Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum perawat dalam melakukan tindakan medis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan kompetensi, kewenangan, dan pertanggungjawaban hukum Perawat serta analisisnya pada Putusan No. 139/Pid.Sus/2014/PN.Pmk. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif, dan tipe penelitian yang digunakan yakni penelitian preskriptif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1 Pengaturan mengenai perawat dalam melakukan tindakan medis diatur khusus dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan mengizinkan Perawat melakukan tindakan medis apabila mendapat pelimpahan wewenang dari tenaga medis, berada dalam kondisi keterbatasan tertentu, dan darurat; 3 Pertanggungjawaban hukum Perawat dalam melakukan tindakan medis sebagaimana terdapat dalam Putusan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Untuk itu, penelitian ini menyarankan: 1 Pemerintah agar membuat Konsil Keperawatan untuk melakukan fungsi pengawasan dan peraturan pelaksana atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 dalam hal melakukan tindakan medis; 2 Perawat agar mengetahui sampai batas mana kompetensi dan berani untuk menolak melakukan tindakan di luar kewenangannya; dan 3 Masyarakat untuk dapat membedakan bahwa Perawat tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sama dengan dokter atau tenaga medis.

---

ABSTRACTThis research examines competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. The problems of this analysis are how the arrangement about the competences, authorities, and legal liability of Nurse on conducting medical practice. Thus, this research used normative juridical method with the type of the research is prescriptive. The results of this inquiry concludes that 1 The Regulations of Nurses on conducting medical practice are specified in Article 32, Article 33, and Article 35 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 2 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 permits the Nurse to conduct medical practice with medication task delegated by physician, under certain conditions of limitation, and emergency 3 The legal liability of the nurse on conducting medical practice in the Verdict may be subject to criminal and administrative sanctions. Therefore this thesis suggests 1 The government should monitor all the Nurses who conduct an independent nursing practice by forming Nursing Council and may implement regulation on Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 in the case of medical practice 2 The Nurses to know about the extent of their competence and refuse assignments outside their scope of practice Lastly, 3 The Society to be able to distinguish that Nurses do not have same competence and authorities as doctors or medical personnel."

"Pertolongan pertama adalah tindakan medis dasar yang tidak dapat dihindari oleh SDM Potensi BASARNAS ketika Operasi SAR dilakukan. Walaupun dikategorikan sebagai tindakan medis dasar, pertolongan pertama dapat menentukan hidup korban yang ditolong karena pertolongan pertama dilakukan dengan tujuan untuk mencegah korban mendapatkan cedera yang lebih parah atau bahkan meninggal. Namun hingga saat ini, belum ada aturan yang mengatur secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab hukum atas tindakan medis dasar yang dilakukan SDM Potensi saat Operasi SAR. Penelitian ini akan mencoba menjawab tiga permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan partisipasi relawan  saat bencana di Indonesia, bagaimana wewenang SDM Potensi atas tindakan medis yang dilakukan saat bencana, dan juga bagaimana pertanggungjawaban hukum atas tindakan medis yang dilakukan SDM Potensi kepada korban bencana. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara mengumpulkan data melalui studi pustaka serta wawancara dengan narasumber terkait dan hasilnya dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa SDM Potensi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun perdata apabila dalam upaya memberikan perawatan kepada korban bencana dilakukan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, Standar Operasional Prosedur (SOP) pertolongan pertama, dan juga aturan yang berlaku.

---

First aid is a basic medical action that can’t be avoided by The Human Resource Potential (HR Potential) of BASARNAS during SAR Operation. Even though it is only categorized as a basic medical act, first aid can determine victims’ life because first aid is done to prevent them from getting more severe injuries or experiencing death. Despite there is no a specific regulation about basic medical action conducted by HR Potential of BASARNAS during SAR operations. This legal research focuses on answering three problems.  First, how  the legal rules in Indonesia regarding volunteer participation during disasters. Second, how is the authority of HR Potential for medical actions committed during the disaster. And last, how a HR Potential’s legal responsibilities in conducting medical actions against disaster victims. This research is performed using normative juridical method, the data are collected from library studies and interviews involving related respondents. The results will be presented descriptively. Based on these researches, it can be concluded that HR Potential of BASARNAS can still be held liable for criminal and civil liability if they give medical treatment to the disaster victims are not following with the competence owned, standard operational procedures (SOP), and rules."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai kompetensi serta kewenangan bidan serta meninjau tanggung jawab hukum bidan yang melakukan tindakan aborsi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini jika ditinjau dari bentuknya merupakan penelitian yuridis-normatif denganmenggunakan metode deskriptif-analitis. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan kewenangan bidan dalam berprofesi meliputi keluarga berencana, persalinan baik sebelum masa kehamilan, pada masa kehamilan, pada saat kehamilan dan setelah masa kehamilan serta Bidan juga memiliki wewenang dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada anak. Sehingga dalam hal ini bidan tidak memiliki kompetensi dan kewenangan dalam menangani persalinan tidak normal atau melakukan aborsi. Tanggung jawab hukum Bidan dapat dilihat dari tanggung jawab Bidan yang dilanggar, sehingga kemudian Bidan karena kesalahannya dapat dikenakan hukuman pidana. Penulis juga memiliki saran bahwa pengaturan mengenai dewan pengawas perlu diperbaiki dan ditambah serta perlunya penambahan pengetahuanhukum bagi para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia

---

This thesis discusses the competence and authority of midwives and reviews the legal responsibilities of midwives who carry out abortion. The research method used in this thesis if viewed from its form is juridical-normative research using descriptive-analytical methods. It can be concluded that the competence and authority of midwives in their profession includes family planning, childbirth both before pregnancy, during pregnancy, during pregnancy and after pregnancy, and midwives also have the authority to provide health services to children. So that in this case the midwife does not have the competence and authority to handle abnormal labor or have an abortion. The legal responsibility of the Midwife can be seen from the responsibilities of the Midwife who is violated, so that later the Midwife due to his mistake can be subject to criminal punishment. The author also has suggestions that arrangements regarding the supervisory board need to be improved and added and the need for additional legal knowledge for health workers throughout Indonesia."

"Penelitian ini Membahas mengenai Kewenangan Bertindak dari Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangsewakan. Penting bagi Notaris untuk memperhatikan dan mengetahui Kewenangan bertindak bagi Orang Asing yang berkedudukan di Indonesia sebagai Pihak dalam Akta. Hal ini disebabkan kelalaian atau ketidaktahuan Notaris terhadap hal tersebut akan mengakibatkan kewenangan Orang Asing sebagai pihak dalam Akta menjadi tidak sah, sehingga membuat Akta Perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini adalah mengenai Kewenangan bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Akta Perjanjian Mengulangewakan Tanah. Permasalahan yang diangkat dalam Penelitian ini, peneliti akan meninjau dari Peraturan Perundang-Undangan terkait beserta menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2099 K/Pdt/2017.Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa pentingnya Notaris untuk mengetahui Kewenangan Bertindak Orang Asing sebagai Pihak dalam Pembuatan Perjanjian Mengulangsewakan Tanah dengan melihat kegiatan dari Orang Asing tersebut berada di Indonesia serta memperhatikan Hukum Pertanahan dan Izin Tinggal Keimigrasiannya. Akibat Hukum dari ketidakwenangan Orang Asing sebagai Pihak dalam Perjanjian yang merupakan pelanggaran terhadap syarat subyektif sahnya suatu perjanjian maka dari itu Perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Berkaitan dengan Hubungan Hukum antara Pemilik Tanah dengan Penyewa dari Perjanjian Mengulangsewakan sebagai akibat dari lahirnya Perjanjian Mengulangsewakan, bahwa keduanya tidak ada hubungan dalam perjanjian tersebut. 

---

This research discussed the issue of Competence to take action from a foreigner as the party in the deed re-rent agreement. Important for a Notary to consider and knows competence the act for foreigner when domiciled in Indonesia as parties in the deed. This caused forgetfulness or ignorance to this will result in a notary and the competence to foreigner as parties in the deed to be illegitimate, so as to make the agreement can be undone and do not have the force of law. As for the problems raised in this research was regarding the Competence to act foreigner as parties in deed re-rent agreement the land. The problems raised in this research, researchers will review of laws and regulations related to and analyze decisions of the supreme court number 2099 K/Pdt/2017.

The result of this research explained that the importance of notary to know competence to act foreigners as parties in making re-rent agreement the land with see activity and purposes of foreigner is domiciled in Indonesia  to notice law of land and imigration a residence permit. That as a consequence the law of not competence for foreigner as parties in the agreement which is a violation of the validity of the subjective requirements an agreement therefore that the agreement can be undone. And legal relationship between the landowner and  the tenant of the re-rent agreement as a result of the re-rent agreement is do not have a legal relationship."

"Anak merupakan amanah dari Allah SWT bagi setiap orang tua, disamping itu anak juga merupakan generasi penerus bangsa. Hal tersebut menjadikan anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan atas hak-haknya. Hak nafkah anak merupakan salah satu hak anak yang berpengaruh signifikan terhadap tumbuh kembang anak. Namun dewasa ini masih ditemukan permasalahan terkait penegakan hukum dan kepastian hukum hak nafkah anak setelah perceraian. Hal ini mengakibatkan banyaknya jumlah anak terlantar khususnya secara ekonomi di Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini hendak menjawab, bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan menjamin terpenuhinya hak nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian beserta konsekuensi hukum apabila hak nafkah anak yang telah diputus oleh pengadilan tidak dipenuhi dan upaya hukum yang dapat diambil. Kemudian, analisis terkait implementasi aturan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak, dalam Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.Bkt. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari segi instrumen hukum, Indonesia sudah menaruh perhatian khusus terkait jaminan hak nafkah anak dalam hal terjadinya perceraian. Namun masih banyak faktor yang menghambat terpenuhinya hak tersebut, baik dari sisi orang tua, pengadilan, dan pemerintah. Penting sekiranya dibentuk suatu lembaga yang bertanggungjawab secara khusus untuk menjamin bahwa setelah terjadi perceraian, anak dapat menerima hak nafkah sebagaimana mestinya. Pengadilan juga hendaknya melakukan pengawasan terkait pelaksanaan isi putusan oleh para pihak. Kesigapan ibu dalam mengambil tindakan bilamana ayah tidak menunaikan kewajibannya membayarkan nafkah, juga penting demi kesuksesan pemenuhan hak nafkah anak.

---

Children are a mandate from Allah SWT for every parent. Moreover, children are also the nation's next generation. This makes children entitled to get protection and guarantees for their rights. The livelihood right is one of the rights of children that have a significant effect on children's growth and development. However, currently there are still problems related to the law enforcement and legal certainty of child support rights after divorce. This has resulted in a large number of neglected children, especially in the term of economic in Indonesia. Based on these problems, this study intends to answer, how the positive law in Indonesia regulates and guarantees the fulfillment of child support rights in the event of divorce, along with the legal consequences will be when the right to support the child which has been decided by the court is not fulfilled and the legal effort that can be taken. There is also an analyzes about the implementation of legal rules and judges' considerations in deciding children's livelihoods, contained in Court’s Judgment Number 263 / Pdt.G / 2020 / PA.Bkt. The research method used is juridical normative, using library sources or secondary data. From the result of this research, it is found that in terms of legal instruments, Indonesia has paid special attention to the guarantee of child support rights in the event of divorce. However, there are still many factors that hinder the fulfillment of this right, both in terms of parents, court, and government. It is important if an institution is specifically responsible for ensuring that after a divorce occurs, children can receive the right to support them properly. The court should also supervise implementations of the decisions by the parties. The readiness of the mother in taking action when the father does not fulfill his obligation to pay for the living is also important for the success of fulfilling the right to support the child."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan pengangkatan anak dalam situasi darurat dan dilakukan oleh orang tua tunggal di Indonesia, termasuk bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut, akibat hukum terhadap hukum keluarga dan hukum harta kekayaan bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya, serta sanksi yang diberikan apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, kemudian dibandingan dengan ketentuan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal yang berlaku di India. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak oleh orang tua tunggal antara Indonesia dengan India. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk Yuridis-normatif dan didukung dengan data sekunder berupa bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dan bahan hukum tertier berupa artikel dari internet. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif karena data yang didapat berupa data deskriptif dari hasil wawancara dan studi literatur. Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal merupakan upaya alternatif sebagai bentuk pemenuhan kesejahteraan anak sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

The aim of this essay is to understand the clause of child adoption in emergency situations and conducted by single parents in Indonesia, including the surveillance of the adoption process and the consequence regarding the family law and wealth law for the adopted child with their foster parents. Another aim is to understand penalties regarding any deceptions in the adoption process, also comparisons with the child adoption by single parents in India. This study explains the difference and equalities regarding child adoption law in Indonesia and India. This study is normative juridical in form and supported by secondary data such as primary law material (legislation law) and secondary law material (books), tertiary law material (articles from the internet). The method used in this study is qualitative data analysis, because the data obtained in this research is descriptive data from interview and literature study. Child adoption is another alternative to fulfilling the childs welfare based on the terms and conditions applied. This result of this study stems an advice to reconsider in creating a specific law regarding child adoption, which can be more comprehensive and effective to protect and actualize the childs basic needs."

"Tesis ini membahas mengenai pemberian salinan Akta Risalah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham RUPS Tahunan dan Luar Biasa Perseroan Terbatas yang tidak diberikan oleh notaris kepada salah satu pemegang saham, sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan studi kasus Putusan Nomor 642/PDT/2017/PT.DKI. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab Notaris terhadap kewajiban pemberian salinan akta Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham, dan mekanisme pemberian ganti kerugian terhadap para pihak berkaitan dengan tidak diberikannya salinan akta rapat umum pemegang saham oleh Notaris. Metode yang digunakan adalah metode penelitian Yuridis-Normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah, peran dan fungsi Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dan Pertanggung jawaban notaris dalam mengeluarkan salinan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Luar Biasa yang dibuatnya kepada para pihak yang berkepentingan. Serta Notaris dapat menjadi tergugat akibat tidak memberikan salinan akta kepada penggugat selaku pemegang saham.

---

Abstract This thesis discusses the provision of copies of the Deed Minutes of General Meeting of Shareholders AGM and Extraordinary Annual Limited Company not given by a notary to one of the shareholders, in accordance with the Notary Position Act and Legal Corporate Law, with studies case Decision Number 642 PDT 2017 PT.DKI. The problems discussed in this thesis are, the role and function of the Notary in the implementation of the General Meeting of Shareholders of a Limited Company, the responsibility of the Notary on the obligation to give a copy of the deed of the General Meeting of Shareholders to the shareholders, and the mechanism for compensating the parties regarding the non giving copy of the deed of the general meeting of shareholders by a Notary. The method used is the Juridical Normative research method, with a qualitative descriptive analysis approach. The results of this study are, the role and function of the Notary in the General Meeting of Shareholders, and the shareholders answer in issuing notary deed copy of the Minutes of the General Meeting of shareholders Annual or Extraordinary he made to the parties concerned. As well as the Notary can be a defendant due to not providing a copy of the deed to the plaintiff as a shareholder."

"Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah status dan kedudukan hak waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut atau selanjutnya disebut sebagai anak luar kawin. Hak waris akan timbul apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan termasuk ke dalam anak luar kawin dalam arti sempit dan mereka tidak memiliki status dan kedudukan yang sama dalam pembagian warisan. Masalah mengenai pembagian waris antara anak sah dan anak luar kawin ada kalanya terjadi di masyarakat yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, maka dari itu biasanya berakhir di Pengadilan dimana Putusan dari Pengadilan akan menjadi jalan keluar untuk memutuskan dan memberikan keadilan bagi perkara kewarisan anak luar kawin. Penulis dalam melakukan penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif yang datanya dikumpulkan dari studi kepustakaan. Berdasarkan Penulis, anak luar kawin dapat menjadi ahli waris apabila adanya pengakuan dahulu dari Pewaris, tetapi bagian yang didapatkan tidak sama dengan anak sah dimana besar bagian anak luar kawin bergantung pada dengan siapa anak luar kawin tersebut mewaris bersama. Kemudian, status dan kedudukan anak luar kawin hanya diatur dalam KUHPerdata padahal dalam Undang-Undang Perkawinan ada satu pasal yang menyinggung anak luar kawin dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tetapi dalam Peraturan Pemerintah tidak ditemukan mengenai anak luar kawin, sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dan permasalahan. Maka dari itu, Penulis menyarankan untuk membentuk suatu peraturan khusus untuk status dan kedudukan anak luar kawin dan juga memberi saran kepada Majelis Hakim yang berperan dalam memutus perkara ini untuk memeriksa dan mengadili secara teliti sengketa status dan kedudukan hak waris anak luar kawin dengan pertimbangan yang seadil-adilnya bagi anak luar kawin tersebut.

---

One of the legal consequences of an unregistered marriage is the status and position of inheritance rights for children born from the marriage or hereinafter referred to as children out of wedlock. Inheritance rights will arise if someone has been declared dead. Children born from unregistered marriages are included as children out of wedlock in a narrow sense and they do not have the same status and position in the distribution of inheritance. Problems regarding the distribution of inheritance between legitimate children and illegitimate children sometimes occur in society which cannot be resolved by kinship, therefore it usually ends in court where a decision from the court will be the way out to decide and provide justice for cases of inheritance of illegitimate children. In doing this writing, the author used a juridical-normative research method with a qualitative approach in which the data was collected from literature studies. According to the author, children out of wedlock can become heirs if there is prior recognition from the heir, but the portion obtained is not the same as legitimate children where the size of the child out of wedlock depends on who the out of wedlock child jointly inherits. Then, the status and position of children out of wedlock are only regulated in the Civil Code even though in the Marriage Law there is one article which alludes to children out of wedlock and is further regulated in Government Regulations but in Government Regulations there is no mention of children out of wedlock, giving rise to confusion and problems. Therefore, the author suggests establishing a special regulation for the status and position of illegitimate children and also advises the panel of judges who play a role in deciding this case to examine and adjudicate carefully disputes over the status and position of inheritance rights for illegitimate children with the fairest considerations for children out of wedlock."