Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu tujuan dari program Dana Desa yang digulirkan Pemerintah Pusat sejak tahun 2015 adalah untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Pembagian Dana Desa yang berlaku menurut PP No.60 Tahun 2014 yaitu 90 persen Alokasi Dasar dan 10 persen Alokasi Formula dianggap kurang optimal dalam pemerataan pendapatan atau keuangan desa, penelitian ini mengambil kasus yang terjadi di Kabupaten Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Dampak Pembagian Dana Desa yang berlaku saat ini terhadap Kesetaraan Keuangan Antar Desa di Kabupaten Bogor pada tahun 2015 serta untuk mengetahui seperti apa formulasi pembagian Dana Desa yang paling tepat guna mewujudkan pemerataan Keuangan desa di Kabupaten Bogor. Pendekatan yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dengan Data Sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi Dana Desa 90 persen : 10 persen belum mampu mengoptimalkan tingkat pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor, dimana tingkat kesenjangan yang dihasilkan dari perhitungan Indeks Williamson adalah sebesar 0,439501. Indeks ketimpangan yang paling kecil dihasilkan dari formulasi Dana Desa 70 persen : 30 persen yaitu sebesar 0,4393627. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mengubah formulasi pembagian Dana Desa dari 90 persen : 10 persen menjadi 70 persen : 30 persen, maka akan dapat mengurangi tingkat kesenjangan pemerataan keuangan Desa di Kabupaten Bogor sebesar 0,0009546. Kata Kunci:Kesenjangan Pendapatan, Dana Desa, Indeks Williamson, Keuangan Desa.

---

One of the goals from the village fund program initiated by the Government since Year 2015 is to address the development gap between rural. However, current formulation of the fund village which is 90 percentages for basic allocation and 10 percentages for formula allocation is considered not optimal in equitable distribution of income, one of them occurred in Bogor District. This study aims to determine how the impact from the fund village formulations which apply village financial equalization in Bogor District 2015 and also to know what the best formulation for fund village to achieve village financial equalization in Bogor District. The approach used in this study was descriptive quantitative with secondary data.The results showed that the formulations of the fund village 90 percentages 10 percentages have not been able to optimize the level of village financial equalization in Bogor, where levels of inequality resulting from the calculation of the Index Williamson is equal to 0,439501. The smallest inequality index resulting from the formulation 70 percentages 30 percentages that is equal to 0,4393627. This shows that by changing the formulation of fund village from 90 percentages 10 percentages to 70 percentages 30 percentages, it will be able to reduce gaps financial equalization village in Bogor District of inequality gap levels of inequality of equity finance of in Bogor regency of 0,0009546. Keywords Income Distribution Gap, Village Funds, Index Williamson, Village Finance."

"Skripsi ini berisi analisis pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kramatwatu Kabupaten Serang untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pengelolaan dana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori pemerintahan daerah, pemerintahan desa, alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mempersiapkan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kramatwatu hanya mempersiapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa, seperti sumber daya manusia, political will pemerintah kabupaten, dan peraturan yang kurang tepat.

---

This research contain managing village funds analysis by Kramatwatu Village Government at Serang County to describe the effort in preparing village funds management and show any obstacle in implementing the policy. This research use local government theory and local and central finance alocation. This research using qualitative approach, descriptive, cross sectional, by in depth interview, literature study, and observation. Results shows in managing village funds, Kramatwatu Village Government only set the agenda in medium term plan and their work plan. Besides that, this research found obstacles in village funds implementation, such as lack human resources, political will, and unproper regulation."

"ABSTRAKDana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa berupa bantuan yangdiberikan oleh pemerintah pusat kepada desa dan digunakan untuk membiayaikegiatan pembangunan pemerintah desa. Desa diberikan kewenangan penuhdalam pengelolaan Dana Desa, sehingga pelaksanaan kegiatannya harus dapatdipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitianini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana desa di Desa Buni BhaktiKec.Babelan Kab. Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivistdengan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancaramendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa didesa Buni Bhakti telah sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yangberlaku, meskipun masih terjadi permasalahan dalam hal pencatatan keuangan

---

ABSTRACTVillage fund is one source of revenue for the village as support who provided bythe central government to the village and used to finance the construction of thevillage government. The village was given full authority in the management of theVillage Fund, so that the implementation of its activities should be accounted forin accordance with applicable regulations. The purpose of this study is to analyzethe management of village fund in Buni Bhakti Kec.Babelan Kab. Bekasi. Thisstudy uses a post-positivist approach and collectiong data by observation andinterview method. These results indicate that management of village fund in BuniBhakti in accordance with the guidelines applicable village financialmanagement, although still there is a problem in terms of financial records."

"Tesis ini membahas penyelenggaraan program jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pasal 26 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Adapaun implikasi yang timbul dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu hilangnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan program jaminan hari tua karena dapat dinyatakan batal demi hukum namun untuk membatalkannya perlu pengajuan uji materiil ke Mahkamah Agung atau dapat dibatalkan, dicabut, atau diubah dengan peraturan yang setingkat atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.Dalam penelitian ini menyarankan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, serta adanya kewajiban untuk melaksanakan penjaringan partisipasi publik agar menghasilkan peraturan perundang-undangan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of old age security program as stipulated in Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program and Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program. This study is a qualitative research design analytical prescriptive.The result showed that the Article 26 and Article 22 of Government Regulation No. 46 of 2015 on the Implementation of the Old Age Security Program contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System. There is implications arising from the implementation of Article 26 paragraph (5) of Government Regulation No. 60 of 2015 on the Amendment of Government Regulation No. 46 Year 2015 on Implementation Program Old Age Security contrary to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System is a loss legal certainty in the administration of old age security program because it can be declared null and void but to cancel it needs to filing a judicial review to the Supreme Court or it can be canceled, revoked, or modified by the regulatory level or with legislation of higher.In this study suggest changes to Law No. 40 of 2004 on National Social Security System and Government Regulation No. 46 of 2015 on Implementation Program Old Age Security, as well as their obligation to carry out activities to gain public participation in order to produce legislation effective."

"Dalam menegakan peraturan domestik dan menghindari pajak berganda, peran dilakukannya pertukaran informasi penting dalam hal administrasi informasi otoritas pajak negara yang berkepentingan, Pada tanggal 1 April 2014, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 60/PMK.03/2014 tahun 2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagai aturan pelaksanaan pertukaran Informasi (PMK 60). Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pemikiran dilengkapinya peraturan sebelumnya dengan PMK 60 dan menjelaskan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak sebelum dan sesudah diterbitkannya PMK 60. Penelitian adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah yang mendasari diterbitkannya PMK 60 adalah masuknya Indonesia ke dalam Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang memberikan dorongan negaranegara anggota untuk melakukan perjanjian pertukaran informasi, serta adanya ketentuan-ketentuan baru yang perlu diakomodir dalam peraturan domestik. Pelaksanaan sebelum diterbitkannya PMK 60 adalah Otoritas Pajak Indonesia menggunakan dasar Peraturan Direktur Jendral Pajak nomor PER 67/PJ/2009 (PER 67) sebagai aturan teknis pelaksanaan yang ditetapkan sebelumnya, dan dalam pelaksanaan sesudah diterbitkannya PMK 60 Otoritas Pajak menggunakan PER 67 dalam hal teknis namun tetap menggunakan PMK 60 sebagai lex genralis peraturan pertukaran informasi. Diharapkan Otoritas pajak Indonesia dapat meningkatkan sistem informasi perpajakan Indonesia dan dapat menerbitkan aturan pelaksanaan dari PMK 60.

---

In order to enforce domestic regulation and to avoid double taxation, uses exchange of information for tax purpose is essential for administration of tax authority database. On 1st April 2014, Indonesia Minister of Finance issuing Minister of Finance Regulation Number: 60/PMK.03/2014 regarding for Indonesia Exchange of Information Procedures (PMK 60). This research aimed to analyze rationale of issuing PMK 60 as completed previous regulation and to explain before and after implementation of PMK 60 as regulation on exchange of information for tax purpose. The research uses qualitative method and descriptive purpose to analyze and process data.

Result of this research are Indonesia is join as member of Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes which member of Global Forum use this convention to created Tax Information Exchange Agreement between member’s. As implications of newer Tax Information Exchange Agreement’s raises new provisions which are not regulated in previous regulation. The implementation before PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority use Director General Taxation number: 67/PJ/2009 (PER 67) as previous regulation that regulated Exchange of Information Procedure and the implementation after PMK 60 issued is Indonesia Tax Authority constantly use PER 67 as technical previous regulation, however use PMK 60 as lex generalis of Indonesia Exchange of Information procedure. Researcer expacted Indonesia Tax Authorty may increase information system database and may issued adminstrative regulation from PMK 60."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa, serta bagaimana pengaruh Dana Transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pembangunan desa di Kabupaten Blora selama periode tahun 2015-2018. Pembangunan desa dalam penelitian ini diukur melalui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dari sisi nilai IDM, dengan menggunakan metode statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dari sisi Status Desa, dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), Dana Transfer signifikan secara positif mempengaruhi nilai IDM, dan dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, Dana Transfer tidak signifikan dalam mempengaruhi Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018

---

ABSTRACTThis study aim to analyze the factors that led to changes in the value of the Village Development Index (IDM) and Village Status, also how Intergovernmental transfer funds consisting of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Tax and Retribution Revenue Sharing ( BHPR) affected the village development in the Blora District during 2015-2018. Village development in this study measured by the Village Development Index (IDM) and Village Status established by the Ministry of Village, Underdeveloped Area Development and Transmigration (DPDTT). In terms of IDM value, using descriptive statistical methods the results of this study indicate that the value of the Social Resilience Index (IKS) is the factor that most influences the value of IDM in the Blora District during 2015-2018. In terms of Village Status, using the Ordered Logit regression method, this study shows the Environmental Resilience index (IKL) value is the most related factor to changes in the Village Status in Blora Regency during 2015-2018. By using the Ordinary Least Square (OLS) regression method, Funds Transfer significantly influences the IDM value, but by using the Ordered Logit regression method, Funds Transfer did not impact the Village Status significantly in the Blora District during 2015-2018.

"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan proses pengawasan internal dan eksternal dana desa yang bersumber dari APBN di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan internal dan eksternal dana desa di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan pada proses pengawasan internal yaitu proses pengawasan serta teori pengawasan eksternal yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivism dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian proses pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bogor belum optimal karena hanya dilaksanakan secara umum pada kegiatan pengawasan pemerintah desa melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan PKPT yang dilaksanakan selama 5 putaran dalam satu tahun. Pengawasan khusus mengenai dana desa belum dilaksanakan untuk tahun 2015-2016. Faktor yang mempengaruhi pengawasan internal oleh Inspektorat Kabupaten Bogor yaitu perubahan struktur pemerintah desa, unsur politis desa, SDM aparatur pemerintah desa, kuantitas SDM Inspektorat, dan luas wilayah pengawasan. Proses pengawasan eksternal dengan konsep transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum optimal karena dipengaruhi kejelasan informasi, ketersediaan informasi konten elektronik yang belum terdistribusi, akses masyarakat menerima dokumen, pertanggung jawaban masih lemah dan keterlibatan aktif dalam partisipasi masyarakat belum optimal.

---

This study aims to describe internal and external monitoring processes of village funds sourced from APBN in Bogor Regency, West Java Province as well as factors influencing internal and external monitoring of village funds in Bogor Regency. The theory used in the internal control process is the process of supervision and external control theory that is transparency, accountability and participation. The approach of this research is post positivism with data collection technique of library study and in depth interview.

The result of the internal supervision process conducted by the Inspectorate of Bogor Regency is not yet optimal because it is only carried out generally in the village government oversight activity through the Annual Work Program PKPT which is implemented for 5 rounds in one year. Special supervision on village funds has not been implemented for 2015 2016.

Factors affecting internal control by Inspectorate of Bogor Regency are change of village government structure, village political element, human resources of rural government, quantity of Inspectorate Human Resource,and the wide of supervision area. The process of external supervision with the concept of transparency, accountability and participation has not been optimal because it is influenced by the clarity of information, the availability of electronic content information that has not been distributed, the public access to documents, responsibility is still weak and citizen involvement in participation is not optimal."

"Tesis ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor dan factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya, masih rendahnya tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat serta keterbatasan SDM pelaksana menjadi factor utama yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan dana desa di desa Susukan. Selain itu kurangnya eksistensi lembaga pemberdayaan dan kurangnya dukungan dari pemerintah desa maupun supradesa dalam hal regulasi, pelatihan maupun pemberdayaan juga menjadi factor yang membuat kebijakan dana desa menjadi kurang efektif di desa Babakan Madang maupun desa Putat Nutug. Factor-faktor yang berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 s.d. 2016 di desa Susukan, desa Babakan Madang dan desa Putat Nutug, Kabupaten Bogor yaitu ukuran dasar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana serta lingkungan sosial masyarakat.

---

The focus of this research is to analysis the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village, Babakan Madang village and Putat Nutug village, Bogor Regency and factors that affecting the Policy Implementation of Using The Village. This research uses qualitative method that generates descriptive data collected from literature review, observation and depth interview with informants. The result shows that a number of important thing, such as lack of participation of society, limitedness of human resources as implementer of the policy become the main thing that obstruct the Policy Implementation of Using The Village Fund in 2016 2017 at Susukan village. In other side, less of existence of empowerment organization at the village and also less of support from village government and the higher level of village government in term of regulation, coaching and empowering is also become the factor that make the policy of village fund is less effective. The factors that affecting the implementation of policy are standard and goals of policy, resources, characteristics of implementer and society environment."

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"ABSTRAKIbukota Jakarta Nomor 169 Tahun 2015 Tentang Penanganan Prasarana dan SaranaUmum Tingkat Kelurahan terhadap nilai gotong royong dalam kegiatan kerja baktiwarga di Kelurahan Manggarai, terutama dari sub aspek tolong menolong dan kerjabakti. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivisme denganpengumpulan data secara kualitatif, dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harusmelalukan evaluasi terhadap substansi kebijakan, serta dilakukan suatu kajian untukmengetahui kondisi kapital sosial, khususnya nilai gotong royong, di wilayah DKIJakarta.

---

ABSTRACTRegulation No. 169 Year 2015 About Handling General Infrastructure In the Villageagainst the values of mutual cooperation in the activities of voluntary work residentsin the Kelurahan Manggarai, mainly from sub aspects of mutual help and communityDampak peraturan..., Atika Dwi Damayanti, FISIP UI, 2016viii Universitas Indonesiaservice. This study used a post-positivism research approach with qualitative datacollection and descriptive research. The results of the study suggest that theProvincial Government of DKI Jakarta must pass an evaluation of the substance ofthe policy, as well as conducted a study to determine the condition of social capital,especially the value of mutual cooperation, in DKI Jakarta."