues related to online pharmacy in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative descriptive analytical method. Up until today, Indonesia has yet to enact the regulations on online pharmacy, while the United States has enacted their regulations on online pharmacy since 1999. However, Indonesia has several provisions on pharmacy that is governed by both the Laws and regulations issued by the Minister of Health. Thus, this research aimed to seek any relevant provisions that could be adapted by Indonesia from the United States. Moreover, the distribution of online pharmacy within the society must be supervised in order to preserve society 39 s interest and safety."

"Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital."

"ABSTRAKPengaturan penyelesaian sengketa secara daring (online dispute resolution-ODR) sudah diterapkan di beberapa negara, namun Indonesia belum memiliki pengaturan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR) di Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Secara khusus, skripsi ini menjelaskan mengenai tinjauan umum electronic commerce (e-commerce), keterlibatan UMKM sebagai pelaku usaha dalam e- commerce, mekanisme jual-beli dalam e-commerce menurut UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, pengaturan e-commerce di Indonesia, alasan-alasan Indonesia memerlukan penyelesaian sengketa secara online, dan ketentuan yang perlu diatur Indonesia apabila Indonesia akan membentuk pengaturan penyelesaikan sengketa secara daring (ODR). Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, skripsi ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu memiliki pengaturan tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR). Skripsi ini menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus membentuk pengaturan yang secara khusus mengatur tentang penyelesaian sengketa secara daring (ODR).

---

ABSTRACTOnline dispute resolution regulations have been implemented in several countries but Indonesia does not yet have such regulations. This thesis discusses online dispute resolution (ODR) regulations in China, the United States, and the European Union. In particular, this thesis describes an overview of electronic commerce (e- commerce), the involvement of MSMEs in e-commerce, the mechanism of buying and selling in e-commerce according to the UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, e-commerce regulations in Indonesia, reasons Indonesia needs an online dispute resolution regulation, and what provisions need to be regulated by Indonesia if Indonesia will establish an online dispute resolution(ODR) regulation. Based on normative juridical research, using a comparative approach, this thesis concludes that Indonesia needs to have an arrangement on online dispute resolution (ODR). This thesis suggests that the Indonesian Government must create regulation that specifically regulate online dispute resolution (ODR)."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan teknologi dalam persidangan pidana tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kendati demikian, persidangan pidana daring yang dilaksanakan melalui teleconference tidak diatur dalam KUHAP, namun telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang menentukan hukum acara pidana di luar KUHAP mengenai pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana daring. Meskipun sebelum masa pandemi COVID-19 keabsahannya menjadi suatu perdebatan sengit, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 dikarenakan ruang gerak yang terbatas maka teknologi pun dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam persidangan pidana dan telah dibentuk regulasi pidana daring secara komperhensif. Kendati demikian, fair trial menjadi suatu perdebatan dikarenakan kekhawatiran timbulnya persidangan yang unfair dalam persidangan pidana daring. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data campuran yang diawali dengan analisis data kualitatif kemudian dilakukan uji validitas dengan data kuantitatif. Sehingga dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data wawancara terhadap praktisi hukum, studi kepustakaan, serta melakukan survey dengan membagikan kuesioner melalui google form. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah persidangan pidana daring tetap mengakomodir fair trial dalam pelaksanaannya.

---

Technological advance is something that cannot be avoided. Techonology uses for criminal trial cannot be denied. However, online criminal trial through teleconference in Indonesia is not regulated on Code of Criminal Procedure Indonesia (KUHAP), but it has been regulated on other regulation that determine criminal procedure law for witnesses hearing. Even though before COVID-19 pandemic validity of online criminal trial was an matter of debate, but since COVID-19 pandemic makes people movement stricted, criminal trial use technology as much as possible and regulation of comprehensive online criminal trial has been established. However, fair trial on online criminal trial is a matter of debate even regulation of online criminal trial has been established due unfair trial concerns. This research was conducted with qualitative data analysis method in the beginning then tested the validity with quantitative data analysis so this research used data collection tools through interview with legal practitioner, study literature, and survey by distributing quisionnaires on google form. This research is a juridical-normative and juridical-empirical with comparative study research. The result of this research is that online criminal trial still accomadate fair trial"

"Kepastian hukum menjadi hal penting yang harus tersedia dalam perlindungan hukum merek di Indonesia. Perkembangan isu merek di dunia melahirkan isu terbaru yang salah satunya adalah klaim parodi merek, dalam sengketa merek terkenal tindakan parodi merek digolongkan sebagai tindakan yang beritikad buruk. Tindakan parodi merek yang muncul pada sengketa merek terkenal melahirkan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan mengenai merek terkenal di Indonesia berkaitan terhadap tindakan parodi merek dan bagaimanakan batasan perlindungan klaim parodi merek antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada penelitian ini penulis melakukan analisis yuridis sekaligus studi banding berkaitan dengan sengketa parodi merek terkenal di Indonesia dan Amerika Serikat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 pada saat ini belum mengakomodir kepastian perlindungan hukum merek terkenal dari tindakan parodi merek. Perlindungan hukum dilusi merek dan identifikasi sumber menjadi pengaturan sekaligus batasan khusus yang menjamin perlindungan hukum merek terkenal di Amerika Serikat dari tindakan parodi merek yang beritikad buruk. Perlindungan hukum merek terkenal di Indonesia pada dasarnya memerlukan perlindungan dan kepastian hukum tambahan untuk menganalisis perlindungan serta batasan perlindungan parodi merek terkenal.

---

Legal certainty is an important thing that must be available in the protection of trademark law in Indonesia. The development of trademark issues in the world gave birth to the latest issues, one of which is the claim of trademark parody, in the famous trademark dispute the act of trademark parody is classified as an act of bad faith. Trademark parody actions that arise in well-known trademark disputes give birth to legal questions relating to how the regulation of well-known trademarks in Indonesia relates to trademark parody actions and how the protection limits of trademark parody claims between Indonesia and the United States. In this research, the author conducts a juridical analysis as well as a comparative study related to famous mark parody disputes in Indonesia and the United States. Law Number 20 Year 2016 at this time has not accommodated the certainty of legal protection of well-known trademarks from acts of trademark parody. The legal protection of brand dilution and source identification become special arrangements as well as limitations that guarantee the legal protection of famous marks in the United States from acts of bad faith brand parody. The legal protection of famous marks in Indonesia basically requires additional protection and legal certainty to analyse the protection as well as the limitation of protection of famous mark parody."

"Sistem kesehatan merupakan salah satu isu global yang telah terjadi di banyak negara di dunia sejak lama. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warganya yang salah satunya yaitu dengan menerapkan undang-undang baru. Salah satu mekanisme yang diterapkan dari undang-undang tersebut yang digunakan oleh pemerintah adalah disebut juga sebagai sistem jaminan sosial. Skripsi ini menjelaskan penelitian mengenai perbandingan dan analisis antara Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dibawah kelola skema BPJS Kesehatan. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk membandingkan skema Obamacare di Amerika Serikat dan Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia. Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan normatif untuk mengelaborasi perbandingan dan analisis dalam hal keanggotaan, perawatan medis dan layanan yang dicakup, penyedia perusahaan asuransi, subsidi pemerintah, dan penyedia jaringan layanan kesehatan. Hasil penelitian skripsi ini menyajikan kesamaan yang signifikan dalam dasar pemikiran jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan dasar. Namun, terdapat juga perbedaan signifikan dalam hal skema, konsep, peratutan, dan pasar jaminan kesehatan.

---

Health system is a global issue that has occurred in many countries around the world since long time ago. Various attempts have been made by the government to improve health care for its citizens, one of which is by implementing new laws. One of prominent mechanism used by the government is called as social security system. The research elaborate the comparison and analysis between Obamacare and National Health Insurance (JKN) under Healthcare Social Security (BPJS Kesehatan) scheme. The objectives of this research are to compare the scheme of Obamacare in the United States and National Health Insurance (JKN) in Indonesia. The research use the normative approach to elaborate the comparison and analysis in respect of membership, medical treatment and services covered, insurance company providers, government subsidies, and network health providers. In conclusion, this research presents the significant similarities in the rationale of health security and basic health services. Thus, the significant differences also presented in the matters of schemes, concept, regulations, and the market of health security."

"Metode persidangan pidana dengan menggunakan alat elektronik baru digunakan luas setelah terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada sistem peradilan pidana berbagai negara di dunia. Perubahan ini berdampak pada hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan yang diatur dalam KUHAP. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan merupakan salah satu hak dasar bagi terdakwa dan sebagai jaminan dalam pelaksanaan peradilan yang adil (fair trial) karena berkaitan dengan proses pembuktian. Dalam pembahasan ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat. Penelitian ini menunjukkan, sidang pidana elektronik di Indonesia hanya diatur dalam peraturan Mahkamah Agung dan ini berbenturan dengan KUHAP; sedangkan di Belanda, sekalipun telah dituangkan dalam KUHAP, penggunaan videoconference dianggap melanggar ketentuan dalam European Convention on Human Rights; di Amerika Serikat penggunaan videoconference diatur dengan cukup ketat dalam CARES Act. Penelitian ini berpendapat, persetujuan terdakwa dalam persidangan pidana online diperlukan karena hal ini sebagai persetujuan mengenyampingkan hak untuk hadir di muka sidang. Oleh karena itu, penggunaan videoconferece tidak melanggar fair trial dan tetap dapat imparsial sepanjang terdapat persetujuan dari terdakwa atau ketentuan yang mengatur tersebut menjamin bahwa seluruh hak-hak terdakwa dapat dipenuhi.

---

The criminal trial method using electronic devices has only been widely used after the Covid-19 pandemic which has impacted the criminal justice system of various countries in the world. This change has an impact on the right of the accused to presence before the court as regulated in the Indonesia Criminal Procedure Code. The right of the accused's presence before the court is one of the basic rights for the accused and as a guarantee in the implementation of a fair trial because it is related to the evidentiary process. In this thesis the research method used is normative juridical with a comparative approach to the laws of Indonesia, the Netherlands, and the United States. This thesis shows that electronic criminal courts in Indonesia are only regulated in the Supreme Court regulations and this is in conflict with the Indonesia Criminal Procedure Code; whereas in the Netherlands, even though it has been stated in the Dutch Criminal Procedure Code, the use of videoconferencing is considered a violation of the provisions of the European Convention on Human Rights; in the United States the use of videoconference is regulated quite strictly in the CARES Act. This thesis argues that the accused’s approval to conduct a criminal trial via videoconferencing is necessary because this is an agreement that overrides the right to presence before the court. Therefore, the use of videoconferencing does not violate the fair trial and can still be impartial as long as there is agreement from the accused or the stipulations that regulate it ensure that all the rights of the accused can be fulfilled."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."

"Skripsi ini membahas mengenai perihal penerapan International Listing di Indonesia. Dalam era globalisasi sekarang ini semakin banyak pembaharuan-pembaharuan yang membuat batasan-batasan negara-negara menjadi kabur dan semakin berkembang. Tak terkecuali di bidang pasar modal salah satunya adalah dengan cara Initial Public Offering (IPO), yaitu cara bagi suatu perusahaan untuk dapat mendapatkan pendanaan dan publikasi dari pasar modal. Dengan berkembangnya zaman sekarang ini banyak pula perusahaan-perusahaan asing yang ingin melakukan IPO atau penawaran umum perdana di luar dari negara perusahaan tersebut sehingga dibutuhkannya cara yang mudah bagi perusahaan tersebut untuk melakukannya, terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan terhambatnya penerapan mekanisme International Listing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi guna percepatan pemberlakuan mekanisme International Listing di Indonesia, dengan cara studi literatur, dan wawancara langsung dengan otoritas terkait.

---

This thesis discusses the application of International Listings in Indonesia. In the current era of globalization more and more innovations that make the boundaries of countries become blurred and increasingly developed. There are no exception in the capital market sector, one of them is Initial Public Offering (IPO), which is a way for a company to be able to get funding and publications from the capital market. With the development of the current era many foreign companies want to do an IPO or initial public offering outside the country of the company so fthey need an easy way for the company to do so, there are several problems that have caused the International Listing mechanism in Indonesia to be obstructed. The research method used in this writing is library research. This study aims to find solutions to accelerate the implementation of the International Listing mechanism in Indonesia, by means of literature study, and direct interviews with relevant authorities."