Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengakuan akuntansi atas pengembangan sistem informasi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di antara beberapa sistem informasi yang dikembangkan oleh Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pengembangan Sistem Informasi Manjemen Akuntabilitas SIMA seharusnya mendapat pengakuan akuntansi sebagai aset tak berwujud dalam laporan keuangan, karena memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan sesuai kriteria definisi, pengakuan dan pengembangan. Kapitalisasi penting dilakukan karena akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sebagai upaya pengamanan aset negara dan berguna sebagai informasi pengambilan keputusan manajemen, serta menunjukkan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Pengabaian pengakuan akuntansi yang masih terjadi disebabkan karena kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep pengakuan aset dan juga disebabkan karena belum lengkapnya ketentuan yang mengatur perlakuan akuntansi aset tak berwujud yang berasal dari pengembangan internal.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze information system development recognition as an intagible assets in government financial report. This research is a qualitative case study method. The result shows that among information systems developed by Pusat Informasi Pengawasan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP , SIMA BPKP development should be recognized as an intagible assets, since it meets all criterias required of definition, recognition and development. Capitalization become important since it will increase accountability and transparency, as a safeguard state assets and useful as a better information for management decision making, as well as showing the government commitment to implement accrual based accounting principle. Abandonment of accounting recognition still occurs due to a lack of understanding of the concepts of assets recognition and incomplete provisions governing the accounting treatment of intagible assets derived from internal development. "

"ABSTRAKPertumbuhan usaha kecil, mikro dan menengah merupakan salah satu tantanganbagi BUMN. Melalui PER-05/MBU/2007, Kementerian Negara BUMNmewajibkan BUMN untuk membantu mengembangkan UMKM. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL) dari PT. Bank X (Persero) Tbk. serta analisis kinerja danpelaporan keuangannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisisdata, dimana data primer dan sekunder dianalisis berdasarkan aturan, fakta, danstandar yang berlaku umum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa PKBLtelah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Sementaraitu, efektivitas Program Kemitraan sangat rendah menurut Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara No. Kep-100/MBU/2002 karena kebijakan perusahaanyang menetapkan target berdasarkan nilai KUR tetapi pada saat yang samamemiliki tingkat kolektibilitas yang sangat baik.

---

ABSTRACTThe growth of small businesses, micro and medium enterprises is one of thechallenges for State-Owned Enterprises. Through PER-05/MBU/2007, Ministryof State Enterprises require SOEs to help develop SMEs . This study aims toanalyze the implementation of the Program Kemitraan dan Bina Lingkungan(PKBL) of PT. Bank X (Persero) Tbk. as well as performance analysis andfinancial reporting. This study was using qualitative methods of data analysis, inwhich primary and secondary data was analyzed based on the rules, the facts, andgenerally accepted standards. The conclusion of this study is that PKBL have beenimplemented in accordance with the applicable procedures and regulation.Meanwhile, the effectiveness of Program Kemitraan is very low according to theDecree of State-Owned Enterprise’s Ministry No. Kep-100/MBU/2002 due to thecompany’s policy that set a target based on KUR value but at the same time has avery good level of collectability."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan persediaan berupa BRT Ditjen X pada tahun 2016 serta tahapan reviu laporan keuangan dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data reviu laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Inspektorat I Itjen Kemenhub RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaporan BRT Ditjen X pada tahun 2016 tidak sesuai dengan penerapan akuntansi persediaan berbasis akrual. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan reviu laporan keuangan yang diterapkan oleh Itjen Kemenhub RI pada tahun 2017 telah sesuai dengan standar reviu laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur reviu akuntansi persediaan berupa BRT Ditjen X sangat terbatas.

---

ABSTRACTThis internship report aims to analyze the Bus Rapid Transit BRT rsquo s reporting in the Directorate General of X in 2016. The other purpose of this internship report are to analyze the stages of financial statement review and the procedures of inventory accounting review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017. To get information and data, the author conducted the internship activities in Inspectorate I of the Inspectorate General of the Ministry of Transportation. The analysis show that the BRT rsquo s reporting have not been complied with the accrual based inventory accounting. The analysis also show that the stages of financial statement review applied by the Inspectorate General of the Ministry of Transportation in 2017 are appropriate to the standard of financial statement review in state ministries and the procedures of inventory accounting review are limited."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis serta memberikan bukti empiris mengenai pengaruh regulasi dan kinerja perusahaan, yang diukur dengan likuiditas, profitabilitas, leverage dan nilai perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia. Dampak dari pengungkapan tersebut kemudian dianalisis pengaruhnya terhadap reputasi perusahaan, yang diukur dari persepsi stakeholder dengan penghargaan yang diterima perusahaan dan nilai indeks harga saham individual, sebagai analisis anteseden. Struktur kepemilikan dengan proksi kepemilikan keluarga dan kepemilikan asing dianalisis sebagai variabel moderasi pada hubungan kinerja keuangan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan pengungkapan CSR pada semua kategori perusahaan sebelum dan sesudah penetapan regulasi (2012). Kinerja keuangan yang diproksi dengan Arus Kas Operasional (CFO) dan Debt to Equty Ratio (DER) berpengaruh signifikan tetapi Return On Asset (ROA) serta  nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Variabel kepemilikan keluarga sebagai moderasi berpengaruh negatif dan memperlemah hubungan CFO dan pengungkapan CSR, sedangkan variabel kepemilikan asing memoderasi negatif hubungan ROA dengan pengungkapan CSR. Analisis anteseden membuktikan pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan  terhadap reputasi perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungkapan kegiatan CSR adalah komunikasi yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatkan persepsi stakeholder, terutama untuk mendapatkan legitimasi pemerintah dan kepercayaan publik.

---

This article was examined the effect of Corporate Social Responsibility (CSR) regulation and corporate financial performance, measured by corporate liquidity, profitability, leverage and firm value, on the disclosure level of CSR of public companies in Indonesia. Ownership structure consisting of family ownership and foreign ownership were taken as the moderating variables. The study reveals that there is a significant difference in the CSR disclosure on all corporate categories after the regulation of CSR has been enacted as a mandatory in 2012. Financial performance measured through Cash Flow Operational (CFO) and Debt to Equity Ratio (DER) has a positive significant influence on CSR disclosure. Return on Assets (ROA) and firms value have no influence on CSR disclosure. Family ownership has a negative influence and weakens the correlation between CFO and CSR disclosure, whereas, foreign ownership also has a negative influence and weakens the correlation between ROA and CSR disclosure. CSR disclosure has a positive influence on corporate reputation from the stakeholders perception on awards received by the company and the individual stock price index as an alternative measurement for reputation. The empirical evidence describes CSR disclosure changes the stakeholders perception, government legitimacy compliant with the regulation and increases the public trust

"

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"ABSTRAKTujuan dari dibuatnya makalah ini adalah untuk mengidentifikasikan dengan tepat jenis-jenis lease. Lease adalah kontrak antara dua atau lebih entitas yang mengatur hubungan antara entitas yang bersangkutan. Makalah ini terdiri atas lima bagian utama. Bagian pertama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jensi lease yang ada, dilanjutkan dengan analisis atas kondisi entitas yang bersangkutan. Bagian ketiga ditujukan untuk menampung data-data dalam rupa jurnal yang disediakan oleh entitas, dilanjutkan dengan konklusi dan rekomendasi atas perlakuan yang tepat untuk entitas yang bersangkutan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to correctly identify the type of leases. Leases are contracts made between two or more entities that rule the relationship between the entities. This paper consists of five main section. The first section of this paper will discuss about the existing type of leases, continued by the analysis of related entities condition. The third part will be directed to gather all journals provided by the entities, continued by the conlusion and recommendation on how the entity should differentiate the leases."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi akuntabilitas dan pengendalian internal pelaporan keuangan Gereja Toraja ABC. Keunikan dari organisasi nirlaba dibandingkan organisasi yang berorientasi pada laba dapat mempengaruhi aspek akuntabilitas dan pengendalian internal. Tiap kategori organisasi nirlaba memiliki keunikan, sehingga masing-masing memiliki konsekuensi yang berbeda. Salah satu kategori organisasi nirlaba adalah organisasi nirlaba keagamaan. Dibandingkan kategori organisasi nirlaba lainnya, organisasi nirlaba keagamaan tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama makhluk hidup lainnya, terutama manusia, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada single case unit analysis. Objek penelitian adalah Gereja Toraja ABC karena dari hasil wawancara awal dengan beberapa jemaat gereja, diketahui bahwa terjadi selisih atas jumlah dana dari rekapan penerimaan dan pengeluaran uang yang diterima gereja, serta nama penyumbang tidak diinformasikan padahal dana sudah diberikan oleh penyumbang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan dalam pelaksanaan akuntabilitas pelaporan keuangan gereja belum berjalan dengan optimal. Pengendalian internal pun belum berjalan dengan baik, terutama pengurus keuangan gereja yang kurang kompeten, pemisahan tugas yang belum sepenuhnya baik, dan penerapan pedoman umum yang belum optimal. Kurangnya pemahaman para pengurus keuangan juga dimaklumi oleh jemaat, sehingga menerima saja keadaan tersebut. Bagi unit analisis disarankan agar isi dari Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan dan Harta Milik Gereja Toraja diperbaiki dan meningkatkan sosialisasi kepada para pengurus keuangan dan majelis jemaat. Sebaiknya menggunakan aplikasi akuntansi, menyusun bagan akun, merekrut staf khusus sebagai pegawai keuangan atau akuntansi, dan menggunakan metode penilaian kinerja untuk mengukur kinerja staf tersebut.

---

This research aims to evaluate accountability and internal control of financial reporting on ABC Toraja Church. The uniqueness of non-profit organizations compared to profit-oriented organizations can affect aspects of accountability and internal control. Each category of a non-profit organization is unique, so each has different consequences. One of the categories is religious non-profit organizations. Compared to other categories of organizations, religious nonprofits are not only responsible to other living beings, especially humans, but also to God. The method used in this research is qualitative descriptive that uses case study approach with single case unit analysis. The object of research was the ABC Toraja Church because from the results of initial interviews with several church members, it was found that there was a difference in the amount of funds received from the recapitulation of cash receipt and disbursement by the Church, and the names of donors were not informed even though the funds had been given by donors.The results of the research show that the stages in implementation of financial reporting accountability on church have not run optimally. The internal control also has not run well, especially Church financial administrators is not competent, segregation of duties that have not fully good, and application of general guidance have not run optimally. The lack of understanding of Church financial administrators also understood by the church members. For the unit of analysis, it is suggested that the contents of the General Guidelines for Financial Management and Property of the Toraja Church be improved and increase outreach to financial administrators and church councils. Researcher recommends using an accounting application, compiling a chart of accounts, recruiting specialized staff as financial or accounting employees, and using key performance index to measure the performance of those staff."