Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis indeks daya saing daerah terhadap program 14 kawasan industri prioritas di Indonesia tahun 2015-2019. Teori kompetisi Funck digunakan untuk menyusun indikator indeks yang kemudian diekstraksi menggunakan Principal Compenent Analysis PCA . Penelitian ini menggunakan empat dimensi data, yaitu ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia dan sosial di tahun 2014. Ketika membandingkan dengan kemajuan pembangunan kawasan industri, penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua hasil yang berbeda. Pertama, Bitung-Morowali-Teluk Bintuni memiliki indeks yang selaras dengan kemajuan pembangunan kawasan, itu berarti teori kompetisi relevan bagi tiga kawasan industri tersebut. Sementara Sei Mangke yang memiliki indeks rendah, tapi merupakan salah satu kawasan industri dengan progres pengembangan tercepat. Kemudian dengan menggunakan analisis SWOT, kedua perbedaan hasil tersebut menunjukkan terdapat faktor lain yang mempengaruhi progres pengembangan kawasan, seperti industri rintisan yang sudah mulai berproduksi.

---

ABSTRACTThis research analyzes the competitiveness index among 14 industrial estate priority development in Indonesia year 2015 2019. Funck competition theory is applied to compose index rsquo s indicators which is extracted using PCA. This research used four dimensions of data, those are economy, infrastructure, human resources and social in year 2014. While comparing with the industrial estate development rsquo s progres, it finds that there are two type of progreses appear. First, Bitung Morowali Teluk Bintuni have index which is along with the progres, it means Funck theory is relevant to those three industrial estate situation. Meanwhile Sei Mangke which has low index, but one of the fastest progres during the industrial estate development. Then by using SWOT, the two different results show there are other factors which affect the progress, such as an anchor industry which is already start to produce."

"Biaya penggunaan spektrum Indonesia, yang disebut dengan Biaya Hak Pengguna Frekuensi Izin Pita Frekuensi Radio (BHP-IPFR), saat ini dihitung berdasarkan formula yang ditentukan oleh tiga parameter utama, yaitu pita frekuensi, parameter ekonomi negara, dan jumlah penduduk secara nasional. Karena biaya penggunaan spektrum sebanding dengan besar bandwidth, maka formula yang berlaku saat ini akan menghasilkan harga yang ekstrim jika diterapkan pada 5G-mmWave private network dan membawa konsekuensi langsung berupa beban biaya bagi operator seluler. Namun, ada potensi keuntungan dari 5G-mmWave private network di kawasan industri. 5G-mmWave private network (26/28 GHz), dengan bandwidth 100 MHz menyediakan cakupan yang lebih kecil kemudian dapat menjadi platform teknologi yang sempurna untuk operasi dan lini produksi di pabrik. Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan formulasi biaya penggunaan spektrum baru untuk implementasi 5G-mmWave private network di kawasan industri Indonesia. Metodenya adalah dengan mengevaluasi formula yang ada, mengadopsi framework ITU-R SM.2012-5 (06/2016), dan menggunakan indeks referensi industri, yang disebut skor Indonesia Industry Readiness Index 4.0 (INDI 4.0). Usulan tersebut penulis uji dengan menerapkan formula baru untuk menghitung biaya penggelaran 5G-mmWave private network di kawasan industri Jakarta sebagai studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa formula baru akan selalu memberikan biaya penggunaan spektrum yang lebih rendah daripada formula saat ini untuk memberikan manfaat bagi setiap operator seluler 5G. Penghematan tersebut dapat dikatakan sebagai subsidi pemerintah bagi operator seluler untuk menerapkan berbagai use case di industri kemudian memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar. Menggunakan model Input-Output nasional dan regional Provinsi DKI Jakarta, penulis membuktikan bahwa meskipun formula baru yang diusulkan membawa biaya penggunaan spektrum yang lebih rendah, yang berarti berkurangnya pendapatan negara, namun akan mendapatkan kontribusi terhadap dampak ekonomi yang jauh lebih besar pada output perekonomian nasional Indonesia dan regional Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan prosentase output perekonomian nasional sebesar 0.244% untuk Pulogadung dan 0.336% untuk KBN, sedangkan prosentase output perekonomian regional Provinsi DKI Jakarta sebesar 23.65 % untuk Pulogadung dan sebesar 32.59 % untuk KBN. Dengan menerapkan formula baru tersebut akan memberikan multiplier effect di berbagai sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan transformasi digital nasional, khususnya bagi industri vertikal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini tidak hanya dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan awal bagi pembuat kebijakan dan operator seluler di Indonesia untuk menerapkan formula baru BHP-IPFR untuk implementasi 5G-mmWave private network pada kawasan industri dan memperkirakan multiplier ekonomi untuk penyebaran 5G di kawasan industri tetapi juga dapat digunakan sebagai kasus benchmark bagi negara lain untuk menerapkan biaya hal penggunaan frekuensi pada 5G-mmWave private network di kawasan industri.

---

The Indonesian spectrum usage fees, so called Biaya Hak Pengguna Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR), are currently calculated based on formula, determined by three main parameters, i.e. the frequency band, the country’s economic parameter and the nationwide population. As the spectrum usage fees is proportional with the large of bandwidth, then the current formula would result an extreme price when it applies to 5G-mmWave and bring a direct consequence of cost burden for the service operator. However, there is potential advantage of 5G-mmWave private network is to be structured as the private network at the industrial area. The private network relies on the mmWave (26/28 GHz), at around 100 MHz bandwidth providing a smaller coverage then can be a perfect technological platform for the operation and production line in a factory. In this paper, we propose a formulation of new spectrum usage fee for 5G-mmWave implementation in Indonesia industrial area. The method is to evaluate the current formula, to adopt the framework by the ITU-R SM.2012-5 (06/2016), and to use the industrial reference index, so called Indonesia Industry Readiness Index 4.0 (INDI 4.0) score. We test the proposal by applying the new formula to calculate 5G-mmWave spectrum usage fee for the private network in the Jakarta industrial area. The result shows that the new formula would always give a lower spectrum usage fee than the current formula to bring benefit for any 5G service operators. Such a saving can be regarded as a government subsidy for the operators to apply various used case in the industry then provides greater economic benefits. Using the national Input-Output model and the regional Input-Output model of DKI Jakarta Province, the authors prove that although the proposed new formula brings lower spectrum usage costs, which means reduced state revenue potential, it will contribute to a much more significant economic impact on the output of the Indonesian national economy and the regional DKI Jakarta Province. The increase in the percentage of national economic output was 0.244% for Pulogadung and 0.336% for KBN. In comparison, the percentage of regional economic output for DKI Jakarta was 23.65% for Pulogadung and 32.59% for KBN. By applying the new formula will eventually have a multiplier effect on various sectors and encourage digital economic growth and national digital transformation, especially for vertical industries in Indonesia. The contribution of this study can not only be used as a guideline or initial reference for Indonesian policymakers and service operators to apply the cost of using new spectrum for 5G-mmWave private network implementation and estimate the economic multiplier for 5G- mmWave private network deployment in industrial areas but also can be used as a benchmark case for other countries to apply spectrum usage fee on private networks in industrial estates. "

"Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 seluas 2,61 juta hektar merupakan kebakaran terparah yang terjadi sejak tahun 1997 sehingga pemerintah membentuk Perpres No.1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Penelitian ini menganalisis kasus pelaksanaan supervisi di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada tujuh kawasan prioritas BRG tahun 2019 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan design studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukan faktor banyaknya kepentingan, ketidakjelasan wewenang aktor pelaksana, dan karateristik kelembagaan merupakan faktor penghambat keberhasilan suatu kebijakan. Disisi lain, transparansi sebuah implementasi kebijakan merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. Kurangnya transparansi dalam sebuah implementasi kebijakan akan menimbulkan konflik karena semakin banyak konflik, akan mempersulit implementasi suatu kebijakan.

---

Forest and land fires in Indonesia in 2015 covering an area of 2.61 million hectares were the worst fires that occurred since 1997 so that the government formed Presidential Decree No.1 of 2016 concerning the Peat Restoration Agency. This study analyzes the implementation of supervision in Industrial Plantation Forest Areas (HTI) in the Seven Priority Areas of BRG in 2019 using the theory of implementation of the Merilee S. Grindle policy (1980). This study used a qualitative method with a case study design. This research shows that many factors of interest, unclear authority of implementing actors, and institutional characteristics are factors inhibiting the success of a policy. On the other hand, the transparency of a policy implementation is an important factor in the success of the policy. Lack of transparency in a policy implementation will create conflict because more conflicts will make it difficult to implement a policy."

"Sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi berlimpah, Indonesia memiliki berbagai macam komoditas unggul untuk diberdayakan guna memacu pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan pemetaan geografis dan ekonomi, Indonesia dibagi menjadi dua yaitu Kawasan Barat Indonesia KBI dan Kawasan Timur Indonesia KTI, adapun KTI yang terdiri dari 11 provinsi membentang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga Papua dan merupakan kawasan berbasis kemaritiman. Namun, potensi yang terdapat di daerah tersebut sangat berbanding terbalik dengan pemanfaatan yang menyebabkan adanya kesenjangan wilayah regional inequality sebesar 95,56 KBI dan 4,44 KTI dari segi pembangunan industri dan infrastruktur, fenomena ini terjadi karena minimnya pemanfaatan komoditas untuk pembangunan kawasan industri sehingga berpengaruh pada kegiatan minimnya bongkar muat logistik dari KBI ke KTI.Oleh karena itu, untuk menyelesaikan fenomena tersebut penelitian ini membahas bagaimana kawasan timur dapat berkembang dengan melakukan analisis permodelan wilayah industri manufaktur beserta biaya investasi agar dapat memacu pembangunan KTI dengan metode location quotient LQ dan pairwise comparison chart PCC dalam menentukan industri manufaktur dan produksi prioritas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 11 Provinsi di KTI kedepannya akan di kembangkan beberapa jenis industri manufaktur dan produksi yaitu pabrik pertanian, peternakan, dan kayu; pengolahan perikanan modern; smelter hasil tambang dan penggalian mentah; Produksi batubara, migas, dan panas bumi; dan manufaktur beton precast dan aspal dengan total biaya investasi sebesar Rp300.794.756.555.344,00-.

---

Indonesia as archipelagic country that stores high numbers of commodity, could increase the economic growth by maximizing potential in form of industrial sector. Geographically and Economically, Indonesia is divided into two segmental area ldquo Western Area of Indonesia KBI and Eastern Area of Indonesia KTI, specifically for KTI which consists of 11 provinces spanning from Nusa Tenggara Province to Papua and well known as strategic maritime region. However, the potential commodity that occupies those regions does not represent optimum utilization which implies to regional inequality with percentage is 95,56 KBI and 4,44 KTI on industrial and infrastructure aspect, these phenomena occurs due to minimum logistic loading and discharging activity from KBI to KTI.

Hence, to cope within this phenomenon this research is aimed how the eastern region could accelerate the development into another form of massive manufacturing region by analyzing regional model including initial cost for the construction. Several methods are conducted, location quotient method exposes several alternatives of potential sector based on regional's GDP and for the next iteration will be investigated in pairwise comparison chart PCC in determining final decision for manufacturing and production sector on each province. As the result, it shows that 11 provinces of KTI will be developed in several major industrial types such as agricultural, livestock, and timber manufacturing mineral mining and raw material smelting industry coal, oil gas, and geothermal refining industry and precast concrete and asphalt batching plant manufacturing. At last, to develop KTI as a center of manufacturing and production in Indonesia is estimated 22,560,170,745.92 for construction cost, its component corresponds to initial cost including land, industrial building, land clearing, manufacturing machinery equipment, and infrastructure expenses."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara variabel makroekonomi yang digambarkan oleh indeks produksi indutri, jumlah uang beredar, dan tingkat bunga terhadap tingkat imbal hasil saham (return) pada saham sektor tersier periode 2015-2019. Sektor tersier sendiri terbagi lagi menjadi 4 sub-sektor, yaitu sektor keuangan, sektor infrastruktur, sektor properti dan real estate, serta sektor transportasi dan logistik. Penelitian ini menggunakan pengujian metode Johansen’s Cointegration. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat hubungan jangka panjang antara variabel makroekonomi dengan tingkat imbal hasil saham pada sektor tersier. Penelitian ini juga menemukan dalam jangka pendek variabel makroekonomi yaitu tingkat bunga yang memiliki hubungan dengan tingkat return saham sektor keuangan dan transportasi logistik, serta variabel jumlah uang beredar yang signifikan memiliki hubungan dengan imbal hasil saham sektor transportasi dan logistik. Variabel makroekonomi tidak memiliki hubungan dalam jangka pendek pada tingkat return saham gabungan, saham sektor infrastruktur, dan saham sektor properti dan real estate.

---

This study aims to analyze the relationship between macroeconomic variables described by the industrial production index, money supply, interest rates on stock market return in the tertiary sector during the observation period 2015-2019. These sectors are classified into financial sector, infrastructure sector, property and real estate sector, and the last transportation and logistic sector. This study uses Johansen’s Cointegration methodology. The result of the study show that there is a long-term relationship between macroeconomic variables and the stock return in tertiary sector. This study also indicate that in the short term, interest rate has a relationship with the stock return in financial sector and transportation-logistic sector. Money supply has a significant relationship with the stock return in transportation-logistic sector. Macroeconomic variables do not have a short-term relationship at all with the stock return in infrastructure sector and property-real estate sector."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah di tahun 2015 yaitu Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP). Analisis yang dilakukan adalah dengan mengolah data-data mengenai pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan, penerimaan dan wajib pajak baru dari seluruh Indonesia yang diperoleh melalui Direktorat Jenderal Pajak. Dilakukan wawancara juga dengan berbagai pihak seperti aparatur pajak, konsultan dan akademisi untuk mendukung hasil analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan TPWP sedikit mempengaruhi penerimaan pajak dan belum cukup menginsentif masyarakat untuk lebih patuh berdasarkan pembinaan yang dilakukan pemerintah.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the implementation of the policies set by the government in 2015 is the Taxpayer Development Year (TPWP). Analysis is conducted by processing the data on the effect of policy on compliance, acceptance and new taxpayers from all over Indonesia obtained through the Directorate General of Taxation. Also conducted interviews with various parties such as tax officials, consultants and academics to support the analysis done. The results of this study showed the effect of policy on tax compliance and tax revenue. This shows that the implementation of policies TPWP little affect tax revenues and not enough people to become more obedient based on the guidance of the government."

"Tesis ini membahas mengenai pemetaan industri percetakaan di Indonesia dengan menggunakan Analisis klaster. dengan metode K-Means. Pada saat ini penyebaran industri percetakan di Indonesia tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa (73.3%), belum adanya informasi mengenai industri percetakan, informasi yang ada hanya sebatas penyebaran 2585 percetakan berikut bentuk badan hukumnya sehingga kebutuhan logistik (produk cetak) yang tidak dapat terbagi secara merata di antara perusahaan percetakan yang ada.Variabel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 variabel, dengan menggunakan analisis faktor varibel direduksi menjadi 5 faktor. Hasil analisis klaster dengan metode K-means dibentuk sebanyak 3 klaster dimana faktor utilisasi mempunyai nilai p-value sebesar 0.620, lebih besar dari 0.05, artinya faktor utilisasi dari ketiga klaster relatif sama atau utilisasi antara klaster 1 tidak berbeda nyata dengan utilisasi di kedua klaster lainnya.Klaster 1 terdiri dari 382 perusahaan yang merepresentasikan industri percetakan di Indonesia secara umum dimana semua nilai faktornya bertanda negatif yang artinya semua nilai faktor rendah atau berada dibawah Klaster 2 terdiri dari 4 perusahaan dengan faktor pendapatan lain dan investasi (7.75701) serta faktor asset (4.74713) tinggi, tetapi faktor terkait produksi rendah (-0.07193).Pada klaster 3 hanya faktor utilisasi saja yang rendah (-0.55112), hal ini menunjukkan perusahaan tidak efisien dikarenakan produktivitasnya yang rendah.Hasil dari klaster yang terbentuk dibuat analisa SWOT sebagai salah satu dasar untuk rencana strategi pengembangan industri yang akan dilakukan. Pemerintah perlu kiranya untuk mengembangkan industri cetak secara lebih merata dan berkualitas.

---

This thesis discussed the mapping percetakaan industry in Indonesia by using cluster analysis. with K-Means method. At this time the spread of the printing industry in Indonesia is uneven, mostly concentrated in Java (73.3%), lack of information about the printing industry, there is only limited information dissemination following printing 2585 forms so that the logistics needs of its legal entity (print product) are not can be divided evenly among the existing printing company.

Variables used in the study as many as 13 variables, using a variable factor analysis is reduced to 5 factors. From the results of cluster analysis with K-means cluster method established as many as three clusters in which the utilization factor has a value p-value for 0620, greater than 0.05, meaning that utilization factor of the three clusters are relatively equal to or utilization of cluster 1 are not significantly different with the utilization in two other clusters.

Cluster 1 consists of 382 companies representing the printing industry in Indonesia is generally where all values are negative factors which means that all the factors are low or below-average population of clusters formed. Cluster 2 consists of 4 companies with other factors and investment income (7.75701) and high asset factor (4.74713), but low-production-related factors (-0.07193). In cluster 3 is only just a low utilization factor (-0.55112), but four factors others do not, it shows the company is inefficient due to low productivity.

Results from the cluster formed made a SWOT analysis as a basis for industrial development strategy plan will be done. Government is necessary to develop the print industry in a more equitable and quality."

"Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Indonesia melakukan upaya percepatan proyek infrastruktur, salah satu nya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Hal ini diharapkan mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara, untuk meningkatkan potensi penggunaan Jalan Tol Trans Sumatera. Penetapan fokus industri dilakukan dengan menggunakan analisis location quotient dengan mempertimbangkan indikator pengembangan wilayah berupa distribusi Produk Domestik Regional Bruto, sektor potensi dan Indeks Pembangunan Manusia. Industri yang sudah ditetapkan kemudian diestimasi biaya awal yang diperlukan untuk pengembangan industri nya dengan pendekatan benchmarking dan survei harga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri berbasis sektor unggulan di Kawasan Sumatera bagian Utara diestimasikan memerlukan biaya awal sebesar Rp 15,998,182,018,281.70 untuk 4 jenis industri yaitu industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, pengolahan makanan, dan pengolahan kelapa sawit. Rencana lokasi pabrik untuk industri pengolahan padi, pengolahan kelapa terpadu, dan pengolahan kelapa sawit menggunakan data produktivitas dari masing – masing komoditas sektor unggulan. Untuk rencana lokasi pabrik dari industri pengolahan makanan menggunakan data jumlah pasar yang ada.

---

In order to increase economic growth, the Government of Indonesia is making efforts to accelerate infrastructure projects, one of which is the Trans Sumatera Toll Road. This is expected to help increase economic growth and connectivity on the island of Sumatera. Sumatera Island is an area that has abundant natural resource potential. This study aims to develop leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region, namely the Province of Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera Province, was carried out to increase the potential use of the Trans Sumatera Toll Road. Determination of industrial focus is carried out using location quotient analysis by considering regional development indicators in the form of Gross Regional Domestic Product distribution, sector potential and the Human Development Index. The industry that has been determined is then estimated the initial costs required for the development of the industry using a benchmarking approach and a price survey. The results show that the development of leading sector-based industries in the Northern Sumatera Region is estimated to require an initial cost of Rp. 15,998,182,018,281.70 for 4 types of industry, namely rice processing industry, integrated coconut processing, food processing, and palm oil processing. The factory location plan for the rice processing, integrated coconut processing, and palm oil processing industries uses productivity data from each of the leading sector commodities. For the plan of the location of the plant from the food processing industry using data on the number of existing markets."

"Advance Pricing Agreement (APA) merupakan salah satu instrumen untuk meminimalisir sengketa transfer pricing. Di Indonesia ketentuan mengenai APA pertama kali diadopsi dalam UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam pasal 18 ayat (3a) kemudian dikeluarkannya peraturan pelaksana melalui PER Nomot 69/PJ/2010. Namun selama masa itu, perkembangan APA di Indonesia masih lambat dan sampai dengan tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat menyepakati satu pun APA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan pelaksanaan APA di Indonesia pasca penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.03/2015 memilki peningkatan. Berdasarkan statistik APA setelah tahun 2016 terjadi peningkatan pengajuan APA dan adanya beberapa APA yang dapat disepakati oleh DJP dan pelaksanaan APA di Indonesia berdasarkan rekomendasri BEPS Action Plan 14 telah menerapkan best practice 4 dan best practice 11. Namun, disamping itu dalam pelaksanaan APA di Indoensia masih memiliki beberapa kendala antara lain permasalahan mengenai transparansi dan kepastian mengenai penyelesaian APA. Menanggapi hal tersebut pemerintah telah melakukan beberapa upaya antara lain, peningkatan sumber daya manusia dan penyempurnaan peraturan.

---

Advance Pricing Agreement (APA) is one of the fiscal instruments for minimizing transfer pricing disputes. In Indonesia, the regulation of APA first adopted in UU Nomor 17 tahun 2000 about Income Tax, provision 18 (3a) and later issued implementation regulation through PER Number 69/PJ/2010. However, during that period the development of APA in Indonesia still passive. In 2015 Directorate General of Taxation (DGT) has not able to agree on any APA. This thesis is descriptive qualitative reasearch with data collection techniques through literature study and field study conducted by interviews with relevant parties.

The result of this research shows that the development of APA implementation after the issuance of Minister of Finance Regulation No 7/PMK.03/2015 has increased. Based on statistics of APA in Indonesia after 2016 there was an increase in the APA submissions and the DGT has sucsessfully conclude some APAs and the APA implementation in Indonesia based on BEPS Action Plan 14 shows that Indonesia has applied best practice 4 and best practice 11. However, there are problems that still occured in the implementations of APA such as transparency and certainty regarding the APA process. Responding to these matters DGT has made several attempts such as, improving human resources and strengthening the regulatory."