Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas implikasi kebijakan akuntansi revaluasi aset sebagai dampak insentif pajak tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat naratif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perusahaan yang melakukan revaluasi karena faktor insentif pajak. Aset yang direvaluasi umumnya berupa tanah dan bangunan. Pengungkapan revaluasi aset berbeda tergantung dari pilihan kebijakan yang diambil yaitu revaluasi pajak, akuntansi, atau akuntansi pajak. Dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan ekuitas perusahaan, penurunan leverage, dan munculnya pajak tangguhan.

---

This research examines the implications and impact of assets revaluation policy on tax incentives in 2015. This research is narrative descriptive. The results showed that there are an increase number of companies which choose assets revaluation policy because of the incentives. Revalued asset are generally land and building. Companies that choose revaluation provide accurate information related to the value of fixed assets and investment properties. Disclosure of assets revaluation is different depending on the revaluation type i.e. tax, accounting, or tax and accounting revaluation. The impact are increasing in the company rsquo s equity, reducing leverage, and deferred tax effect. "

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial.

---

This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"Akibat adanya perlambatan ekonomi, pemerintah mengeluarkan kebijakan penurunan tarif PPh atas revaluasi aktiva tetap. Skripsi ini meneliti tentang evaluasi kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap dan faktor penghambat penerapan insentif tersebut. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif PPh atas revaluasi aktiva tetap tidak memenuhi 4 dimensi dan telah terpenuhi 2 dimensi evaluasi kebijakan. Selama penerapan kebijakan ini pun terdapat faktor penghambat yaitu, kesulitan dalam proses penilaian, kesulitan dalam proses administrasi, dan kesulitan dalam pencatatan. Dalam memberikan insentif sebaiknya pemerintah memperhatikan pengukuran tax expenditure sehingga dapat tercapai harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan.

---

Due to economic slowdown, the government issued a policy to decrease the income tax rate of fixed asset revaluation. This research examines to evaluate the income tax incentive policy of fixed asset revaluation and analyze the inhibiting factors of applying such incentive. This research is quantitative descriptive with qualitative data analysis technique. The result of this research shows that the income tax incentive policy of fixed asset revaluation unfulfilled the 4 dimensions and fulfilled 2 dimensions of policy evaluation. During the application of this policy, there are some inhibiting factor, such as difficulties in the assessment process, difficulties in the administration process, and difficulties in entry process. The advice given is in providing incentives the government should pay attention to the measurement of the tax expenditure in order to achieve harmonization and synchronization of policies. "

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini.

---

With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Sebagai upaya untuk mendorong kondisi perekonomian nasional, pemerintah memberikan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Penelitian ini menganalisis proses formulasi kebijakan dengan menggunakan model rasional sederhana Patton dan Savicky. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi telah mengikuti tahap-tahap formulasi kebijakan model rasional sederhana Patton dan Savicky, namun proses formulasi kebijakan masih kurang matang. Selain itu, dalam formulasi kebijakan insentif pajak penghasilan atas revaluasi aktiva tetap ini terdapat aktor penting yang tidak dilibatkan.

---

As an effort to boost national economic conditions, the government provides income tax incentives on fixed asset revaluation that submitted in 2015 and 2016. This research analyzes the formulation process using simple rational model of Patton and Savicky. This research is conducted by using quantitative-descriptive approach. Data collected through in-depth interviews and library research.

The result showed that the formulation process has followed the stages of simple rational model of Patton and Savicky. Although it has followed the formulation stages, the formulation process is still underdone. In addition, there is an important actors that not involved in this incentive formulation."

"Penelitian ini membahas kebijakan insentif Pajak Penghasilan pada penanaman modal di industri pengolahan kelapa sawit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pemberian fasilitas pajak tersebut dalam rangka peningkatan investasi demi mendorong hilirisasi industri pengolahan kelapa sawit. Adanya berbagai hambatan mulai dari pertimbangan bisnis, faktor pajak dan non-pajak lainnya menyebabkan fasilitas Pajak Penghasilan tidak diminati investor untuk beberapa sektor pengolahan kelapa sawit. Peneliti memberikan rekomendasi agar fasilitas Pajak Penghasilan lebih efektif dan aplikatif, yaitu: penurunan threshold nilai investasi, mempertahankan tarif bea keluar CPO, perbaikan infrastruktur dan kemudahan pembebasan lahan dan perizinan.

---

This research discusses the income tax incentives to investments in palm oil processing industry. This study is a qualitative research. The research concludes that the background providing incentives tax in order to encourage increased investment for the downsteram of palm oil processing industry. A number of obstacles ranging from business considerations and factors tax or other causes of non-tax Income Tax facilities are not attractive to investors. Researchers gave recommendations that facility income tax is more effective and applicable, such as decrease the threshold value of investment, retaining the CPO export tax rate, improvement infrastructure, and ease of land acquisition and licensing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan insentif pajak selama pandemi Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus. Ruang lingkup penelitian yaitu pemanfaatan insentif pajak yang dilakukan oleh Grup M sesuai dengan ketentuan PMK 110/PMK.03/2020 selama tahun pajak 2020. Grup M dipilih sebagai subjek penelitian karena Grup M terdiri dari enam perusahaan yang termasuk dalam kriteria Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Hasil penelitian ini adalah pemanfaatan insentif pajak yang dilakukan oleh Grup M telah optimal karena Grup M berhasil memperoleh dampak langsung, dampak tidak langsung, dan optimalisasi beban pajak. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan proses pemanfaatan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak pandemi Covid-19.

---

This study aims to analyze the use of tax incentives during the Covid-19 pandemic. This research is qualitative research that uses a case study approach. The scope of the research is the use of tax incentives carried out by Group M by the provisions of PMK 110/PMK.03/2020 during the 2020 fiscal year. Group M was chosen as the research subject because Group M consists of six companies included in the criteria for taxpayers affected by the Covid-19 pandemic. Data was collected using interviews. The result of this research is that the utilization of tax incentives by Group M has been optimal because Group M has succeeded in obtaining a direct impact, an indirect impact, and optimizing the tax burden. In addition, this study also explains the process of utilizing tax incentives for taxpayers affected by the Covid-19 pandemic. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan insentif pajak penghasilan super deduction tax atas biaya penelitian dan pengembangan di Indonesia dan Singapura serta menganalisis implikasi yang didapatkan dari penerapan insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan insentif super deduction tax di Indonesia dan Singapura. Dalam penerapan insentif super deduction tax di Singapura terdapat kenaikan dalam persentase dan nilai GERD serta adanya peningkatan produktivitas perusahaan setelah melakukan R&D. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan pengimplementasian insentif super deduction tax atas biaya penelitian dan pengembangan (R&D) serta melakukan evaluasi seperti yang dilakukan Singapura. Selain itu, peningkatan faktor non pajak dapat menjadi faktor pendukung peningkatan R&D dibarengi dengan upaya pengawasan oleh lembaga terkait sehingga pengimplementasian insentif super deduction tax atas biaya R&D di Indonesia menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

---

This study aims to analyze the comparison of super deduction tax income tax incentives on research and development costs in Indonesia and Singapore and analyze the implications obtained from the application of these incentives. This study uses a qualitative approach with data collection techniques of literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that there are differences in the application of super deduction tax incentives in Indonesia and Singapore. In the application of super deduction tax incentives in Singapore, there is an increase in the percentage and value of GERD as well as an increase in company productivity after conducting R&D. Therefore, the government is expected to maximize the implementation of super deduction tax incentives on research and development (R&D) costs as well as carry out evaluations like what Singapore did. In addition, the increase in non-tax factors can be a factor supporting the increase in R&D coupled with supervisory efforts by related institutions so that the implementation of super deduction tax incentives on R&D costs in Indonesia becomes more optimal and on target.

"

"Fenomena mengenai masyarakat yang menilai tidak dilibatkan dalam perancangan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 yang diatur dalam Pergub Nomor 16 Tahun 2024 mendasari tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 dan menganalisis dampak terhadap fiskus dan juga wajib PBB-P2 atas perubahan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan pengumpulan data yang dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 melalui tahapan perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan penetapan kebijakan dengan baik. Adapun permasalahan publik yang melatarbelakangi perubahan kebijakan ini adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif sehingga menimbulkan ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan rendah dengan masyarakat berpenghasilan tinggi sehingga menilai kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2023 tidak tepat sasaran. Selanjutnya, dalam proses perumusan kebijakan masyarakat tidak melibatkan partisipasi masyarakat, maka dalam proses perumusan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 sebaiknya pemerintah dapat lebih transparan dan mengundang masyarakat dalam proses perumusannya. Selanjutnya, untuk dampak perubahan kebijakan dari sisi fiskus, yaitu peningkatan penerimaan PBB-P2, monitoring kebijakan, sosialisasi kebijakan, melakukan pelatihan kepada aparat kebijakan, dan potensi implementasi yang tidak optimal sehingga fiskus harus melakukan monitoring, evaluasi, dan sosialisasi terkait implementasi kebijakan. Selanjutnya, dampak bagi wajib PBB-P2 adalah pengurangan beban wajib PBB-P2 dan kenaikan beban wajib PBB-P2 yang pada tahun ini tidak masuk dalam kriteria sehingga wajib PBB-P2 perlu melakukan pemutakhiran data dan rajin untuk mencari sosialisasi terkait dengan kebijakan insentif pembebasan pokok PBB-P2 tahun 2024 di DKI Jakarta.

---

The phenomenon of the community not being involved in the design of the PBB-P2 principal exemption incentive policy stipulated in Gubernatorial Regulation No. 16 of 2024 underlies the objectives of this study, namely to analyze the process of formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 and to analyze the impact on the tax authorities as well as the PBB-P2 taxpayers of the changes in the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024. This research uses a post-positivist approach with qualitative data collection through in-depth interviews and literature studies. The study results explain that formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy in 2024 involves problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies to solve problems, and policy determination. The public problem behind this policy change is the existence of economic growth that is not inclusive, causing inequality between low-income people and high-income people, thus assessing that the 2023 PBB-P2 principal exemption incentive policy is not on target. Furthermore, in the policy formulation process, the community does not involve community participation, so in formulating the PBB-P2 principal exemption incentive policy, the government should be more transparent and invite the community into the formulation process; furthermore, for the impact of policy changes from the side of the tax authorities, namely increasing PBB-P2 revenue, monitoring policies, socializing policies, conducting training for local tax officers, and the potential for non-optimal implementation so that the tax authorities must carry out monitoring, evaluation, and socialization related to policy implementation. Furthermore, the impact for PBB-P2 obligors is a reduction in the burden of PBB-P2 obligors and an increase in the burden of PBB-P2 obligors who this year are not included in the criteria so that PBB-P2 obligors need to update their data and be diligent in seeking socialization related to the incentive policy for exempting the principal of PBB-P2 in 2024 in DKI Jakarta. "