Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian terdahulu menggambarkan adanya hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungan non-linier ini, peningkatan ukuran pemerintah akan memberikan manfaat, sampai ambang batas tertentu. Namun, di atas ambang batas tersebut, peningkatan ukuran pemerintah memberikan dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan data panel 30 provinsi di Indonesia untuk periode 2001-2015, penelitian ini menerapkan analisis ambang batas untuk menginvestigasi hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional. Pengaruh ukuran pemerintah, di bawah dan di atas ambang batas, diestimasi dengan menggunakan fixed effects dan generalized method of momen GMM dengan tipe instrumen Arellano dan Bond 1991 . Analisis GMM diterapkan untuk memperhitungkan adanya kemungkinan hubungan timbal balik dan endogenitas. Kedua metode estimasi tersebut secara lemah mendukung hipotesis hubungan non-linier antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi regional, yang menunjukkan perubahan pada kemiringan koefisien di sekitar nilai ambang batas.

---

ABSTRACTPrevious studies have illustrated a non linear relationship between government size and economic growth. In this non linear relationship, the increase in government size is beneficial until a certain threshold. However, above that threshold, it has a deleterious effect on economic growth. Using panel data from 30 provinces in Indonesia for the 2001 ndash 2015 period, this study applies a threshold analysis to investigate the non linear relationship between government size and regional economic growth. The effect of government size, below and above the threshold, is estimated by the fixed effects estimation and the generalized method of moments GMM estimation using Arellano and Bond rsquo s 1991 instrument type. The GMM is applied to account for the possibility of reverse causality and endogeneity. Both estimation methods can weakly support the non linear hypothesis in the relationship between government size and regional economic growth, which illustrates changes in the slope of the coefficient around the threshold value."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan pengaruh ukuran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada kualitas institusi yang berbeda. Adapun penelitian ini menggunakan level analisis pada 491 kabupaten/kota di Indonesia pada periode tahun 2011-2017. Dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS), hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi regional. Dengan menggunakan indikator kualitas institusi yakni indeks demokrasi, hasil empiris studi ini menunjukkan perbedaan pengaruh ukuran pemerintah bergantung pada kualitas institusi. Pengaruh negatif ukuran pemerintah cenderung lebih besar pada daerah dengan kualitas institusi yang rendah.

---

This study aims to determine whether the influence of government size on economic growth depends on the quality of the institution. The study uses the level of analysis in 491 districts/municipalities in Indonesia during 2011-2017. Using Ordinary Least Square (OLS) estimation method, empirical results show that government size has a negative and significant effect on regional economic growth. By using an indicator of institutional quality, namely the democracy index, the empirical results of this study show the difference in the effect of government size depending on the quality of the institution. The negative effect of government size tends to be greater in regions with low institutional quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh realisasi belanja fungsipendidikan, belanja fungsi kesehatan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah,pertumbuhan ekonomi daerah, jumlah penduduk dan jenis pemerintahan daerahterhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Penelitian ini merupakanpenelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dan model regresi randomeffects melalui aplikasi Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasibelanja fungsi pendidikan, belanja modal, kemandirian fiskal daerah, danpertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.Realisasi belanja fungsi kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadapIPM, jumlah penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM sertaperbedaan jenis pemerintahan mempengaruhi IPM suatu daerah

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the effect of the budget realization, regional fiscalautonomy, local economic growth and government size against HDI in Indonesia.This research is a quantitative research using panel data with random effectsmodel on Eviews version 9. The analysis shows that the expenditure in education,capital expenditures, regional economic growth and regional fiscal autonomy hasa positive and significant effect on the HDI. Expenditures in health does not effecton the HDI, and the total population has a significant negative effect on the HDI,as well as differences in the type of government has a significant effect on theHDI."

"Desentralisasi fiskal yang dilaksanakan sejak tahun 2001 telah membawa perubahan yang besar bagi tata kelola keuangan publik di Indonesia. Penelitian ini mencoba melihat pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi [rasio antara pengeluaran pemerintah daerah provinsi (konsolidasi provinsi dan kabupaten kota) terhadap PDRB provinsi]. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Brennan dan Buchanan (1980) dan Wallis dan Oates (1988) mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah.Selain melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi, penelitian ini juga mencoba melihat pengaruh ukuran pemerintah daerah provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Hal tersebut mengacu pada hipotesis yang dikemukakan oleh Armey (1995), bahwa ukuran pemerintah juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model ekonometrika data panel untuk data dari 26 provinsi di Indonesia pada tahun 1995-2013.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap ukuran pemerintah daerah provinsi. Ukuran pemerintah daerah provinsi juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ukuran optimal dari pemerintah daerah provinsi yang memaksimumkan pertumbuhan ekonomi daerah provinsi belum/tidak terjadi di Indonesia berdasarkan data yang digunakan.

---

Fiscal decentralization which has been doing since 2001 brought massive transformation for the governance of the public finance in Indonesia. This research aimed to observe the effect of fiscal decentralization in Indonesia on provincial government size [ratio between provincial government expenditure (consolidation between province and district, city) on GDRP of province]. It was based on hypothesis by Brennan & Buchanan (1980) and Wallis & Oates (1988) about the effect of fiscal decentralization on subnational government size.

In addition to observing the effect of fiscal decentralization on provincial government size, this research also aimed to observe the effect of provincial government size on the regional economic growth. It based on hypothesis stated by Armey (1995) that government size is related to economic growth. Method of the research was econometric panel data modelling for data of 26 provinces in Indonesia from 1995 to 2013.

Result showed that fiscal decentralization in Indonesia had positive effect on provincial government size. Provincial government size also positively affected regional economic growth. However, this study showed that optimal size of provincial government in order to maximize regional economic growth had not or did not occur in Indonesia based on data used."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti pengaruh government size terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tahunan tahun 2009 s.d. 2015. Model yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan data 2 tahun interval. Hasil penelitian menunjukkan bahwa government size berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan berhubungan secara non-linear. Dari hasil model, dapat dihitung threshold government size terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu sebesar 38,98 persen. Sementara itu, variabel lain sebagai kontrol menunjukkan bahwa pembentukan modal fisik berpengaruh positif dan signifikan, pembentukan modal manusia tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif dan signifikan.

---

The aim of this thesis is investigating the effect of government size on regional economic growth in Indonesia. This study uses annual data from 2009 until 2015. I used panel data analysis using 2 span years data. The results showed that government size has a significant effect on economic growth and it has a non linear relationship. From the model, we can calculate the threshold government size on regional economic growth is 38.98 percent. Meanwhile, other variables as controls showed that the formation of physical capital has a positive and a significant effect on economic growth and the formation of human capital has no significant effect on economic growth, while population growth has a negative and significant effect on economic growth."

"Penelitian ini menyajikan hubungan kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2010-2013. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi hasil dari penyaluran kredit UMKM demi mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti yang tertera pada New Economic Policy Package 2007 dan financial inclusion Indonesia 2012. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan 33 provinsi di Indonesia dan rentang waktu 4 tahun, hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kredit UMKM, kredit non UMKM, suku bunga riil, dan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi. Namun tidak ada hubungan signifikan antara tenaga kerja dan pertumuhan ekonomi regional. Hasil menunjukkan terdapat signifikansi positif yang kuat antara kredit UMKM dan pertumbuhan ekonomi regional. Hal tersebut mengindikasikan rencana Pemerintah RI sudah menuju ke arah yang benar, tetapi masih dibutuhkan pembenahan upaya-upaya penyaluran kredit UMKM agar dampaknya ke perekonomian dapat ditingkatkan.

---

This study presents relations between SME loans and economic growth in Indonesia period 2010-2013. The main objective of this study is to evaluate the results of MSME loan portfolio in order to achieve economic growth as stated in the New Economic Policy of 2007 and financial inclusion Package Indonesia 2012. This study uses panel data of 33 provinces in Indonesia and a time span of 4 years, the results indicate that there is a significant correlation between SME loans, non MSME credit, real interest rates, and infrastructure to economic growth. However, there is no significant relation between labor and regional economic growth. Results showed that there was a strong positive significance between MSMEs and regional economic growth. This indicates that the strategy developed by Indonesian government is heading to the right direction, but still need much effort MSME loan program in order to achieve greater impact on the economy."

"Tesis ini melihat kajian mengenai demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi saat ini menghasilkan hubungan yang ambigu. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi hubungan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Model yang digunakan adalah fixed effect model, dengan jumlah observasi sebanyak 374. Berdasarkan estimasi di level provinsi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dengan pertumbuhan ekonomi signifikan positif.

---

The focus of this studies observes that current studies on democracy and economic growth produce an ambiguous relationship. This study aims to estimate the relationship between democracy and regional economic growth in Indonesia. The model used a fixed effect model, with a total of 374 observations. Based on the estimation at the provincial level, the results show that the relationship between democracy and economic growth is significantly positive."

"Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri atas lima pulau besar dan ribuan pulau kecil memicu munculnya aglomerasi serta isu disparitas antar wilayah. Aglomerasi dapat di lihat dengan munculnya kota sebagai sentra aktivitas ekonomi. Terjadinya disparitas bisa dilihat dari indikator jumlah PAD pada APBD di masing-masing propinsi. Disparitas dalam Ilmu Ekonomi Regional dapat diukur dengan indikator PDRB antar propinsi. Isu disparitas antar propinsi juga disebabkan karena faktor ketersediaan sumber daya dan fasilitas infrastuktur. Isu disparitas merupakan tantangan bagi efektivitas implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia The geographical condition of Indonesia which consist of five large islands and thousands of small islands, triggers agglomeration and disparity issue. Agglomeration can be seen with the emergence of cities as centers of economic activity. The disparity can beseen from the indicator of the amount of PAD in the APBD in each province. Disparity in Regional Economics can be measured by inter-provincial GRDP indicators. The disparity issue is also due to the availability of resources and infrastructure facilities. The disparity issue is a challenge for the effectiveness of the implementation of regional autonomy and fiscal decentralization in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas kinerja danefektivitas penyelenggaraan pemerintahan terhadap pertumbuhan ekonomiregional. Penelitian ini menggunakan rasio perubahan nilai hasil evaluasi LAKIPdan LPPD untuk mengukur akuntabiitas kinerja dan efektivitas penyelenggraanpemerintah daerah dari tahun 2014-2015. Sementara itu, untuk mengukurpertumbuhan ekonomi regional, peneliti menggunakan rasio perubahan PDRBtahun 2014-2015. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwaakuntabilitas kinerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhanekonomi daerah. Sementara efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerahberpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

---

ABSTRACTThis research is aimed to examine the effect of performance accountability andgovernment effectiveness to regional economic growth. This research uses theratio of change in LAKIP and LPPD evaluation result to measure performanceaccountability and government effectiveness from 2014 to 2015. Meanwhile, formeasuring regional economic growth, researcher uses the ratio of change inGross Regional Domestic Product from 2014 to 2015. The results of this researchshow that performance accountability affect regional economic growth positivelybut insignificantly. Meanwhile government effectiveness positively andsignificantly affects regional economic growth."