Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKArab Saudi, Mesir, Bahrain dan beberapa negara lainya melakukan tindakan boikot terhadap Qatar yang dimulai sejak Juni 2017 lalu. Geopolitik Timur Tengah seakan terbelah antara yang mndukung dengan yang menolak tindakan koalisi Arab Saudi tersebut. Kebijakan politik Qatar yang kerap berseberangan dengan negara-negara tersebut, adalah penyebab utamanya. Tentu saja, peristiwa tersebut berkaitan dengan sikap kemandirian politik luar negeri Qatar di kawasan Timur Tengah selama ini. Menjalin kedekatan dengan Iran dan mendukung kelompok-kelompok oposisi, adalah dua hal utama diantara sekian banyak kekhawatiran negara-negara tersebut. Kemandirian politik luar negeri Qatar selama ini, perlahan-lahan mendapat pengakuan di dunia internasional. Qatar tidak lagi dianggap remeh. Qatar telah berubah menjadi sebuah lsquo;Brand rsquo;. Pendekatan lsquo;soft power rsquo;, melaui kekuatan media, didukung kekuatan ekonomi sebagai pemilik ladang gas terbesar di dunia, semakin meningkatkan profil negara ini di dunia internasional. Tesis ini membahas upaya Qatar menuju kemandirian politik di kawasan Timur Tengah, fokus permasaalahan dalam penelitian dirumuskan pada dua pertanyaan: Pertama, faktor apa saja yang mendorong Qatar memilih kebijakan politik luar negeri yang mandiri, bebas, aktif serta independen di kawasan Timur Tengah. Kedua, bagaimana upaya Qatar menjalankan dan membangun kemandirian politik luar negerinya di tengah situasi geopolitik Timur Tengah yang terus berubah. Metodologi yang digunakan melalui pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka dengan mengumpulkan sebanyak mungkin data dan informasi terkait dengan tema penelitian.

---

ABSTRACTSaudi Arabia, Egypt, Bahrain and several other countries are boycotting Qatar which began in June 2017. Geopolitics of the Middle East seemed to be split between those who supported and those who rejected the actions of the Saudi coalition. Qatar 39 s political policies that are often opposed to those countries are the main cause. Of course, the event has to do with Qatar 39 s foreign policy independence in the Middle East. Establishing proximity to Iran and supporting opposition groups are two of the major concerns among these countries. Qatar 39 s foreign policy independence has been gradually gaining recognition internationally. Qatar is no longer underestimated. Qatar has turned into a 39 Brand 39 . The 39 soft power 39 approach, through the power of the media, backed by economic power as the owner of the largest gas field in the world, further enhances the profile of this country internationally. This thesis discusses Qatar 39 s efforts towards political independence in the Middle East, the focus of the problem in the study formulated on two questions First, what factors encourage Qatar to choose independent foreign policy in the Middle East. Secondly, how does Qatar 39 s effort run and build its foreign policy independence amidst the changing geopolitical situation of the Middle East. The methodology used through qualitative approach, through literature study by collecting as much data and information related to the research theme. "

"ABSTRAKTesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

ABSTRACTThis tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East"

"Peran Qatar sebagai mediator regional merupakan langkah untuk menciptakan persona politik yang independen. Sebagai mediator, Qatar menunjukkan kebijakan politik luar negeri yang terbuka. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan hubungan diplomatik dengan aktor non-negara dan negara-negara di Timur Tengah, termasuk Afghanistan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk menelaah kebijakan luar negeri yang diimplementasikan Qatar dengan negara-negara maupun aktor non-negara yang terlibat dalam konflik Afghanistan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Qatar menjadi mediator dalam konflik Afghanistan guna memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan meningkatkan pengaruh maupun posisi di tingkat regional dan global. Berdasarkan teori realisme, dalam mencapai tujuannya Qatar melakukan mediasi konflik terhadap negara-negara yang berpotensi memberikan ancaman terhadap keamanan nasional, regional dan global. Dari penelitian juga terlihat bahwa Qatar sangat rasional dalam proses pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan luar negeri tersebut mempertimbangkan manfaat, biaya dan keuntungan yang maksimal. Bentuk implementasi dari kebijakan luar negeri yang diambil Qatar tercermin di era Hamad bin Khalifa al Thani maupun Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. Kedua tokoh tersebut menggunakan diplomasi dari sisi sosial, ekonomi dan politik, serta budaya dalam menghilangkan konflik di Afghanistan. Kebijakan luar negeri Qatar di bawah kepemimpinan Hamad bin Al Thani dan Tamim bin Hamad Al Thani telah membawa perubahan. Hal ini tentunya dilakukan untuk mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional dan instabilitas kawasan. 

---

Qatar's role as a regional mediator is a step towards creating an independent political persona. As a mediator, Qatar showing an open foreign policy. This is done to develop diplomatic relations with non-state actors and countries in the Middle East, including Afghanistan. This research is using a case study approach to examine the foreign policy implemented by Qatar with countries and non-state actors involved in the Afghanistan conflict. The results of this study indicate that Qatar became a mediator in the Afghanistan conflict in order to fight for their national interests and increase influence and position at the regional and global levels. Based on the theory of realism, in achieving its goals Qatar mediates conflicts against countries that have the potential to pose a threat to national, regional and global security. The research also shows that Qatar is very rational in the policy-making process. This foreign policy decision considers maximum benefits, costs and profits. The form of implementation of foreign policy adopted by Qatar is reflected in the era of Hamad bin Khalifa al Thani and Tamim bin Hamad Khalifa al Thani. The two figures used diplomacy from a social, economic and political perspective, as well as culture in eliminating conflict in Afghanistan. Qatar's foreign policy under the leadership of Hamad bin Al Thani and Tamim bin Hamad Al Thani has brought about a change. This is done to anticipate all potential threats that could disrupt national security and regional instability."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Tesis ini membahas mengenai politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama tahun 2009-2014. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pada masa pemerintahan Barack Obama mengalami perubahan pendekatan dari hard power ke smart power. Tesis ini menemukan bahwa ada empat faktor yang membuat Amerika Serikat akan menarik pasukannya dari Afghanistan, yaitu : kematian Osama Bin Laden, tuntutan politik dalam negeri, kondisi ekonomi dalam negeri, dan konstelasi internasional.

---

This thesis discusses about U.S. foreign policy in the Middle East during the Barack Obama administration years 2009-2014. This study is a qualitative research by taking study of the withdrawal U.S. forces from Afghanistan. The results of this study indicate that U.S. foreign policy in the Middle East during the reign of Barack Obama is change from the hard power approach to the smart power approach. This thesis found that there are four factors that make the U.S. will withdraw its forces from Afghanistan, namely : the death of Osama Bin Laden, the demands of domestic politics, economic conditions in the country, and the international constellation."

"Dinamika politik Timur Tengah menjadi semakin dinamis sejak kehadiran Qatar di arena politik kawasan dan global terutama ketika Qatar memainkan peran diplomatiknya yang pragmatis dalam merespon setiap peristiwa politik baik di regional maupun internasional. Sebagai negara terkaya di Timur Tengah, Qatar secara pengaruh telah mampu bersaing dengan pesaing besarnya di Teluk yaitu Arab Saudi dan Iran. Posisi ini membuat Qatar mempunyai kesempatan besar untuk tampil lebih kuat di arena geopolitik Teluk dan bahkan di tingkat global terutama dalam merespon diskursus Indo Pasifik yang sedang massive dikampanyekan Amerika Serikat dan aliansi strategisnya. Sebagaimana pandangan para analis politik, Indo-Pasifik dipandang sebagai strategi baru untuk menghadang kebangkitan Tiongkok. Kehadiran Indo Pasifik juga telah mengubah peta baru di dalam hubungan antar negara di dunia. Belt and Road Initiative yang menjadi proyek raksasa Tiongkok juga semakin kuat didorong oleh pemerintah Tiongkok ke banyak negara di dunia. Merespon situasi tersebut, Qatar menunjukan kecerdasannya melalui model kebijakan luar negeri yang pragmatis, melakukan balance of power dengan melakukan kebijakan diplomasi dengan dua raksasa tersebut demi menjaga kepentingan nasionalnya. Sumber daya alam LNG yang dimiliki Qatar secara signifikan telah menjadikan Qatar mempunyai kepercayaan diri yang besar untuk mengubah dirinya menjadi negara berpengaruh dan dibutuhkan oleh negara lain. Bahkan Qatar juga mempunyai alat propaganda yang efektif dan massive yaitu media Al-Jazeera yang terbukti berhasil menguatkan posisi dan citranya di mata dunia.

---

The political dynamics of the Middle East become increasingly dynamic since Qatar's presence in the regional and global political arena, especially when Qatar played a pragmatic diplomatic role in responding to every political event both regionally and internationally. As the richest country in the Middle East, Qatar is influentially able to compete with its major competitors in the Gulf, namely Saudi Arabia and Iran. This position gives Qatar a great opportunity to appear stronger in the Gulf geopolitical arena and even at the global level, especially in responding to the Indo-Pacific discourse which is being massively campaigned by the United States and its strategic alliances. As seen by many political analysts, Indo-Pacific assumed as a new strategy to counter the rise of China. The presence of Indo Pacific is also changing a new map in countries relations in the world. The Belt and Road Initiative, which is China's giant project, is also increasingly being pushed by the Chinese government to many countries in the world. Responding to this situation, Qatar showed its intelligence way through a pragmatic foreign policy model, carrying out a balance of power by carrying out a policy of diplomacy with the two giants in order to safeguard its national interests. Qatar's LNG natural resources have significantly made Qatar have great confidence to turn itself into an influential country and be needed by other countries. Even Qatar also has an effective and massive propaganda tool, namely the Al-Jazeera media which has proven successful in strengthening its position and image in the eyes of the world."

"Penelitian ini dilatarbelakangi adanya reformasi dari sistem kafala yang mendapat sorotan karena dianggap sering disalahgunakan untuk mengeksploitasi pekerja migran. Bertujuan untuk membahas sistem kafala dan reformasi sistem ketenagakerjaan khususnya sistem kafala di Qatar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Dalam menganalisis topik ini, penulis menggunakan landasan teoritis, teori pembangunan ketenagakerjaan oleh Suparman. Permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, antara lain, sistem kafala di Qatar, eksploitasi pekerja migran, dan reformasi sistem ketenagakerjaan di Qatar. Temuan dari penelitian ini yaitu sistem kafala di Qatar membatasi mobilitas pekerja migran dan memfasilitasi eksploitasi pekerja migran, karena permasalahan tersebut membuat pemerintah Qatar melakukan upaya perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan mereka terutama mereformasi sistem kafala, UU No. 21 tahun 2015 menggantikan UU No. 4 tahun 2009 sebagai hukum dasar untuk mengatur keberadaan ekspatriat di Qatar, Exit Permit dan No Objection Certificate yang dianggap akar permasalahan sistem kafala dihapuskan. Beberapa kebijakan baru juga diperkenalkan seperti sistem perlindungan upah, penetapan upah minimum, dana tunjangan dan asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, pembentukan beberapa lembaga sebagai langkah pemenuhan hak-hak pekerja migran. Sehingga memberikan perubahan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja migran, yang menjadi indikator keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.

---

This research is motivated by the reform of the kafala system which has received attention because it is considered to be often misused to exploit migrant workers. It aims to discuss the kafala system and the reform of the labor system, especially the kafala system. This research uses qualitative research methods, namely by using library research methods. In analyzing this topic, the author uses a theoretical basis, the theory of employment development by Suparman. The problems that are the subject of this research include the kafala system in Qatar, the exploitation of migrant workers, and the reform of the labor system in Qatar. The findings of this study are that the kafala system in Qatar limits the mobility of migrant workers and facilitates the exploitation of migrant workers, because these problems make the Qatari government make efforts to improve their labor system, especially reforming the kafala system, Law No. 21 of 2015 replaces Law No. 4 of 2009 as the basic law to regulate the presence of expatriates in Qatar, Exit Permit and No Objection Certificate which are considered the root causes of the kafala system are abolished. Several new policies were also introduced such as the wage protection system, the determination of minimum wages, allowance funds and labor insurance, health insurance, the establishment of several institutions as a step to fulfill the rights of migrant workers. So that it provides a significant change towards improving the welfare of migrant workers, which is an indicator of the success of labor development."