Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memberikan rancangan program kerja audit kinerja berbasis risiko untuk Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan terlebih dahulu menganalisis implementasi perencanaan audit yang ada saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan belum berbasis risiko. Oleh sebab itu, peneliti mengusulkan untuk menggunakan basis risiko dalam perencanaan audit. Pertama, peneliti menyusun perencanaan audit tahunan dengan menentukan tema audit kinerja berdasarkan tema yang memiliki faktor risiko makro tertinggi. Terakhir, peneliti menyusun program kerja audit kinerja atas pengelolaan biaya perkara sebagai tema audit yang terpilih dengan menilai risikonya.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to design risk based performance audit program for Comptroller of Supreme Court of Indonesia by analyzing the existing process of audit plan preparation. This research is a qualitative research with descriptive analysis. The results show that the existing audit plan process doesn 39 t use risk basis. Therefore, we propose to use the risk base for designing performance audit program. Specifically, we determine audit topic in periodic planning by scoring potential topics based on macro risk factors. Finally, we produce a performance audit program of the selected audit topic by assessing its risks."

"Penelitian ini membahas tentang penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara di Mahkamah Konstitusi (MK). MK selama ini belum pernah melakukan audit kinerja terhadap proses pelayanan perkara yang menjadi aktivitas inti/utamanya (core activity). Peneliti melakukan tahap-tahap dalam perencanaan audit kinerja dengan melalui proses penentuan area kunci, dimana hasil proses tersebut menghasilkan pelayanan perkara sebagai area kunci yang dapat dijadikan objek pemeriksaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analis deskriptif. Peneliti melakukan studi literatur, observasi dan wawancara untuk mengetahui pelaksanaan audit kinerja yang selama ini dilakukan auditor internal serta untuk menentukan kriteria audit yang selanjutnya digambarkan dengan ?model manajemen yang baik? (good management model) dan dijadikan dasar dalam menyusun program audit kinerja.Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu perencanaan audit kinerja di MK belum mengikuti metodologi yang benar, sehingga penentuan objek pemeriksaan di MK selama ini tidak melalui tahap pemilihan area kunci yang mempertimbangkan faktor risiko, signifikansi, dampak audit dan audibilitas. Hal ini yang menyebabkan bagian Kepaniteraan yang bertanggungjawab dalam proses pelaksanaan pelayanan perkara "luput" sebagai objek pemeriksaan auditor internal. Penelitian menghasilkan penyusunan perencanaan dan program audit kinerja pada proses pelayanan perkara yang dapat diterapkan sebagai langkah awal pengawasan dan upaya untuk meyakinkan serta melegitimasi pelayanan perkara di MK telah berjalan baik.

---

This research aims at providing insights of the arrangement of planning and performace audit program on case service process at the Constitutional Court (CC). So far, the CC has been neglecting teh audit performace of case service process as its core activity. The researcher conducted the stages of performance audit planning, through determination process of key area. That process generates case service as the object of audit. This type of research is analysts descriptive and principally based on qualitative method. The study mainly rely on literature study, observation and interview on the implementation of performace audit conducted by auditor internal. It also to determine audit criteria are further described as a good management model. The model then used as the base of the arrangemnet of performace audit program.

This research concludes that the performace audit planning didn?t comply the correct methodology. Therefore the determination of the object audit didn?t follow the selection stage of key area taht considering risk factor, significance, impact and audibility of auditor. That causes Kepaniteraan which has responsible for implementation of case service process "miss" as a audit object by auditor internal. This research generates the arrangement of planning and performace audit program on the case service process. It also can be used as a first step of implementation monitoring and as an effort to legitimize that case service at CC has been going well."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Satuan Pemeriksaaan Intern SPI memilih topik audit berdasarkan risiko organisasi dalam industri spesifik seperti pelayanan kesehatanan. RSCM adalah salah satu rumah sakit terbesar yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. RSCM memiliki Komite Mutu dan Keselamatan Kerja KMKK yang stafnya memilliki latar belakang pendidikan medis, sedangkan staf SPI tidak memiliki latar belakang pendidikan medis. Audit hanya dilakukan oleh SPI, sedangkan KMKK mengkoordinasi pengelolaan risiko pada RSCM. SPI dan KMKK bekerja sendiri-sendiri. Laporan audit kinerja dari auditor eksternal menyatakan bahwa kinerja pelayanan kesehatan pada RSCM tidak sepenuhnya efektif karena AI tidak melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelayanan kesehatan. SPI hanya melakukan audit keuangan. Topik audit dipilih oleh SPI melalui diskusi internal antar staf SPI dan tidak mendokumentasikannya ke dalam kertas kerja sehingga tidak dapat di-review transparansi dan objektifitasnya. Standar IIA menyatakan bahwa Kepala SPI harus menyusun rencana audit berbasis risiko untuk menetapkan kegiatan prioritas SPI yang sesuai dengan tujuan organisasi. SPI harus memahami risiko organisasi baik keuanfr4gan maupun bukan untuk menyusun rencana audit berbasis risiko. SPI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dengan memilih objek audit yang memiiki risiko lebih tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. Kerja sama antara SPI dan KMKK dapat mendukung sistem pengelolaan risiko untuk berjalan sebagaimana mestinya dan mengoptimalkan RSCM dalam mencapai tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis paper examines how internal audit IA choose audit objects based on organization rsquo s risk in specific industry such as health service organization. RSCM is one of the largest hospital owned by Indonesia rsquo s government. RSCM have risk division which its staff have medical education background, while IA division staff have non medical education background. Audit only performed by IA, while risk division coordinating risk management in RSCM. IA and risk division working individually. Performance audit report from an external auditor stated that health service performance at RSCM is not fully effective because IA has not conducted monitoring and evaluation on it. IA usually perform only financial audit. The audit objects are chosen by IA through discussion among IA rsquo s staff and not documented in working paper so it couldn rsquo t be reviewed for the transparency and objectivity. The Institute of Internal Auditors IIA Standard states that the head of IA must develop a risk based plan to establish priorities for IA activities in accordance with organizational objectives. IA should know organization rsquo s risk whether financial or non financial to make risk based audit plan. IA could add higher value to organization by choosing audit objects in audit plan which have higher risk in organization rsquo s objectives achievement. Collaboration between IA and risk division could fulfill risk management system intended purposes and optimizing RSCM in achieving its objectives. "

"Laporan magang ini membahas tentang Audit atas Piutang Pinjaman Program Kemitraan dalam rangka Audit Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan adalah Program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka membantu usaha kecil dan menengah. Pelaporan Piutang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan PSAK Nomor 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba. Audit atas Piutang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilakukan adalah melakukan Uji Pengendalian dan Uji Subtantif atas transaksi. Uji Pengendalian meliputi Tanya Jawab kepada klien dan Inspeksi Dokumen. Uji Subtantif atas transaksi meliputi Prosedur Analitis, Prosedur Konfirmasi dan Tes Penerimaan Sesudah tanggal neraca. Hasil dari Audit Piutang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah Piutang Pinjaman Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah disajikan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/2007 dan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 45.

---

This internship report discusses Audit of Partnership Loan Receivable In Part of Program Partnership And Community Development PT. AAA, Tbk (Persero). Program of Partnership and Community Development (PPCD) are activities held by BUMN (Badan Usaha Milik Negara) to Increase the wealth of economy in Indonesia to help small and medium enterprise in Indonesia. Program of Partnership and Community Development Financial Statement are designed based Generally Accepted Accounting Principle (GAAP) in Indonesia, called Accounting for Nonprofit Organization, as known as PSAK 45 and PER 05/MBU 2007, this internship Report also discuss the method of Audit of Progam of Partnership and Community Development performed by the author during Internship. The method are Test of Control and Subtantive test. The Result of Audit Process indicates that Loan Receivable of Program of Partnership and Community Development (PPCD) are stated correctly based on Generally Accepted Accounting Principle (GAAP or PSAK 45) and the Badan Usaha Milik Negara regulation as known as PER 05/MBU 2007."

"Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Selain itu juga untuk mengetahui langkah-langkah meminimalkan risiko yang dilaksanakan oleh Inspektorat selaku aparat pemeriksa intern pemerintah daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah interviu/wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan audit internal berbasis risiko pada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan teori tentang audit berbasis risiko, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang mengarah pada perencanaan audit berbasis risiko dan dilaksanakan sesuai rencana. Saran kepada Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk menerapkan perencanaan audit berbasis risiko sesuai teori yang ada demikian juga kepada Pemerintah Pusat untuk membuat pedoman audit berbasis risiko sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

---

The purpose of this thesis was to evaluate the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district. But also to determine the risk mitigation measures implemented by the inspectorate as an internal examiner of local government officials. The methods used in this study were interviewed using a questionnaire. This study concluded that the planning and implementation of risk-based internal audit in government inspectorate of South Tangerang City and district is not in accordance with theory of risk-based internal audit, so, it is necessary to take measures that lead to a risk-based audit planning and carried out according to plan advice to government inspectorate of South Tangerang City and district was to implement a risk-based audit planning appropriate existing theory and suggested to the central government to create a risk-based audit reports consistent with the government regulation number 60 years 2008 about Govermental System of Internal Control. "

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi auditor, auditi, dan pengguna laporan jika opini audit internal diterapkan, dan merekomendasikan rancangan perumusan opini audit internal yang tepat. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Objek penelitian adalah lima unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian beserta auditinya, dan satu unit pengguna laporan. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder melalui dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit internal sangat diperlukan untuk melangkah menuju kapabilitas APIP level 4 Internal Audit Capability Model (IA-CM). Menurut auditi, opini audit internal merupakan penilaian bagi organisasi dan membawa dampak terhadap peningkatan kinerja unit. Menurut pengguna laporan, opini audit internal memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Penelitian merekomendasikan identifikasi rincian kriteria pengukuran lingkup tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian organisasi pemerintahan untuk kebutuhan perumusan opini. Bentuk opini audit internal yang sesuai adalah opini dengan tiga atau empat tingkat, yang dapat diterapkan baik di level mikro maupun makro.

---

This study aims to analyze the perceptions of auditor, auditee, and report user if an internal audit opinion is applied and recommend the design of the formulation of appropriate internal audit opinion. The study used a case study approach with qualitative methods. The object of the research is five units of the Government Internal Supervisory Apparatus or Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) of the Ministry along with their auditees, and one unit of report user. The research data was obtained from primary and secondary data through documentation and interviews. This study shows that an internal audit opinion is very necessary to move towards APIP level 4 capabilities of the Internal Audit Capability Model (IA-CM). According to the auditee, the internal audit opinion is an assessment of the organization and has an impact on improving the performance of the unit. According to report user, internal audit opinions have an influence on the decision making process. The study recommends identifying details of criteria for measuring the scope of governance, risk management, and control of government organizations for the needs of opinion formulation. The appropriate form of internal audit opinion is opinion with three or four levels, which can be applied both at the micro and macro level."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas audit atas utang usaha pada PT ABCD Indonesia yang dilakukan oleh KAP OBSE untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai standar akuntansi, prosedur audit atas akun terkait utang usaha, temuan dan analisis atas hasil proses audit, termasuk penyesuaian dan rekomendasi audit. Berdasarkan hasil proses audit, dijelaskan bahwa perlakuan akuntansi atas akun utang usaha PT ABCD Indonesia telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), serta prosedur audit atas utang usaha yang dilakukan oleh KAP OBSE telah sesuai dengan teori dan standar audit yang berlaku.;

---

ABSTRACTThe report is aimed to explain the KAP OBSE?s audit process of payables of PT ABCD Indonesia for the period ended December 31th, 2014. Furthermore, the report discussed the accounting standards, audit procedure of accounts related to payable, analysis of the audit?s result, as well as audit adjustments and audit recommendation. Based on the result of audit process, the accounting treatment related to payables have complied with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by KAP OBSE, have complied with the theory and the accounting standards which prevail., The report is aimed to explain the KAP OBSE’s audit process of payables of PT ABCD Indonesia for the period ended December 31th, 2014. Furthermore, the report discussed the accounting standards, audit procedure of accounts related to payable, analysis of the audit’s result, as well as audit adjustments and audit recommendation. Based on the result of audit process, the accounting treatment related to payables have complied with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK). In addition, the audit procedures, which are applied by KAP OBSE, have complied with the theory and the accounting standards which prevail.]"