Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas usulan penerapan program kerja pengawasan tahunan berbasis risiko pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Tujuan penelitian adalah evaluasi atas program kerja pengawasan tahunan PKPT Inspektorat dan usulan penerapan PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level Internal Audit Capability Model IACM pada Inspektorat Kementerian Sekretariat Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Berdasarkan observasi, wawancara, dan analisis dokumen disimpulkan bahwa PKPT Inspektorat belum disusun berdasarkan analisis risiko. Usulan perbaikan adalah menyusun PKPT berbasis risiko dalam rangka peningkatan level IACM.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the proposed implementation of risk based annual supervisory work program at the Inspectorate of Ministry of State Secretariat. The objective of the research is to evaluate the annual supervisory work program of Inspectorate and propose implementation of risk based annual supervisory work program to increase Internal Audit Capability Model IACM level. This research is descriptive qualitative research. Based on observations, interviews, and document analysis concluded that annual supervisory work program at the Inspectorate are not prepared based on risk analysis. Proposed improvement is to prepare risk based annual supervisory work program in order to increase IACM level."

"Tesis ini membahas Penanganan Program Kerja Audit dengan Pendekatan Risk Based Internal Audit sebagai langkah awal usulan penerapan RBIA pada Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perancangan yang dilakukan di dalam tesis ini dititikberatkan kepada auditan yang berisiko tinggi dan auditan yang berisiko rendah.Penlitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif kualitatif dengan pemilihan sampel didasarkan pada teknik nonprobabilily sampling dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu (purposive sampling) terhadap sampel dengan risiko yang tinggi dan rendah.Hasil penelitian menyarankan perubahan atas pendekatan yang selama ini dilakukan terhadap audit program atau Program Kerja Audit (FKA) yang kurang efektif untuk auditan yang tingkat risikonya tinggi dan kurang efisien untuk auditan yang tingkat risikonya rendah dengan menggunakan pendekatan Risk Based Infernal Audit sehingga kebutuhan akan man-days dapat diketahui dengan akurat.

---

This thesis discusses the design of Audit Work Program by Risk Base Internal Audit approach as a first step in the proposed implementation of RBIA the Inspectorate General of Ministry of Energy and Mineral Resources. T design done in this thesis focused to high-risk audit and low risk auditee.

This research is a qualitative descriptive design, with sample select based on sampling techniques with non probability certain consideration (purposive sampling) to sample with high and low risk.

The results suggest changes in the approaches that have been made tot audit program or the Audit Work Program -- which is less effective for the audit with high level of risk and less efficient for low-risk audit the level -- with 1 Risk Based Internal Audit approach. Thus the need for man-days can be knot accurately."

"Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Secara umum persoalan yang terjadi dalam pengawasan adalah lemahnya aparat pengawasan, sistem pengawasan internal yang kurang maksimal, serta rendahnya independensi auditor. Independensi dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, pola recruitment dan mutasi, pelaporan dan point of interest.Dalam rangka terciptanya good govemance, maka penting adarrya efektivitas dan efesiensi dari setiap lembaga pemerintahan. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat, khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap instansi pemerintah. Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

---

Government internal control is an important management function in a government governance. Through internal control, it can be determined whether a govemment agency has been carrying out its activities in accordance with the duties and functions effectively and effrciently, and in accordance with the plans, established policies, and regulations. In general, the problems that occurred in the control is the weakness of apparatus control, internal control systemst hose are less than the maximum, and the lack of auditor independence. The independence is affected by the government'so rganizational structure, sources of financing, the pattem of recruitment and mutation, reporting and point of interest.

In order to establish good governance, the existence of effectiveness and effrciency at any government agency is important. For that, we need the participation of all members of society, particularly the control agency to control and to guide the government agencies. Controlling is an important element in the management process of government, it has a strategic role to realize the public accountability in the goverment and development. Through a comprehensive control and policy guidance, it is expected that the ability of public administration which is currently considered to be weak, especially in the area of control, can be increased in order to build a more competitive bureaucratic infrastructure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."

"Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum beserta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori COSO dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi audit berbasis risiko oleh Inspektorat Jenderal Kementerian PU belum berjalan optimal dengan faktor pendukung adanya anggaran yang mencukupi, serta adanya fasilitas dan infrastruktur, juga faktor penghambat yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan teknis dalam pemetaan risiko, kurangnya penyelarasan dengan insentif dan sanksi, jumlah auditor dengan satuan kerja yang diperiksa tidak seimbang, kurangnya komunikasi dan konsultasi terhadap data pendukung dalam identifikasi dan proses manajemen risiko, keterbatasan waktu dalam proses pemeriksaan, dan kurangnya kepedulian dari pihak satuan kerja.

---

The research aims to know the implemantation risk based audit and the factors that affect in Inspectorate General Ministry of Public Works. This research basically uses a descriptive method enriched with the approach of qualitative analysis. To analyze substantial problem in this research, it was used a theory as analytic instrument, which mainly used is COSO theory and Government Regulation 60/2008 about The Government Internal Control System. The result of this research is the implementation is not working optimally with the supporting factors consist of the availability of budget, the availability of facilities and infrastructures. While the inhibiting factors consist of the lack of competence auditor, the lack of balanced insentive and punishment, the unbalanced ratio between the number of controlling apparaturs with the auditor, the lack of comunication and cordination of supporting data in risk assessment process, the lack of awareness from auditee concerning of risk management, there is time limitation in doing control, and the lack of responses from the auditor."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kesesuaiannya dengan key process area praktik profesional pada Internal Audit Capability Model IA-CM yang meliputi proses penilaian risiko secara periodik, perencanaan pengawasan meliputi area yang berisiko tinggi dan penanganan risiko yang belum memadai, penyelarasan kegiatan audit dengan rencana dan tujuan strategis organisasi serta komunikasi perencanaan audit dengan pimpinan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan perencanaan audit berbasis risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi serta belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit yang dikeluarkan oleh IIA dan AAIPI. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perencanaan masih memiliki beberapa kelemahan terutama untuk mengintegrasikan hasil kegiatan pengawasan ke dalam penilaian risiko untuk perencanaan serta mengkomunikasikan perencanaan kegiatan pengawasan dengan pimpinan. Perencanaan berbasis risiko hanya dilakukan untuk kegiatan rutin, sehingga kegiatan pengawasan lain belum dilakukan sesuai kebutuhan dan risiko organisasi. Kondisi ini juga mengakibatkan perencanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal belum efektif untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Inspektorat Jenderal juga belum sepenuhnya berperan sebagai risk management champion yang membantu organisasi mengembangkan manajemen risiko sebagai masukan perencanaan berbasis risiko.

---

This research aims to analyze the implementation of risk based audit planning at the Inspectorate General Ministry of Public Works and Public Housing in compliance with key process area of professional practice in Internal Audit Capability Model IA CM which includes periodical risk assessment, audit plan that covers high risk areas and inappropriate risk responses, alignment audit plans with organization rsquo s strategic goals and objectives, and to communicate audit plans with top management. This research uses a descriptive qualitative method using case study approach. Conclusion of this research shows that implementation of risk based audit planning in the Ministry is not comprehensive and integrated yet, and not fully in accordance with auditing standards issued by IIA and AAIPI. In recent practice, planning audit activities still have some weaknesses, mainly to integrating past audit results with risk assessments for planning and also to communicating audit plan to top management. The risk based planning are only apply for the routine activities, therefore, other internal audit activities are not conducted according to the needs and risks of the organization. This condition are also effecting audit planning conducted by Inspectorate General, which become less effective to manage their activities and resources. Inspectorate General was not fully performed as risk management champion, which help the organization developing risk management as an input for risk based planning."

"Penelitian bertujuan mengevaluasi penganggaran berbasis kinerja di masa pandemi Covid-19 pada Kementerian Sekretariat Negara. Pandemi Covid-19 mendorong refocusing anggaran secara nasional dan berdampak pada kinerja Kementerian Sekretariat Negara karena capaian kinerja dapat terwujud apabila didukung anggaran yang memadai. Penelitian menggunakan strategi studi kasus (single case study) pada pendekatan kualitatif melalui instrumen dokumentasi data dan forum group discussion (FGD) dengan analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian ini menarik karena meneliti suatu kementerian yang memberikan dukungan layanan kepada kepala negara dan kepala pemerintahan pada masa pandemi Covid-19 melalui instrumen penelitian FGD. Hasil analisis data tahun 2020-2022 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran rata-rata kurang dari 95% karena tingginya dinamika dan instensitas kegiatan Presiden/Wakil Presiden. Terdapat fluktuasi efisiensi yang signifikan karena penghematan biaya perjalanan dinas akibat pembatasan sosial berskala besar. Sekalipun efisiensi meningkat, capaian output dan outcome tetap memenuhi target karena didukung tranformasi digital dan pola kerja baru. Penelitian menyimpulkan bahwa penganggaran berbasis kinerja telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana hasil evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi, manfaat, dan konteks. Namun, terdapat kendala ketika terjadi pergantian personil, aplikasi, dan skala prioritas, sehingga diperlukan peningkatan kompetensi SDM dan kolaborasi lintas departemen di Kementerian Sekretariat Negara.

---

The research aims to evaluate performance-based budgeting during the Covid-19 pandemic at the Ministry of State Secretariat. The Covid-19 pandemic prompted a refocusing of the national budget and had an impact on the performance of the Ministry of State Secretariat because performance achievements can be realized if supported by an adequate budget. The research uses a single case study strategy on a qualitative approach through data documentation instruments and group discussion forums (FGD) with qualitative descriptive data analysis. This research is interesting because it examines a ministry that provides service support to heads of state and heads of government during the Covid-19 pandemic through FGD research instruments. The results of data analysis for 2020-2022 show that average budget absorption is less than 95% due to the high dynamics and intensity of the President/Vice President's activities. There are significant efficiency fluctuations due to savings in business travel costs due to large-scale social restrictions. Even though efficiency has increased, output and outcome achievements still meet targets because they are supported by digital transformation and new work patterns. The research concludes that performance-based budgeting has been carried out in accordance with the provisions as per the results of the budget performance evaluation on aspects of implementation, benefits, and context. However, there are obstacles when there are changes in personnel, applications, and priority scales, so that it is necessary to increase HR competence and cross-departmental collaboration at the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal, yang meliputi peran audit internal, tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK , efektivitas pengendalian internal, serta kualitas pengelolaan keuangan negara, terhadap penerapan tata kelola yang baik. Model penelitian adalah penelitian kausalitas dengan menggunakan regresi berganda dan metode convenience sampling. Responden penelitian adalah pegawai pada Biro Keuangan Sekretariat Jenderal dan auditor internal pada Inspektorat Jenderal di tiga kementerian negara/lembaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan efektivitas pengendalian internal yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerapan tata kelola yang baik, sedangkan peran audit internal dan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak mempunyai pengaruh terhadap penerapan tata kelola yang baik.

---

ABSTRACT

This research examines the effect of the Internal Control System, which includes the role of internal audit, the level of completion of the follow up the results of BPK, the effectiveness of internal controls, and the quality of the management of state finances to the implementation of good governance. The research is causality study by using multiple regression, and convenience sampling method in analysis involving respondents consist of the officer in the Financial Bureau of the General Secretariat and the internal auditor in the General Inspectorate at the three state ministries agencies. The results show that only the level of completion of the follow up the results of BPK and the effectiveness of internal control have significant and positive impact to the implementation of good governance, while the role of internal audit and quality of public finance management have no effect on the implementation of good governance."

"Indonesia sebagai sebuah negara yang besar memiliki aset yang besar pula, meski demikian pengelolaan Barang Milik Negara di Indonesia masih belum optimal. Kementerian Sekretariat Negara sebagai salah satu Kementerian yang mengelola Barang Milik Negara juga tidak lepas dari kesalahan dalam mengelola Barang Milik Negara. Pengelolaan yang tumpang tindih, penguasaan Barang Milik Negara oleh pihak yang tidak berhak hingga banyaknya Barang Milik Negara yang berstatus idle adalah beberapa contoh kekurangan dalam pengelolaan Barang Milik Negara. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaannnBarang Milik Negara yang diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dikombinasikan dengan teori hybrid yang dikemukakan oleh Ripley. Untuk menganalisis strategi implementasi menggunakan tahapan yang dipaparkan oleh Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan PP Nomor 27 Tahun 2014 di Kemensetneg belum sepenuhnya sempurna. (2) belum direvisinya peraturan di internal Kemensetneg terkait pengelolaan Barang Milik Negara dan terbatasnya sumberdaya serta sarana dan prasarana penunjang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kemensetneg terhambat

---

Indonesia as a large country has large assets, nevertheless management of State Property in Indonesia is still not optimal. The Ministry of State Secretariat as one of the Ministries that manages State Property is also have a mistake in managing State Property. Overlapping management, control of State Property by unauthorized parties to the amount o_fState-Owned Goods with idle status are some examples ofdeficiencies in the management o_f State Property. The purpose of the study is to describe the implementation o_f the State-Owned Goods management policy stipulated in PP No. 27 o_f2014 in the Ministry o_f State Secretariat. In analyzing the implementation o_f policies and influencing factors, the author uses the implementation theory model proposed by Grindle combined ·with the hybrid theory proposed by Ripley. To analyze the implementation strategy using stages presented by the Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form o_f in-depth interviews with relevant parties. Research Results (I) the implementation (~{Government Regulation Number 27 (i20!4 in the Ministry o_f State Secretariat has not been completely pelfect. (2) the revision (i the internal regulations of the Ministry of State Secretariat related to the management of State Property and the limited resources and supporting facilities and infrastructure are the obstacle factors that influence the implementation of the policy (i the management of State Property in the Ministry of State Secretariat."

"ABSTRAKTujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memberikan rekomendasi terhadap perencanaan audit tahunan pada Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan ekonomisnya perencanaan audit tahunan dan memberikan gambaran akan pentingnya perencanaan audit tahunan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ada penugasan pada perencanaan audit tahunan pada tahun 2015 yang dapat tidak perlu dilakukan audit setiap tahunnya sehingga dapat menghemat waktu dan anggaran penugasan. Penelitian ini menggunakan analisis perencanaan audit tahunan berbasis risiko. Penelitian ini menyarankan kepada Inspektorat BPKP agar menerapkan risk based audit pada penyusunan perencanaan audit tahunannya sehingga penugasan lebih fokus pada area yang berisiko tinggi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

---

ABSTRACTThe aim of this thesis is to provide recommendations on the planning of the annual audit in the Inspectorate of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan in order to improve the effectiveness, efficiency and economic planning of the annual audit and provide an overview of the importance of the annual audit plan using a risk based. The results of this study stated that there were assignments in the planning of the annual audit in 2015 that did not need to be audited each year so as to save time and budget assignment. This study uses the analysis of annual risk based audit planning. The author suggested to the Inspectorate BPKP to implement risk based audit on the preparation of its annual audit planning so that the assignment is more focus on high risk areas so that organizational goals can be achieved."