Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia pada pemerintahan PM Paul Keating yang berasal dari Partai Buruh dan pemerintahan PM John Howard yang berasal dari Partai Liberal pada tahun 1991- 1998 yang ditunjukkan dengan melihat besar bantuan yang diberikan, motif dari pemberian bantuan, serta kebijakan kedua perdana menteri ini dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Dengan latar belakang politik yang berbeda, kedua perdana menteri ini memiliki cara masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Indonesia, Australia pada pemerintahan PM Paul Keating dan PM John Howard memiliki motif yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, kedua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia sebagai penerima bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Australia rsquo s foreign aid to Indonesia in the government of Prime Minister Paul Keating from the Labor Party and the government of Prime Minister John Howard from the Liberal Party in 1991 1998 which was demonstrated by looking at the amount of aid provided, the motives of giving aid, and the policy of these two prime ministers in providing foreign aid to Indonesia. With a different political background, these two prime ministers have their own way to providing their foreign aid. This thesis was written based on historical method using explanative descriptive style. This thesis concludes that in the provision of foreign assistance to Indonesia, Australia under the government of Prime Minister Paul Keating and Prime Minister John Howard have different motives in providing foreign assistance to Indonesia, and these two prime ministers who came from diffirent political parties have different viewpoints in seeing Indonesia as the recipient aid."

"Pandemi COVID-19 dapat menjadi guncangan ekonomi (economic shocks) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak adalah strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi Guncangan ini akan memperkeruh fenomena pekerja anak. Perlindungan sosial hadir sebagai salah satu bentuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 yang dinilai mampu menekan angka pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap fenomena pekerja anak di masa pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah self-selection, penelitian ini memberlakukan variable of interest sebagai variabel endogen (endogenous). Dengan menggunakan metode recursive bivariate probit, penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH tidak berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa pandemi COVID-19. Untuk memperkaya penelitian, kami juga menginvestigasi pengaruh PKH terhadap fenomena pekerja anak di masa sebelum pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa PKH berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa sebelum pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena pekerja anak seperti karakteristik anak, karakteristik kepala rumah tangga, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik lingkungan, terbukti memengaruhi kecenderungan seorang anak untuk menjadi pekerja anak baik pada kedua periode (sebelum pandemi atau saat pandemi COVID-19) maupun pada salah satu periode saja.

---

The COVID-19 pandemic can be an economic shock for low-income households. Several studies have shown that child labor is a strategy used by households to cope with economic shocks. This shock will exacerbate the phenomenon of child labor. Social protection is a form of mitigating the impact of the COVID-19 pandemic which is considered able to reduce the number of child labor. Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia. This study investigates the impact of Program Keluarga Harapan (PKH) on the phenomenon of child labor during the COVID-19 pandemic. To overcome the problem of self-selection, this study applies the variable of interest as an endogenous variable. By using the recursive bivariate probit method, this study concludes that PKH has no impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor during the COVID-19 pandemic. To enrich the research, we also investigated the influence of PKH on the phenomenon of child labor in the period before the COVID-19 pandemic and found that PKH had an impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor in the period before the COVID-19 pandemic. Several factors that influence the phenomenon of child labor, such as the characteristics of children, the characteristics of the head of the household, household characteristics, and environmental characteristics, have been shown to influence a child's tendency to become child labor, both in both periods (before the pandemic or during the COVID-19 pandemic) and in only one period."

"Kesenjangan ekonomi diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka, maka pengetahuan akan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mobilitas sosial vertikal adalah hal yang sangat penting. Dalam studi ini, saya mengevaluasi dampak program bantuan tunai bersyarat di Indonesia, pada dimensi kemiskinan antargenerasi yaitu partisipasi anak di sekolah dan pekerjaan, serta alokasi waktu di antara keduanya. Data yang digunakan berasal dari randomized controlled trial pada baseline dan enam tahun setelah pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Melalui analisis variabel instrumental, saya menemukan bahwa partisipasi dan kehadiran di sekolah meningkat pesat, sementara insiden pekerja anak berkurang seiring dengan alokasi waktu masing-masing yang searah. Selanjutnya, ada heterogenitas pada dampak program di mana anak-anak dari rumah tangga sektor agrikultur terbukti memperoleh manfaat yang signifikan dari program dibandingkan dengan kawan-kawan mereka dari rumah tangga non-agrikultur.

---

As inequality is inherited from parents to their children, knowing what can be done to improve vertical social mobility is salient. In this study, I evaluate the impacts of a conditional cash transfer program in Indonesia, on the dimensions of intergenerational poverty namely the participation of children in school and work, as well as the time allocation between the two. Randomized controlled trials data at baseline and six years after the Program Keluarga Harapan implementation is utilized. Through instrumental variable analysis, I found that the enrolment and attendance in school are vastly improved, while child labor incidence is reduced along with their respective allocations of time. Furthermore, the results show heterogeneity for children in agricultural households who were proven to reap significant benefits from the program compared to their counterparts from non-agricultural households."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Partai BuruhAustralia untuk memprakarsai kebijakan perumahan National Affordable HousingAgreement (NAHA) pada masa pemerintahan Kevin Rudd (2007-2010). Skripsiini adalah jenis penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teori yangdikonstruksikan oleh Katharine Dommett, penulis menegaskan bahwa tiga faktoryang mempengaruhi keputusan Partai Buruh Australia untuk memprakarsaikebijakan NAHA adalah (1) ideologi sosial demokrasi Partai Buruh Australiasebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan; (2) motivasi untukmewujudkan negara kesejahteraan yang dilihat berdasarkan sisi historiskarakteristik kebijakan Partai Buruh Australia; dan (3) tekanan kontekstual berupapermasalahan keterjangkauan perumahan di Australia.

---

ABSTRACT This study examines the factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate National Affordable Housing Agreement (NAHA), a housing policy in theera of Kevin Rudd’s government (2007-2010). This study is a qualitative research.Applying the theory whose constructed by Katharine Dommett, the authorconfirms that there are three factors affecting Australian Labor Party’s decision toinitiate NAHA; (1) social democratic ideology of the Australian Labor Party as abasic principle in the decision-making process; (2) motivation to ensure thewelfare state, based on the historical characteristics of the Australian LaborParty’s policy; and (3) contextual pressures from the housing affordabilityproblems in Australia."

"ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Luar Negeri Australia terhadap Indonesia: Kebijakan Kontra Terorisme Pasca Serangan Bom Bali 1 pada kurun waktu 2002-2008. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dengan metode studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Australia terhadap Indonesia dipengaruhi oleh determinan internal berupa pemerintahan yang berkuasa (partai), opini publik, dan media massa. Selain itu, dipengaruhi pula oleh determinan eksternal berupa hubungan Australia dengan Amerika Serikat dan situasi global yang mendorong penguatan isu HAM. Kesemua variabel determinan tadi mempengaruhi pemerintah Australia dalam memutuskan kebijakan luar negeri yang mengacu pada pendekatan yang bersifat soft approach.

---

AbstractThis research discusses Australia‟s foreign policy toward Indonesia: Counter terrorism policy after the first Bali bomb attack during the period 2002-2008. The purpose of this research is to find and understand why Australia decided to use soft approach counter-terrorism due to Indonesia. The result of this research showed that Australia‟s foreign policy toward Indonesia affected by the internal determinants of the ruling party, public opinion, and mass media. It is also affected by external determinants of relations between Australian and the United States; global situation that encourages the strengthening of human rights issue. All these variables affect the government in deciding foreign policy which will be refers to the soft approach."

"Peningkatan jumlah pencari suaka memicu respon serius dari pemerintah Australia dalam bentuk implementasi kebijakan. Serangkaian kebijakan imigrasi diusung oleh Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional tentunya memiliki corak serta perbedaan tersendiri dalam implementasinya. Penelitian ini membahas mengenai perbedaan dalam implementasi kebijakan imigrasi antara kedua partai besar Australia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan menggunakan konsep Multiculturalism yang dikemukakan oleh Charles Taylor untuk menjelaskan perbedaan ideologi yang mendasari perbedaan kebijakan serta konsep National Interest oleh Hans J. Morgenthau untuk menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi digunakan sebagai alat pertahanan guna melindungi kepentingan nasional Australia. Penelitian ini menemukan bahwa Partai Buruh dan Partai Koalisi Liberal-Nasional memiliki arah gerak partai yang berbeda akibat latar belakang ideologinya. Hal ini yang kemudian berpengaruh terhadap pendekatan masing-masing partai terhadap pembentukan sebuah kebijakan.

---

The increase in the number of asylum seekers triggered a serious response from the Australian government in the form of policy implementation. A series of immigration policies promoted by the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party certainly have their own style and differences in their implementation. This study discusses the differences in the implementation of immigration policies between the two major Australian parties. With a qualitative approach, this study will use the concept of Multiculturalism put forward by Charles Taylor to explain ideological differences and the concept of National Interest by Hans J. Morgenthau to explain how immigration policy is used to protect Australia's national interests. This study found that the Labor Party and the Liberal-National Coalition Party have different directions of movement due to their ideological backgrounds. This then influences the approach of each party towards the formation of a policy."

"Sekuritisasi kerap kali menjadi faktor penentu bagi aktor politik untuk memformulasikan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan keamanan negaranya. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat tema kebijakan imigrasi dan kaitannya dengan sekuritisasi dan geopolitik, yang mengambil studi kasus Kebijakan Imigrasi Zero-Tolerance pada masa pemerintahan Donald Trump di tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sekuritisasi dan teori geopolitk perbatasan. Temuan dari penelitian ini adalah tata letak geografis antara Amerika dan Meksiko membangkitkan sekuritisasi pemerintah Amerika untuk mempertahankan wilayahnya dari imigran ilegal yang terus berdatangan dari Meksiko. Sekuritisasi ini menjadi dorongan bagi pemerintah untuk menghasilkan sebuah kebijakan imigrasi yang mengatur hal tersebut demi mempertahankan keamanan dan stabilitas Amerika. Sehingga dapat dilihat bahwa sekuritisasi dan tata letak geografis sebuah negara terhadap negara lainnya menjadi faktor pendorong dari sebuah formulasi kebijakan.

---

Securitization is often a determining factor for political actors to formulate policies aimed at maintaining the security of their country. On this basis, this thesis raises the theme of immigration policy and its relation to securitization and geopolitics, which takes the case study of Zero-Tolerance Immigration Policy during Donald Trump's reign in 2018. The theory used in this research is the theory of securitization and border geopolitical theory. The findings of this study are that the geographical layout between America and Mexico evoked securitization of the American government to defend its territory from illegal immigrants who continued to arrive from Mexico. This securitization is an encouragement for the government to produce an immigration policy that regulates this in order to maintain American security and stability. So, it can be seen that the securitization and geographical layout of a country against other countries are the driving factors of a policy formulation."

"Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya.

---

This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.

"

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dinasti politik pada kegagalan implementasi kebijakan di Sri Lanka tahun 2019-2022. Mengacu pada teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George S. Edwards, dinasti politik yang mengakar pada perpolitikan Sri Lanka mampu mempengaruhi implementasi kebijakan ekonomi di Sri Lanka. Tulisan ini menyoroti beberapa faktor dan pengaruh yang mengakibatkan krisis keuangan Sri Lanka. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik dinasti dengan anggota keluarga Gotabaya Rajapaksa yang mengisi jabatan strategis mampu mempengaruhi kebijakan ekonomi di Sri Lanka pada tahun 2019-2022. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh George S. Edward terkait empat variable yang harus dipenuhi demi keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan ingin membuktikan hipotesis sementara bahwa dinasti politik keluarga Rajapaksa pada prosesnya mampu memengaruhi implementasi kebijakan yang berujung pada kegagalaan ekonomi pada tahun 2022. Politik dinasti yang memegang jabatan strategis kemudian menghasilkan kebijakan yang kurang matang dan menyebabkan gagalannya kebijakan tersebut yang berujung pada kegagalan ekonomi.

---

This research discusses the influence of political dynasties on the failure of policy implementation in Sri Lanka in 2019-2022. Referring to the theory of policy implementation put forward by George S. Edwards, political dynasties that are rooted in Sri Lankan politics are able to influence the implementation of economic policies in Sri Lanka. This paper examines several factors and influences that resulted in the Sri Lankan financial crisis. The findings from this study indicate that dynastic politics with members of the Gotabaya Rajapaksa family filling strategic positions can influence economic policy in Sri Lanka in 2019-2022. As stated by George S. Edward the four variables that must be met for the successful implementation of the policy. This research uses qualitative methods by conducting literature studies and wants to prove the provisional hypothesis that the political dynasty of the Rajapaksa family in the process is able to influence the implementation of policies that lead to economic failure in 2022. Political dynasties holding strategic positions then produce policies that are inconsiderable and cause policy failure which led to economic failure."