Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini berkaitan dengan failed state Libya pasca rezim Gaddafi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, yaitu mengenai kedudukan negara Libya apakah dapat dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, faktor penyebab kegagalan negara Libya dan dampak yang ditimbulkannya sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam tesis ini, yaitu konsep state, konsep failed state, dan konsep political order.Tesis ini memakai metode analisis deskriptif dengan memperoleh data melalui kajian studi pustaka (library research). Tesis ini menemukan bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi dengan melihat berbagai indikasi yang dimilikinya, yaitu jaminan akan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Libya tidak efektif lagi, kebutuhan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Libya tidak dapat lagi terpenuhi, dan ketertiban serta legitimasi hukum tidak dapat lagi dijalankan oleh pemerintah sementara Libya.Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan negara Libya pasca rezim Gaddafi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketidakmapuan pemerintahan sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya dan terpecahnya negara Libya menjadi dua pemerintahan. Adapun faktor eksternal terdiri dari adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya, lajunya ekspansi ISIS di Libya, dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kegagalan negara Libya sebagai sebuah negara memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan domestik, regional, dan internasional.

---

This thesis aims to discuss the failed state (Libya) in the post-regime of Gaddafi. The investigated issues in this thesis are the controversial status of Libya (whether it can be categorized as failed state or not), the factors attributed to Libya's failure and the impacts resulted as failed state after the post-regime of Gaddafi. This thesis employs three theoretical concepts namely state concept, failed state concept, and political order concept.The descriptive analytical method is used to obtain the data through the library research. This thesis found out that Libya can be categorized as a failed state after Gaddafi's regime by looking at many indications: the ineffective provision of the security protection to the Libyan's society, the Libyan people's unfulfilled needs on the welfare and prosperity, and the order and law legitimacy cannot be conducted by the Libyan's temporary government.Additionally, there are two factors contributing to Libyan's failure in Gaddafi's post-regime namely internal and external factor. The internal factors may include the interim government's inability to conduct the Libyan's governance and the disintegration of Libya into two governmental system. For external factors, the Libyan's failure is mainly associated to the intervention conducted by NATO in Libya as well as the rapid expansion of ISIS in Libya, and the existence of armed groups. The Libyan's failure as a state contributes to the bad impacts towards its domestic, regional, dan international environment."

"ABSTRAKAdanya kebijakan Desentralisasi yang diterapkan setelah runtuhnya era Orde Baru menyebabkan terjadinya beberapa perubahan mendasar. Salah satunya adalah perubahan dalam sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis. Dalam konteks tersebut, muncul juga asumsi bahwa desentralisasi juga berpengaruh pada berubahnya relasi patronase yang dimiliki oleh Organisasi Masyarakat Sipil seperti ormas, khususnya Pemuda Pancasila. Mengenai relasi patronase tersebut, studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa, bertentangan dengan salah satu fungsi idealnya yaitu sebagai pengawas pemerintah, beberapa Organisasi Masyarakat Sipil pada kenyataannya memiliki hubungan patronase dan sarat akan intervensi pemerintah. Ormas Pemuda Pancasila, sebagai salah satu bentuk dari Organisasi Masyarakat Sipil pada era Orde Baru juga termasuk di dalam kategori tersebut, karena adanya hubungan patronase yang erat dengan pemerintah. Namun, studi-studi tersebut belum bisa menjelaskan mengenai dampak yang terjadi apabila terjadi perubahan di dalam relasi patronase tersebut. Sehingga, artikel ini mencoba melengkapi kekurangan dari studi-studi tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai bagaimana perubahan dalam relasi patronase yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila, yang terjadi karena adanya kebijakan Desentralisasi pasca Orde Baru mempengaruhi perubahan bentuk organisasi dari Pemuda Pancasila itu sendiri. Perubahan tersebut di analisa dengan menggunakan model Beckert mengenai interelasi antara institusi, kerangka kognitif dan jaringan di dalam field. Artikel ini menggunakan metode kualitatif.

---

ABSTRACTDecentralisation policy which implemented after the fall of the New Order is creating some fundamental change, for example, in governmental system, it changed the centralised governmental system before into more democratic system. In that context, there is an assumption that decentralisation also affected the change of patronage relation that Civil Society Organisatzation CSO like ormas or Youth Organisation, especially Pemuda Pancasila or Pancasila Youth have. On that patronage relation, the previous studies explained that, contradicting with one of its function as the government watchdog, some CSO in realitiy have a patronage relation and related to government intervention. Pancasila Youth, as part of CSO rsquo;s form in the New Order is also included in that category, because of its tight relation with the government. However, those studies can rsquo;t yet explaining the effect that happened when there is a change in that patronage relation. Therefore, this article is trying to completing the lack of the previous on giving the explanation about the change in patronage relation that Pancasila Youth have, that happened because of decentralisation policy after the fall of the New Order affected the change of organisation model in Pancasila Youth itself. Those change is anaised useng Beckert rsquo;s model on interelation between institution, cognitive frame and network in the field.This article used qualitative approach."

"Dalam perkembangannya, Gerakan Mahasiswa angkatan 1998 pasca jatuhnya rezim Orde Baru, sangat sulit dilihat sebagai suatu unsur monolitik dari bagian civil society karena meliputi berbagai varian dan mempunyai banyak perbedaan afiliasi dari masing-masing kelompok Gerakan Mahasiswa tersebut. Fenomena-fenomena ini seringkali menyebablcan terjadinya perselisihan bahkan perpecahan di antara kelompok-kelompok Gerakan Mahasiswa itu sendiri.Penelitian ini difokuskan pada Gerakan Mahasiswa 1998 khususnya di Jakarta, pada tiga kelompok aksi mahasiswa yang muncul di permukaan menggerakan berbagai aksi, pasca jatuhnya rezim orde baru. Permasalahan yang diajukan mengenai Iatar belakang kelompok gerakan, basis massa, strategi gerakan, dan eksistensi masing-masing kelompok dalam mengusung agenda reformasi dan salah satunya yang marak dibawakan dalam setiap aksi mahasiswa adalah pemutusan hubungan total dengan rezim lama (cleansing regime) pada masa sesudah kejatuhan Soeharto. Untuk menjawab permasalahan tersebut dipinjam teori teori hegemoni dari Antonio Gramsci, teori demokratisasi dan kebangkitan kekuatan civil society dari Samuel P Huntington dan Richard Robinson, serta teori gerakan sosial baru dari Sylvia Bashevkin dan Jeff Haynes untuk menjelaskan munculnya gerakan mahasiswa 1993, dan pemetaan kelompok- kelompok aksi gerakan mahasiswa di Indonesia yang diajukan oleh Anders Uhlin untuk menganalisa tipologi dan perbedaan dari kelompok-kelompok gerakan mahasiswa 1998.Dengan menggunakan teknik wawancara dan Studi pustaka, dikumpulkan data-data yang kemudian di analisa dengan menggunakan analisa kualitatitf Dari analisa tersebut penulis menemukan bahwa : gerakan mahasiswa 1998 sebenarnya memiliki kesamaan visi dalam melihat suatu masalah, perbedaan justru terlihat pada alat yang digunakan, seperti metode aksi dan strategi pergerakan, yang seringkali justru menimbulkan perpecahan pada gerakan mahasiswa 1998 itu sendiri. Hal ini diperburuk dengan masuknya kooptasi elit dan problem eksistensi, sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan hanya bersifat aktualisasi egoisme dan heroisme semata, dan cenderung masuk kedalam kooptasi elit kekuasaan sehingga hanya menjadi alat permainan para elit politik.

---

During the movement of the New Order regime, the rise of class of 1998 , its hard to be recognized as the monolhitic element from the part of civil society, because its covering very complicated to see that movement as a monolithic element divide of civil society, because its covering many variant and having a lot of diversites of affiliation from each of the student movement, this phenomena always make the student movement groups fall apart.

This research is Focus from the movement of class of 98 especially in Jakarta, with three group of the student action, which active to move a student campaign, after the fall of the new order regime. Set of problem from this research concerning the student movements background mass bases, movement strategy dan the existence each of student movement group, to champaign the reformation agenda. The mast interesting agenda is make severance relations with old regime (cleansing regime) after the fall of Soeharto. To answer that questions, this research borrowed the Hegemony theories from Antonio Grantsci, the democratization and civil society theories from Samuel P. Huntington and Richard Robinson, which connected with the social movement theory from Slyvia Bashevkin and Jeff Haynes to explained the emerge the student movement in 1998, and mapping of student movement in lndonesia from Anders Uhlin to analysed the difference and tipology the student movement of class of 98 groups.

Collecting the data process with reviewing the literature and in-depth interview technigne, then analysed with the qualitatif approach. From that analysis, the writer result: In fact, the movement of class of 98 has a same perspective to see the problem, but had different opinion to see how the instruments worked like movement strategy and action methods, that difference always make a friction between the movement action groups. This fact also influenced by elite interest and exsistence problem, which cause characteristic of the movement onLy base on egoism actualitzation and heroism, and inclined begin come into elite circle interest."

"Skripsi ini merupakan penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan proses pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan Pemerintah Sri Lanka atas LTTE di tahun 2009. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pembentukan rezim authoritarian developmentalism Mahinda Rajapaksa pasca kemenangan pemerintah Sri Lanka atas LTTE. Penelitian ini adalah deskriptif yang menggunakan metode kualitatif. Teori authoritarian developmentalism (Kenichi Ohno) dan nasionalisme serta hegemoni mayoritas (Jack Snyder) menjadi kerangka yang digunakan untuk menganalisis proses pembentukan rezim otoriter tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat faktor endogen yang mendorong pembentukan rezim otoriter Mahinda Rajapaksa tersebut yaitu kepemimpinan kepemimpinan Rajapaksa yang kuat, pembangunan sebagai tujuan, ideologi, nasional, elit teknokrat yang merancang dan mengeksekusi kebijakan, dan pembangunan ekonomi yang menjadi sumber legitimasi. Terdapat pula faktor eksogen yang meliputi faktor sejarah perang sipil dan konsekuensinya dan faktor ideologi nasionalis Buddha Sinhala.

---

This thesis describes the establishment of Mahinda Rajapaksa’s authoritarian regime after the victory of Government of Sri Lanka over Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) in 2009. Problem studied in this thesis is how Mahinda Rajapaksa’s authoritarian developmentalism regime established after the victory of Government of Sri Lanka over LTTE. This research is a descriptive research using qualitative methods. Theory of authoritarian developmentalism (Kenichi Ohno) and nationalism and majority hegemony (Jack Snyder) becomes the framework to analyze the process. This thesis identifies that there are endogenous factors that promotes the establishment of the authoritarian developmentalism regime which consists of Rajapaksa’s strong leadership, development as National goal, obsession, and ideology, elite technocrat group to support the leader in designing and executing policies, and economic development that becomes the source of legitimacy. There are also exogenous factors which consists of civil war history and its consequences and the Sinhala Buddhist nationalist ideology."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip komplementaritas sebagai salah satu prinsip esensial dalam Statuta Roma oleh Mahkamah Pidana Internasional dalam dua perkara di Libya yaitu perkara Saif al-Islam Gaddafi dan Abdullah al- Senussi. Kedua perkara ini ditangani oleh negara yang sama yaitu Libya, namun pada putusan akhirnya keduanya mendapatkan putusan yang berbeda. Libya dinyatakan tidak mampu dalam perkara Saif al-Islam Gaddafi sedangkan dalam perkara Abdullah al-Senussi, Libya dinyatakan mampu untuk mengadili perkara sehingga perkara tersebut dinyatakan tidak admissible. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa sistem hukum yang sama dapat dianalisa menjadi dua kondisi yang berbeda dalam dua perkara tersebut. Untuk menjawab persoalan ini, Penulis menggunakan studi pustaka terhadap berbagai jenis data sekunder, Penulis menyimpulkan bahwa Mahkamah Pidana Internasional tidak konsisten dalam melakukan penilaian terhadap penerapan prinsip komplementaritas dalam dua perkara tersebut. Hal tersebut bersumber dari penilaian mengenai ketidakmampuan Libya berdasarkan Pasal 17 3 Statuta Roma.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation of the complementarity principle as one of the most essential principle established in the Rome Statute by the International Criminal Court in two cases in Libya, which are the case of Saif al Islam Gaddafi and Abdullah al Senussi. These cases were investigated by the same State which was Libya. However, on the final Decision the Court has rendered two substantially different rulings. Libya was declared unable to investigate the case of Saif al Gaddafi, whereas in the case of Abdullah al Senussi, Libya was declared able to investigate the case, rendering the case inadmissible before the Court. This condition raises the question of why the same national legal system can be analysed and described into two different conditions. The author concluded that the International Criminal Court has been inconsistent in analyzing the implementation of the complementarity principle in these cases. Such inconsistencies can be found in the Court rsquo s analysis regarding the inability of Libya to investigate or carry out a proceeding pursuant to Article 17 3 of the Rome Statute. "

"Penelitian ini menganalisa determinan pilihan rezim nilai tukar dengan menggunakan variabel Optimum Currency Area, Political Economy, dan krisis selama periode 1991-2008. Dengan menggunakan metode probit cross-countries ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara driving variables di dunia, negara maju dan negara berkembang. Untuk negara-negara di dunia, tingkat keterbukaan, economic development, financial development, inflasi, reserve dan tingkat kediktatoran signifikan sementara hasil regresi untuk negara berkembang menunjukkan bahwa variabel tingkat keterbukaan negara, financial development, inflasi, reserve dan tingkat kediktatoran berpengaruh secara signifikan dalam pemilihan rezim nilai tukar negara. Hasil yang jauh berbeda didapat dari hasil regresi negara maju. Pada estimasi ini, hanya economic development, financial development dan kekuatan kelompok produser sektor tradable yang secara signifikan mempengaruhi pemilihan rezim nilai tukar.

---

This study examines the determinant of exchange rate regime choice with Optimum Currency, Political Economy dan crisis approach in a span of year 1991-2008. Using cross-countries probit method, this study find that there are differences between driving variable in world, developed and developing countries. The result shows that for world, openness, economic development, financial development, inflation, reserve, dictatorship are the significant determinant and for developing countries, openness, financial development, inflation, reserve and dictatorship are influenced significantly the countries exchange rate regime choice. Meanwhile, for developed countries, only economic development, financial development and power of tradable sector producer are the significant determinan of exchange rate regime choice."

"Ritus Pertukaran Tempayan dalam kaidah pemberian Mauss menjadi formasi simbolik yang merakit gugusan pemukiman lintas batas di Hulu Sembakung sebagai kesatuan ruang sosial kohesif. Secara presisten, dimensi ruang sosial diwujudkan dalam setiap tahapan daur hidup masyarakat Hulu Sembakung melalui ritus pertukaran tempayan. Persoalan hadir ketika rezim spasial negara pasca kolonial mengintai ruang kosmopolit masyarakat di Hulu Sembakung. Riset ini bertujuan menyajikan etnografi mengenai ritus pertukaran di Hulu Sembakung, bagaimana aktivitas ini dapat membentuk ruang sosial masyarakat secara lintas batas negara serta bagaimana regulasi spasial dan pengintaian negara menciptakan ruang paradoks bagi penduduk di Hulu Sembakung ketika menjalankan ritus pertukaran tempayan melintas batas. Temuan lapangan menunjukan bahwa orang-orang di Hulu Sembakung merupakan aktor cerdik yang tidak serta merta tunduk pada kekuasaan negara. Sebagai manusia perbatasan, mereka menjalankan perannya sebagai manusia-manusia yang tidak dapat diperintah bahkan mampu menciptakan aturan sendiri. Ritual pertukaran tempayan tidak hanya menjadi formasi simbolik yang merakit dimensi ruang sosial masyarakat Hulu Sembakung secara lintas batas. Ritus melintas batas bahkan menjadi poros yang mengendalikan pusat kekuasaan negara.

---

The Rite for the Exchange of Tempayan in The Gift Mauss theory becomes a symbolic formation that assembles clusters of cross-border settlements in Hulu Sembakung as a cohesive social space unit. Persistently, the dimension of social space is manifested in every stage of the life cycle of the Hulu Sembakung community through the rite of exchange of jars. Problems arise when the spatial regime of the post-colonial state stalks the cosmopolitan space of society in Hulu Sembakung. This research aims to present an ethnography of exchange rates in Hulu Sembakung, how this activity can shape social space across national borders and how spatial regulations and state surveillance create paradoxical spaces for residents in Hulu Sembakung when carrying out rites of exchange of Tempayan across borders. Field findings show that people in Hulu Sembakung are astute actors who do not necessarily submit to state power. As frontier humans, they carry out their role as humans who cannot be ordered and can even create their own rules. The ritual of exchanging Tempayan is not only a symbolic formation that assembles the dimensions of the social space of the Hulu Sembakung community across borders. Rites cross boundaries and become the axis controlling the centre of state power."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Rezim Hukum Negara Kepulauan Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tantangan dan hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajian normatif. Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan ketentuan-ketentuan yang menyangkut implementasi rezim negara kepulauan dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang sesuai secara keseluruhan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Meskipun demikian, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982, sehingga perlu direvisi. disamping itu perlu pengaturan hak hak dan kewajiban kapal perang, kapal pemerintah asing yang dioperasikan untuk tujuan komersial (niaga) dan tujuan bukan komersial ke dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Lebih lanjut Pembangunan bidang hukum rezim hukum negara kepulauan Indonesia hendaknya merupakan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam laut, khususnya sumber daya ikan, penelitian ilmiah dan alih teknologi kelautan.

---

This thesis is reviewing Archipelagic States Regime of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and Its Implementation in Indonesia. This research uses a qualitative approach with normative methodology. The outcome of this research shows that he results of this study indicate that Indonesia has had legislation in accordance with the overall 1982 Law of the Sea Convention. However, some provisions in the legislation have not deal the provisions of Convention on Law of the Sea 1982, so it needs to be revised. besides that necessary arrangements rights and obligations of warships, foreign governments operated for commercial purposes (commercial) and non-commercial purposes in the legislation Indonesia. Further development of the legal regime of the Indonesian archipelagic state should be an effort to integrate policies on defense and security, management and utilization of marine resources, especially fish resources, scientific research and transfer of marine technology."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kerjasama antar Negara dalam penerapan Hot Pursuit sebagai upaya penanggulangan kejahatan di laut, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengaturan internasional terkait Hot Pursuit, permasalahan yang dihadapi negara dalam penerapannya serta bentuk-bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh negara-negara terkait Hot Pursuit. UNCLOS 1982 telah terdapat ketentuan-ketentuan Hot Pursuit, dimana agar dapat dianggap sah maka ketentuan di dalam UNCLOS 1982 tersebut harus diterapkan secara kumulatif. Meskipun demikian, dalam perkembangannya muncul konsep baru yang tidak diatur dalam UNCLOS 1982, dimana dilakukan kerjasama antar negara sehingga Hot Pursuit dapat dilakukan lebih dari satu Negara, kerjasama ini dapat dilakukan secara Ad Hoc, melalui perjanjian bilateral / multilateral, ataupun melalui INTERPOL.

---

ABSTRACT

This thesis discuss the transnational cooperation in the implementation of Hot Pursuit to mitigate crime at sea, using the method of juridical-normative, which aims to provide an understanding of the international arrangements related to Hot Pursuit, the problem faced by states in its application and the forms of cooperation that has been done by the state in relation to Hot Pursuit. UNCLOS 1982 has contained Hot Pursuit provisions, where in order to be considered valid, the provisions in UNCLOS 1982 should be applied cumulatively. Nevertheless in its development, appear a new concept that is not regulated in UNCLOS 1982, in the form of transnational cooperation ,which made Hot Pursuit carried out by more than one country is possible, this cooperation can be done on an Ad Hoc basis, through bilateral agreements / multilateral, or through INTERPOL."

"Resesi ekonomi yang terjadi di Nikaragua akibat menurunnya bantuan finansial dari Venezuela sejak tahun 2014 secara bertahap telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik rezim Daniel Ortega di Nikaragua. Pada tahun 2018 pemerintah Ortega mengumumkan kebijakan reformasi sistem jaminan sosial (INSS) yang telah menimbulkan reaksi protes masyarakat sipil. Tidak lama tuntutan mobilisasi massa berubah menjadi protes untuk menurunkan rezim otoriter Ortega. Dalam merespon situasi tersebut, pemerintahan Ortega justru meningkatkan tindakan koersif dengan melakukan represi dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat dan oposisi yang memicu adanya sanksi komunitas internasional. Hal ini telah menciptakan suatu krisis multidimensional yang menimpa rezim. Kendati begitu, ketika dihadapkan pada serangkaian krisis dan gelombang perlawanan masyarakat, nyatanya rezim Ortega dapat tetap bertahan dan merestabilisasi keadaan. Oleh sebab itu, fokus utama dari penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega. Bagaimana ia mampu bertahan di tengah situasi krisis yang ada. Adapun, peneliti menggunakan kerangka teori mengenai kekuatan infrastruktural negara dan mekanisme infrastruktural yang dikembangkan oleh Slater dan Fenner (2011), untuk menjelaskan faktor kausalitas. Kemudian, dalam membantu mengoperasionalisasikan teori, penelitian ini menggunakan metode theory-guided process tracing (TGPT). Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindakan koersif negara (coercing rivals) dalam bentuk pengerahan aparat kepolisian dan kelompok paramiliter, pada saat terjadinya krisis menjadi faktor kunci yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega.

---

The economic reccesion that occurred in Nicaragua due to a decrease in financial assistance from Venezuela since 2014 has gradually affected the economic and political stability of the Daniel Ortega regime in Nicaragua. In 2018 Ortega’s government announced a social security system reform policy (INSS) which has triggered protests from civil society. Soon the demands of mass mobilization turned into a protest to bring down Ortega’s authoritarian mode of regime. In responding to this situation, Ortega government increased the coercive actions instead, by carrying out repression and violence against civil society and the opposition which caused sanctions from the international community. This situation has created a multidimensional crisis that fell upon the regime. Nevertheless, despite being confronted with a series of crises and mass revolts, in fact the Ortega regime was able to survive and manage to restabilize the situation. Therefore, the main focus of this research is to identify the factors that caused the Ortega’s regime durability. How it managed to survive amidst the existing crisis. In pursue to explain the causal factors, this research employs the theoretical framework of state infrastructural power and infrastructural mechanisms developed by Slater and Fenner (2011). Then, to be able operationalize the theory, this study has adopted theory-guided process tracing method (TGPT). The findings of this study indicate that the increased in state coercive mechanisms (coercing rivals), such as deploying the police apparatus and paramilitary groups during times of crises, constitutes a key factor that affect the durability of the Ortega regime."