Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien gawat darurat yang dinyatakan Dead on Arrival. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menangani pasien Dead on Arrival. Metode penelitian yang penulis gunakan ialah yuridis normatif dengan tipologi deskriptif. Data yang penulis gunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pasien Dead on Arrival berlaku ketentuan hukum tentang pasien gawat darurat. Sehingga, dokter tidak memiliki kewajiban informed consent sebelum melakukan pertolongan, namun tetap harus melakukan pencatatan rekam medis pasien. Rumah sakit bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, rekam medis, serta atas kesalahan dokter yang dipekerjakannya. Penulis menggunakan Putusan Nomor 248/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel terkait pasien Dead on Arrival. Majelis Hakim dalam memutus perkara seharusnya dapat mempertimbangkan seluruh pokok permasalahan dan ketentuan hukum terkait secara agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of physician and hospital towards emergency patients who are declared dead on arrival. Problems in this thesis are the liabilities of physician and hospital in case of errors or omissions done by the physician while dealing with dead on arrival patients. The research method used in this research is normative with descriptive typology. The data in this research are obtained through literature study and interview with relevant experts. The results showed that on dead on arrival patients apply the legal provisions of emergency patients. Thus, physicians do not have informed consent obligation prior to rescuing, but still have to record the treatments given on patient 39 s medical record. The hospital is responsible for the provision of emergency services, administration of medical records, as well as the errors of the physicians they employed. The author uses verdict number 248 Pdt.G 2015 PN. Jkt. Sel related to dead on arrival patient. The Panel of Judges should be able to consider all the issues and related legal provisions in order to make an equitable verdict which achieves justice and legal certainty. "

"Perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang suami dan seorang istri berdasarkan ketuhanan yang maha esa, untuk membuat suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan memiliki banyak akibat yang berhubungan langsung kepada kemaslahatan hidup manusia, contohnya status anak, yang kemudian akan menentukan apakah anak tersebut berhak atas pengurusan serta nafkah dari sang ayah, kemudian terhadap kejelasan status seorang istri, apakah merupakan seorang istri yang sah, yang tentunya akan mendapatkan hak tambahan, seperti nafkah dari seorang suami. Indonesia adalah Negara yang sangat luas dan beragam adat istiadatnya, karenanya proses pendataan peristiwa yang begitu penting tersebut sangatlah bermanfaat untuk melindungi pihak istri dan anak, sehingga kemudian Negara mewajibkan kepada para pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai pencatat. Jangka waktu pencatatan tersebut adalah 60 enam puluh hari, namun karena beragam alasan, tidak semua perkawinan mengikuti ketentuan tersebut. Pengadilan Negeri kemudian dipiih sebagai jalan keluar bagi perkawinan yang lalai dicatatkan.

---

Marriage is a sacred bond between men and woman as a husband and wife that pledge their unification in the name of God which purpose is to build a happy and everlasting family. family. Marriage itself has its own consequences that has direct effect to the well being of a human being, e.g. the status of a child and a woman as lawfully wedded wife. Henceforth, Marriage registration become very substantial, as a means of protecting a child, the wife, and the marriage itself from the forthcoming legal activity in the course of human 39 s life. In Indonesia, the due date of marriage registration itself is 60 days. However due to various reasons, there are conditions that could cause a marriage to become unregistered in 60 days. Court Decree becomes the solution for the situation stated above. "

"Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kehidupan setiap individu. Pelayanan kesehatan pun diberikan oleh rumah sakit melalui tenaga kesehatannya. Dokter sebagai tenaga medis yang memberikan pelayanan kesembuhan (healing) dan perawat yang memiliki peran untuk memberikan pelayanan keperawatan (caring) pun dapat lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Kesalahan terhadap tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun perawat di rumah sakit salah satunya adalah dalam hal pemberian obat. Lantas terkait dengan kesalahan tersebut, menarik untuk dibahas mengenai tanggung jawab hukum antara dokter, perawat dan rumah sakit. Meskipun masing-masing tanggung jawab telah diatur dalam undang-undang, akan tetapi rumah sakit tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Penelitian ini akan dilakukan dengan menganalisis sebuah Putusan yang membahas tindakan lalai oleh dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan pada sebuah rumah sakit. Penelitian ini dilakukan secara yuridis dan normatif, serta bersifat deskriptif. Berdasarkan kasus tersebut, maka tanggung jawab hukum dokter, perawat dan rumah sakit dapat dilihat berdasarkan tiga rumusan masalah. Pertama, membahas bagaimana tanggung jawab hukum dokter dalam pemberian obat. Kedua, akan dibahas tentang bagaimana tanggung jawab perawat dalam pemberian obat. Yang ketiga akan membahas bagaimana tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan dokter dan perawat dalam pemberian obat. Hingga kini, masih terdapat banyak dokter dan perawat yang tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan standar profesinya. Dalam melaksanakan tugasnya, dokter dan perawat harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan pasien agar terwujud fungsi dari pelayanan kesehatan.

---

Health is important in the lives of every individual. Health services were provided by the hospital through their health care providers. Doctors as medical personnel who provide healing services, and nurses who have a role to provide nursing services can be negligent in carrying out their obligations. Doctors and nurses can do negligence in their actions, one of which is in the administration of drugs. Based on these errors, it is interesting to discuss the legal responsibilities between doctors, nurses and hospitals. Although each responsibility has been regulated in law, the hospital still has legal responsibility for the actions taken by its health personnel. This research will be conducted by analyzing Verdict that addresses negligent actions by doctors and nurses in providing health services in hospitals. This research is analytical descriptive with normative juridical approach. Based on these cases, the legal responsibilities of doctors, nurses and hospitals can be seen based on three problem statements. First, will discuss about how the doctor`s legal responsibilities in administering drugs. Second, will discuss on how nurses are responsible for administering drugs. The third will discuss about hospital responsibilities for actions taken by doctors and nurses in administering drugs. Until now, many doctors and nurses did not carry out their duties according to the standards of their profession. In carrying out their duties, doctors and nurses must prioritize patient health and safety to realize the function of health services."

"Skripsi ini menganalisis tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, menelaah melalui perspektif hukum tentang tanggung jawab dokter dan rumah sakit dalam Putusan Pengadilan Nomor 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. Skripsi ini secara komprehensif membedah bagaimana seharusnya tanggung jawab hukum dokter selaku pelaku tindakan medis dan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan apabila terjadi kegagalan tindakan medis. Dalam kasus ini, dokter dan rumah sakit merupakan dua subjek hukum utama yang bertanggung jawab dalam kegagalan tindakan anestesi yang dialami oleh Penggugat. Penggugat mengalami kelumpuhan permanen setelah dilaksanakannya tindakan anestesi oleh dokter spesialis anestesi. Dalam kasus ini, dokter telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memintakan informed consent kepada Penggugat, tetapi tindakan dokter dalam tindakan anestesi dan anamnesis bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dengan pedoman. Lebih lanjut, rumah sakit dalam kasus ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan isi rekam medis kepada Penggugat dan lalai dalam menjaga kualitas peralatan medis yang digunakan. Oleh karena itu, disarankan kepada dokter dan rumah sakit sebagai untuk dapat memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang dimiliki demi memaksimalkan pelayanan kesehatan dan meminimalisasi risiko.

---

This thesis analyzes the responsibilities of doctors and hospitals in Court Decision Number 1324/Pdt.G/2021/PN Tng. The thesis employs a doctrinal research method with a descriptive-prescriptive type of research, examining the legal perspectives on the responsibilities of doctors and hospitals in the said court decision. This thesis comprehensively dissects how the legal responsibilities of doctors as medical practitioners and hospitals as healthcare service providers should be addressed in the event of medical procedure failures. In this case, both the doctor and the hospital are the primary legal subjects responsible for the failure of the anesthesia procedure experienced by the Plaintiff. The Plaintiff suffered permanent paralysis following an anesthesia procedure performed by an anesthesiologist. In this case, the doctor committed an unlawful act by failing to obtain informed consent from the Plaintiff; however, the doctor's actions during the anesthesia and anamnesis procedures were not unlawful as they adhered to established guidelines. Furthermore, the hospital committed an unlawful act by failing to provide the Plaintiff with the medical records and by neglecting the maintenance of the medical equipment used. Therefore, it is recommended that doctors and hospitals understand their rights, obligations, and responsibilities to maximize healthcare services and minimize risks."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit serta keterkaitannya dengan informed consent dan informed refusal pada kegawatdaruratan pasca operasi. Peneliti mempertajam penelitian dengan menganalisis Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN Blb. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bentuk penelitian doktriner untuk mengkaji permsalahan hukum yang diangkat dalam skripsi ini. Penelitian ini bersifat preskriptif untuk memberikan analisis terkait permasalahan hukum yang peneliti angkat dan menggunakan bahan penelitian berupa data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah informed consent tetap berlaku pada pasien kegawatdaruratan, termasuk pasien kegawatdaruratan pasca operasi, dengan catatan terdapat keluarga/wali yang mendampingi. Selain itu, pelaksanaan informed refusal, termasuk pada kegawatdaruratan pasaca operasi, mengalihkan tanggung jawab yang semula dimiliki penyedia layanan kesehatan, rumah sakit, menjadi tanggung jawab penerima layanan kesehatan atau pasien. Peneliti menyarankan agar dilakukan sosialisasi oleh Dinas Kesahatan Tingkat Kota/Kabupaten kepada seluruh rumah sakit di daerahnya mengenai pelaksanaan pelaksanaan informed consent dan informed refusal pada pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga/wali. Selain itu, peneliti menyarankan kepada rumah sakit untuk mengembangkan sistem dan pengaturan internal terkait pelaksanaan informed consent dan informed refusal pada pasien gawat darurat yang tidak didampingi oleh keluarga/wali, serta proses rujukan.

---

This thesis discusses the hospital liability and its relationship with informed consent and informed refusal in postoperative emergencies. The researcher sharpened the research by analysing Case Number 176/Pdt.G/2021/PN Blb. In this study, the researcher uses a doctriner form to examine the legal issues raised in this thesis. This research is prescriptive in nature to provide analyses related to the legal issues raised by the researchers and uses research materials in the form of secondary data including laws and regulations and literature. The result of this research is that informed consent still applies to emergency patients, including postoperative emergency patients, provided that there is a family/guardian accompanying them. In addition, the implementation of informed refusal, including in postoperative emergencies, shifts the responsibility from the health care provider, the hospital, to the responsibility of the health care recipient or patient. The researcher suggested that the City/Regency Health Office should disseminate information to all hospitals in the region regarding the implementation of informed consent and informed refusal in emergency patients who are not accompanied by family/guardian. In addition, researchers suggest that hospitals develop systems and internal policies related to the implementation of informed consent and informed refusal in emergency patients who are not accompanied by family / guardian, as well as the referral process."

"Penelitian ini membahas pertimbangan keabsahan pembuatan Akta Perjanjian Kredit antara PT PMU dengan Bank BRI serta tanggung jawab Notaris atas Akta Perjanjian Kredit tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik, sekaligus bertanggung jawab dengan penuh integritas atas akta yang dibuatnya tersebut. Dalam kasus ini M menggugat EL, BP dan PT PMU serta Notaris ME sebagai Turut Tergugat, karena penggunaan harta bersama milik bersama milik M almarhum ST berupa tanah yang digunakan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit PT PMU dengan Bank BRI. Sementara itu, PT PMU yang diwakili oleh EL dan BP selaku Komisaris dan Direktur PT PMU tidak mau bertanggungjawab atas kredit PT PMU karena adanya dugaan bahwa pinjaman tersebut digunakan untuk kepentingan almarhum ST pribadi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan meneliti data sekunder yang berkaitan dengan dalil-dalil di dalam perkara serta menggunakan pustaka berkaitan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta Perjanjian Kredit. Hasil dari penelitian adalah bahwa pembuatan Akta Perjanjian Kredit oleh Notaris ME dapat menjadi tidak sah apabila dalam proses peradilan selanjutnya tidak ditemukan kuasa dari M terhadap almarhum ST baik dalam bentuk tanda tangan M di dalam Akta Perjanjian Kredit maupun surat kuasa khusus. Oleh karena itu, Notaris ME dapat dituntut untuk ikut bertanggungjawab secara administratif dan juga secara perdata dalam kerugian para pihak dalam kasus tersebut.

---

.This study discusses the consideration of the validity of the Deed of Credit Agreement between PT PMU and Bank BRI and the responsibility of the Notary for the Deed of Credit Agreement based on the Decision of the East Jakarta District Court Number 590/Pdt.G/2019/PN.JktTim. A notary is a public official who is authorized to make an authentic deed, as well as being responsible with full integrity for the deed he made. In this case, M sued EL, BP and PT PMU as well as Notary ME as co-defendants, because of the use of joint property belonging to the deceased M in the form of land used as collateral in the credit agreement between PT PMU and Bank BRI. Meanwhile, PT PMU, which was represented by EL and BP as Commissioner and Director of PT PMU, did not want to be responsible for PT PMU's credit because of the suspicion that the loan was used for the personal benefit of the late ST. To answer these problems, a normative juridical research method is used, by examining secondary data related to the arguments in the case and using literature related to the Notary's responsibility in making the Credit Agreement Deed. The result of the research is that the making of the Credit Agreement Deed by Notary ME can be invalid if in the subsequent judicial process there is no power of attorney from M against the deceased ST either in the form of M's signature in the Credit Agreement Deed or a special power of attorney. Therefore, ME Notary can be sued to be responsible administratively as well as civilly in the loss of the parties in the case."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit dan dokter terhadap sebuah metode persalinan dalam air, baik terhadap rumah sakit dan dokter yang menyediakan fasilitas persalinan dalam air tetapi juga bagaimana tanggung jawab dokter dan rumah sakit apabila terjadi suatu kelalaian yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan persalinan dalam air. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dan tipologi bersifat deskriptif. Permasalahan dalam skripsi ini adalah apabila suatu tindakan medis dikategorikan sebagai sebuah tindakan malpraktik bahkan lebih jauh lagi sebagai perbuatan melawan hukum bagaimanakah pertanggungjawaban rumah sakit dan dokter atas hal tersebut. Kesimpulan atas permasalahan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ataupun kelalaian yang dilakukan menimbulkan kewajiban bagi dokter dan rumah sakit untuk bertanggung jawab. Penulis menggunakan Putusan Nomor 312/PDT.G/2014/PN.JKT.SEL terkait persalinan water birth yang terjadi di rumah sakit.

---

This thesis discusses about the legal responsibilities of hospitals and doctors to a water birth method to both the hospital and doctors who provide water birth facilities, but also how the responsibility of doctors and hospitals in case of a default done by a doctor in performing for water delivery. In conducting this thesis, the writer uses juridicial normative library research methods and the typology is descriptive. The problem in this thesis is that if a medical procedure is categorized as a malpractice action even further as an unlawful act liability how hospitals and doctors be responsible on the matter. The conclusion to these problems is an unlawful act or omission which do give rise to liability for doctors and hospitals to be responsible."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pengaturan terkait pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada dokter, perawat, dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam kasus salah transfusi darah yang dapat membahayakan nyawa pasien dikaitkan pada putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm. Tujuan dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab hukum dokter, perawat, dan PMI pada kasus salah transfusi darah. Metode penelitian yang digunakan yaitu, metode penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini adalah unsur setiap orang atau subjek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak terpenuhi terhadap terdakwa, karena secara fakta hukum bukan terdakwa yang melakukan tindakan transfusi darah. Selain itu pendapat hakim terkait adanya hubungan kausalitas antara sebab dan akibat salah transfusi darah yang mengakibatkan korban gagal ginjal sehingga harus melakukan cuci darah juga belum bisa dipastikan apakah benar karena salah transfusi darah. Dengan begitu kesimpulan dari penelitian ini bahwa hubungan hukum antara dokter dan perawat dalam prosedur transfusi darah adalah hubungan delegatif sehingga tanggung jawab hukum dokter, perawat dan PMI adalah apa yang menjadi kewenangannya. Tanggung jawab akan tetap berada di dokter apabila perawat telah melakukan tindakan sesuai instruksi dokter dan sebaliknya.

---

ABSTRACTFocus on this study discusses the responsible of doctor, nurse, and Indonesia Red Cross (PMI) in blood transfusion procedures for patient attached to a Lhokseumawe District Court Number 207/Pid.Sus/2016/PN Lsm. The purpose of this study expected could give insight about responsibility of doctor, nurse, and Indonesia Red Cross in case failbility of procedure in blood transfusion. The method use, name juridical normative with descriptive. The result of this study are constituents of every person or legal subject who has committed an offense that is not fulfilled for the defendant, because in law fact is not a defendant who committed blood transfusion. In addition, the judges opinion was related to the causal relationship between the cause and the result of the wrong blood transfusion that resulted in the victim of kidney failure and had to do dialysis and it was not certain whether the blood transfusion was correct. Thus the conclusion of this study that the legal relationship between doctors and nurses in the procedure of blood transfusion is a delegative relationship so that the legal responsibility of doctor, nurse and PMI is what becomes their authority. Responsibility will remain in the doctor if the nurse has taken action according to the doctors instructions and vice versa."

"

Penelitian ini membahas mengenai Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap Perpanjangan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Peneliti tertarik untuk meneliti dikarenakan menemukan keanehan dalam proses perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat, dimana permohonan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dapat diterima meskipun masih terdapat persoalan hukum terhadap obyek tanahnya. Sehingga permasalahan yang akan diteltiti dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL dan tanggung jawab Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/Pdt.G/2017/ PN JKT SEL. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan bentuk penelitian Yuridis Normatif. Sedangkan untuk tipologi penelitian yang saya gunakan adalah Deskriptif Analitis. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan dua buah kesimpulan yakni: keabsahan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat adalah dapat dimohonkan pembatalan sertipikat Hak Guna Bangunan 170/ Kuningan Barat dikarenakan terdapat cacat administrasi dalam proses perpanjangan sertipikat tersebut. (2) Pertanggung Jawaban Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terhadap penerbitan perpanjangan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 168/ Pdt.G/2017 adalah dikenakan sanksi moral berupa membuat pernyataan secara terbuka dan dikenakan sanksi perdata berupa memohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 170/ Kuningan Barat.

---

This study discusses about the Responsibilities of the South Jakarta Land Office for the Extension of the Building Permit Certificate Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. Researchers are interested to do this researc because I found an oddity in the process of the time extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat, where the application for the extension of certificate of Building Use Number 170 / Kuningan Barat can be accepted even though there are still legal issues with the land object. So that the problems to be examined in this study are regarding the validity of the extension of the Building Permit certificate Number 170 / Kuningan Barat in the South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL and the responsibility of the South Jakarta Land Office for the issuance of the certificate extension Right to Use Building Number 170 / Kuningan Barat in South Jakarta District Court Decision Number 168 / Pdt.G / 2017 / PN JKT SEL. In conducting this research the researcher used the Normative Juridical research form. As for the research typology that I use is Analytical Descriptive. Based on the results of this study, two conclusions were found, namely: the validity of the Building Certificate No. 170 / Kuningan Barat certificate is that the cancellation of the 170 / Kuningan West Building Title Right can be applied due to administrative defects in the certificate renewal process. (2) The responsibility of the South Jakarta Land Office regarding the issuance of the certificate of extension for Building Number 170 / Kuningan Barat in the Decision of the South Jakarta District Court Number 168 / Pdt.G / 2017 is subject to moral sanctions in the form of open statements and subject to civil sanctions in the form of petitioning to the State Administrative Court to revoke the Right to Building Certificate Number 170 / Kuningan Barat.

"

"Tanggung jawab hukum rumah sakit selalu menjadi topik menarik untuk diperbincangkan, khususnya mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terkait sengketa medis. Rumusannya yang terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit masih dianggap umum sehingga berpotensi menimbulkan salah penafsiran. Adapun penelitian ini berusaha untuk membahas dan menganalisis mengenai penerapan tanggung jawab hukum di rumah sakit syariah dengan melakukan studi di RSI Sultan Agung Semarang sebagai rumah sakit syariah pertama di Indonesia. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif yang mana akan banyak mengacu pada norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan bacaan terkait rumah sakit, dokter dan pasien. Selain itu sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang akan menggambarkan tanggung jawab hukum rumah sakit syariah terhadap dokter dan pasien, yang kemudian akan ditinjau berdasarkan hukum kesehatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan RSI Sultan Agung sudah cukup baik menerapkan tanggung jawab hukumnya terhadap dokter dan pasien, namun masih ada satu hal yang tidak sesuai karena masih dimungkinkan terlibatnya dokter dalam gugatan ganti rugi dari pasien. Oleh karena itu Peneliti memberikan saran agar RSI Sultan Agung menyesuaikan bentuk pertanggungjawaban hukumnya sesuai ketentuan yang ada, dan juga akan lebih baik jika RSI Sultan Agung menerapkan hak regres dan mewajibkan setiap dokternya ikut program asuransi risiko.

---

Hospital legal responsibility has always been an interesting topic to be discussed, especially regarding hospital legal responsibilities related to medical dispute. Its regulation that is contained in Article 46 of Law No. 44/2009 concering to Hospital is still considered too general, so that it has the potential causing misinterpretation. This research seeks to discuss and analyze how the application of legal responsibilities in sharia hospital by studies at RSI Sultan Agung Semarang as the First Sharia Hospital in Indonesia.

The form of this research is normative juridical which will mostly refer to legal norms derived from legislation and reading materials related to hospitals, doctors and patients, in additio this research also used descriptive type of typology to describe the legal responsibilities of sharia hospital towards doctors and patients and then its will be reviewed by health law.

The results of this study indicate that RSI Sultan Agung is quite good at implementing its legal responsibilities, but there is still one thing not appropriate because it is still possible for doctors to be involved in compensation claims from patients lawsuit. Therefore, the researcher gives suggestions that RSI Sultan Agung must adjustthe regulation, and it would be better if RSI Sultan Agung applies Hak Regres and requireseach doctor to take part in risk insurance program."