Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mempelajari tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan pendekatan dari kelembagaan dari Majelis Ulama Indonesia sebagai sebuah institusi dan penerapan fatwa Majelis Ulama Indonesia baik di pemerintahan maupun masyarakat. Metode yang digunakan dari skripsi ini adalah studi komparatif dan normatif juridis dengan meninjau penerapan dan karakteristik kelembagaan di beberapa negara dan sumber hukum dari kebijakan publik yang secara materiil berasal dari fatwa dan klasifikasi dari produk hukum Majelis Ulama Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Majelis Ulama Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai lembaga quango fatwa Majelis Ulama Indonesia merupakan sumber hukum materiil yang menjadi dan menjadi unsur penting dari kebijakan negara terutama di bidang produk halal dan perbankan syariah. Lebih dari itu, jurnal ini juga menunjukan bahwa kebutuhan fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah terjadi penguatan sejak awal berdirinya pada tahun 1975. Skripsi ini memberikan rekomendasi untuk pemerintahan untuk menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai sumber hukum dari kebijakan negara yang memuat dimensi Islam di dalamnya.

---

ABSTRACTThis study dicusses the position of the Indonesian Council of Ulama fatwa in Indonesia by looking at the position of Indonesian Council of Ulama as an institution as well as the application of Indonesian Council of Ulama fatwa in government and citizenship. The method used in this study is the normative juridical with the classification of Indonesian Council of Ulama law products and then considering at public policy that is conducted by trias politica state institutions. This study shows that Indonesian Council of Ulama fatwa is a fatwa which is binding as a material legal source and becomes an important element in the formulation of state rsquo s policy in the field of halal products guarantee and sharia banking. Furthermore, this study also shows that is a need for Indonesian Council of Ulama Fatwa to be strengthened because since 1975, fatwa that was issued by the demand of the public is higher than the fatwa of Indonesian Council of Ulama itself. This research at last provides recommendations to the trias politica of state institutions that the Indonesian Council of Ulama fatwa must be a source of law in the state rsquo s policy that has an Islamic dimension in it. "

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan struktur dan kualitas argumentasi fatwa dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak 1975 hingga 2011 yang telah dibukukan dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. Penelitian ini merupakan kajian analisis wacana yang menggunakan teori argumentasi dalam menganalisis data. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan dua hal. Pertama, penanda bagi premis (data dan atau backing) dari argumentasi dalam fatwa MUI adalah ungkapan seperti Membaca, Menimbang, Memperhatikan, dan juga Dasar Penetapan Hukum. Premis-premis dalam fatwa saling berhubungan dengan kompleksitas yang berbeda-beda dalam membangun simpulan, sehingga terbentuk jenis hubungan tertentu seperti serial argument, convergent argument, link argument, dan kombinasi dari jenis hubungan tersebut. Penanda simpulan (claim atau conclusion) dalam fatwa MUI adalah kata seperti Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, dan juga Ketentuan Hukum. Kedua, kualitas argumentasi dari fatwa tergantung kepada ketersediaan sumber hukum dalam teks fatwa yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan kritis yang digunakan dalam mengevaluasi skema argumentasi. Analisis terhadap kualitas argumentasi menunjukkan bahwa sebagian besar fatwa memiliki bukti tekstual yang memadai untuk menjawab pertanyaan kritis yang diajukan untuk mengevaluasi skema argumentasi, dan pada sebagian kecil fatwa diperlukan verifikasi ke luar teks fatwa untuk menjawab pertanyaan tersebut.

---

The aim of this research is to describe the structure and quality of fatwa argumentation of Majelis Ulama Indonesia (MUI) since 1975 until 2011 which had been compiled in Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975. The research is a discourse analysis research using argumentation theory for data analyzing. Based on the analysis, there are two findings in this research. First, the premise in the argumentation of MUI fatwa, including data or backing, expressed by expressions such as Membaca, Menimbang, Memperhatikan, and also Dasar Penetapan Hukum. Those premises are interrelated each other in supporting conclusion with different degrees of complexity. And this interrelation of premises form certain premises relation such as serial argument, convergent argument, link argument, and other complex relations combined from those relations. The conclusion, or claim, expressed by expressions such as Memutuskan, Menetapkan, Memfatwakan, and Ketentuan Hukum. Second, the argument quality of fatwa is depended on the availability of references in the body text of fatwa those can be used to answer the critical question proposed for evaluating argument scheme. The analysis of the quality of argument showed that most of the MUI fatwa have adequate textual evidence in responding critical question proposed for evaluating argumentation scheme. The verification to the textual reference out of the fatwa is required only in a few numbers of MUI fatwa in responding those critical questions."

"Di antara organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah organisasi yang menghimpun ka_um ulama. Salah satu di antara organisasi ulama tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi ini tergolong masih muda, karena baru berdiri pada tahun 1975. Sementara itu organisasi ulama lain_telah berdiri pada zaman sebelum Indonesia memperoleh kemerdekaan, bahkan ada juga yang berdiri sebe1um itu. Pemerintah Republik Indonesia tampaknya menaruh ha_rapan besar terhadap MUI, karena untuk menjalankan serta menyukseskan pembangunan nasional, pemerintah sangat memerlukan ulama yang dalam masyarakat dikenal sebagai pemimpin informal (informal leader). Untuk itulah penulis tertarik menulis tentang MUI, apa dan bagaimanakah kedudukan MUI di tengah umat Islam dan pemerintah Indonesia. apakah MUI semacam alat bagi pemerintah untuk memudahkan segala keinginannya terhadap umat Islam, atau semacam lembaga resmi umat Islam sebagai tempat untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan mereka terhadap pemerintah. Apakah umat Islam merasa bahwa MUI sebagai organisasi yang mewakili keinginan dan aspirasi mereka dan apakah mereka merasa memiliki MUI sehingga kehadiran MUI dibutuhkan umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan mereka, adalah pertanyaan-pertanyaan yang mendorong penulis menyusun judul ini. Di samping itu, penulis ingin mengetahui fungsi, tugas, dan program-program yang dilaksanakan MUI, sejauh manakah program-program tersebut memberi manfaat bagi umat Islam serta Pemerintah. Bagaimana pula mekanisme yang dijalankan MUI dalam program kerjasamanya dengan pemerintah mengingat demikian banyaknya program pembaagunan yang direncanakan pemerintah. Alasan lain yang mendorong penulis adalah ingin mengetahui suara-suara umat Islam baik berupa komentar, usul, saran., kritik, kesan dan pesan serta harapan yang disampaikan kepada MUI. Juga, apa yang menjadi harapan dan keinginan pemerintah terhadap MUI ikut mendorong penulis menyusun skripsi dengan judul tersebut."

"ABSTRAKPenelitian berbentuk skripsi ini membahas tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia MUI terkait mazhab Syiah. Penelitian ini menggunakan teori maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda dalam mengupas permaslahan yang ada pada fatwa MUI tentang Syiah. Maq??id syar? lsquo;ah yang dirumuskan oleh Jasser Auda bukanlah sebuah hal yang baru. Jasser Auda melakukan rekonstruksi terhadap maq??id syar? lsquo;ah melalui integrasi antara ushul fiqh dengan teori sistem. Rekonstruksi itu kemudian menghasilkan enam prinsip yang harus diperhatikan agar hukum Islam dapat menekankan sisi maq??id syar? lsquo;ah. Enam prinsip tersebut adalah watak kognitif, holisme, keterbukaan, hierarki saling terkait, multidimensional dan kebermaksudan. Telaah melalui maq??id syar? lsquo;ah menunjukkan bahwa permasalahan fatwa MUI tentang Syiah terdapat pada tahap epistemologi. Epistemologi yang dimaksud berkaitan dengan dasar penetapan fatwa MUI, yaitu sumber hukum dan metode penetapan fatwa. Permasalahan tersebut adalah MUI cenderung menggunakan sudut pandang yang bersifat mazhab-sentris, yaitu sudut pandang yang hanya mengacu pada satu mazhab tertentu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa maq??id syar? lsquo;ah tidak hanya berperan dalam menelaah, melainkan juga berperan dalam merekonstruksi dasar penetapan fatwa MUI tentang Syiah.

---

ABSTRACTThis research discusses about the fatwa about Shia issued by Indonesian Jurists Council MUI . This study uses maq id syar 39 ah theory formulated by Jasser Auda in exploring the existing problems in the MUI fatwa on Shia. Maq id syar 39 ah formulated by Jasser Auda is not a new thing. Jasser Auda reconstructed maq id syar 39 ah through integration between ushul fiqh and system theory. The reconstruction then produces six principles that must be observed so that Islamic law can emphasize the maq id syar 39 ah. The six principles are cognitive, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensional and purposefulness. Studies through maq id syar 39 ah show that the MUI fatwa issue concerning Shias is at the epistemological stage. Epistemology is concerned with the basic determination of MUI fatwa, namely the legal sources and methods of fatwa determination. The problem is that MUI tends to use a school centric perspective, ie a point of view that only refers to a particular school. The results of this study indicate that maq id syar 39 ah not only plays a role in studying, but also play a role in reconstructing the basic determination of MUI fatwa about Shia."

"ABSTRAKStudi skripsi ini membahas tentang fatwa yang dikeluarkanoleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang aliran pemikiran Syiah. Penelitian inimenggunakan teori maqāṣid syarī'ah yang dirumuskan oleh Jasser Audadalam mengeksplorasi masalah-masalah yang terkandung dalam fatwa MUI tentang Syiah.Maqāṣid syarī'ah yang diformulasikan oleh Jasser Auda bukanlah suatu halyang baru. Jasser Auda merekonstruksi maqāṣid syarī'ahmelalui integrasi antara ushul fiqh dengan teori sistem. Rekonstruksikemudian menghasilkan enam prinsip yang harus dipertimbangkan untuk hukumIslam dapat menekankan sisi maqāṣid syarī'ah. Keenam prinsip ituadalah hirarki kognitif, holistik, berpikiran terbuka, saling terkait,multidimensi dan bermakna. Belajar melalui maqāṣid syarī'ahmenunjukkan bahwa fatwa MUI tentang Syiah sedang berlangsungtahap epistemologi. Epistemologi berkaitan dengan fundamentalpenetapan fatwa MUI, yaitu sumber hukum dan metode penentuan fatwa.Masalahnya adalah bahwa MUI cenderung menggunakan sudut pandangyang madhhab-sentris, sudut pandang yang hanya merujukdi satu sekolah tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwamaqāṣid syarī'ah tidak hanya berperan dalam pemeriksaan, tetapi jugaberperan penting dalam merekonstruksi penentuan dasar fatwa MUI tentang Syiah.

---

ABSTRACThis thesis study discusses about the fatwa issuedby the Indonesian Ulema Council (MUI) on the flow of Shia thought. This researchusing the maqāṣid syarī'ah theory formulated by Jasser Audain exploring the issues contained in the MUI fatwa on Shias.Maqāṣid syarī'ah formulated by Jasser Auda is not a thingthe new one. Jasser Auda reconstructed maqāṣid syarī'ahthrough integration between ushul fiqh with system theory. Reconstructionthen produce six principles that must be considered for the lawIslam can emphasize the maqāṣid syarī'ah side. The six principlesis a cognitive, holistic, open-minded, interrelated hierarchy,multidimensional and meaningful. Learn through maqāṣid syarī'ahshows that the MUI fatwa issue about Shias is ongoingepistemology stage. Epistemology deals with the fundamentalsthe determination of the MUI fatwa, namely the source of the law and the method of determining the fatwa.The problem is that MUI tend to use the point of viewthe madhhab-centric, point of view that simply refersin one particular school. The results of this study indicate thatmaqāṣid syarī'ah not only plays a role in checking, but alsowas instrumental in reconstructing the basic determinations of MUI's fatwa on Shias."

"Dinamika sejarah koniemporer Indonesia diwamai oleh pergumulanantara umat Islam dan pemerintah. Yang disebut pertama memandang agama(Islam) sebagai cam hidup, dan menginginkan ierwujudnya masyarakat bangsayang bercorak Islami. Sedangkan yang terakhir, lebih didasari oleh pemikiranyang bercorak sekuler, msmandang agama dalam ani sempit serta lebihrnengedepankan dalil-dalil pcmbangunan pcrsanxan bangsa, dan siahilitasnasional. Pembentukan MUI (1975) merupakan hasil kesepakatan antara umat danpemeriniah yang dimaksudkan untuk menjembatani kcpentingan kedua pihak.Dengan demikian, MUI memiliki iimgsi yang sangat strategis.Penelinan ini dipandang peniing artinya karena sejauh ini belum adapeneljtian uyang mengkaji tentang peranan MUI dengan menyorotinya dari sudutperpektif konilik umat dan pemerimah. Petmasalahan pokok yang akan dicarijawabannya lewat studi ini adalah: Perrama, bagaimana peranan MUI dalamdinamika konflik antara urnat dan pcmerintah ? Kedua, sebempa jauh MUImampu menjalankan peran sesuai dengan fungsi-fungsi yang disandangnya. Gunamendapatkan pemahaman yang baik tentang pennasalahan ini digunakan teorihubungan otontas dan konflik sosial sebagaimana yang dikemukakan olch RalfDahrendorf. Sesuai dengan rnetode yang berlaku dalam penelitian sejarah,peneliiian ini menempuh langkah-langkah: heuristik, kritik, interpretasi, danpenulisan Data-dam yang digunakan terdiri dan data primer dan sekunder. Dataprimer meliputi arsip, koran dan maja\ah SCZNDBII. Sedangknn data SBkundCTierdili dari bukn-buku dan artikel.Peranan MU1 dapat dilihat dari realisasi program keljanya yang melipuiibcnnacam-macam aspek. Secara garis besar aspek-Wk tersebut digolongkankepada dua hal pokok yaitu: masalah pernbinaan umat dan masalah pembangimannasional. Ditinjau dari sifat kegianannya dapat pula dikelompokkan atas dnakategori yakni: yang bersifat dakwah bil lisan (perbuatan lisan), dan bersifatdakwah bil hal (perbuaxan nyata). Dakwah bil lisan meliputi kegiatamkegiatanyang bersifat pemberian fatwa, nasehat, atau konstribusi pemikimn yangdipandang penting untuk djsampaikan pada pemedntnh maupun umat_ Dakwah bilhal melipnti kegiaian-kegiatan yang bersifat operasional yang ditujukan untnkmeningkatkan kualitas dan sumber daya umat sekaligus mcrnbantu pcmeriniahdalam menjalankan pembangunan.Sepanjang kurun waktu l975» l998, MUI telah dipimpin oleh 'Liga orangketua umum, yaitu Proi Dr. Hamka (1975-1981), KH. Syukri Gozali (1981-l985), dan KH. Hasan Basri (1985-1998). Pada masa. Hamka MUI dihadapkanpada masalah masih tegangnya hubungan antara umat dan pemeliniah. Persoalan-persoalan yang menonjol yang tampil kc pcrmukaan adalah: (l) masalah pemilu1977, (2) masalah pcnyiaran agama, (3) lcasus Sawito Kartowibowo, (4) masalahaiiran keagamaan, (5) masalah penghapusan libumn pada bulan puasa, (6)peristiwa pembajakan pesawat Garuda, dan (7) masalah fatwa hari Natal _Hubungan MUI dan pefmerintah icrasa dekai dalam poin (1) dan (2), dan ierlihatrenggang pada poin (3), (4), (5), (6) dan (7). Comk peranan yang dimainkan oleh MUI pada masa Hamka adalahbcrsifat independen, dalam artian berbagai keputusan yang dikeluarkan MUI lebihmandiri dan semata-mata didasarkan pada fungsi-fungsi yang disandangnya.Corak independen MUI kadang kala telah menyebabkan ketidakpuasanpemerintah terhadap MUI, namun sebalfimya, disenangi oleh umat_ Kendatipunsifat kegiatan MUI pada masa ini lcbih bersifat dakwah bil lisan dan tidaksemuanya berhasil mencapai sasaran, banyak yang memandang MUI cukupberhasil.Pada masa pasca Hamka penn yang dijalankan lebih bersifat akomodatitfPersoalan-persoalan yang menonjol yang bcrpengaruh ierhadap pola hubnnganumat dan pemerlntah pada masa ini cukup banyak di amaranya: (1) pemilu 1982,(2) larangan bezjilbab, (3) Keluarga Berencana, (4) penerapan asas tunggalPancasila, (5) masalah Porkas, (6) kasus lemak babi, darn lain-lain. Dalammcnghadapi persoaian-persoalan sensilif mersebut MUI cendenmg bersikaplembut terhadap pemerintah sambil berupaya mengelola program lain yangbersifat netral dalam arti tidak mengandung konfiik. Culcup banyak program MUIyang membawa basil pada perode ini. Banyak kebijakan pemexintah yangditentang oleh MUI berhasil dicabut, Selain itu., banyak program MUI yangsn-:mule tidak disukai oleh pememintah akhimya dibolehkan. Namun dernikian,semua keberhasilan MUI pada periode ini cendemng kurang dihargai umat. Halini tampaknya disebabkan olch sikap akomodatif MUI terhadap pemerintah yangdiartikan umat sebngai sikap lemah, sckaligus xefleksi keberpihalcan MUIterhadap pemerintah.Jikn peranan MUI dilihat dari kacamata objektif memang cukup banyaksudah program-program MUI yang bennanfaat telah bcrhasil disumbangkan baikkepada umat maupun kepada pemerimah Namun dari sudut konflik kepentingankeberhasilan itu masih belum rnampu merubah keadaan, masih berat sebelah,dalam artian pcmcrintah masih temp berada 'pada pihak yang diuntungkandibanding apa yang didapat oleh umat. Apalagi jika yang didapatkan oleh umattersebut dipatokkan pada ciia-cita umat yang menginginkan terwujudnyamasyarakat bangsa yang Islami, semua keberhasilan im masihjauh dari apa yangdiharapkan."