Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kerjasama dagang Trans Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Trans-Pacific Partnership TPP adalah sebuah perjanjian perdagangan bebas yang diprakarsai oleh dua belas negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Tujuan TPP pada umumnya meliputi liberalisasi tarif bea masuk, penguatan hak kekayaan intelektual, peningkatan layanan dan investasi, reformasi tenaga kerja, dan sampai masalah perlindungan lingkungan. Blok perdagangan ini mencapai 28 triliun US Dollar atau sekitar 36 dari PDB dunia pada tahun 2014. Dari perspektif Indonesia dan Vietnam, Amerika Serikat dan Jepang merupakan mitra dagang utama. Namun fakta bahwa Vietnam telah bergabung dalam TPP akan memberikan mereka keunggulan atas Indonesia, terutama dalam ekspor produk alas kaki dan tekstil ke Amerika Serikat. Sehubungan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba untuk mengukur dampak TPP terhadap ekspor produk alas kaki dan tekstil Indonesia dengan menggunakan model SMART. Model SMART adalah model ekuilibrium parsial yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD . Model ini dapat memberikan informasi tentang trade diversion dengan hasil yang sangat detail HS-6 . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trade diversion yang merupakan dampak dari TPP akan mengurangi ekspor alas kaki dan tekstil Indonesia ke Amerika serikat. Namun, penurunan ekspor yang tinggi hanya dialami beberapa produk alas kaki dan tekstil, sementara secara rata-rata penurunan ekspor per produk relatif kecil. Dengan asumsi nilai elastisitas 8,1 dan 7,4 untuk alas kaki dan tekstil, rata-rata penurunan ekspor per produk berkisar antara 4,17 untuk produk alas kaki dan 6,01 untuk produk tekstil.

---

The Trans Pacific Partnership Agreement TPP is a free trade agreement initiated by twelve countries including USA, Japan, and ASEAN countries such as Vietnam, Malaysia, and Singapore. TPP goals are generally about lowering trade barriers, strengthening of intellectual property rights, increasing services and investments, reforming of labor and state owned enterprise, and increasing environmental protection. The trade block represents US 28 trillion combined GDP in 2014 or about 36 of world GDP in 2014. From the Indonesian and Vietnamese perspective, the United States and Japan are both main trading partners. The fact that Vietnam has joined the TPP will give them an advantage over Indonesia, especially in the export of footwear and textile product to the USA. Thus, this paper tries to measure the impact of the TPP to Indonesia, a non TPP member, on footwear and textile export products using the SMART model. The SMART model is a partial equilibrium model developed by the World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD . The model can provide information about trade diversion at a very disaggregated result HS 6 . Therefore, the research shows that trade diversion will harm Indonesia rsquo s footwear and textile export. However, despite the high export loss in several footwear and textile products, the average export loss per product is quite small. Even at the highest elasticity value 8.1 and 7.4 , the average export loss per product ranges between 4.17 and 6.01 for footwear and textile product respectively."

"ABSTRAKThis Presentation examines Indonesias recent declaration to join the Trans-Pacific Partnership (TPPA), as announced by President Widodo during a State visit to the United States in October 2015, and his subsequent announcement that this accession would occur within two years. The Presentation explores both the implications for Indonesia of TPPA membership as well as the likelihood of achieving the Presidents two year aspiration. It focuses on one of the more controversial elements of the TPPA, namely, the inclusion of Investor state dispute settlement (ISDS) provisions, particularly in light of former President Yudhoyonos 2014 determination to terminate all its bilateral investment treaties with ISDS provisions. In joining the TPPA, Indonesia commits to its ISDS provisions, likely without carve outs or reservations. The change may perhaps be driven by a perceived imperative to open up Indonesian economy to greater international investment, and to compete with other growing ASEAN economies. However, the future of the TPPA is not necessarily assured, with the U.S. Presidential election and U.S. domestic politics having a major impact on its future status, or even very existence. President Obama considers it a key element of his Presidential legacy, and has Congressional agreement for a fast track vote, but both Presidential candidates, as well as members of both parties in Congress, have at times soundly criticised or even rejected the TPPA. It appears increasingly unlikely that he will succeed in achieving ratification as he enters his Presidencys lame duck period. The Presentation also examines the implications for Indonesia and for the TPPA if the United States unduly delays or even rejects its own domestic ratification of the TPPA."

"Studi ini meneliti potensi perdagangan Indonesia dengan negara anggota TPP. Meliputi 23 tahun 1992 ndash;2014 unbalanced data panel, studi ini menggunakan model gravitasi dimana potensi perdagangan dihitung dari hasil estimasi dengan menggunakan rasio prediksi dan aktual perdagangan P/A dan metode speed of convergence SC atau kecepatan konvergensi. Potensi perdagangan Indonesia terbagi menjadi sektor pertanian dan industri, dan perbandingan dibuat antara perdagangan Indonesia dengan TPP, ASEAN, dan ASEAN 6. Menurut rasio P/A , mitra dagang potensial tertinggi adalah dengan Meksiko, sementara berdasarkan metode SC, Indonesia memiliki konvergensi dalam perdagangan dengan Peru di kedua kelompok produk tersebut. Meski demikian, dalam konteks kecepatan konvergensi, Indonesia memiliki waktu terpendek untuk mencapai potensi perdagangannya dengan Peru, sementara waktu terpanjang untuk mencapai konvergensi terbukti Vietnam di sektor pertanian.

---

This study investigates Indonesia rsquo s trade potential with the TPP economies. Covering 23 years 1992 ndash 2014 unbalanced panel data, this paper utilizes a gravity model where the trade potential is calculated from the estimated equation using the ratio of predicted and actual trade P A and the speed of convergence SC method. Indonesia rsquo s trade potential is divided into agricultural and industrial goods, and comparison is made between Indonesia rsquo s trade with each of the TPP, ASEAN, and ASEAN 6 in turn. According to the ratio P A , the highest potential trading partner is with Mexico, while based on the SC method, Indonesia has convergence in trade with Peru in both product groups. Nevertheless, in the context of speed of convergence, Indonesia has the shortest time to reach its potential trade with Peru, while the longest time to reach convergence is shown to be Vietnam in the agricultural sector."

"Keputusan Jepang untuk ikut berpartisipasi dalam Trans-Pacific Partnership TPP pada tanggal 5 Oktober 2015 mengharuskan Jepang untuk meliberalisasi berbagai sektor perekonomiannya termasuk sektor pertanian. Selain penghapusan tarif, pemerintah Jepang juga mengubah pola kebijakan proteksi yang selama ini diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang dapat meningkatkan daya saing sektor pertanian Jepang dalam menghadapi tren pasar bebas kawasan seperti TPP. Kondisi ini menyiratkan adanya perubahan yang cukup signifikan atas implementasi Developmental State Jepang yang sarat akan ideologi merkantilisme yang selama ini menjadi ciri pembangunan ekonomi Jepang. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terjadi perubahan berupa pergeseran dalam implementasi Developmental State di Jepang ke arah Developmental State Dualism. Perubahan tersebut terjadi sebagai akibat pengaruh dari mekanisme pasar yang sarat akan prinsip-prinsip liberalisme dan memberikan pengaruh terhadap bagaimana pemerintah Jepang melakukan intervensi terhadap sistem pembangunan perekonomian.

---

Japan rsquo s decision to participate in Trans Pacific Partnership TPP on October 5, 2015 has made Japan to liberate economic sectors including the agricultural sector. Beside tariff abolition, Japan government also changed the pattern of protection policy that used to be implemented to be a policy that can promote Japan rsquo s agriculture competitiveness encountering free trade trend like TPP. This condition implies a significant change of Japan rsquo s merchantilism based Developmental State that well known as the main characteristic of Japan rsquo s economic development. However, this research discovered the transformation of Japan rsquo s Developmental State implementation in to Developmental State Dualism. The transformation occured due to the influence of liberalism based market mechanism that leverage how the government intervenes the the system of economic development."

"Tesis ini membahas peluang dan tantangan Indonesia dalam menyikapi perkembangan lingkungan strategis Asia Pasifik. Trans Pacific Partnership (TPP) sebuah kesepakatan perdagangan antar beberapa negara di kawasan Asia Pasifik yang bertujuan membentuk kawasan perdagangan bebas diantara mereka. Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Pasifik memutuskan tidak ikut bergabung dalam TPP karena beberapa alasan seperti, tingkat daya saing global Indonesia yang masih rendah, kemampuan diplomasi yang lemah, putaran perundingan yang terlalu mengikat dan beberapa alasan lain. Dengan memperhatikan kondisi ketahanan nasional, Indonesia cukup beralasan memutuskan untuk tidak bergabung. Daya saing Indonesia perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain dalam perdagangan bebas.

---

This thesis discusses the opportunities and challenges of Indonesia in addressing the development of the Asia-Pacific strategic environment. Trans Pacific Partnership (TPP) trade agreement among a few countries in Asia Pacific which aims to establish a free trade area between them. Indonesia as one of Asia Pacific countries decided not to join the TPP because of several reasons such as, the level of global competitiveness Indonesia is still low, the ability of weak diplomacy, negotiation rounds that are too binding and some other reasons. By considering the condition of the national resistance, Indonesia stands to reason decided not to join. Indonesia's competitiveness needs to be improved in order to compete with other countries in the free trade."

"Tesis ini membahas mengenai Trans Pacific-Partnership Agreement di Asia Pasifik dan polemik yang terjadi di Jepang dalam keputusan pemerintah untuk terlibat dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian dan politik Jepang yang melatarbelakangi keputusan pemerintah untuk ikut serta dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement, pihak-pihak yang mendukung dan menolak keputusan tersebut, serta pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan tersebut. Fokus utama diarahkan pada bagaimana Interest Group berusaha mempengaruhi keputusan pemerintah Jepang dalam negosiasi Trans-Pacific Partnership Agreement.

---

This thesis provide brief description about the Trans Pacific-Partnership Agreement in Asia Pacific and the controversy surrounding the Japanese Government decision to join the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation. It also explain the economic and political background of the government of Japan in announcing this decision. The research study the involvement of relevant parties that influence the government decision to enter the Trans Pacific-Partnership Agreement negotiation, focusing on the action of Interest Group."

"This study investigates the impact of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on Indonesia's agricultural exports to Japan, focusing on how tariff reduction or eliminations under the agreement influence Indonesia’s agricultural exports. Utilizing a gravity model and Difference-in-Difference (DiD) method, the findings reveal that while tariff reductions are crucial for enhancing trade, the anticipated benefits of IJEPA on Indonesia’s overall agricultural exports may not be immediately evident. However, the agreement has shown a positive and significant impact on the export of raw agricultural products, suggesting that Indonesia could benefit from focusing on these goods. This highlights the need for addressing non-tariff measures, improving export infrastructure, and leveraging the comparative advantages offered by IJEPA to boost raw agricultural exports to Japan.

---

Penelitian ini menganalisis dampak Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang, dengan fokus pada bagaimana penghapusan atau penurunan tarif dalam perjanjian tersebut mempengaruhi ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan model gravity dan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengurangan tarif sangat penting untuk meningkatkan perdagangan, manfaat yang diharapkan dari IJEPA terhadap ekspor agrikultur Indonesia mungkin tidak segera terlihat. Namun, perjanjian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ekspor produk agrikultur mentah, yang mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dengan fokus pada produk-produk ini. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan hambatan non-tarif (non-tariff measures), meningkatkan infrastruktur ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan oleh IJEPA untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur mentah ke Jepang."

"Tesis ini membahas mengenai Kajian Terhadap Rencana Keikutsertaan Indonesia Dalam Trans-Pacific Partnership Ditinjau dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) yang menggunakan metode penelitian normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundangundangan dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur-literatur. Trans-Pacific Partnership merupakan salah satu perjanjian perdagangan bebas yang dibentuk oleh Amerika Serikat yang terdiri dari 12 negara anggota dan merupakan perjanjian perdagangan bebas pertama yang menyertakan pengaturan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu bab khusus. Mengingat BUMN mempunyai peranan penting di Indonesia, maka perlu kiranya dilakukan kajian untuk melihat apakah pengaturan dari perjanjian tersebut bersinggungan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan UUD 1945. Perjanjian ini berusaha menghilangkan hak istimewa BUMN agar bersaing secara kompetitif dengan perusahaan swasta dan asing lainnya. BUMN dianggap tidak efisien karena telah memonopoli bisnis di level domestik melalui dukungan negara baik dalam bentuk pinjaman yang murah ataupun pengecualian pajak. Namun bukan berarti pemerintah tidak dapat melindungi kepentingan BUMN untuk kesejahteraan rakyat, dengan adanya pengaturan Non-Conforming Activities, negara dapat mengajukan daftar BUMN yang dapat dikecualikan dari segala pengaturan perjanjian Trans-Pacific Partnership bab 17 yang memenuhi ketentuan sehingga kemudian tidak akan bersinggungan dengan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) dan pasal 33 UUD 1945. Namun demikian tetap diperlukan pertimbangan yang matang sebelum memutuskan untuk bergabung, mengingat akan banyak sektor perundangundangan yang akan dipengaruhi dari keikutsertaan ini.

---

This Thesis discusses the Study of Indonesia's Participation Plan in Trans-Pacific Partnership Judging from the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) using normative research method with legal material obtained from literature study covering legal material Primers consisting of legislation and secondary legal materials comprising literature. The Trans-Pacific Partnership is one of the United States' free trade agreements consisting of 12 member states and is the first free trade agreement to include the regulation of State-Owned Enterprises (BUMN) in a special chapter. Considering that SOEs have an important role in Indonesia, it is necessary to conduct a review to see whether the arrangement of the agreement is tangent or not in accordance with the existing laws and regulations in Indonesia, in particular the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and UUD 1945. This Agreement sought to eliminate the privileges of state enterprises and compete competitively with other private and foreign companies. SOEs are considered inefficient because they have monopolized business at the domestic level through state support either in the form of cheap loans or tax exemptions. However, it does not mean that the government can not protect the interests of SOEs for the welfare of the people, in the presence of the arrangement of Non-Conforming Activities, the state may file a list of BUMNs that can be exempted from all arrangements of the Trans-Pacific Partnership agreement 17 that fulfill the provisions so that it will not interfere with The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition Act (Law Number 5 Year 1999) and Article 33 of the 1945 Constitution. Nevertheless, careful consideration is required before deciding to join, considering that many sectors of legislation will be influenced from this participation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi maksud dan tujuan di balik kebijakan partisipasi Amerika Serikat di Trans Pacific Partnership TPP pada tahun 2009 Menggunakan metodologi kualitatif dengan studi pustaka dan dokumen sebagai metode pengumpulan data penelitian ini berasumsi bahwa kebijakan partisipasi AS di TPP sebagai sebuah manuver geopolitik dengan komunikasi sebagai unit analisis Dengan demikian penelitian ini lebih dapat mengungkap secara komprehensif maksud dan tujuan kebijakan AS di TPP dalam kaitannya dengan narasi resminya. Temuan penelitian ini adalah bahwa partisipasi A S di TPP merupakan sebuah gimmick dalam upaya diplomasi publik serta sebuah aksi komunikatif bermakna geopolitis Analisis studi kasus di Malaysia dan Jepang memberikan gambaran bagaimana implikasi komunikasi di level domestik yaitu order yang ditunjukkan dengan adanya konvergensi komunikasi atau konflik yang ditunjukkan dengan adanya divergensi komunikasi yang keduanya ditentukan oleh karakter aliran informasi domestik.

---

This research aims to explore the meaning and purpose of the United States participation in Trans Pacific Partnership TPP in 2009 Using the qualitative methodology with literature and document review as the data collecting method this research assumes that participation in TPP is a geopolitical ploy with communication as the unit of analysis. Therefore this study is able to explore the meaning and purpose of global policy in TPP in relations to its official narrative in a comprehensive manner The research concludes that U S participation in TPP is a gimmick in its public diplomacy effort as well as a communicative turn which expresses geopolitical meanings The analysis of case studies in Malaysia and Japan providesa picture of the communication implication of US global policy at the domestic level either order which is indicated by the communication convergence or conflict which is indicated by the communication divergence both of which are determined by the character of the flow of information at the domestic level."